Wujudkan Indonesia Poros Maritim Dunia, Kemendes Perkuat Desa Bahari

Gambar Ilustrasi/japnas.org

GampongRT - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menancapkan visi Indonesia menjadi poros maritim dunia. Sebagai negara laut dengan lebih dari 17 ribu pulau, Indonesia sudah usang membelakangi lautan dan sekarang saatnya kawasan laut menjadi orientasi gres dan laut selaku masa depan bangsa Indonesia.

Visi Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia, lalu dijabarkan dalam banyak sekali program-program nyata, salah satunya dengan membangun desa laut yang dilakukan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertingal, dan Transmigrasi (Kemendesa, PDTT).

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar menjelaskan, langkah untuk membangun Desa Bahari dilakukan dengan dua desain besar, yakni Membaharikan Desa dan Mendesakan Bahari.

Hal tersebut disampaikan Menteri Desa Marwan dalam pelatihan nasional sewindu Centre for Lokal Law Development Studies Universitas Islam Indonesia (CLDs UII) 2016 di kampus Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Kamis (28/1).

Konsep pertama, yakni Membaharikan Desa. Tujuannya untuk merealisasikan penduduk pesisir yang memiliki orientasi bahari. “Program ini umpamanya dengan menumbuhkan rekreasi desa pesisir, budidaya rumput laut, mutiara, perikanan tangkap dan lain sebagainya.

"Nelayan selaku penduduk desa pesisir masih tidak berdaya secara ekonomi dan politik. Hidup mereka terjerat oleh para pemburu rente, cukong, atau tengkulak bandel yang mempergunakan para nelayan yang miskin modal serta kanal pasar untuk laba pribadinya".

Selain itu, arah dari aktivitas membaharikan desa yakni memperkuat posisi desa dalam mengambangkan kerja keras ekonomi Desa, memangkas jalur rente yang selama ini membelit penduduk Desa pesisir.

Konsep kedua, Mendesakan Bahari. Yakni memperkuat desa dalam pembangunan poros maritim. Memperkuat desa memiliki arti memupuk tradisi berdesa atau mempekerjakan desa pesisir biar berkembang menjadi desa yang maju, kuat, berdikari dan demokratis seumpama amanat UU Desa.

Istilah mendesakan laut mengandung makna bahwa pembangunan poros maritim mesti memiliki kepekaan kepada entitas desa pesisir. Juga memperkuat posisi desa dalam menyebarkan kerja keras ekonomi Desa, memangkas jalur rente yang selama ini membelit penduduk desa pesisir.

Masyarakat pesisir memiliki desa namun tidak punya tradisi berdesa yang kuat. Desa cuma ialah unit administratif, namun tidak punya otoritas dan kapasitas yang mencukupi selaku basis kehidupan dan penghidupan bagi masyarakat. Termasuk tidak dapat memamerkan proteksi, fasilitasi, dan konsolidasi bagi nelayan.

Semangat dari desain mendesakan laut juga terkait dengan upaya membuka hak dan kanal desa kepada sumberdaya laut untuk menghidupi desa dan penduduk desa,” jelasnya. (dbs/min)