1. perda Kabupaten Pemalang Nomor 5 tahun 2015 tentang...
A. Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa
B. Penetapan Desa
C. Izin perjuangan jasa kontribusi
D. Pedoman penyusunan peraturan di desa
B. Penetapan Desa
2. Peraturan kawasan kabupaten Pemalang Nomor 1 tahun 2015 tentang....
A. Pedoman penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa
B. Tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala desa
C. Badan permusyawaratan desa
D. Penetapan Desa
B. Tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala desa
3. Penyelenggaran urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI disebut...
A. Desa
B. Pemerintah desa
C. Pemerintahan desa
D. Kepala desa
C. Pemerintahan desa
4. Peraturan kawasan Kabupaten Pemalang nomor 6 tahun 2015 tentang...
A. Penyusunan SOTK Perangkat Desa
B. Pedoman penyusunan Perangkat Desa
C. Pemberhentian, Pengangkatan Perangkat Desa
D. Tata cara pemilihan dan pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Desa
B. Pedoman penyusunan Perangkat Desa
5. Unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana kiprah operasional adalah...
A. Pelaksana teknis
B. Sekretaris desa
C. Kepala urusan
D. Kepala seksi
B. Sekretaris desa
6. Di bawah ini yang bukan fungsi dari sekretaris desa adalah...
A. Melaksanakan urusan ketatausahaan ibarat administrasi, arsip, surat menyurat
B. Melaksanakan urusan perencanaan ibarat menyusun planning anggaran dan pendapatan belanja desa
C. Melaksanakan urusan umum ibarat penataan manajemen sarana dan prasarana kantor, inventaris, dan pelayanan umum
D. Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat
D. Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat
7. Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan duduk masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, donasi masyarakat dan kependudukan yaitu kiprah dan fungsi dari...
A. Kepala seksi pelayanan
B. Sekretaris desa
C. Kepala seksi kesejahteraan
D. Kepala seksi pemerintahan
8. Rencana pembangunan jangka menengah desa yaitu planning kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu...
A. 3 tahun
B. 4 tahun
C. 6 tahun
D. 7 tahun
C. 6 tahun
9. Dana desa yaitu dana yang bersumber dari...
A. Anggaran kecamatan
B. Anggaran kabupaten
C. Anggaran provinsi
D. Anggaran dan Pendapatan belanja negara
D. Anggaran dan Pendapatan belanja negara
10. Bendahara desa yaitu unsur staf...
A. Kepala seksi di desa
B. Kepala urusan di desa
C. Sekretaris desa
D. Kepala dusun di desa
B. Kepala urusan di desa
11. Keuangan desa yaitu semua hak dan kewajiban desa yang sanggup dinilai dengan...
A. Kerja perangkat desa menarik pajak
B. Penerimaan dari pajak bumi dan bangunan
C. Uang dan barang yang bekerjasama dengan pelaksana hak dan kewajiban desa
D. Pajak dari setiap warga desa
C. Uang dan barang yang bekerjasama dengan pelaksana hak dan kewajiban desa
12. Sekretaris desa dalam urusan keuangan di desa mempunyai tugas...
A. Penyeleksian
B. Pengawasan
C. Pembelanjaan
D. Koordinator
D. Koordinator
13. Pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan provinsi Jawa Tengah diatur dalam...
A. UU No. 10 Tahun 2004
B. UU No. 32 Tahun 2004
C. UU No. 13 Tahun 1950
D. UU No. 8 Tahun 1954
C. UU No. 13 Tahun 1950
14. Pembentukan panitia Kepala Desa ditetapkan dengan...
A. Keputusan Kepala Desa
B. Peraturan Desa
C. Peraturan Bupati
D. BPD
D. BPD
15. Barang milik desa yang berasal dari kekayaan orisinil desa dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah adalah...
A. Aset desa
B. Dana desa
C. Kekayaan desa
D. Harta desa
A. Aset desa
16. Dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja kawasan kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus disebut....
A. Aset desa
B. Alokasi Dana Desa
C. Dana desa
D. APB Desa
B. Alokasi Dana Desa
17. Peraturan kawasan kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 mengatur tentang...
A. Badan Permusyawaratan Desa
B. Tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
C. Tata cara pemilhan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
D. Pedoman penyusunan peraturan desa
B. Tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
18. ADD (Alokasi Dana Desa) paling sedikit diterima oleh desa sebesar....% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja kawasan kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
A. 30%
B. 25%
C. 20%
D. 10%
D. 10%
19. Kepala Desa memberikan laporan hasil pelaksanaan APB Desa kepada Bupati setiap...
A. Triwulan
B. Semester
C. 1 tahun
D. 2 tahun
C. 1 tahun
20. Seluruh pendapatan desa diterima dan disetorkan melalui desa dan penggunaanya ditetapkan dalam....
A. Keputusan Kepala Desa
B. Peraturan BPD
C. Rembug warga
D. APB Desa
D. APB Desa
21. Peraturan tetang desa yang mengatur wacana Desa atau Desa adab ketika ini adalah...
A. UU No. 32 Tahun 2004
B. UU No. 23 Tahun 2014
C. UU No. 6 Tahun 2014
D. PP No. 72 Tahun 2007
E. PP No. 27 Tahun 2004
C. UU No. 6 Tahun 2014
22. Berdasarkan Undang-Undang yang mengatur wacana Desa ketika ini, Desa mempunyai kewenangan sebagai berikut:
A. Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal bersakala desa
B. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kawasan kab/kota
C. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kawasan kab/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
D. (a), (b), (c) benar
E. (a), (b), (c) salah
D. (a), (b), (c) benar
23. Di bawah ini yang bukan merupakan asas-asas penyelenggaraaan Pemerintah Desa adalah....
A. Kepastian hukum, Tertib Penyelenggaraan Pemerintah, Tertib Kepentingan Umu, Kearifan Lokal
B. Keterbukaan,/Transparansi, Proporsionalitas, Profesionalitas, Keberagaman
C. Akuntabilitas, Efektivitas, Efisiensi, Partisipatif
D. (a), (b), (c) benar
E. (a), (b), (c) salah
D. (a), (b), (c) benar
24. Dalam menyelenggarakan pemerintah desa, Kepala Desa mempunyai tugas...
A. Menyelenggarakan pemerintahan desa dan melaksanakan pembangunan desa
B. Melakukan pembinaan kemasyarakatan desa dan melaksanakan pembenrdayaan masyarakat desa
C. Jawaban pada karakter A dan karakter B salah
D. Jawaban pada karakter A dan karakter B benar
E. Mengatur manajemen keuangan desa
D. Jawaban pada karakter A dan karakter B benar
25. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala Desa dibantu oleh...
