Kronologi Kasus Munir ( 2006-2007 )

15 Jan 2006	Penyidik Polisi Republik Indonesia memutuskan tersangka gres dalam masalah Munir, yaitu Ramelgia Anwar (mantan Vice President Corporate Security PT Garuda). Ramelgia Anwar disangka meniru surat kiprah yang diberikan kepada Pollycarpus.
20 Jan 2006	Mabes Polisi Republik Indonesia lewat Kepala Bidang Penerangan Umum, Divisi Humas Polri, Komisaris Besar Pol Bambang Kuncoko, membantah Ramelgia Anwar ditetapkan sebagai tersangka.
26 Jan 2006	Suciwati dan Usman Hamid (Koordinator KontraS), bertemu dengan Jaksa Agung Abdurrahman Saleh. Pada pertemuan itu mereka meminta Jaksa Agung untuk meminta rekaman percakapan Muchdi-Pollycarpus dibuka oleh perusahaan telekomunikasi. Kewenangan Jaksa Agung itu diatur dalam UU 36/1999 perihal Telekomunikasi
27 Jan 2006	Mabes Polisi Republik Indonesia lewat Kepala Bidang Penerangan Umum, Divisi Humas Polri, Komisaris Besar Pol Bambang Kuncoko, menyatakan Polisi Republik Indonesia tidak akan menghentikan penyidikan masalah Munir.
30 Jan 2006	Yos Hera Indraswari, istri Pollycarpus didampingin tim penasihat hukum, Moh. Assegaf mengajukan memori banding ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Rapat kerja bersama antara Kapolri dan jajarannya dengan Komisi III DPR RI. Dalam laporan tertulisnya Kapolri tidak menyinggung masalah Munir. Ketika ditanyakan oleh anggota Komisi III perihal kelambanan penanganan oleh Polisi Republik Indonesia dan keterlibatan Muchdi PR, Kapolri bersedia menjelaskan dengan catatan tidak ada wartawan yang menulisnya. Kapolri Sutanto kemudian meminta diadakan rapat tertutup untuk membahas masalah Munir dengan Komisi III.
2 Feb 2006	Muchdi PR meminta Tim Pembela Muslim/TPM untuk mendampinginya sebagai kuasa aturan berkaitan dengan masalah Munir.
3 Feb 2006	Sejumlah pencetus LSM dan Suciwati bertemu dengan DPR dan meminta DPR gunakan hak interpelasinya.
7 Feb 2006	Yosepha Hera Iswandari, Istri Pollycarpus mendatangi DPR RI pada sidang pleno untuk mengadukan masalah suaminya.
14 Feb 2006	Rapat tertutup antara Komisi III DPR RI dengan Polri, diwakili oleh Badan Reserse Kriminal Komisaris Jendral Makbul Padmanegara. DPR sendiri kecewa alasannya tidak ada informasi gres yang disampaikan oleh Polri.
16 Feb 2006	Muchdi PR beserta TPM mendatangi DPR dan bertemu dengan Ketua DPR, Agung Laksono. Muchdi PR juga mengancam akan mengajukan somasi kepada pihak yang menurutnya melemparkan opini bahwa ia terlibat dalam masalah Munir. Menurutnya media massa juga sudah menghakiminya dengan pemberitaan yang tidak berimbang.
20 Feb 2006	Suciwati dan beberapa pencetus LSM mendatangi DPR dan bertemu dengan Ketua DPR, Agung Laksono. Suciwati mempertanyakan perilaku politik DPR atas masalah Munir dan mempertanyakan kinerja TPF Munir DPR. Presiden SBY kembali meminta pegawanegeri penegak aturan melanjutkan dan merampungkan masalah Munir dan menyerahkannya kepada proses hukum. Presiden SBY juga menegaskan masalah Munir harus diungkap secara transparan.
21 Feb 2006	Muchdi PR dan tim hukumnya mendatangi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Cicut Sutiarso, yang juga ketua majelis hakim persidangan Pollycarpus. Mereka mempertanyakan amar putusan majelis hakim yang mengaitkan Muchdi dengan Pollycarpus. Cicut sendiri menolak mengomentari amar putusan tersebut dengan alasan sudah dibacakan dalam persidangan.
22 Feb 2006	Anggota Komisi III Benny K Harman dan Direktur LBH Jakarta, Uli Parulian Sihombing menilai pertemuan antara Muchdi PR dengan Ketua PN Jakarta Pusat yaitu bentuk intervensi terhadap peradilan. Mereka juga menilai tindakan majelis hakim yang menemui Muchdi PR yaitu tidak etis dan tidak lazim.
10 Maret 2006	Aksi massa yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Orang Hilang (IKOHI) dilakukan di Makassar beserta kelompok sipil lainnya
14 Mar 2006	Beberapa LSM menyerupai KontraS, IKOHI, Imparsial, Suciwati, dan satu pencetus HAM Thailand mendatangi Kedutaan Besar Thailand untuk memberikan rasa solidaritas dan meminta pemerintah Thailand untuk mengungkap tamat hidup atau penghilangan Somchai Neelaphaijit, pencetus HAM Muslim Thailand terkenal. Somchai hilang sekitar 2 tahun yang kemudian dan kasusnya menyerupai dengan masalah Munir; pengadilan digelar untuk beberapa pelaku namun pihak berwengan mengakui masih ada pelaku lain yang belum diusut
16 Mar 2006	Ikatan Keluarga Orang Hilang (IKOHI) memperlihatkan IKOHI Award kepada Munir sebagai tanda penghargaan atas jasanya membantu keluarga orang hilang.
20 Mar 2006	Kasum melaksanakan siaran pers di kantor Imparsial mempertanyakan pemerintah RI dalam menindaklanjuti putusan PN Jakarta Pusat untuk persidangan Pollycarpus yang menyebut Ramelgia Anwar dan Muchdi PR sebagai saksi kunci masalah Munir. Kasum juga meminta Polisi Republik Indonesia memanggil kembali beberapa nama saksi yang tercantum dalam BAP. Dalam jadwal itu juga Suciwati mengumumkan planning melaksanakan somasi perdata terhadap PT Garuda
21 Mar 2006	Pollycarpus melalui kuasa hukumnya, Suhardi Soemomuljono berniat mengajukan somasi praperadilan terhadap Pengadilan Tinggi DKI terkait keterlambatan penerimaan surat perpanjangan penahanan Pollycarpus. Seharusnya surat itu diterima pada tanggal 20 Maret 2006 namun gres diterima keesokan harinya
22 Mar 2006	KontraS meluncurkan buku putih perihal masalah Munir dengan judul Bunuh Munir! yang ditandai dengan diskusi publik dengan pembicara Taufiequrrahman (DPR), Syamsuddin Harris (LIPI), Bambang Widodo Umar (Dosen Fisip UI/pensiunan Polri), dan Kemala Chandra Kirana (Komnas Perempuan/mantan anggota TPF)
27 Mar 2006	Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memvonis 14 tahun penjara bagi Pollycarpus dalam berkas 16/Pid/2006/PT. DKI. Putusan ini sama persis dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 Desember 2005 yang lalu.
21 April 2006	Partai Keadilan Sejahtera/PKS memperlihatkan award kepada Munir sebagai tokoh pencetus HAM.
8 Mei 2006	Penasehat aturan Pollycarpus mengajukan memori kasasi ke MA.
19 Mei 2006	Dalam pertemuan antara Suciwati dengan Wakapolri, Komjen Pol Adang Darajatun di Mabes Polri, disebutkan bahwa Polisi Republik Indonesia telah menyidik sejumlah saksi baru. Namun saksi gres tersebut tidak disebutkan jumlah dan siapa saja
26 Juni 2006	Suciwati bertemu dengan Ketua MA, Bagir Manan. Suciwati meminta MA untuk melengkapi pemeriksaan saksi atau barang bukti yang tidak dilengkapi di dua tingkat pengadilan sebelumnya
10 Juli 2006	Serikat Karyawan PT Garuda (Sekarga) yang sedang berhadapan dengan PT Garuda soal korupsi internal menerima bahaya via faksimili akan “di-Munir-kan”.
