Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia

Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (biasa disingkat dengan PRRI) merupakan salah satu gerakan kontradiksi antara pemerintah daerah dengan pemerintah sentra (Jakarta) yang dideklarasikan pada tanggal 15 Februari 1958 dengan keluarnya ultimatum dari Dewan Perjuangan yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Husein di Padang, Sumatera Barat, Indonesia.

Dan lalu gerakan ini menerima sambutan dari wilayah Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah, dimana pada tanggal 17 Februari 1958 tempat tersebut menyatakan mendukung PRRI.

Konflik yang terjadi ini sangat dipengaruhi oleh tuntutan cita-cita akan adanya otonomi daerah yang lebih luas. Selain itu ultimatum yang dideklarasikan itu bukan tuntutan pembentukan negara gres maupun pemberontakan, tetapi lebih kepada konstitusi dijalankan. Pada masa bersamaan kondisi pemerintahan di Indonesia masih belum stabil pasca aksi Belanda. Hal ini juga memengaruhi kekerabatan pemerintah sentra dengan daerah serta menjadikan banyak sekali ketimpangan dalam pembangunan, terutama pada daerah-daerah di luar pulau Jawa.

Dan sebelumnya bibit-bibit konflik tersebut sanggup dilihat dengan dikeluarkannya Perda No. 50 tahun 1950 wacana pembentukan wilayah otonom oleh provinsi Sumatera Tengah waktu itu yang meliputi wilayah provinsi Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, dan Jambi sekarang.

Namun apa yang menjadi kontradiksi ini, dianggap sebagai sebuah pemberontakan oleh pemerintah sentra yang menganggap ultimatum itu merupakan proklamasi pemerintahan tandingan dan lalu dipukul habis dengan pengerahan pasukan militer terbesar yang pernah tercatat di dalam sejarah militer Indonesia.

Kabinet PRRI
Kabinet PRRI terdiri dari:
• Mr. Sjafruddin Prawiranegara sebagai Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan,
• Mr. Assaat Dt. Mudo sebagai Menteri Dalam Negeri, Dahlan Djambek sempat memegangnya sebelum Mr. Assaat hingga di Padang,
• Maluddin Simbolon sebagai Menteri Luar Negeri,
• Prof. Dr. Soemitro Djojohadikoesoemo sebagai Menteri Perhubungan dan Pelayaran,
• Muhammad Sjafei sebagai Menteri PPK dan Kesehatan,
• J.F. Warouw sebagai Menteri Pembangunan,
• Saladin Sarumpaet sebagai Menteri Pertanian dan Perburuhan,
• Muchtar Lintang sebagai Menteri Agama,
• Saleh Lahade sebagai Menteri Penerangan,
• Ayah Gani Usman sebagai Menteri Sosial,
• Dahlan Djambek sebagai Menteri Pos dan Telekomunikasi sehabis Mr. Assaat hingga di Padang

Pasca PRRI
Pengaruh dari kejadian ini juga menimbulkan timbulnya eksodus besar-besaran suku Minangkabau ke daerah lain serta lalu menjadikan imbas psikologis yang besar pada sebagian besar masyarakat Minangkabau masa tersebut, yakni melekatnya stigma pemberontak, padahal tempat Minangkabau semenjak zaman Belanda termasuk tempat yang gigih menentang kolonialis serta tempat Indonesia yang setia dan banyak melahirkan pemimpin-pemimpin nasionalis masa pra kemerdekaan. Selain beberapa tindakan kekerasan yang dialami oleh masyarakat juga menguncang harga diri, harkat dan martabat yang begitu terhina dan dihinggapi mentalitas orang kalah serta stress berat atas kekalahan PRRI. Sampai hari ini para pelaku kejadian PRRI tetap menolak dianggap sebagai pemberontak atas tindakan yang mereka lakukan.

Referensi
1. Poesponegoro. Marwati Djoened, Notosusanto. Nugroho, (1992), Sejarah nasional Indonesia: Jaman Jepang dan zaman Republik Indonesia, PT Balai Pustaka,.
2. Lukman Hakiem, (2008), M. Natsir di panggung sejarah republik, Penerbit Republika,.
3. Asnan, Gusti, (2007), Memikir ulang regionalisme: Sumatera Barat tahun 1950-an, Yayasan Obor Indonesia.
4. Syamdani, (2009), PRRI, pemberontakan atau bukan, Media Pressindo.
5. Kahin, Audrey R.,(2005), Dari pemberontakan ke integrasi: Sumatera Barat dan politik Indonesia, 1926-1998, Yayasan Obor Indonesia,.
6. Hidayat, Komaruddin (2008). Reinventing Indonesia: menemukan kembali masa depan bangsa. Jakarta: PT Mizan Publika. isbn 9794335169.

Sumber: Wikipedia Indonesia