A. Para Kepala Dusun
B. Sekretaris desa
C. Perangkat desa
D. BPD dan perangkat desa
E. LPMD
C. Perangkat desa
26. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa mempunyai wewenang antara lain...
A. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa dan memutuskan peraturan desa
B. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa serta memutuskan APBDes
C. Memgang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa serta membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
D. (a), (b), (c) benar
E. (a), (b), (c) salah
D. (a), (b), (c) benar
27. Berikut ini yaitu regulasi yang mengatur wacana Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa...
A. UU No. 6 Tahun 2014 dan PP No. 43 Tahun 2014
B. Permendagri No. 83 Tahun 2015 dan Perda Kab. Sikka No. 4 Tahun 2015
C. Permendes No. 21 Tahun 2015 dan Perda Kab. Sikka No. 8 Tahun 2014
D. Permendagri No. 113 Tahun 2014
E. Permendes No. 22 Tahun 2015
B. Permendagri No. 83 Tahun 2015 dan Perda Kab. Sikka No. 4 Tahun 2015
28. Dalam melaksanakan kiprah dan wewenangnya, Perangkat Desa bertanggungjawab kepada...
A. Camat
B. Sekretaris desa
C. Kepala desa
D. Semua tanggapan salah
E. (a), (b) (c) benar
C. Kepala desa
29. Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa dilarang...
A. Merugikan kepentingan umum dan menciptakan keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lainn dan atau golongan tertentu
B. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa dan menjadi pengurus partai politik
C. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan atau golongan masyarakat tertentu
D. Semua tanggapan benar
D. Semua tanggapan benar
30. Dalam proses perencanaan dan pembangunan desa, perlu melibatkan unsur-unsur sebagai berikut...
A. Pemerintah Desa dan BPD
B. Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan
C. BPD dan Lembaga Kemasyarakatan
D. Pemerintah Desa, BPD, dan semua pemangku kepentingan
E. LPMD
D. Pemerintah Desa, BPD, dan semua pemangku kepentingan
31. Keuangan desa yaitu semua hak dan kewajiban desa yang sanggup dinilai dengan uang yang bekerjasama dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Di bawah ini yang merupakan urutan yang benar dari Pengelolaan Keuangan Desa adalah...
A. Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban
B. Perencanaan, Penatausahaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban
C. Perencanaan, Pelaksanaan, Pembukuan, Pertanggungjawaban, Pelaporan
D. Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban
E. Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pembukuan, Pertanggungjawaban
D. Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban
32. Berdasarkan permendagri Nomor 113 Tahun 2014 bahwa Kepala Desa yaitu pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa oleh lantaran itu Kepala Desa sanggup mengambil alih kiprah dari seorang Bendahara Desa. Pernyataan tersebut berdasarkan anda adalah...
A. Pernyataan tersebut benar lantaran Kepala Desa mempunyai wewenang tersebut
B. Pernyataan tersebut salah lantaran tidak sesuai dengan ketentuan yang belaku
C. Kedua-duanya benar
D. Kedua-duanya salah
E. Pernyataan tersebut benar lantaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku
B. Pernyataan tersebut salah lantaran tidak sesuai dengan ketentuan yang belaku
33. Dibawah ini merupakan unsur perangkat desa sesuai dengan Permendagri Nomor 84 Tahun 2015, kecuali...
A. Kepala Dusun
B. Kepala seksi
C. Ketua RT.RW
D. Sekretaris Desa
E. Kepala Desa
C. Ketua RT.RW
34. Sekretaris Desa yaitu Koordinator Teknis Pengelolaan Keuangan Desa. Maka Sekretaris Desa mempunyai kiprah antara lain melaksanakan verifikasi terhadap...
A. Membuat rancangan RAPBDes
B. Memverifikasi manajemen keuangan
C. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan
D. Semua tanggapan benar
E. (a), (b), (c) salah
D. Semua tanggapan benar
35. Peraturan Desa yaitu peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badang Permusyawaratan Desa. Di bawah ini merupakan manfaat dari Peraturan Desa yakni, kecuali...
A. Sebagai pemikiran kerja bagi semua pihak dalam penyelenggaraan kegiatan di Desa
B. Sebagai wadah untuk menjalankan kepentingan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
C. Sebagai pola dalam rangka pengendalian dan pengawasan
D. Mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan dan kesalahan
E. Semua salah
B. Sebagai wadah untuk menjalankan kepentingan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
36. Calon kepala BPD (Badan Permusyawaratan Desa) minimal berpendidikan...
A. SMA
B. S1
C. Diploma
D. SMP
D. SMP
37. Ketentuan wacana Pemilihan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa diatur dalam peraturan kawasan nomor...
A. 7 tahun 2007
B. 5 tahun 2007
C. 4 tahun 2007
D. 6 tahun 2007
D. 6 tahun 2007
38. Peraturan Desa ditetapkan oleh...
A. Kepala Desa dan BPD
B. BPD
C. Kepala Desa
D. Kepala Desa dan Klian Banjar Dinas
A. Kepala Desa dan BPD
39. Ketentuan wacana jumlah anggota BPD yang benar yaitu minimal...
A. 7 orang dan maksimal 13 orang
B. 5 orang dan maksimal 11 orang
C. 4 orang dan maksimal 10 orang
D. 6 orang dan maksimal 12 orang
B. 5 orang dan maksimal 11 orang
40. Seluruh sumber pendapatan dan pengeluaran desa harus di catat di...
A. Anggaran penerimaan dan pengeluaran keuangan desa
B. Keuangan desa
C. Anggaran desa
D. Anggaran pendapatan dan belanja desa
D. Anggaran pendapatan dan belanja desa
41. Pendapatan desa yang berasal dari dana perimbangan sentra dan kawasan diberikan kepada desa berupa alokasi dana desa sekurang-kurangnya...