12 Juli 2006	Suciwati dan Usman Hamid melaporkan hasil kampanye masalah Munir di Eropa. Parlemen Uni Eropa tetap berjanji memonitoring masalah Munir dan menyatakan kecewa atas kinerja pemerintah RI.
20 Juli 2006	Suciwati bersama Angkhana Neelaphichit, istri Somchai Neelaphaichit –seorang Pengacara Aktivis HAM Thailand yang hilang- memulai rangkaian kampanye proteksi Human Rights Defender –dengan tema Borderless Struggle- di tingkatan region Asia Tenggara. Rangkaian kampanye ini terdiri atas banyak sekali kegiatan, mulai pertemuan solidaritas antar korban pelanggaran HAM, audiensi dengan institusi negara, dan mengeluarkan pernyataan politik bersama
6 Sept 2006	Suciwati mengajukan somasi perdata terhadap PT Garuda atas terbunuhnya Munir di dalam pesawat Garuda. Nursyahbani Katjasungkana, anggota DPR Komisi III menyatakan Polisi Republik Indonesia harus menggali keterlibatan orang lain dalam pembunuhan Munir di tubuh PT Garuda dan BIN.
7 Sept 2006	Tepat dua tahun terbunuhnya Munir diperingati oleh banyak sekali kalangan yang diorganisir oleh KASUM (Komite Aksi Solidaritas untuk Munir) dengan melaksanakan agresi damai.
10 Sept 2006	Presiden Komisi Eropa, Jose Manuel Barroso di Helsinki pada KTT ke-6 ASEM mempertanyakan masalah Munir kepada Presiden SBY. Dirilis sebuah laporan yang dibuat oleh asosiasi jurnalis Amerika Serikat, the Center for Public Integrity, menyatakan bahwa BIN beserta Gus Dur Foundation melakukan agresi lobby ke DPR AS terkait masalah Munir.
3 Okt 2006	Mahkamah Agung dalam putusan kasasinya menyatakan Pollycarpus tidak terbukti terlibat pembunuhan berencana terhadap Munir. Pollycarpus hanya terbukti bersalah memakai dokumen palsu dan divonis 2 tahun penjara
5 Okt 2006	Ketua Komisi III DPR RI, Trimedya Panjaitan menyatakan akan mempertimbangkan pembentukan lagi panitia kerja masalah Munir. Hal ini juga didukung oleh anggota Komisi III lainnya, Lukman Hakim Saifuddin. Sementara anjuran dari anggota DPR lainnya, Yasonna M Laoly meminta pembentukan tim gres yang lebih mempunyai kewenangan berpengaruh dan melibatkan Komnas HAM, Kejaksaan, dan polisi militer. Ketua Komisi Yudisial juga mempertanyakan keputusan MA yang dinilai janggal.
11 Okt 2006	Dubes AS untuk Indonesia, B. Lynn Pascoe menyayangkan penanganan Kasus Munir oleh pihak berwenang Indonesia.
13 Okt 2006	Kabareskrim Polri, Komjen Makbul Padmanegara menyatakan jajaran penyidik Polisi Republik Indonesia untuk Kasus Munir siap bekerja sama dengan FBI (Federal Bureau of Investigation).
15 Okt 2006	Editorial The New York Times berjudul Poisened Justice, mengulas soal masalah Munir. Munir dan Suciwati mendapatkan penghargaan Human Rights Award oleh Human Rights First di New York. Selama di AS, Suciwati juga bertemu dengan beberapa anggota Kongres, Senator, pejabat Pemerintah AS, dan Philip Alston, UN Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions, yang menyatakan kesediaannya untuk ikut membantu Pemerintah RI dalam masalah Munir.
20 Nov 2006	Presiden Bush bertemu dengan Presiden SBY di Bogor, Indonesia. Tidak ada perbincangan soal Kasus Munir.
27 Nov 2006	Kapolri (Jen) Sutanto menyatakan akan mengirim tim Polisi Republik Indonesia ke Belanda untuk mengumpulkan bukti-bukti baru.
30 Nov 2006	Kapolri (Jen) Sutanto menyatakan menolak campur tangan PBB dalam masalah Munir. Sikap penolakan juga disampaikan olen Deplu, Menhan, dan Menko Polhukam.
7 Des 2006	Tim Munir DPR mengeluarkan rekomendasi semoga Presiden membentuk Tim Pencari Fakta yang baru.
8 Des 2006	Kapolri (Jen) Sutanto menolak rekomendasi DPR untuk membentuk TPF baru.
25 Des 2006	Pollycarpus bebas dari masa tahanan sehabis menerima remisi keagamaan.
29 Des 2006	Polri dan Kejaksaan Agung masih yakin Pollycarpus terlibat pembunuhan Munir. Mereka berencana mengumpulkan bukti gres untuk melaksanakan Peninjauan Kembali (PK). Salah satu bukti tersebut didapat dari penyidikan di AS, berupa hasil rekaman telepon Pollycarpus dan Muchdi PR.
1 Jan 2007	M. Assegaf –pengacara Pollycarpus- menyatakan bahwa kliennya tidak terbukti meracuni Munir. meski demikian ia mengakui penggunaan surat palsu oleh Pollycarpus merupakan satu rangkaian tragedi dengan masalah pembunuhan Munir. namun, ia mengaku tidak mengetahui motivasi kliennya memakai surat palsu tersebut. Jaksa Agung, Abdulrahman Saleh menyatakan akan mengajukan PK berdasarkan bukti gres kontak telepon dan pesan pendek antara Pollycarpus dengan Muchdi PR.
2 Jan 2007	Juru Bicara MA, Djoko Sarwoko bisa mendapatkan PK yang diajukan oleh Jaksa Agung berdasarkan bukti baru.
10 Jan 2007	Mantan Hakim Agung, Adi Andojo menyatakan opini masyarakat yang mengkristal bisa dijadikan kebenaran materiil, yang kemudian dimanfaatkan Kejaksaan Agung untuk mengajukan PK.
18 Jan 2007	Kejaksaan Agung bentuk tim untuk meneliti putusan MA.
24 Jan 2007	Mabes Polisi Republik Indonesia membentuk tim penyidik gres yang diketuai eksklusif oleh Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Irjen) Bambang Hendarso Danuri. Ia juga menyatakan bahwa kolaborasi penyidikan Polisi Republik Indonesia dengan FBI memperlihatkan hasil positif.
28 Mar 2007	Pada Sidang ke-4 Dewan HAM, Philip Alston, Pelapor Khusus untuk isu Eksekusi Di Luar Proses Hukum dan Semena-mena, memberikan keprihatinannya atas penanganan Pemerintah RI atas masalah Munir. Kasus Munir menjadi salah satu fokus utama kerjanya. Tercatat ada Pelapor Khusus lainnya yang memberikan keprihatinan yang sama di muka Dewan HAM PBB; Hina Jilani (Human Rights Defender) dan Leandro Despouy (Kemandirian Hakim dan Pengacara).
30 Mar 2007	Raymond ‘Ongen’ Latuimahalo dipanggil Badan Reserse Kriminal Polisi Republik Indonesia untuk dimintai keterangannya sebagai Saksi.
3-4 Apr 2007	Raymond ‘Ongen’ Latuimahalo di BAP di Polda Metro Jaya oleh penyidik dari Mabes Polri.
5 Apr 2007	Kabareskrim Polisi Republik Indonesia Komjen Bambang Hendarso Danuri menyatakan polisi menemukan tersangka baru. Dalam waktu dekan Kapolri akan mengumumkan tersangka gres tersebut.
10 Apr 2007	Kapolri Jend Sutanto menyatakan ada dua tersangka gres dari PT Garuda dengan inisial IS dan R. Sutanto juga menyatakan berdasarkan temuan uji forensik dari Seattle, Munir diracun di Bandara Changi.
13 Apr 2007	Kabareskrim Polisi Republik Indonesia Komjen Bambang Hendarso Danuri mendatangi Kantor Kejaksaan Agung untuk menyerahkan bukti gres (novum) untuk keperluan PK (Peninjauan Kembali) atas kasasi Pollycarpus.
14 Apr 2007	Mabes Polisi Republik Indonesia menangkap Indra Setiawan (mantan Dirut PT Garuda) dan Rohainil Aini (mantan Sekretaris Kepala Pilot PT Garuda). Dua nama tersebut sudah disebut-sebut dalam laporan TPF.
