GampongRT - Seperti dilansir dari berita metrotvnews.com, mendesak sinergisitas pendamping dan pegawanegeri dalam mengorganisir Dana Desa di lapangan.
Anggota Komisi II dewan perwakilan rakyat Ahmad Riza Patria menilai, pemerintah sudah telat merekrut pendamping desa. Sehingga tidak heran, perangkat desa gelagapan dalam menggunakan anggarannya. Riza ingin perangkat desa memiliki buku saku untuk menunjang pengertian penggunaan secara teknis dana desa tersebut.
Ketua Umum Perhimpunan Perangkat Pemerintah Desa Indonesia Wilayah Jawa Timur Mujito mengakui adanya halangan dalam mencairkan dana desa karena pendampingannya kurang sigap. Mujianto ingin pendamping ada dan siap melakukan pekerjaan sebelum dana cair. (Baca: Ujian Tes Pendamping Desa Segera Dilaksanakan)
"Kami berharap pendampingnya sudah disediakan sedini mungkin sebelum dana desa cair," kata Mujito dalam Bincang Pagi Metro TV, Jakarta, Minggu (6/9/2015).
Pendampingan itu diperlukan untuk memperbesar keyakinan bagi perangkat desa selaku eksekutor dalam mengorganisir dana tersebut, sebelum dana itu betul-betul dipegang. Selain itu, untuk menangani kemungkinan desa yang membelanjakan sebuah barang secara bersamaan.
"Hari ini jadi kendala, alasannya yakni dana desa cair berbarengan dan dari pemerintah desa belum ada antisipasi maksimal, risikonya untuk pengadaan barang. Contoh, tahun ini paling banyak (dana untuk) perbaikan jalan. Dan pengadaan paving (block-nya) terkendala. Semua mengawali pembangunannya dan paving tidak tercukupi," terperinci Mujito.
Anggota Komisi II dewan perwakilan rakyat Ahmad Riza Patria menilai, pemerintah sudah telat merekrut pendamping desa. Sehingga tidak heran, perangkat desa gelagapan dalam menggunakan anggarannya. Riza ingin perangkat desa memiliki buku saku untuk menunjang pengertian penggunaan secara teknis dana desa tersebut.
Direktur Evaluasi Desa Kementerian Dalam Negeri Eko Prasetyanto menyampaikan sebagian besar pendamping untuk 74.754 desa sudah siap bekerja. Pendamping itu berisikan unsur pemerintah di aneka macam level pemerintahan dan juga berasal dari unsur penduduk itu sendiri.
"Pendampingan dari pemerintah sudah siap. Sekarang tinggal membangun sinergi dengan pendamping dari penduduk dan mesti dipercepat sinergi ini," tukas Eko.
Pendampingan itu diperlukan untuk memperbesar keyakinan bagi perangkat desa selaku eksekutor dalam mengorganisir dana tersebut, sebelum dana itu betul-betul dipegang. Selain itu, untuk menangani kemungkinan desa yang membelanjakan sebuah barang secara bersamaan.
"Hari ini jadi kendala, alasannya yakni dana desa cair berbarengan dan dari pemerintah desa belum ada antisipasi maksimal, risikonya untuk pengadaan barang. Contoh, tahun ini paling banyak (dana untuk) perbaikan jalan. Dan pengadaan paving (block-nya) terkendala. Semua mengawali pembangunannya dan paving tidak tercukupi," terperinci Mujito.
Anggota Komisi II dewan perwakilan rakyat Ahmad Riza Patria menilai, pemerintah sudah telat merekrut pendamping desa. Sehingga tidak heran, perangkat desa gelagapan dalam menggunakan anggarannya. Riza ingin perangkat desa memiliki buku saku untuk menunjang pengertian penggunaan secara teknis dana desa tersebut.
Direktur Evaluasi Desa Kementerian Dalam Negeri Eko Prasetyanto menyampaikan sebagian besar pendamping untuk 74.754 desa sudah siap bekerja. Pendamping itu berisikan unsur pemerintah di aneka macam level pemerintahan dan juga berasal dari unsur penduduk itu sendiri.
"Pendampingan dari pemerintah sudah siap. Sekarang tinggal membangun sinergi dengan pendamping dari penduduk dan mesti dipercepat sinergi ini," tukas Eko.
0 Komentar untuk "Pemerintah Sudah Telat Merekrut Pendamping Desa"