A. 10%
B. 20%
C. 25%
D. 15%
A. 10%
42. Rencana pembangunan desa untuk jangka waktu 5 tahun dinamakan...
A. RPD
B. RPJMD
C. RKPD
D. RPPD
B. RPJMD
43. Pendapatan desa yang berasal dari pajak kawasan paling sedikit diberikan kepada desa sebesar...
A. 10%
B. 20%
C. 25%
D. 15%
A. 10%
44. Untuk sanggup mencalonkan diri sebagai kepala desa, pendidikan minimal calon kepala desa adalah...
A. Diploma/Sarjana
B. Sekolah Dasar
C. SMA
D. SMP
D. SMP
45. Penyampaian nama calon kepala desa terpilih oleh BPD kepada Bupati/Walikota dilakukan paling lambat selama...
A. 60 hari
B. 7 hari
C. 15 hari
D. 30 hari
B. 7 hari
46. Diantara larangan kepala desa ialah meninggalkan kiprah tanpa alasan yang terperinci secara berturut-turut selama...
A. 30 hari
B. 60 hari
C. 25 hari
D. 90 hari
A. 30 hari
47. Dalam UU No. 6 tahun 2014 pasal (26), dijelaskan bahwa kepala desa wajib...
A. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap selesai tahun anggaran kepada Bupati/Walikota
B. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, efisien, bersih, serta bebas dari KKN
C. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup
D. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari KKN
A. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap selesai tahun anggaran kepada Bupati/Walikota
48. Perangkat desa meliputi...
A. Sekretaris desa, kepala seksi dan BPD
B. Sekretaris desa, kepala kewilayahan dan kepala seksi
C. Sekretaris desa, kepala seksi, dan RT
D. Sekretaris desa, BPD, dan LPM
B. Sekretaris desa, kepala kewilayahan dan kepala seksi
49. Musyawarah desa dilaksanakan setiap...
A. 2 bulan
B. 1 bulan
C. 3 bulan
D. 6 bulan
D. 6 bulan
50. Yang bukan merupakan tahapan dalam pemilihan kepala desa adalah...
A. Penetapan
B. Pencalonan
C. Rapat panitia
D. Pemungutan suara
C. Rapat panitia
51. Berikut ini bukan alasan Kepala Desa berhenti yaitu...
A. Mencalonkan diri menjadi anggota dewan
B. Diberhentikan
C. Meninggal dunia
D. Mengundurkan diri
A. Mencalonkan diri menjadi anggota dewan
52. Untuk menjadi Perangkat Desa usia minimal dan maksimal yaitu...
A. 20 - 60 tahun
B. 17 - 42 tahun
C. 20 - 42 tahun
D. 20 - 45 tahun
C. 20 - 42 tahun
53. Salah satu syarat untuk menjadi perangkat desa yaitu berpendidikan minimal...
A. Sarjana
B. SMP
C. SMA
D. SD
C. SMA
54. Desa adalah...
A. Kesatuan masyarakat yang tergabung menjadi satu di sebuah wilayah tanpa membedakan ras, suku, dan agama
B. Kesatuan masyarakat aturan yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan
C. Kesatuan masyarakat yang berkumpul satu dan membentuk sebuah desa di suatu wilayah
D. Kesatuan masyarakat yang bernaung di bawah kabupaten/kota dan dilindungi oleh hukum
B. Kesatuan masyarakat aturan yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan
55. Keuangan desa yaitu...
A. Uang yang bersumber dari dana desa dan alokasi dana desa
B. Semua hak dan kewajiban yang sanggup dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang bekerjasama dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa
C. Semua hak dan kewajiban desa yang sanggup dinilai dengan uang yang bersumber dari pendapatan orisinil desa
D. Semua hak dan kewajiban desa yang sanggup dinilai dengan uang yang berasal dari penjualan desa
D. Semua hak dan kewajiban desa yang sanggup dinilai dengan uang yang berasal dari penjualan desa
56. Dalam UU No 6 tahun 2014 pasal (9) dijelaskan bahwa desa sanggup dihapuskan lantaran alasan...
A. Perintah dari Presiden dan Bupati
B. Terjadi kekosongan pemerintah desa
C. Konflik antarmasyarakat yang berkepanjangan
D. Bencana alam dan/atau kepentingan kegiatan nasional yang strategis
D. Bencana alam dan/atau kepentingan kegiatan nasional yang strategis
57. Apa yang dimaksud dengan pembangunan desa?
A. Upaya persaingan antardesa dengan desa lain yang dalam hal kemajuan
B. Upaya peningkatan pemerintah desa bersama masyarakat desa dalam membangun sarana dan prasarana desa
C. Suatu cara yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam berbagi desanya semoga maju
D. Upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa
D. Upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa
58. Berikut ini yaitu pihak yang berhak menyelenggarakan musyawarah desa yaitu...
A. LPM
B. Pemerintah desa berserta unsur lainnya
C. Masyarakat desa
D. BPD
D. BPD
59. Kepala desa mempunyai hak untuk...
A. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
B. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang transparan, profesional, akuntabel, bersih, efektif dan efisien, serta bebas dari KKN
C. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
D. Mengajukan rancangan dan memutuskan Peraturan Desa
D. Mengajukan rancangan dan memutuskan Peraturan Desa
60. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa dan memutuskan Peraturan Desa adalah...
A. Kewajiban Kepala Desa
B. Hak Kepala Desa
C. Tugas Kepala Desa
D. Wewenang Kepala Desa
D. Wewenang Kepala Desa
61. Memberikan pengukuhan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan setelah terbentuknya NKRI yaitu tujuan dari...
A. Masyarakat Desa dan Pemerintah Desa
B. Pengaturan Desa
C. Peraturan Desa
D. Pemerintah Desa
B. Pengaturan Desa
62. Berikut ini yang bukan termasuk azaz dari penyelenggaraan pemerintah desa adalah..
A. Akuntabilitas
B. Proporsionalitas
C. Subsidiaritas
D. Efektivitas dan efisiensi
C. Subsidiaritas
63. Pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa adalah...
A. Kepala Desa
B. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)
C. Bendahara Desa
D. Kepala Urusan Keuangan
A. Kepala Desa
64. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan merupakan tahapan dari...