17 Apr 2007	Kapolri Jend Sutanto menyatakan polisi sudah menemukan saksi gres yang melihat pertemuan Munir dengan Pollycarpus di Changi. Di media massa beredar nama Ongen (Raymond Latuimahalo) sebagai tokoh kunci dalam masalah Munir.
19 Apr 2007	Kapolri Jend Sutanto belum bersedia menjelaskan adanya tersangka gres di luar mantan karyawan PT Garuda.
20 Apr 2007	Ketika Ongen kembali dari Belanda via Kuala Lumpur, ia ditemui penyidik Polisi Republik Indonesia dan diminta singgah di Singapura untuk melaksanakan pra-rekonstruksi tragedi di Changi. Pada hari yang sama Ongen tiba di Bandara Cengkareng dan eksklusif dibawa anggota Polisi Republik Indonesia ke Mabes Polri. Sebelumnya diberitakan ada ketegangan di bandara alasannya ada anggota BIN yang juga ingin membawa Ongen namun dicegah oleh anggota Polri.
24 Apr 2007	Kapolri Jend Sutanto mengaku bahwa polisi tidak bisa melacak rekaman pembicaraan antara Mayjen (Purn) Muchdi PR dengan Pollycarpus.
3 Mei 2007	PN Jakarta Pusat mengabulkan sebagian somasi Suciwati terhadap PT Garuda. Majelis Hakim menyatakan pihak tergugat terbukti talah melaksanakan perbuatan melawan hukum. PT Garuda diwajibkan membayar kerugian sebesar Rp 664.209.900 kepada Suciwati. Namun, Majelis Hakim tidak mengabulkan tuntutan lainnya, yaitu undangan maaf dan pemeriksaan internal dalam tubuh Garuda
9 Mei 2007	Abdul Rahman Saleh diganti oleh Hendarman Supandji sebagai Jaksa Agung RI. Pada jadwal itu Abdul Rahman Saleh menitipkan pesan kepada penerusnya untuk memprioritaskan penuntusan masalah Munir
11 Mei 2007	Jaksa Agung Hendarman Supandji meminta bukti perhiasan gres dari Polisi Republik Indonesia untuk memperkuat PK
16 Mei 2007	Suciwati mengajukan banding atas somasi perdatanya terhadap PT Garuda
24 Mei 2007	Saat presentasi di depan Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS, calon DubesAS untuk RI, Cameron Hume menyatakan masalah Munir sebagai persoalan HAM utama di Indonesia
28 Mei 2007	Dalam rapatnya dengan Komisi III DPR RI, Kepala Badan Reserse dan Kriminal Bambang Hendarso Danuri menyatakan Raymond ‘Ongen’ Latuimahalo berada dalam jadwal proteksi saksi Polri. Ongen dianggap Polisi Republik Indonesia sebagai saksi kunci pembunuhan Munir
6 Jun 2007	Ongen melaksanakan siaran pers bersama tim pengacaranya. Ia menyatakan tidak terlibat dalam pembunuhan Munir, namun melihat seseorang berinteraksi dengan Munir di Coffee Bean, Changi, Singapura. Ongen tidak bersedia menyebutkan orang tersebut alasannya terikat kolaborasi dengan Polri
7 Jun 2007	Pollycarpus kembali diperiksa Polisi Republik Indonesia terkait masalah dua tersangka lainnya, Indra Setiawan dan Rohainil Aini. Kabareskrim Bambang Hendarso Danuri menemui Jaksa Agung Hendarman Supandji untuk memperlihatkan bahan-bahan bukti gres untuk PK.
9 Jun 2007	Di tengah-tengah kunjungan kerjanya (country visit) di Indonesia, Special Representative of the Secretary-General untuk isu Human Rights Defender, Hina Jilani mendatangi kantor KontraS/KASUM bertemu dengan Suciwati dan pencetus KASUM untuk membicarakan soal perkembangan masalah Munir. Dalam pertemuan (tertutup) itu Hina Jilani menyatakan bahwa ia mengetahui betul perkembangan masalah Munir dan merasa absurd mengapa Pemerintah RI tidak juga bisa menuntaskannya selama hampir 3 tahun
11 Jun 2007	Ongen meminta proteksi aturan kepada Komisi III DPR RI.
28 Jun 2007	Pollycarpus diperiksa penyidik Polisi Republik Indonesia sebagai saksi untuk tersangka Indra Setiawan dan Rohainil Aini.
3 Jul 2007	Jaksa Agung Muda Pidana Umum, Abdul Hakim Ritonga menyatakan tidak bisa membuka rekaman percakapan Pollycarpus-Muchdi PR alasannya keterbatasan teknologi informasi.
8 Jul 2007	Pollycarpus kembali diperiksa penyidik Polri. Kali ini ia dipanggil sebagai saksi untuk tersangka Indra Setiawan dan Rohainil Aini.
11 Jul 2007	Beberapa pencetus NGO bertemu dengan Komisioner Tinggi HAM PBB, Louis Arbour di Jakarta. Salah satu agendanya yaitu mendiskusikan perkembangan masalah Munir.
13 Jul 2007	Dalam kunjungan kerjanya, Komisioner Tinggi HAM PBB, Louis Arbour mempertanyakan penanganan masalah Munir alasannya masalah ini menjadi simbol bagaimana negara menghadapi kasus-kasus serius. Menurutnya masalah Munir sudah menjadi sorotan komunitas internasional. Louis Arbour juga sudah mempertanyakan eksklusif masalah Munir kepada Presiden SBY, Polri, dan Departemen Luar Negeri RI.
24 Jul 2007	Kapolri Jendral Sutanto menyatakan telah memperlihatkan bukti gres kepada kejaksaan.
30 Jul 2007	Ketua PN Jakarta Pusat, Cicut Sutiarso membentuk majelis hakim yang akan menyidik kelengkapan berkas PK. Mejelis hakim terdiri dari Andriani Nurdin (ketua), Heru Pramono, dan Iva Sudewi.
14 Ags 2007	Kepala BIN, Syamsir Siregar membantah adanya keterlibatan biro BIN dalam pembunuhan Munir. Kepala Humas Polisi Republik Indonesia Sisno Adiwinoto mengkonfirmasikan adanya kesaksian seorang biro BIN yang membeberkan keterkaitan BIN dalam masalah Munir.
15 Ags 2007	KASUM mengadukan pengacara Pollycarpus, Mohamad Assegaf dan Wirawan Adnan ke Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) alasannya dianggap telah melanggar kode etik advokat dengan mendatangi BIN.
16 Ags 2007	Sidang I PK Pollycarpus digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam materi PK yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum disebutkan adanya bukti gres yang memperlihatkan Pollycarpus terlibat dalam pembunuhan Munir. Bukti gres tersebut berupa kesaksian beberapa orang, termasuk salah satu biro BIN, Raden Muhammad Padma Anwar alias Ucok. Dalam materi PK itu pula dijelaskan adanya keterlibatan BIN dalam pembunuhan Munir.
