Menyoal Dana Pensiun Dewan Legislatif (Dpr)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang notabene ialah wakil rakyat harus peka terhadap realitas kehidupan rakyat ketika ini. Berbagai problema menyerupai kemiskinan, kelaparan, dan pengangguran telah banyak mendera rakyat. Hal tersebut harus menjadi perhatian dewan perwakilan rakyat bila mereka benar-benar pro-rakyat atas keterwakilannya di forum legistatif pemerintahan.

Namun, hal itu sering dilupakan oleh dewan perwakilan rakyat ketika mereka menjabat di forum pemerintahan. Mereka hanya ingat rakyat ketika masa pemilihan umum tiba. Rakyat hanya dimanfaatkan sebagai mesin elektoral untuk meningkatkan elektabilitasnya ketika mereka maju bersaing dalam bursa pemilhan umum. Seolah-olah rakyat hanya merupakan konstituen, padahal rakyat juga memiliki hak yang harus dipenuhi oleh wakil rakyat sebagai forum tinggi negara.

Sejauh ini, kemudahan yang diperoleh dewan perwakilan rakyat ketika menjabat cukup banyak, contohnya honor pokok dan banyak sekali sumbangan yang beranekaragam serta jumlahnya yang berjibun. Kalau ditinjau secara komprehensif, dewan perwakilan rakyat sangat tidak layak mendapat dana pensiun, sebab selain masa jabatanya relatif pendek, juga kontribusinya tidak optimal untuk rakyat. Hal itu berdasarkan penulis sangat tidak realistis bila mereka masih mendapat dana pensiun.

Diakui atau tidak, negara kita ialah negara hukum, yang kesemuanya diatur dalam konstitusi. Terkadang konstitusi tersebut bersifat pragmatis dan tidak sesuai dengan hati nurani rakyat, menyerupai Undang Undang Nomor 12 Tahun 1980 wacana Hak Keuangan / Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi / Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi / Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara. Undang Undang tersebut dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat untuk kepentingan dewan perwakilan rakyat itu sendiri, menyerupai diadakanya dana pensiun untuk DPR. Sayogyanya Undang-undang tersebut perlu dikaji ulang, mengingat tidak sepantasnya dewan perwakilan rakyat mendapat dana pensiun. Alangkah baiknya dana pensiun dewan perwakilan rakyat dialokasikan untuk rakyat. 

Seharusnya dewan perwakilan rakyat itu malu, sebab sudah terlalu banyak memakan uang rakyat. dewan perwakilan rakyat serba kecukupan, bahkan sanggup dibilang fasilitasnya mewah. Namun, hal itu berbanding terbalik dengan kondisi rakyat yang semakin terjepit. Berbagai materi masakan naik, daging sapi naik, dan masih banyak lagi yang menjadi indikator kesengsaraan rakyat.