A. Pembangunan desa
B. Pengadaan barang/jasa di desa
C. Pembuatan planning kerja pemerintah desa (RKPDES)
D. Pembuatan planning jangka menengah pembangunan desa (RPJMDES)
A. Pembangunan desa
65. Anggaran pendapatan dan belanjan desa (APBDES) terdiri atas...
A. Pendapatan, belanja, dan hutang desa
B. Pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa
C. Pendapatan, belanja, dan modal desa
D. Aktiva, pasiva, dan hutang desa
B. Pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa
66. Barang milik Desa yang berasal dari kekayaan orisinil Desa, dibeli atau diperole atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa dinamakan...
A. Dana desa
B. Keuangan desa
C. Harta desa
D. Aset desa
D. Aset desa
67. Mendampingi desa dalam pelaksanaan kegiatan dan kegiatan sektoral merupakan tugas...
A. Tenaga hebat pemberdayaan masyarakat
B. Pendamping desa
C. Pendamping lokal desa
D. Pendamping teknis
D. Pendamping teknis
68. Meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa merupakan kiprah dari...
A. Tenaga hebat pemberdayaan masyarakat
B. Pendamping desa
C. Pendamping lokal desa
D. Pendamping teknis
A. Tenaga hebat pemberdayaan masyarakat
69. Tahun 2017 transfer desa dilakukan berapa tahap...
A. 2 tahan, 50% tahap 1 dan 50% tahap 2
B. 3 tahap, 40% tahap 1, 40% tahap 2 dan 40% tahap 3
C. 2 tahap, 60% tahap 1 dan 40% tahap 2
D. 2 tahap, 40% tahap 1 dan 60% tahap 2
C. 2 tahap, 60% tahap 1 dan 40% tahap 2
70. Kinerja penyelenggaraan pemerintah desa wajib dibina dan diawasi oleh...
A. Lembaga Kemasyarakatan Desa
B. Pemerintah, Pemda Provinsi, dan Pemda Kabupaten/Kota
C. Seluruh masyarakat desa
D. Badan Permusyawaratan Desa
B. Pemerintah, Pemda Provinsi, dan Pemda Kabupaten/Kota
71. Perangkat desa akan di berhentikan ketika berusia...
A. 55 tahun
B. 60 tahun
C. 50 tahun
D. 45 tahun
B. 60 tahun
72. Salah satu kiprah dari pendamping desa yaitu...
A. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan atau teknik
B. Mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa, kolaborasi Desa, pengembangan BUM Desa, dan pembangunan yang berskala lokal Desa
C. Meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa
D. Mendampingi Desa dalam pelaksanaan kegiatan dan kegiatan sektoral
B. Mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa, kolaborasi Desa, pengembangan BUM Desa, dan pembangunan yang berskala lokal Desa
73. Organisasi pengelola BUM Desa paling sedikit terdiri dari...
A. Manajer dan Ketua BUM Desa
B. Ketua dan Bendahara BUM Desa
C. Penasihat dan pelaksana operasional
D. Kepala Unit Usaha BUM Desa
C. Penasihat dan pelaksana operasional
74. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yaitu...
A. 7 orang paling banyak 9 orang
B. 7 orang paling banyak 11 orang
C. 5 orang paling banyak 9 orang
D. 5 orang paling banyak 11 orang
C. 5 orang paling banyak 9 orang
75. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul adab istiadat merupakan hak dari...
A. Pemerintah sentra dan Kabupaten/Kota
B. Pemerintah desa
C. Masyarakat Desa
D. Desa
D. Desa
76. Masa jabatan Badan Permusyawaratan Desa adalah...
A. 9 tahun
B. 4 tahun
C. 5 tahun
D. 6 tahun
D. 6 tahun
78. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari...
A. 1 orang ketua, 1 orang wakil, dan 1 orang bendahara
B. 1 orang ketua, 1 orang wakil, dan 1 orang sekretaris
C. 1 orang ketua, 1 orang bendahara, dan 1 orang sekretaris
D. 1 orang ketua, 1 orang wakil ketua, 1 orang bendahara, dan 1 orang sekretaris
B. 1 orang ketua, 1 orang wakil, dan 1 orang sekretaris
79. Kecamatan Taman terdiri dari....desa
A. 16
B. 18
C. 17
D. 19
80. Jenis peraturan desa terdiri dari...
A. Peraturan Desa, Peraturan BPD
B. Peraturan Desa, Peraturan BPD, dan Peraturan Kepala Desa
C. Peraturan Desa, Peraturan bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa
D. Peraturan bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa
C. Peraturan Desa, Peraturan bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa
81. Meminta dan mendapat gosip dan Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa merupakan...
A. Kewenagnan Masyaratkat Desa
B. Kewajiban masyarakat Desa
C. Tugas masyarakat desa
D. Hak masyarakat desa
D. Hak masyarakat desa
82. Yang dimaksud pemerintah desa yaitu terdiri dari...
A. Kepala Desa dan Sekdes
B. Kepala Desa
C. Kepala Desa dan BPD
D. Kepala Desa dan Perangkat Desa
D. Kepala Desa dan Perangkat Desa
83. Yang dimaksud dengan Pemerintahan Desa sesuai peraturan perundang-undangan adalah...
A. Kepala Desa, Sekdes, Kaur
B. Kepala Desa, BPD
C. Pemerintah Desa, BPD
D. Kepala Desa, Klian Banjar Dinas
C. Pemerintah Desa, BPD
84. Pembagian bagi hasil pajak kawasan dan retribusi kawasan Kabupaten/Kota ke desa berdasarkan UU desa yaitu paling sedikit...dari pajak dan retribusi daerah
A. 20%
B. 5%
C. 10%
D. 15%
C. 10%
85. Desa Asemdoyonh terdiri dari....RT
A.
B.
C.
D.