22 Ags 2007	Sidang II PK Pollycarpus. Suasana di luar ruang sidang sangat ketat; pemeriksaan pengunjung sama ketatnya dengan di bandara. Terlihat banyak sekali satuan Polisi Republik Indonesia mengamankan sidang mulai dari tim gegana hingga Densus 88 anti teror. Dalam persidangan diputar rekaman pembicaraan antara Indra Setiawan dengan Pollycarpus. Rekaman itu mendukung kesaksian Indra Setiawan yang mengaku menerima surat dari Deputi BIN, As’ad untuk memuluskan penugasan Pollycarpus dalam penerbangan yang sama dengan Munir. Dalam rekaman tersebut terdapat beberapa fakta yang mengejutkan menyerupai bualan Pollycarpus soal ‘orang kita’ dalam struktur negara. Hal penting lainnya yaitu beberapa penyebutan nama-nama yang diduga merupakan sandi dari para pejabat BIN, contohnya menyebut As’ad Said Ali (Wakabin) dengan sebutan ”Asmini”, menyebut Muchdi Pr dengan sebutan ”Bu Avi” dan menyebut Hendropriyono dengan sebutan ”Joker”. Pollycarpus tidak membantah rekaman tersebut, namun ia menyatakan isinya hanya kelakar/joke. Kesaksian lainnya yaitu dari Ucok, seorang biro BIN yang mengaku bahwa BIN memang merencanakan pembunuhan Munir dan ia mengenali Pollycarpus sebagai biro BIN. Saksi lainnya yaitu Asrini yang melihat Munir bersama dengan Pollycarpus dan laki-laki gondrong lainnya di Coffee Bean bandara Changi. Sementara itu saksi Ongen membantah isi kesaksiannya di BAP persidangan dengan alasan berada di bawah tekanan polisi
23 Ags 2007	Berbagai pihak yang disebut sebagai ‘orang kita’ dalam rekaman pembicaraan Indra Setiawan-Pollycarpus membantah isinya. Ketua MA Bagir Manan, Jubir Kepresidenan Andi Mallarangeng, hingga mantan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh membantah ucapan Pollycarpus. Pihak penyidik Polisi Republik Indonesia membantah telah menekan Ongen selama proses penyidikan. Jaksa Agung Muda Pidana Umum, AH Ritonga menyampaikan pihaknya masih mempunyai alat bukti rekaman lainnya
29 Ags 2007	Sidang III PK Pollycarpus. Mathius Salempang dan Pambudi Pamungkas, tim penyidik Polisi Republik Indonesia dan Ongen dihadirkan untuk mengklarifikasi kesaksian Ongen yang mengaku ditekan selama proses penyidikan
2 Sept 2007	Menurut Direktur Kajian Politik Center for Indonesian National Policy Studies (CINAPS), Guspiabri Sumowigeno, salah satu kunci terpenting penyelesaian masalah terbunuhnya Munir ketika ini yaitu rekaman Munir selama di Bandara Changi yang dikatakan pemerintah Singapura sudah tidak ada. Guspiabri menyesalkan langkah internasionalisasi masalah Munir oleh kalangan LSM HAM, termasuk istri Munir, Suciwati.
3 Sept 2007	Kabareskrim Komjen Pol Bambang Hendarsa Danuri, belum sanggup memastikan Asisten Supervisor Operasi Garuda di Bandara Changi, Jamaludin alias Choi akan dihadirkan dalam sidang peninjauan kembali (PK) Pollycarpus Budihari Priyanto di PN Jakarta Pusat. Bambang menolak memperlihatkan penjelasan apakah kesaksian Jamaludin ada dalam rekaman atau isu jadwal pemeriksaan (BAP). Seorang saksi, Putri Utami, mahasiswa Indonesia di luar negeri mengaku melihat Polly, Ongen dan Munir berada di Coffee Bean Bandara Changi.
4 Sept 2007	M Assegaf, kuasa aturan Pollycarpus menyiapkan amunisi untuk menghadapi sidang lanjutan peninjauan kembali (PK) masalah pembunuhan Munir.
05 Sept 2007	Kapolri Jenderal Pol. Sutanto tidak mau menjawab terkait adanya tiga saksi gres yang diperiksa dalam masalah pembunuhan hak asasi insan Munir. Seusai dilantik menjadi Ketua KOMNAS HAM, Ifdal Kasim menyampaikan pihaknya akan mencoba mempelajari perkembangan masalah Munir yang ketika ini sedang dalam proses persidangan peninjauan kembali. Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir (Kasum) bekerjasama dengan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta akan menggelar jadwal pemutaran film pada tanggal 5 – 6 September 2007 untuk memperingati tiga tahun tamat hidup pencetus HAM, Munir. Sedangkan pada tanggal 7 September, Kasum akan berdemo di depan kantor BIN dan istana negara untuk mendorong penuntasan masalah Munir. Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa, Yenny Wahid, membantah Gus Dur Foundation (GDF) terlibat dalam melobi Kongres Amerika Serikat semoga pengusutan masalah tamat hidup Munir tidak melibatkan Badan Intelijen Negara (BIN), dan menyatakan bahwa itu palsu. Menurut Suciwati, Badan Intelijen Negara (BIN) melobi Kongres Amerika Serikat, dengan memakai Kop surat Gus Dur Foundation. Upaya lobi yang dilakukan petinggi BIN kepada kongres Amerika Serikat bertujuan semoga kongres AS tidak menghiraukan keterlibatan BIN dalam masalah pembunuhan Munir.
06 Sept 2007	Diskusi dan Pemutaran 2 film perihal Munir, yaitu Garuda Deadly Up Grade dan Bunga Dibakar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dilanjutkan dengan jadwal Munir Memorial Lecture. Keynot Speaker dalam MML tersebut menghadirkan Asmara Nababan dan Komarudin Hidayat, pemateri lecture Prof Sutandyo, Usman Hamid, Habib Hirzin, dan Budi Munawar Rahman. Acara dimoderatori oleh JM. Muslimin.
07 Sept 2007	Peringatan 3 tahun Munir, KASUM bekerjasama dengan ASUMSI menggelar demontrasi di Kantor Badan Intelijen Negara (BIN) dengan jumlah massa kurang lebih 500 orang. Setelah dari Kantor BIN, massa melanjutkan demontrasi di Istana Negara. Kemudian menutup rangkaian jadwal dengan refleksi di tugu proklamasi. Di Surabaya sekitar 40 orang yang sebagian besar mengenakan baju hitam. Dalam aksi, mereka memanjatkan doa semoga masalah terbunuhnya Munir segera terungkap. Mereka juga mengingatkan masyarakat semoga terus mendukung usaha menegakkan kebebasan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Koordinator agresi di Surabaya ini dipimpin oleh M. Saiful Aris (Direktur LBH Surabaya).
08 Sept 2007	Puluhan anggota HMI Cabang Malang juga mengadakan unjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Malang dalam rangka 3 tahun tamat hidup Munir. Guru SD Muhammadiyah IV, Farida, di Batu Malang bersama siswa-siswi SD Muhammadiyah IV di jalan Welirang kota Batu, Jawa Timur mengadakan upacara bendera setengah tiang serta menggelar agresi teatrikal untuk memperingati 3 tahun kematianm Munir..
09 Sept 2007	Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ifdhal Kasim meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk memperlihatkan keseriusannya merampungkan masalah Munir.
10 Sept 2007	Mantan anggota TPF, Rachlan Nasidik, mendesak dan merekomendasikan kepada pemerintah semoga menyidik Hendro, Muchdi dan Nurhadi. Direktur LBH Jakarta, Asfinawati menyatakan bahwa temuan TPF yang merupakan forum resmi bentukan presiden bisa menjadi pegangan bagi penegak aturan untuk merampungkan masalah Munir.
11 Sept 2007	Menurut Pakar Ilmu Hukum Pidana (UI), Dr Rudy Satrio Mukantardjo SH MH, bukti gres (novum) sebagai dasar peninjauan kembali (PK) masalah terbunuhnya tokoh hak asasi insan (HAM), Munir, masih mengambang dan belum menemukan bukti siapa pembunuh Munir. Rudy Satrio yakin PK itu akan ditolak oleh Mahkamah Agung (MA). Ditambahkan oleh Direktur Advokasi (YLBHI),  Taufik Basari bahwa secara legal novum  PK masalah Munir masih kurang. Dan kekurangan itu bisa dilengkapi kalau Polisi Republik Indonesia secara aktif meminta keterangan dua tersangka lain dalam masalah itu, yakni Indra Setiawan dan Rohainil Aini.
12 Sept 2007	Persidangan PK Pollycarpus dengan kegiatan pembacaan kontra memori PK setebal 35 halaman oleh tim kuasa aturan Pollycarpus. Pengamanan petugas berseragam masih cukup mecolok, terutama di pintu masuk dan beberapa ruang sidang. Sejumlah petugas berseragam preman dan pasukan Brimob bersenjata laras panjang juga terlihat berkeliaran di sekitar daerah pengadilan. Persidangan kali ini terlihat 50 massa FBR (Forum Betawi Rempug) mendukung penuntasan masalah pembunuhan Munir. Kuasa aturan Polly, Heru Santoso menyampaikan bahwa rekaman pembicaraan eks terpidana pembunuh Munir, Pollycarpus dengan mantan Dirut Garuda Indonesia Indra Setiawan dalam sidang PK Munir di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dianggap bualan semata. Kuasa aturan Pollycarpus Budihari Priyanto, Akhmad Jazuli, menilai PK terhadap Pollycarpus oleh Kejagung merupakan pelanggaran HAM alasannya yang berhak mengajukan PK yaitu Pollycarpus selaku terpidana masalah pemalsuan surat tugas.
