GampongRT - Dari sekitar Rp 20,7 triliun dana desa, gres sekitar 60 persennya saja yang telah tersalurkan kata Menteri Dalam Negri (Mendagri), Tjahjo Kumolo. Rencanannya di sisa empat bulan di tahun 2014 ini penyaluran dana desa akan di"genjot"
Tjahjo terhadap wartawan usai menghadiri rapat bareng Wapres RI, Jusuf Kalla di kantor Wapres, Jakarta Pusat, Kamis, (3/9/2015), menyebutkan bahwa akan dikeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Kemendagri, Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
"Harus ada SKB sehingga ada satu kepastian yang turun ke bupati, sehingga bupati juga tidak banyak keputusan, pribadi turun dananya," kata Tjahjo.
Ia menyebut pelambatan itu salah satunya disebabkan oleh kepala kawasan yang masih enggan menyalurkan dana tersebut. Ia menentukan akan ada hukuman bagi kepala kawasan yang menahan turunnya dana desa.
Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro dalam peluang yang serupa menyertakan bahwa dari pemerintah telah ada 16 triliun atau sekitar 80 persen yang telah ditransfer ke daerah, tetapi dana itu berhenti di rekening kepala daerah. (Baca: Seluruh Indonesia Dana Desa Sudah Cair Rp 16 Triliun)
"Kami menyaksikan (transfer) dari rekening kabupaten ke rekening desa masih rendah," jelasnya.
Rencanannya akan dikeluarkan petinjuk dari pemerintah pusat, agar 50 persen dan yang disalurkan untuk pembangunan infrastruktur desa, dan 50 persen sisanya untuk pemberdayaan masyarakat.
"Jadi kita harap dalam empat bulan ini dana desa tidak hanya ditransfer dari sentra ke desa, namun juga benar benar berlangsung di desa dan menampilkan manfaat," terangnya.
Dalam keadaan Indonesia di saat ini, seumpama perekonomian yang melemah dan inflasi, diperlukan dana desa tersebut bisa menjadi penyelesaian bagi masyarakat.
Sumber: tribunnews.com / Foto: Ilustrasi
Tjahjo terhadap wartawan usai menghadiri rapat bareng Wapres RI, Jusuf Kalla di kantor Wapres, Jakarta Pusat, Kamis, (3/9/2015), menyebutkan bahwa akan dikeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Kemendagri, Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
"Harus ada SKB sehingga ada satu kepastian yang turun ke bupati, sehingga bupati juga tidak banyak keputusan, pribadi turun dananya," kata Tjahjo.
Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro dalam peluang yang serupa menyertakan bahwa dari pemerintah telah ada 16 triliun atau sekitar 80 persen yang telah ditransfer ke daerah, tetapi dana itu berhenti di rekening kepala daerah. (Baca: Seluruh Indonesia Dana Desa Sudah Cair Rp 16 Triliun)
"Kami menyaksikan (transfer) dari rekening kabupaten ke rekening desa masih rendah," jelasnya.
Rencanannya akan dikeluarkan petinjuk dari pemerintah pusat, agar 50 persen dan yang disalurkan untuk pembangunan infrastruktur desa, dan 50 persen sisanya untuk pemberdayaan masyarakat.
"Jadi kita harap dalam empat bulan ini dana desa tidak hanya ditransfer dari sentra ke desa, namun juga benar benar berlangsung di desa dan menampilkan manfaat," terangnya.
Dalam keadaan Indonesia di saat ini, seumpama perekonomian yang melemah dan inflasi, diperlukan dana desa tersebut bisa menjadi penyelesaian bagi masyarakat.
0 Komentar untuk "Sebagian Besar Dana Desa Tertahan Di Rekening Bupati"