86. Peraturan yang mengatur wacana Desa tertuang dalam PP nomor...
A. 72 tahun 2005
B. 72 tahun 2006
C. 73 tahun 2005
D. 73 tahun 2006
A. 72 tahun 2005
87. BPD adala akronim dari...
A. Badan Pemilihan Desa
B. Badan Perkumpulan Desa
C. Badan Perwakilan Desa
D. Badan Permusyawaratan Desa
D. Badan Permusyawaratan Desa
88. Masa jabatan Kepala Desa selama.... tahun.
A. 8
B. 6
C. 5
D. 4
B. 6
89. Berikut ini yaitu pihak yang berhak untuk menjabat sebagai penasihat BUM Desa yaitu...
A. Ketua BUM desa
B. Kepala Unit BUM Desa
C. Badan Permusyawaratan Desa
D. Kepala Desa
D. Kepala Desa
90. Masa jabatan Klian Banjar Desa yaitu selama...
A. 8 tahun
B. 6 tahun
C. 5 tahun
D. 7 tahun
C. 5 tahun
91. Calon Perangkat Desa harus memenuhi persyaratan yaitu tamat pendidikan minimal...
A. SMA
B. S1
C. Diploma
D. SMP
A. SMA
92. Calon Kepala Desa harus memenuhi persyaratan yaitu tamat pendidikan
A. Diploma
B. SMP
C. S1
D. SMA
B. SMP
93. Di bawah ini yang bukan merupakan pendamping profesional adalah...
A. Pihak ketiga
B. Pendamping teknis
C. Pendamping Desa
D. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat
A. Pihak ketiga
94. Pendampingan desa dilaksanakan oleh pendamping yang terdiri atas...
A. Tenaga hebat pemberdayaan masyarakat kader pemberdayaan masyarakat desa dan pendamping desa
B. Tenaga pendamping profersional, Kader pemberdayaan masyarakat dan pendamping teknis
C. Tenaga pendamping profesional, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan pihak ketiga
D. Tenaga hebat Pemberdayaan Masyarakat, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pendamping teknis
C. Tenaga pendamping profesional, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan pihak ketiga
95. Modal awal BUM Desa berasal dari...
A. Hutang Bank
B. APBD
C. APBN
D. APBDES
D. APBDES
96. Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yaitu kiprah dari...
A. Lembaga Kemasyarakat Desa
B. Tokoh Masyarakat Desa
C. Masyarakat Desa
D. Kader masyarakat Desa
A. Lembaga Kemasyarakat Desa
97. Susunan organisasi, tata kerja, dan pembentukan tubuh kolaborasi BUM Desa ditetapkan oleh...
A. Peraturan Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa
B. Peraturan Kepala Desa
C. Peraturan Desa
D. Peraturan Bersama Kepala Desa
D. Peraturan Bersama Kepala Desa
98. Pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan dari pada pilihan kegiatan lainnya untuk didanai dengan Dana Desa disebut...
A. Desa Mandiri
B. Desa Maju
C. Tipologi Desa
D. Prioritas Penggunaan Dana Desa
D. Prioritas Penggunaan Dana Desa
99. Selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran disebut...
A. Pengeluaran Desa
B. Surplus Anggaran
C. Defisit Anggaran Desa
D. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
D. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
100. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat berkedudukan di...
A. Provinsi
B. Kabupaten
C. Desa
D. Kecamatan
A. Provinsi
101. Kondisi konkret yang khas keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diperlukan terjadi di depan dinamakan....
A. Desa mandiri
B. Desa maju
C. Tipologi desa
D. Prioritas penggunaan dana desa
C. Tipologi desa
102. Rencana pembangunan desa untuk jangka waktu 1 tahun dinamakan...
A. RPD
B. RPJMD
C. RKPD
D. RPPD
C. RKPD
103. Yang disebut pemerintah desa yaitu...
A. Perangkat desa
B. BPD
C. Kepala Desa
D. Lembaga Permasyarakatan Desa
A. Perangkat desa
104. Yang dimaksud pemerintah desa terdiri dari...
A. Kades dan Perangkat desa
B. BPD dan Perangkat Desa
C. RT dan RW
D. BPD, perangkat dan RT/RW
A. Kades dan Perangkat desa
105. Dalam struktur gres organisasi Desa, Kaur berada di bawah...
A. Kades
B. Sekdes
C. Kadus
D. Sekcam
B. Sekdes
106. perda Kabupaten Pemalang Nomor 5 tahun 2015 tentang...
A. Tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
B. Penetapan Desa
C. Ijin perjuangan jasa kontribusi
D. Pedoman penyusunan peraturan di desa
B. Penetapan Desa
107.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 tahun 2015 tentang...
A. Pedoman penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa
B. Tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala desa
C. Badan permusyawaratan desa
D. Penetapan desa
B. Tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala desa
108. Berikut ini jumlah anggota BPD sesuai Perda Nomor 4 tahun 2015 yang benar adalah...
A. Paling sedikit 5 dan paling banyak 9
B. Paling sedikit 7 dan paling banyak 11
C. Paling sedikit 5 dan paling banyak 11
D. Paling sedikit 7 dan paling banyak 9
A. Paling sedikit 5 dan paling banyak 9
109. Yang dimaksud pemerintahan desa sesuai peraturan perundang-undangan adalah...
A. Pemerintah desa dan BPD
B. RT, RW, dan Kadus
C. Kadus, Sekdes dan BPD
D. Kades, Kadus, dan RT
A. Pemerintah desa dan BPD
110. Kabupaten Pemalang terdiri dari...
A. 211 Desa dan 11 kelurahan
B. 222 Desa dan 11 kelurahan
C. 210 Desa dan 12 kelurahan
D. 211 Desa dan 14 kelurahan
A. 211 Desa dan 11 kelurahan
111. Dibawah ini merupakan uraian kiprah pokok kepala dusun, kecuali..
A. Melaksanaakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayahnya
B. Melaksanakan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong-royonh masyarakat
C. Melakukan sosialisasi mengenai kegiatan pemerintah Desa kepada masyarakat
D. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat di bidang perencanaan pembangunan
D. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat di bidang perencanaan pembangunan
112. Kepala urusan keuangan mempunyai kiprah membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan manajemen ibarat diwabah ini, kecuali...