14 Sept 2007	Kapolri Jenderal Sutanto memastikan Mabes Polisi Republik Indonesia dalam waktu dekat akan memanggil anggota BIN untuk diperiksa berkaitan dengan tewasnya pencetus HAM, Munir.
15 Sept 2007	Direktur Eksekutif In­donesian Crime Analys Forum (ICAF) Mustofa Nahrawardaya menilai akan lebih sempurna apabila penyidik menyidik Muchdi PR ketimbang As’ad. Sebab, Muchdi terlibat pembicaraan usang dengan Polly sebelum Munir ter­bunuh. Choirul Anam (KASUM) mendukung penuh niat Kapolri Jenderal Sutanto yang bakal memanggil petinggi Badan Intelijen Negara.
16 Sept 2007	Staf Badan Intelijen Negara Janzi Sofyan, membantah tuduhan Komite Solidaritas untuk Munir (Kasum) dan Kontras yang menyebutkan BIN terlibat dalam pembunuhan Munir. Menurut Janzi, planning pemanggilan Wakil Kepala BIN As’ad Ali Said dan mantan Deputi Penggalangan BIN Muchdi PR, oleh polisi itu atas nama pribadi dan oknum. Janzi menyangkal ada anggota BIN berjulukan Ucok. SIM (Studie-en Informatiecentrum Mensenrechten/Pusat studi dan informasi perihal hak-hak asasi manusia), Universitas Utrecht, dan ICCO (Partner van ondernemende mensen/Universitas Utrecht telah digelar Ceramah Peringatan Munir (Munir Memorial Lecture). Ceramah untuk mengenang tiga tahun tamat hidup pejuang HAM tersebut diselenggarakan atas inisiatif empat lembaga: Amnesty International (Seksi Belanda), SIM (Studie-en Informatiecentrum Mensenrechten/Pusat studi dan informasi perihal hak-hak asasi manusia), Universitas Utrecht, dan ICCO (Partner van ondernemende mensen/Mitra bagi orang-orang yang berani mengambil inisiatif). Hadir ditengah-tengah para hadirin isteri Munir – Suciwati, Usman Hamid dari Kasum (Komite Aksi Solidaritas untuk Munir), Asmara Nababan – Direktur Eksekutif Demos (Pusat Studi untuk Demokrasi dan HAM) dan Ketua Kasum.
17 Sept 2007	Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) di DPR Effendie Choirie menyampaikan Rencana Mabes Polisi Republik Indonesia meme­riksa Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) As’ad Ali Said terkait masalah pembunuhan Munir direaksi keras banyak sekali kalangan. Gus Choui yakin Pak As’ad tidak terlibat dalam masalah pembunuhan Munir. Penyebutan nama Pak As’ad tidak lebih dari pembunuhan ka­rakter. Menurutnya diseretnya As’ad dalam masalah Munir ada maksud lain karena Pak As’ad berpotensi men­­­jadi Kepala BIN. Dan Gus Choi mendukung penuh upaya penegak aturan menyidik tuntas masalah pembu­nuh­an Munir. Kuasa hu­kum Muchdi PR (bekas Deputi V BIN), Mahendradatta menyatakan desakan sejumlah LSM semoga para petinggi BIN diperiksa mempunyai kegiatan terselubung untuk menghancurkan intelijen Indo­ne­sia. Staf Khusus BIN, Janzi Sofyan mengatakan, sesuai pernyataan Ka­polri Sutanto, pemanggilan para pe­tinggi BIN gres akan dilakukan sehabis sidang PK Munir selesai. Janzi juga membantah banyak sekali pern­yataan para pencetus HAM perihal ke­ter­libatan BIN dalam pembunuhan Mu­nir. Dan menganggap semua itu fitnah yang sengaja ditebar. Anggota Komisi III DPR Soeripto beropini untuk menyidik anggota BIN dalam masalah tamat hidup Munir tidak harus menunggu putusan PK Pollycarpus yang sekarang tengah disidangkan. Sejak awal masalah Munir ada yang disembunyikan. Dari dulu banyak yang tidak dibuka.
19 Sept 2007	Proses persidangan peninjauan kembali (PK) masalah Munir memasuki tahap penandatanganan berkas. Dalam berkas tersebut, ada bukti lain yang ditambahkan Majelis hakim yakni surat jalan Raden Mohammad Patma Anwar alias Ucok bahwa beliau anggota BIN. Kapolri Jenderal Pol Sutanto menyatakan bahwa mantan Deputi V Badan Intelijen Negara (BIN) Mayjen Purn Muchdi PR dan Wakil Kepala BIN M As'ad akan diperiksa terkait masalah tamat hidup Munir dalam penerbangan Jakarta-Singapura-Amsterdam pada 7 September 2004. Waktunya menunggu hasil sidang peninjauan Kembali (PK) Munir. Penasihat Hukum Suciwati, Choirul Anam menegaskan yang terpenting dalam proses selanjutnya yaitu bagaimana nanti persidangan di MA bisa terbuka. Sedangkan Suciwati mengharapkan Mahkamah Agung mengabulkan Peninjauan Kembali atas termohon PK, Pollycarpus Budihari Priyanto. Pollycarpus membantah keterangan Jamaludin alias Choi, Asisten Supervisor Penerbangan Garuda di Changi Singapura yang sudah 2 kali diperiksa polisi Indonesia terkait masalah Munir. Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Hery Haryanto Azumi, menyampaikan pihaknya mendukung penuh pengusutan secara tuntas masalah pembunuhan pencetus HAM Munir. Namun, pihaknya sangat berharap semoga pengusutan masalah tersebut tidak hingga dipolitisir menyerupai anggapan banyak pihak selama ini. Menanggapi pengusutan masalah Munir yang diduga melibatkan personel Badan Inteljen Negara (BIN), Hery menyatakan masalah Munir belakangan ini semakin tidak jelas, alasannya diduga ada intervensi politik.
20 Sept 2007	Sejumlah anggota Parlemen Uni Eropa bertekad mengangkat masalah pembunuhan pencetus hak asasi insan Munir dalam persidangan mereka. Bahkan, mereka juga berencana membentuk tim khusus untuk memonitor pengungkapan masalah tersebut. Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim melihat internasionalisasi masalah pembunuhan Munir selama ini cukup efektif dalam mendesak Pemerintah Indonesia untuk mengungkap kasus. Adanya tim gres yang dibuat polisi dan peninjauan kembali yang diajukan kejaksaan terhadap mantan pilot Garuda Pollycarpus Budihari Priyanto antara lain alasannya ada internasionalisasi masalah ini.
21 Sept 2007	Pollycarpus Budihari Priyanto menyatakan selama ini di­ri­nya tidak dikasih ruang untuk menje­las­kan kepada publik perihal tragedi sesungguhnya. Polly bersikukuh bahwa novum (bukti ba­ru) bukan dite­mukan sebagai alat bukti baru, me­lain­kan dibuat dan direkaya pihak kepo­li­sian.
23 Sept 2007	Pengamat intelijen Wawan Purwanto berpendapat, harus ada percobaan untuk mengambarkan hasil temuan hebat patologi yang menyampaikan kadar arsenit di dalam darah mendiang Munir. Wawan mengusulkan semoga ada percobaan dalam hal racun tersebut. Kalau senjata ada uji balistik maka harus ada uji coba kepada mahluk hidup yaitu dengan memasukkan arsenik ke dalam tubuh percobaan yang berat badannya sama dengan berat tubuh Munir. Misalnya saja Gorila.
24 Sept 2007	Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi mewaspadai keterlibatan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) M As'ad dalam masalah pembunuhan pencetus HAM, Munir.
