Kpk Minta Menteri Marwan Laporkan Oknum Yang Hambat Penyaluran Dana Desa

GampongRT - Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar menyebut bahwa ada kesengajaan menghalangi penyaluran dana desa untuk kepentingan Pilkada. Plt Pimpinan KPK, Indriyanto Seno Adji menegaskan, bila memang benar yang disebutkan Marwan, lebih baik dilaporkan ke penegak hukum, tergolong KPK.

"Penahanan dana desa mesti dikaji dahulu apa kerugian negara. Kalau ada penyalahgunaan wewenang maupun potensi kerugian negara, semestinya diserahkan terhadap penegak aturan saja," kata Indriyanto, Senin (7/9/2015).

Marwan Jafar memang menyebut bahwa di beberapa daerah, dana desa sengaja ditahan untuk kepentingan Pilkada. Jika punya bukti, alangkah baiknya bila Marwan secepatnya melapor. (Baca: Pemerintah Telah Terlambat Merekrut Pendamping Desa).

"Tidak senantiasa mesti melapor ke KPK, bisa juga ke penegak aturan lain," terang Indriyanto.

Sebelumnya, Menteri Marwan menyebut bahwa pemerintah sudah mengucurkan 100 persen dana desa. Namun, penyalurannya belum menyeluruh, alasannya yakni disangka ada yang dimanfaatkan untuk kepentingan Pilkada.

"Kalau dana dari sentra sudah 100 persen hingga ke kabupaten kota. Sekarang dari kabupaten kota ke desa-desa, problemnya ada di kabupaten kota," ujar Marwan sesaat sebelum berjumpa Prersiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

"Dana desa itu jangan dimain-mainkan untuk pilkada, alasannya yakni itu untuk kemakmuran desa. Ada yang sengaja menyandera dana itu untuk pilkada. Itu didapatkan merata di kawasan yang akan pilkada," kata Marwan.

Sumber: detik.com