A. Menyiapkan draft rancangan peraturan desa dan pembentukan BPD
B. Melaksanakan manajemen pengelolaan keuangan desa
C. Melaksanakan kegiatan dan kegiatan yang bekerjasama dengan urusan keuangan dan pengelolaan keuangan desa
D. Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan desa
A. Menyiapkan draft rancangan peraturan desa dan pembentukan BPD
113. Kepala seksi pemerintahan mempunyai kiprah pokok dan fungsi sebagai berikut, kecuali...
A. Menyusun monografi dan profil desa
B. Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan desa
C. Melakukan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat
D. Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban
C. Melakukan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat
114. Kepala seksi pelayanan mempunyai kiprah pokok dan fungsi sebagai berikut, kecuali...
A. Menyelenggarakan training keterampilan kerja
B. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang pertanian dan perkebunan
C. Melaksanakan pembinaan kerukunan umat beragama
D. Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan rakyat
D. Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan rakyat
115. Kepala seksi kesejahteraan mempunyai kiprah pokok dan fungsi sebagai berikut, kecuali...
A. Melaksanakan kegiatan yang bekerjasama dengan kesejahteraan rakyat
B. Pembinaan kepemudaan, olah raga, dan karang taruna
C. Membantu pelaksanaan pemungutan Dana Sosial
D. Membina kegiatan pengumpulan zakat, infak, dan sedekah
D. Membina kegiatan pengumpulan zakat, infak, dan sedekah
116. Di bawah ini yaitu kiprah pokok dan fungsi (Tupoksi) Sekretaris Desa, kecuali...
A. Mengadakan pemeliharaan bangunan gedung kantor, tugu batas desa dan monumen
B. Menyusun rancangan LPPD, LKPPD dan IPPD
C. Menyelenggarakan manajemen pengelolaan keuangan desa
D. Melaksanakan manajemen aset desa ibarat tanah, bangunan, dan barang milik Desa secara tertib
D. Melaksanakan manajemen aset desa ibarat tanah, bangunan, dan barang milik Desa secara tertib
117. Kepala urusan tata perjuangan dan umum mempunyai kiprah membantu sekretaris Desa dalam urusan pelayanan manajemen dibawah ini, kecuali...
A. Melaksanakan inventarisasi barang-barang milik Desa secara tertib
B. Melaksanakan penataan manajemen perangkat Desa dan kepala desa
C. Melaksanakan tata naskah dinas sesuai ketentuan perundang-undangan
D. Melaksanakan inventarisasi dan ekstensifikasi pendapatan desa
D. Melaksanakan inventarisasi dan ekstensifikasi pendapatan desa
118. Peraturan kawasan Kabupaten Pemalang nomor 2 tahun 2015 mengatur tentang...
A. BPD
B. Tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
C. Tata cara pemilikan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
D. Pedoman penyusunan peraturan di Desa
B. Tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
119. Undang-Undang yang mengatur wacana Desa adalah...
A. UU No 6 tahun 2014
B. UU No 32 tahun 2004
C. UU No 23 tahun 2014
D. UU No 33 tahun 2004
A. UU No 6 tahun 2014
120. Sekretariat Desa merupakan forum Desa yang dipimpin oleh:
A. Kepala Urusan
B. Kepala Desa
C. Kepala Seksi
D. Kepala Dusun
B. Kepala Desa
121. APBDes yaitu kepanjangan dari:
A. Anggaran Pembiyaan dan Belanja Desa
B. Aanggaran Perolehan dan Biaya Desa
C. Anggaran Produk dan Biaya Desa
D. Anggaran Rumah Tangga Desa
A. Anggaran Pembiyaan dan Belanja Desa
122. Perangkat Desa yaitu forum khusus yang dibuat oleh Kepala Desa yang bertugas sebagai:
A. Membantu Lembaga Kemasyarakatan Desa
B. Menjadi panitai pemilihan kepala desa
C. Membuat Keputusan Pembangunan Desa
D. Mengawasi dan mengontrol pelaksanaan pembangunan desa.
C. Membuat Keputusan Pembangunan Desa
123. BPD dibuat dengan prosedur sebagai berikut:
A. Dipilih Langsung
B. Dipilih secara Mufakat
C. Melalui Ujian tertulis
D. Melalui rekomendasi Bupati
B. Dipilih secara Mufakat
124. Peraturan Desa yaitu aturan yang diundangkan di desa dan dibuat oleh:
A. Kepala Desa
B. Tokoh Masyarakat
C. RT RW dan Kepala Desa
D. Kepala Desa dan dibahas bersama Perangkat Desa
D. Kepala Desa dan dibahas bersama Perangkat Desa
125. Masa jabatan Kepala Desa yaitu 5(lima) tahun dan sanggup dipilih selama :
A. 2 Periode berturut-turut
B. 3 Periode
C. Seumur Hidup
D. Genap 60 tahun
B. 3 Periode
126. Rencana Pembangunan Desa (RPD) yaitu perencanaan desa dengan jangka waktu:
A. 1 Tahun
B. 5 Tahun
C. 2 Tahun
D. 3 Tahun
D. 3 Tahun
127. Kepala Dusun yaitu forum Desa dan bertanggung jawab kepada kepala desa melalui:
A. Sekretariat Desa
B. Kepala Seksi
C. Kepala Urusan
D. BPD
A. Sekretariat Desa
128. Kepala Dusun sanggup diperhentikan lantaran alasannya yaitu berikut:
A. Mengikuti upacara kemerdekaan
B. Genap usia 65 tahun
C. Tidak berbusana rapi
D. Memakai kendaraan dinas.
B. Genap usia 65 tahun
129. Musyawarah Desa dilaksanakan paling kurang :
A. Sekali dalam satu periode
B. Sekali dalam setahun
C. Tiga kali dalam setahun
D. Empat kali dalam setahun
B. Sekali dalam setahun
130. Bataas usia calon Kepala Desa yaitu :
A. Paling rendah 21 Tahun / pernah menikah
B. Paling rendah 20 Tahun / pernah menikah
C. Paling rendah 19 Tahun / pernah menikah
D. Paling rendah 25 Tahun / pernah menikah
D. Paling rendah 25 Tahun / pernah menikah
131. Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, harus mendapat penilaian dari :
a. Kepala Desa dan BPD
b. Bupati
c. Camat
d. Kepala Bagian Pemerintahan Desa
c. Camat
132. Yang dimaksud dengan Pemerintah Desa yaitu :
A. Kepala Desa dan BPD sebagai unsur penyelenggara desa.
B. Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa.
C. Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
D. Kepala Desa dan Sekretaris Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
C. Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
133. Biaya pencalonan dan pengangkatan Perangkat Desa dibebankan kepada yang tersebut dibawah ini, kecuali :
A. Dana pinjaman yang mengikat
B. Pemerintah Desa
C. Penghasilan Asli Desa
D. Swadaya Masyarakat
134. Sekretariat Desa merupakan forum Desa yang dipimpin oleh:
A. Kepala Urusan
B. Kepala Desa
C. Kepala Seksi
D. Kepala Dusun
B. Kepala Desa
135. Rencana pembangunan jangka menengah Desa ( RPJMDes) yaitu planning kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu :
A. 3 Tahun
B. 4 Tahun
C. 5 Tahun
D. 6 Tahun
D. 6 Tahun
136. Rencana kerja Pemerintah Desa (RKPD) yaitu pembagian terstruktur mengenai dari planning pembangunan jangka menengah Desa untuk jangka waktu :
A. 4 Tahun
B. 3 Tahun
C. 2 Tahun
D. 1 Tahun
D. 1 Tahun
137. Dana Desa (DD) yaitu dana yang diperoleh Desa bersumber dari :
A. Anggaran Kecamatan
B. Anggaran Kabupaten
C. Anggaran Provinsi
D. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
D. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
138. Alokasi dana Desa (ADD) yaitu :
A. Dana yang dibagikan secara merata
B. Dana yang diterima dari Pemerintah Pusat
C. Dana yang diterima dari Kecamatan
D. Dana yang diterima Desa dari APBD Kabupaten
D. Dana yang diterima Desa dari APBD Kabupaten
139. Perangkat Desa yang menjabat sebagai Bendahara Desa yaitu unsur staf :
A. Kepala Seksi di Desa
B. Kepala Urusan di Desa
C. Kepala Dusun di Desa
D. Sekretariat Desa
D. Sekretariat Desa
140. Dalam pengelolaan keuangan Desa dikenal adanya tahun anggaran,tahun pelaksanaan anggaran selama kurun waktu :
A. 4 Tahun
B. 3 Tahun
C. 1 Tahun
D. 2 Tahun
C. 1 Tahun
141. Pengaturan keuangan Desa diselenggarakan dengan ruang lingkup tersebut dibawah ini, kecuali :
A. Keuangan Desa
B. Pendapatan Desa
C. Perhitungan Penerimaan Desa
D. APBDes
C. Perhitungan Penerimaan Desa
142. Keuangan Desa yaitu semua hak dan kewajiban Desa yang sanggup dinilai dengan :
A. Kerja Perangkat Desa menarik pajak
B. Penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan
C. Uang dan barang yang bekerjasama dengan pelaksaan hak dan kewajiban Desa
D. Iuaran pembangunan dari setiap warga masyarakat
C. Uang dan barang yang bekerjasama dengan pelaksaan hak dan kewajiban Desa
143. Pengelolaan Keuangan Desa dikelola dalam masa :
A. 3 Tahun
B. 2 Tahun
C. 1 Tahun
D. 4 Tahun
C. 1 Tahun
144. Sekretaris Desa dalam pengelolaan keuangan Desa mempunyai kiprah sebagai :
A. Pengawas
B. Penyeleksi
C. Koordinator
D. Pembelanja
C. Koordinator
145. Pengaturan Desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa berasaskan tersebut dibawah ini, kecuali :
A. Kewilayahan
B. Partisipasi
C. Pemberdayaan
D. Kesetaraan
A. Kewilayahan
146. Batas Wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk Peta Desa ditetapkan dengan :
A. Peraturan Bupati
B. Peraturan Camat
C. Peraturan Desa
D. Peraturan Gubernur
A. Peraturan Bupati
147. Penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan azas tersebut dibawah ini, kecuali :
A. Pendapatan orisinil Desa
B. Kepastian Hukum
C. Keterbukaan
D. Profesionalitas
A. Pendapatan orisinil Desa
148. Perangkat Desa terdiri dari tersebut dibawah ini, kecuali :
A. Pelaksana Kesukuan
B. Pelaksana Kewilayahan
C. Pelaksana Teknis
D. Pelaksana Sekretaris Desa
A. Pelaksana Kesukuan
149. Musyawarah Desa dilaksanakan paling kurang :
A. Sekali dalam setahun
B. Dua kali dalam setahun
C. Tiga kali dalam setahun
D. Empat kali dalam setahun
A. Sekali dalam setahun
150. Anggota Badan Pemusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan :
A. Ketokohan warga
B. Keterwakilan Wilayah
C. Keterpandangan warga
D. Kepribadian warga
B. Keterwakilan Wilayah
151. Anggota Badan Pemusyawaratan Desa sanggup dipilih untuk masa keanggotan paling banyak :
A. 4 kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut
B. 3 kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut
C. 2 kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut
D. 1 kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut
B. 3 kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut
152. Usia anggota Badan Pemusyawaratan Desa :
A. Paling rendah 21 Tahun / pernah menikah
B. Paling rendah 20 Tahun / pernah menikah
C. Paling rendah 19 Tahun / pernah menikah
D. Paling rendah 18 Tahun / pernah menikah
B. Paling rendah 20 Tahun / pernah menikah
153. Jenis Peraturan di Desa terdiri atas tersebut dibawah ini :
A. Peraturan Kepala Desa
B. Peraturan Kepala Desa bersama Camat
C. Peraturan bersama Kepala Desa
D. Peraturan Desa
B. Peraturan Kepala Desa bersama Camat
154. Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Pungutan, Tata Ruang dan Organisasi Pemerintah Desa harus mendapat penilaian dari :
A. Kepala Desa dan BPD
B. Bupati
C. Camat
D. Kepala Bagian Pemerintahan Desa
B. Bupati
155. Yang dimaksud dengan Pemerintah Desa yaitu :
A. Kepala Desa dan BPD sebagai unsur penyelenggara desa.
B. Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa.
C. Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
D. Kepala Desa dan Sekretaris Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
C. Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
156. Yang dimaksud dengan Pemerintahan Desa yaitu :
A. Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adab istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
B. Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan LPMD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adab istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
C. Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adab istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
D. Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adab istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
C. Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adab istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
157. BPD yaitu akronim dari :
A. Badan Perwakilan Desa
B. Badan Permufakatan Desa
C. Badan Permusyawaratan Desa
D. Badan Perhimpunan Masyarakat Desa
C. Badan Permusyawaratan Desa
158. APBDesa yaitu akronim dari :
A. Anggaran Penerimaan dan Biaya Desa
B. Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa
C. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
D. Anggaran Pemasukan dan Belanja Desa
C. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
159. Peraturan Desa dibuat oleh :
A. Sekretaris Desa bersama LPM
B. Kepala Desa bersama LPM
C. Kepala Desa bersama BPD
D. Sekretaris Desa bersama BPD
C. Kepala Desa bersama BPD
160. Masa jabatan Kepala Desa selama :
A. 5 Tahun
B. 4 Tahun
C. 7 Tahun
D. 6 Tahun
D. 6 Tahun
161. Masa Jabatan Perangkat Desa :
A. Setinggi – tingginya 58 Tahun
B. Setinggi – tingginya 55 Tahun
C. Setinggi – tingginya 57 Tahun
D. Setinggi – tingginya 60 Tahun
D. Setinggi – tingginya 60 Tahun
162. Setelah masa habis jabatannya Kepala Desa sanggup diangkat kembali melalui pemilihan untuk :
A. Empat kali masa Jabatan
B. Satu kali masa Jabatan
C. Tiga kali masa Jabatan
D. Dua kali masa Jabatan
D. Dua kali masa Jabatan
163. Kepala Desa diberhentikan lantaran hal-hal tersebut dibawah ini, kecuali :
A. Berakhir masa Jabatannya dan sudah dilantik Pejabat yang baru.
B. Meninggal dunia.
C. Melakukan tindak pidana dan sudah mendapat keputusan tetap dari pengadilan.
D. Menyelenggarakan hiburan di Balai Desa.
D. Menyelenggarakan hiburan di Balai Desa.
164. Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa bertanggung jawab kepada :
A. Kepala Desa dan BPD
B. BPD
C. Camat
D. Kepala Desa
D. Kepala Desa
165. Panitia pengisian Perangkat Desa dibuat oleh :
A. Kepala Desa bersama BPD
B. Camat atas usul Kepala Desa
C. Camat dan kepala Desa
D. Kepala Desa dan Sekretaris Desa
A. Kepala Desa bersama BPD
166. Perangkat Desa dihentikan melaksanakan tindakan tersebut dibawah ini, kecuali :
A. Melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan kepada masyarakat.
B. Menjadi pengurus Partai Politik
C. Merangkap Jabatan sebagai Ketua dan atau anggota Lembaga Desa.
D. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum
A. Melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan kepada masyarakat.
167. Perangkat Desa diberhentikan lantaran hal-hal berikut, kecuali :
A. Melakukan jalan sehat
B. Berakhir masa Jabatannya
C. Meninggal dunia
D. Melakukan tindak pidana dan sudah mendapat keputusan tetap dari pengadilan.
A. Melakukan jalan sehat
168. Biaya pencalonan dan pengangkatan Perangkat Desa dibebankan kepada yang tersebut dibawah ini, kecuali :
A. Dana pinjaman yang mengikat
B. Pemerintah Desa
C. Swadaya Masyarakat
D. Dana-Dana lainnya yang sah
A. Dana pinjaman yang mengikat
169. Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan :
A. Keputusan Kepala Desa
B. Peraturan Desa
C. Peraturan Kepala Desa
D. Keputusan BPD
A. Keputusan Kepala Desa
170. Perangakat Desa bertugas :
A. Membantu Kepala Desa dalam mengurus tanah bengkok dan memungut PBB.
B. Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan kiprah dan kewenangannya.
C. Melaksanakan manajemen Desa dan mengolah tanah bengkok saja.
D. Membantu tugas-tugas anggota BPD dan LPM.
B. Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan kiprah dan kewenangannya.
171. Desa diatur dengan :
A. Undang-Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Desa
B. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa
C. Undang-Undang No 4 Tahun 2014 Tentang Desa
D. Undang-Undang No 8 Tahun 2014 Tentang Desa
B. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa
172. Masa kerja seorang Perangkat Desa terhitung semenjak :
A. Pendaftaran Seleksi
B. Pengangkatan/Pelantikan
C. Melengkapi syarat-syarat
D. Mengikuti tes atau ujian seleksi
B. Pengangkatan/Pelantikan
173. Pendapatan Perangkat Desa antara lain dibawah ini, kecuali :
A. Menerima SILTAP/PTAPD setiap bulan
B. Menerima bab komisi dari Proyek Desa
C. Menerima Tunjangan yang bersumber dari APBDes
D. Penerimaan lain yang sah
B. Menerima bab komisi dari Proyek Desa
174. Sanksi manajemen bagi Perangkat Desa yang melanggar larangan tersebut dibawah ini, kecuali :
A. Teguran tertulis
B. Melakukan kerja sukarela
C. Teguran lisan
D. Pemberhentian sementara
B. Melakukan kerja sukarela
175. Perangkat Desa yang diberhentikan sementara diberikan penghasilan sebesar :
A. 60 %
B. 55 %
C. 75 %
D. 40 %
C. 75 %
176. Para Kepala Urusan di Desa dipimpin oleh :
A. Kepala Desa
B. Camat
C. Sekretaris Desa
D. Ketua BPD
C. Sekretaris Desa
177. Para Kepala Seksi merupakan unsur pembantu dan pelaksana kiprah operasional :
A. Sekretaris Desa
B. Camat
C. Kepala Desa
D. Ketua BPD
C. Kepala Desa
178. Para Kepala Dusun merupakan satuan kiprah kewilayahan yang membantu :
A. Sekretaris Desa
B. Kepala Seksi Pemerintahan
C. Kepala Desa
D. Kepala Urusan Umum
C. Kepala Desa
179. Tingkat perkembangan Desa :
A. Swakelola, Swadaya, Swaraya
B. Swarasa, Swawarna, Swawawasan
C. Swasembada, Swakarya, Swadaya
D. Swasembada, Swakelola, Swadaya
C. Swasembada, Swakarya, Swadaya
0 Komentar untuk "500 Soal Tes Perangkat Desa Wacana Pemerintahan Desa"