26 Sept 2007	Berkas Indra dan Rohainil telah diterima PN Jakarta Pusat semenjak 21 September 2007
01 Okt 2007	Mantan Dirut Garuda Indra Setiawan dan mantan Chief Secretary Pilot Airbus 330 Rohainil Aini bakal dihadapkan ke depan persidangan pada hari Selasa, 9 Oktober 2007 pukul 10.00 mendatang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Majelis hakim yang akan menyidangkan terdakwa Indra Setiawan diketuai oleh Heru Pramono dengan anggota majelis Eli Maryati dan Makassau. Sedangkan majelis hakim untuk terdakwa Roahinil Aini akan diketuai oleh Makassau dengan anggota majelis Heru Pramono dan Eli Maryati.
05 Okt 2007	Menanggapi dakwaan terhadap Indra Setiawan dan Rohainil Aini yang akan disidangkan pada tanggal 9 Oktober 2007 di Pengadilan Negeri (PN), Assegaf menyatakan bahwa hal itu terlalu terburu-buru. Seharusnya menunggu PK Pollycarpus selesai.
08 Okt 2007	Lukman Hakim Saifudin (Mantan anggota Tim Gabungan Komisi III DPR untuk masalah Munir), mengingatkan hakim semoga tidak mengabaikan temuan TPF dalam persidangan.
09 Okt 2007	Persidangan I masalah pembunuhan Munir dalam masalah terdakwa Indra Setiawan dan terdakwa Rohainil Aini dengan kegiatan pembacaan materi dakwaan secara terpisah. Indra Setiawan didakwa dengan Pasal 340 kitab undang-undang hukum pidana jo pasal 56 ke- 2 KUHP bahwa terdakwa telah sengaja memperlihatkan kesem­patan, sarana, dan keterangan pada Polly sehingga bisa melaksanakan niatnya membunuh Mu­nir. Bantuan yang diberikan Indra be­ru­pa penerbitan surat kiprah No.GA/DZ-2270/04 pada 11 Agustus 2004 yang menugaskan Polly sebagai staf aviation security pada penerbangan GA-974 rute Jakarta-Singapura. Terdakwa Rohainil Aini didakwa Pasal 340 kitab undang-undang hukum pidana jo pasal 56 ke- 2 kitab undang-undang hukum pidana (dakwaan pertama) dan Pasal 263 ayat (1) kitab undang-undang hukum pidana perihal pemalsuan surat (dakwaan kedua). Kuasa aturan Indra, An­tawirya J Dipodiputro eksklusif membacakan nota keberatan. Dalam nota keberatan dikatakan bahwa surat yang dikeluarkan kliennya untuk Pollycarpus semata-mata dalam rangka meningkatkan segi pengamanan penerbangan di lingkungan Garuda sebagaimana diminta BIN. Jadi, motivasi menyerupai yang disampaikan JPU bahwa Indra terlibat dalam pembunuhan Munir itu tidak ada. Antawirya meminta semoga mantan Wa­kil Kepala BIN As’ad dihadirkan di persidangan. Sedangkan kuasa aturan Rohainil Aini meminta waktu untuk menciptakan nota keberatan.
24 Okt 2007	Persidangan II terdakwa Indra Setiawan dengan kegiatan tanggapan JPU terhadap eksepsi Indra Setiawan. JPU menanggapi eksepsi Penasehat Hukum Indra Setiawan bahwa point-point materi keberatan yaitu motif penerbitan surat tugas, dakwaan tidak nyata, alasan dijadikannya Indra Setiawan sebagai tersangka tidak punya dasar telah masuk pada pokok perkara, sehingga JPU tidak perlu menanggapi. Mengenai putusan kasasi MA yang memutuskan bebas terhadap Pollycarpus, JPU menanggapi bahwa masalah atas nama terdakwa Pollycarpus BH ketika ini telah selesai dilakukan pemeriksaan permohonan PK dari JPU sebagaimana penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :14/PID/PK/2007/PN.JKT.PST, dengan demikian masalah pidana atas nama terdakwa Pollycarpus menjadi terbuka kembali.
25 Okt 2007	Persidangan II terdakwa Rohainil Aini dengan kegiatan pembacaan eksepsi (nota keberatan) oleh M. Assegaf, kuasa aturan terdakwa Rohainil Aini. Dalam eksepsinya di persidangan, M. Assegaf meminta semoga polisi mencari otak bergotong-royong pelaku pembunuhan pencetus HAM tersebut. JPU menyebabkan Rohainil Aini sebagai terdakwa hanya untuk menutupi ketidakmampuan pegawanegeri dalam mengungkap pembunuhan Munir. Assegaf menyatakan JPU melaksanakan kesalahan fatal, alasannya dari hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Mabes Polri, penyidik semenjak awal memposisikan Pollycarpus sebagai pembantu, tetapi tidak pernah memunculkan siapa yang telah dibantu Polly atau menemukan pelaku utama atau pemain film intelektual pelaku pembunuhan Munir.
28 Okt 2007	Usman Hamid menyatakan masalah pembunuhan Munir bisa diangkat untuk memperlihatkan kepada masyarakat bahwa masalah tersebut terjadi pada masa pemerintahan Megawati. Artinya jangan menentukan Megawati. Tetapi Usman berharap itu tidak terjadi alasannya idealnya masalah Munir bisa selesai tahun 2008.
31 Okt 2007	Persidangan III terdakwa Indra Setiawan dengan kegiatan pembacaan putusan sela. Majelis hakim memutuskan, menolak seluruh keberatan keberatan tim penasehat aturan terdakwa Indra Setiawan; memerintahkan pemeriksaan masalah pidana nomor :1849/PID.B/2007/PN.JKT.PST atas nama terdakwa Ir Indra setiawan dilanjutkan; menangguhkan pembebanan biaya masalah ini hingga dengan putusan akhir. Setelah putusan sela dibacakan, JPU Noor Rahmat menyatakan persidangan masalah Munir dengan terdakwa Indra Setiawan akan dilanjutkan pada tanggal 7 November 2007. Agenda persidangan selanjutnya yaitu pemeriksaan saksi. Saksi yang akan diajukan sebanyak 24 orang. Empat saksi yang akan dihadirkan pekan depan yaitu Pollycarpus Budihari Priyanto, Suciwati, Rohainil Aini, dan Ramelgia Anwar. Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan menyampaikan bahwa beliau akan eksklusif menangani masalah peninjauan kembali (PK) masalah pembunuhan Munir. Dalam berkas permohonan PK, jaksa mengajukan bukti gres berupa kesaksian Indra Setiawan, Rohainil Aini, Raymond J Latuihamalo alias Ongen, dan Asrini Utami Putri. Asrini yang menumpang pesawat yang sama dengan Munir sempat melihat Pollycarpus duduk bersama Munir di Coffee Bean di Changi, Singapura.
01 Nov 2007	Persidangan III dalam masalah terdakwa Rohainil Aini dengan kegiatan pembacaan tanggapan JPU terhadap eksepsi terdakwa Rohainil Aini. Dalam tanggapan JPU dikatakan bahwa nota dinas yang ditandatangani Rohainil Aini dianggap penyebab Pollycarpus bisa terbang ke Singapura. Dan perempuan yang bertugas sebagai Secretary Chief Garuda Airbus 330 ini dinyatakan memperlihatkan sarana bagi Polly untuk melaksanakan niatnya. Terdakwa telah mengubah jadwal penerbangan yang bukan kewenangannya, alasannya itu Polly yang semestinya terbang ke Peking tapi kemudian ke Singapura. Akta bahwa modus operandi penghilangan nyawa dilakukan di Changi, selain itu JPU beranggapan semua pasal yang didakwaan sudah memenuhi unsur. Anggota Komisi III DPR Yassona H Laoly menanggapi isi rekaman pembicaraan Pollycarpus dengan Indra Setiawan yang menyebut “bagir orang kita” bahwa sebaiknya bagir manan tidak ikut dalam pemeriksaan PK Pollycarpus.
03 Nov 2007	Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan menolak menggelar sidang peninjauan kembali (PK) Pollycarpus Budihari Priyanto secara terbuka. Alasannya, beliau tak ingin perdebatan lima hakim agung menjadi tontonan khalayak umum. Berdasarkan sumber yang tidak diketahui, empat hakim anggota maje­lis hakim agung yang akan memeriksan berkas Peninjauan Kembali Pollycarpus yaitu Ketua Muda Perdata MA Harifin Tum­pa, Ketua Muda MA Bidang Penga­wasan Djoko Sarwoko, dan Ketua Muda Pidana MA Parman Soeparman.
