GampongRT - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI berkomitmen untuk mendukung tercapainya kemajuan di desa. Hal itu dibuktikan dengan digelarnya Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Ketua Komite I DPD RI Ahmad Muqowam mengatakan, RDP ini digelar untuk membicarakan pelaksanaan Undang-Undang (UU) Desa. Dalam RDP itu, ia juga mengatakan, Komite I DPD RI mendorong untuk dilakukanya pengawasan dan monitoring dalam setiap langkah kebijakan.
"Pengawasan itu mutlak dikehendaki dalam implementasi UU Desa. Agar dana sanggup dipakai dengan sempurna sasaran dan sesuai dengan cita-cita masyarakat," ucapnya di saat memimpin RDP di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa (1/9).
Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo mengatakan, sejauh ini dana desa sudah ditransfer dengan baik. Besarnyapun juga sudah sesuai dengan ketentuan UU. "Kini dana itu tinggal menanti waktu untuk digunakan. Kami sepakat penggunaan dana itu perlu dilaksanakan pengawasan mudah-mudahan sanggup dipakai dengan sempurna sasaran," kata dia. (sumber: republika.co.id)
Ketua Komite I DPD RI Ahmad Muqowam mengatakan, RDP ini digelar untuk membicarakan pelaksanaan Undang-Undang (UU) Desa. Dalam RDP itu, ia juga mengatakan, Komite I DPD RI mendorong untuk dilakukanya pengawasan dan monitoring dalam setiap langkah kebijakan.
"Pengawasan itu mutlak dikehendaki dalam implementasi UU Desa. Agar dana sanggup dipakai dengan sempurna sasaran dan sesuai dengan cita-cita masyarakat," ucapnya di saat memimpin RDP di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa (1/9).
Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo mengatakan, sejauh ini dana desa sudah ditransfer dengan baik. Besarnyapun juga sudah sesuai dengan ketentuan UU. "Kini dana itu tinggal menanti waktu untuk digunakan. Kami sepakat penggunaan dana itu perlu dilaksanakan pengawasan mudah-mudahan sanggup dipakai dengan sempurna sasaran," kata dia. (sumber: republika.co.id)
0 Komentar untuk "Bahas Uu Desa, Dpd Rdp Dengan Wakil Menteri Keuangan"