Memahami Mekanisme Mutasi Dan Pencopotan Perangkat Desa Menurut Permendagri Nomor 67 Tahun 2017

Penjelasan wacana Perangkat Desa yakni elemen staf yang menolong kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan kerjasama yang berada dalam sekretariat Desa, dan elemen penunjang kiprah kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis (Kasi) dan elemen kewilayahan (Kadus).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 wacana Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 wacana Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa disebutkan bahwa Perangkat desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga desa yang sudah menyanggupi standar lazim dan standar khusus sebagaimana dikontrol dalam (Pasal 2 ayat 1).

Baca Juga: Dasar Hukum Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa

Baca Juga: Kepala Desa Berwenang Mengangkat Dan Memberhentikan Perangkat Desa

Persyaratan Umum Perangkat Desa sebagaimana dikontrol dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 wacana Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 wacana Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa berikut:

1. Pendidikan terendah sekolah menengah lazim atau sederajat,
2. Berusia 20 tahun hingga dengan 42 tahun, dan
3. Memenuhi kelengkapan standar administrasi.

Kelengkapan Persyaratan Administrasi Perangkat Desa seabagaimana dikontrol dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 wacana Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 wacana Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, terdiri atas:

1. Kartu tanda penduduk;
2. Surat keterangan tanda penduduk;
3. Surat pernyataan bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa yang dibentuk oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
4. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibentuk oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
6. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar hingga dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau
7. surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
8. Akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
9. Surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau pegawanegeri kesehatan yang berwenang; dan
10. Surat tuntutan menjadi perangkat Desa yang dibentuk oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup bagi perangkat Desa yang diproses lewat penjaringan dan penyaringan.

Persyaratan khusus Perangkat Desa

Persyaratan khusus Perangkat Desa yakni standar yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal muasal dan nilai sosial budaya penduduk desa lokal dan syarat lain yang ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.

Baca Juga: Calon Perangkat Desa Wajib Berijazah SMU atau Sederajat

Baca Juga: Memahami Prosedur Pemecatan Perangkat Desa

Mutasi Perangkat DesaYang dimaksud dengan Mutasi perangkat desa yakni perpindahan posisi jabatan perangkat desa yang dijalankan oleh kepala desa selaku upaya penyegaran dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayananan di Desa.

Mutasi perangkat desa juga dijalankan dalam rangka pembiasaan struktur gres organisasi pemerintahan desa yang dikontrol oleh pemerintah Peraturan Desa.

Pergantian jabatan/mutasi perangkat desa ialah dinamika dalam suatu organisasi selaku penggalan dari wujud pengembangan organisasi dan kenaikan kinerja dan penyegaran jabatan dalam rangka untuk bikin keseimbangan antara tenaga kerja dengan komposisi pekerjaan atau jabatan.

Begitu juga dalam organisasi pemerintahan desa, mutasi perangkat desa/pergantian jabatan yakni hal yang masuk akal dan ialah bahagian dari dinamika organisasi dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap penduduk desa dan juga menampilkan perangsang biar perangkat desa mau berusaha mengembangkan karir yang lebih tinggi.

Pemberhentian/Pencopotan Perangkat Desa

Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa oleh kepala desa pasti mesti sesuai dengan ketentuan dan aturan berlaku. Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa berpedoman pada Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 wacana Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 wacana Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Baca Juga: Batas Usia Pengangkatan Perangkat Desa

Baca Juga: Mengenal Alasan Pemberhentian Perangkat Desa

Berdasarkan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa berpedoman pada Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 wacana Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 wacana Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa diterangkan bahwa perangkat desa diberhentikan sebab tiga faktor. Pertama meninggal dunia, kedua atas undangan sendiri, dan ketiga sebab diberhenti.

Perangkat desa diberhentikan karena:

1. Usia sudah genap 60 (enam puluh) tahun;
2. Dinyatakan selaku terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun menurut putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan aturan tetap;
3. Berhalangan tetap;
4. Tidak lagi menyanggupi standar selaku perangkat desa, dan
5. Melanggar larangan selaku perangkat desa.
6. Perangkat desa yang diberhentikan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan hasil penetapannya disampaikan terhadap camat paling lambat 14 hari setelah ditetapkan. Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa, sudah dikontrol dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 wacana Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dikontrol dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 wacana Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 wacana Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yakni selaku berikut:

1. Kepala Desa sanggup membentuk Tim yang terdiri dar seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
2. Kepala Desa melaksanakan penjaringan dan penyaringan kandidat Perangkat Desa yang dijalankan oleh Tim;
3. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal kandidat Perangkat Desa dilaksanakan paling usang 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
4. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal kandidat Perangkat Desa sedikitnya 2 (dua) orang kandidat dikonsultasikan oleh Kepala Desa terhadap Camat;
5. Camat menampilkan saran tertulis terhadap kandidat Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
6. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa kontrak atau penolakan menurut standar yang ditentukan;
7. Dalam hal Camat menampilkan persetujuan, Kepala Desa mempublikasikan Keputusan Kepala Desa wacana Pengangkatan Perangkat Desa; dan
8. Dalam hal saran Camat berisi penolakan, Kepala Desa melaksanakan penjaringan dan penyaringan kembali kandidat Perangkat Desa

Demikianlah klarifikasi wacana Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 wacana Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 wacana Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Semoga Tulisan ini Bermanfaat Bagi Kades dalam melaksanakan roda pemerintahan desa. Salam Juragan Berdesa..