07 Nov 2007	Persidangan IV terdakwa Rohainil Aini dengan kegiatan pembacaan putusan sela. Majelis hakim yang diketuai Makasau menganggap keberatan yang disampaikan Assegaf, penasehat aturan Rohainil tidak beralasan dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Majelis hakim memutuskan, menolak keberatan tim penasehat aturan terdakwa seluruhnya; memerintahkan pemeriksaan masalah pidana nomor : 1850/PID.B/2007/PN.JKT.PST atas nama terdakwa Rohainil Aini dilanjutkan; menangguhkan pembebanan biaya masalah ini hingga dengan putusan akhir. Persidangan IV terdakwa Indra Setiawan dengan kegiatan pemeriksaan saksi. Dari empat saksi yang direncanakan untuk diperiksa hanya tiga saksi yang menjalani pemeriksaan di PN Jakarta Pusat, yaitu, Suciwati, Ramelgia Anwar dan Rohainil Aini. Sedangkan saksi Pollycarpus dikabarkan tidak bisa hadir. Suci menuturkan, di telepon tersebut Polly berusaha sok akrab. Antara lain, menyebutkan sama-sama berasal dari Surabaya.
08 Nov 2007	Kepala BIN Sjamsir Siregar membenarkan bahwa Polisi Republik Indonesia telah menyidik Wakil Kepala BIN M As’ad beberapa waktu kemudian terkait masalah tewasnya Munir.
09 Nov 2007	Pollycarpus Budihari Priyanto mengaku ketidakhadirannya sebagai saksi dalam masalah terdakwa Indra setiawan dikarenakan sakit perut. Wakadiv Humas Polisi Republik Indonesia Brigjen Pol Anton Bachrul Alam mengaku belum mengonfirmasi kebenaran pernyataan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Syamsir Siregar bahwa penyidik Polisi Republik Indonesia telah menyidik Wakil Kepala BIN M. As’ad.
13 Nov 2007	Persidangan V terdakwa Indra Setiawan dengan kegiatan pemeriksaan saksi Pollycarpus. Hakim Heru mengkonfrontasi Pollycarpus dengan pernyataan Indra mengenai surat kiprah dari BIN, Polly mengaku tidak tahu ada penugasan dari BIN. Ketika hakim Heru menyampaikan demi Tuhan, Pollycarpus bersumpah demi Tuhan. Kesaksian Pollycarpus membantah keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Suciwati pada 7 November lalu. Dan membantah keterangan Suciwati. Polly mengaku bahwa beliau tidak pernah menghubungi dan juga belum pernah bertemu Munir di daerah lain, dan belum pernah berhubungan. Polly juga membantah pernah bertemu empat mata dengan bosnya, Indra Setiawan. Pemeriksaan saksi Pollycarpus dianggap belum selesai dan akan dilanjutkan pada tanggal 20 November 2007. Usai sidang Polly mengaku capek dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Persidangan V terdakwa Rohainil Aini dengan kegiatan pemeriksaan saksi. Empat saksi yang diagendakan sebelumnya yaitu Indra Setiawan, Ramelgia Anwar, Suciwati, dan Karmel Fauza Sembiring. Dari keempat saksi yang bisa hadir hanya Indra Setiawan dan Ramelgia Anwar. Suciwati tidak bisa hadir alasannya sakit dan Karmel sedang ada kiprah ke Singapura. Dalam kesaksiannya, Indra mengaku berhenti menjadi dirut Garuda pada tahun 2005. Indra kenal dengan Rohainil pada tahun 2005 ketika diperiksa polisi dan selama menjadi atasan Rohainil, beliau tidak mengetahui adanya teguran atas Rohainil. Indra juga mengaku menerima surat dari BIN yang disampaikan Pollycarpus yang isinya BIN menganggap Garuda sebagai perusahaan vital dan strategis perlu ditingkatkan fungsi keamanannya, dan semoga saudara Pollycarpus sanggup diikutkan sebagai petugas aviation security, surat tersebut ditembuskan juga ke Menneg BUMN. Menurut Indra kiprah itu tidak pernah dijalankan Polly. Polly menyalahgunakan surat itu untuk kepentingan pribadinya alasannya surat izin Ramelgia Anwar muncul sehabis Polly pergi. Surat dari saya juga tidak pernah memerintahkan terbang ke Singapura. Sebelumnya Indra mengaku tidak tahu Polly gres dari Singapura. Dia mengetahuinya dari Polly sendiri bahwa beliau gres saja dari negeri Singapura itu sebagai extra crew. Pollycarpus beralasan karena sudah ada briefing dari Vice President Corporate Security Ramelgia Anwar. Tapi ternyata di Singapura beliau tidak melaksanakan kiprah dumping fuel.
20 Nov 2007	Persidangan VI dalam masalah terdakwa Indra Setiawan dengan kegiatan Pemeriksaan saksi Karmel Fauza Sembiring. Sebelumnya, saksi yang akan dihadirkan yaitu Pollycarpus dan Karmel Fauza Sembiring. Dalam kesaksiannya, Karmel mengaku sehabis pulang dari Singapura, surat kiprah Pollycarpus Budihari Priyanto dipertanyakan. Polly kemudian menyodorkan surat tugasnya. Namun tanggalnya berbeda. Polly bertugas ke Singapura pada 6 September 2004 sebagai petugas aviation security yang ditugaskan oleh Kepala Coorporate Security PT Garuda Indonesia Ramelgia Anwar untuk memperbaiki pesawat Boeing. Karmel mengetahui beberapa hari sehabis pesawat kembali ke Jakarta kemudian menegur Polly. Karmel mengaku mengecek penugasan Polly ke Ramelgia. Surat penugasan itu diterima Karmel pada hari itu juga. Barulah keesokan harinya Polly tiba dengan membawa surat yang sama, namun dengan tanggal yang berbeda.Itu dimundurkan beberapa hari dari tanggal 4 September sebelumnya. Kaprikornus bukan saya yang meminta, Seharusnya pada 5-8 September, Polly terbang ke Beijing, China. Namun Polly mengaku harus menghadiri jadwal pilot di hotel dekat Blok M. Polly pun meminta semoga jadwalnya diubah. Untuk penghapusan jadwal ke Beijing itu saya izinkan. Namun saya tidak tahu perihal keberangkatan Polly ke Singapura. Itu hal yang berbeda.
21 Nov 2007	Persidangan VI dalam masalah terdakwa Rohainil Aini dengan kegiatan pemeriksaan saksi yaitu Chief Pilot Garuda Indonesia Karmel Fauza Sembiring, Suciwati, Pollycarpus dan Ramelgia Anwar. Kesaksian Karmel memberatkan terdakwa Rohainil dengan menyampaikan bahwa terdakwa Rohainil Aini dinilai salah dalam mengeluarkan surat izin terbang Pollycarpus. Saat itu Pollycarpus meminta extra crew. Karmel mengaku telah menegur terdakwa Rohainil Aini. Karena biaya Pollycarpus akan masuk ke operasional. Extra crew khusus untuk penugasan operasional. Sedangkan untuk petugas darat kalau terbang harus ada surat kiprah dan mempunyai tiket serta diperlakukan menyerupai penumpang biasa. Karmel mengira terdakwa Rohainil Aini sadar bahwa penugasan Pollycarpus yaitu penugasan dari aviation security, bukan penugasan operasional. Saksi Pollycarpus mengaku mendapat perintah dari Ramelgia Anwar untuk mengecek terjadinya dumping fuel di Singapura. Perintah diberikan secara verbal oleh Ramelgia ketika Polly menghubunginya pada 6 September 2004. Dengan alasan itulah, Polly meminta Rohainil mengubah jadwal penerbangannya dari stand by menjadi ekstra kru ke Singapura. Saksi Ramelgia membantah keterangan Pollycarpus dan mengaku bahwa ia tidak pernah memberi perintah kepada Polly, hanya isyarat yang tidak sanggup disebut sebagai perintah. Ramelgia juga membantah telah meminta maaf kepada atasan Polly (Kapten Karmel) sehubungan dengan kepergian Polly ke Singapura tanpa izin terlebih dahulu. Terdakwa Rohainil Aini (Secretary Chief Executive Pilot Airbus 330) menanggapi kesaksian Karmel, Rohainil mengaku menciptakan nota dinas itu alasannya Polly mengaku disuruh Ramelgia Anwar. Kalau tidak begitu, Terdakwa tidak akan membuatnya.
27 Nov 2007	Persidangan VII dalam masalah terdakwa Indra Setiawan dengan kegiatan pemeriksaan saksi Pollycarpus, Wira Dharma Gede Oka, Edi Santoso dan Hermawan. Dalam pemeriksaan saksi Pollycarpus, diperdengarkan ulang kaset rekaman antara Pollycarpus dengan Indra Setiawan (pernah diperdengarkan pada sidang PK Pollycarpus, 22 Agustus 2007). Dalam rekaman tersebut, Pollycarpus mengakui bunyi dalam rekaman yaitu suaranya, bertemu dengan Indra pada tamat Mei 2007, tidak mengantarkan surat dari BIN kepada Indra Setiawan. “surat” yang dimaksud yaitu surat kiprah sebagai staf perbantuan unit coorporate security yang dikeluarkan Indra Setiawan. Dan kalimat “didestroy”, BUMN, dan sebagainya yaitu untuk menyenangkan Indra Setiawan. Yang dimaksud “As” yaitu Asmini, seorang perempuan yang tinggal di rumahnya dan membantu keluarganya selama beliau berada di tahanan. Asmini sudah meninggal alasannya kanker payudara. Selain itu ada “As” selain Asmini yaitu seorang teman yang berprofesi sebagai seniman dan tinggal di Pejaten. Polly mengaku tidak pernah bertemu dengan Indra Setiawan di Hotel Sahid.
28 Nov 2007	Persidangan VII dalam masalah terdakwa Rohainil Aini dengan kegiatan pemeriksaan saksi Hermawan, Ramegia (lanjutan), Joseph Riri Mase, Edi Santoso, dan Brahmanie Hastawati. Saksi Ramelgia Anwar memperlihatkan keterangan bahwa beliau tidak menugaskan Pollycarpus tetapi memperlihatkan isyarat kiprah dan dalam isyarat kiprah tersebut, Singapura bukan satu-satunya tujuan. Permintaan Pollycarpus untuk bisa ikut dalam penerbangan Garuda 974 kepada Rohainil bukan atas perintahnya, Pollycarpus memakai namanya sehingga Rohainil mengembangkan surat tugas, mengakui menandatangani surat yang dibuat mundur, dari awalnya tanggal 15 September 2004, kemudian diubah menjadi tanggal 4 September 2004. Dan itu bukan surat tugas, alasannya formnya berbeda. Surat tersebut untuk kepentingan tertib pembiayaan JPU, Didik Farhan Ali dan Edi Saputra, meminta kepada hakim untuk mengizinkan Budi Santoso sebagai saksi tambahan. Budi bukanlah orang gres bagi penyidik dan Jaksa. Budi yang berpangkat terakhir Kolonel purnawirawan ketika itu menjadi pegawai BIN. Dia yaitu saksi yang mengetahui teka teki surat yang ditunjukkan kepada mantan Dirut Garuda Indra Setiawan. Peran budi yaitu mengoreksi surat BIN. Surat yang ditandatangani Waka. BIN As’ad diserahkan Pollycarpus BP kepada Indra Setiawan. JPU juga meminta majelis Hakim memutuskan sebagai sumpah palsu terhadap kesaksian Pollycarpus kalau ada perkembangan yang mengarah bahwa beliau bersaksi bohong.
29 Nov 2007	Ketua BIN Syamsir Siregar siap memperlihatkan kesaksian di pengadilan kalau beliau dikehendaki.
4 Des 2007	Sidang VIII Indra Setiawan. Pemeriksaan saksi Achirina (Direktur SDM dan Umum PT Garuda Indonesia), Daan Ahmad (Vice President Personalia PT Garuda Indonesia), dan Brahmani Hastawati Purser GA 974). Dalam kesaksiaannya, Achirina menjelaskan bahwa mekanisme keberangkatan Pollycarpus ke Singapura tidak sesuai aturan. Dia tidak dibekali Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang merupakan dokumen wajib karyawan BUMN yang bertugas ke luar negeri. Sedangkan saksi Daan Akhmad menyampaikan bahwa Polly mempunyai 2 ID. Saksi Brahmani Hastawati menyampaikan bahwa penerbangan Pollycarpus pada tanggal 6 September 2004 sebagai extra crew.
5 Des 2007	Sidang VIII Rohainil Aini. Pemeriksaan saksi Dr. Tarmizi Hakim, Brahmani Hastawati, dan Sabur M. Taufik. Dalam pemeriksaan Dr Tarmizi mengaku ketika menyidik Munir, yang bersangkutan muntah dan berak, wajahnya pucat  karena keracunan pada 6 September 2007. saksi Brahmani Hastawati mengaku tidak menandatangani BAP masalah Rohainil Aini.
6 Des 2007	Mantan Deputi VII Bidang Informasi dan Teknologi Badan Intelijen Negara (BIN) Bijah Soebijanto membantah pernyataannya kepada Suciwati bahwa Pollycarpus yaitu anggota BIN. Bijah mengaku tidak kenal Pollycarpus dan mengaku telah bertemu Suciwati sebanyak 2 kali yang ingin mengklarifikasi dan mencari kebenaran, serta keadilan atas tamat hidup Munir.
11 Des 2007	Sidang IX Indra Setiawan. Pemeriksaan Saksi Dr Tarmizi Hakim dan Rudi Adianto Hardono. Saksi Rudi menyampaikan tidak mengetahui kepergian Pollycarpus Budihari Priyanto sebagai ekstra kru Garuda pada penerbangan GA 974 ke Singapura. JPU mengajukan Budi Santoso sebagai saksi, namun majelis hakim Heru Pramono menolak alasannya masih ada 14 saksi lagi. Ketua PBNU Hasyim Muzadi meyakini M. As'ad tidak terlibat dalam masalah pembunuhan pencetus HAM Munir.
12 Des 2007	Sidang IX Rohainil Aini. Pemeriksaan saksi Anggota mantan Executive Vice President Finance Garuda Alex Maneklaren, saksi mengaku tidak menerima laporan adanya SPPD untuk Polly. Tim Legal Komite Aksi Solidaritas Munir (Kasum) Choirul Anam berharap PK bisa diputus Mahkamah Agung (MA) bulan ini alasannya semakin usang putusannya, semakin banyak tanda tanya. Kuasa Hukum Rohainil, M Assegaf menilai persidangan Rohainil ini mubazir, alasannya ada banyak pihak yang seharusnya diseret ke pengadilan.
17 Des 2007	Pengamat Intelijen, Wawan Purwanto menilai selama ini BIN tidak terbuka terkait dugaan keterlibatan institusi itu dalam masalah pembunuhan pencetus HAM Munir.
18 Des 2007	Sidang X Indra Setiawan. Sidang konfrontasi dengan saksi Rohainil Aini, Ramelgia Anwar dan Karmel Fauza Sembiring. Pollycarus absein. Materi sidang berputar pada surat kiprah Polly yang diubah dari tanggal 15 September 2003 menjadi 4 September 2003. Keterangan Karmel menyatakan, beliau tidak pernah memerintahkan Polly untuk mengubah tanggal surat itu. Sedangkan Ramelgia mengaku hanya mendengarkan dari Polly bahwa Karmel meminta tanggal surat semoga diubah. Adapun Rohainil Aini mengaku hanya menjalankan kiprah sesuai dengan jobnya, jadi jawabannya ada pada Pollycarpus.
19 Des 2007	Sidang X Rohainil Aini. Pemeriksaan Saksi Achirina dan Majib Rajab Nasution
28 Des 2007	Sidang XI Indra Setiawan. Pemeriksaan Saksi Hendardi. Saksi mengaku bahwa Polly sering menelpon pada bulan Maret 2004.