Replikasi Pnpm Perdesaan

Replikasi PPK

Berdasarkan hasil survei awal pada bulan September 2006 melalui telepon dan internet, PPK Mandiri atau kegiatan sejenis yang dikelola oleh pemerintah kawasan telah dilaksanakan di 22 provinsi dari 30 provinsi lokasi PPK pada tahun 2006. Pelaksanaannya dilakukan secara bermacam-macam diubahsuaikan kondisi di wilayah tersebut.

Pelaksanaan PPK III semenjak tahun 2005 mengharapkan adanya keberlanjutan melalui PPK Mandiri. Pada kenyataannya beberapa kawasan sudah mulai melaksanakan program pemberdayaan sejenis. Contohnya provinsi Riau yang telah melaksanakan Program Pengembangan Desa semenjak tahun 2005. Tidak hanya di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten pun ada menyerupai BEJAWA (Beguwai Jejamu Wawai) yang dilaksanakan oleh kabupaten Lampung Tengah sejaka tahun 2005. Jumlah lokasi pelaksanaan juga bervariasi antara satu kecamatan hingga dengan 20 kecamatan. Demikian pula halnya dengan jenis kegiatan yang dibiayai dimana ada yang open hidangan namun ada pula yang menentukan jenis tertentu saja.

Adanya kegiatan sejenis sudah mengatakan bukti faktual adanya kesadaran akan pentingnya upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan pola partisipatif. Mungkin juga ini terjadi alasannya yakni pemerinrtah kawasan melihat sisi positif dari pelaksanaan PPK. Untuk merealisasikannya, tugas konsultan di lapangan dalam melaksanakan koordinasi, pendampingan dan pendekatan mempunyai efek yang tidak sedikit sehingga tumbuh keinginan politis untuk mendukungnya.

PPK Mandiri

Berangkat dari keberhasilan pelaksanaan PPK (1998-2007), sejumlah Pemerintah Daerah (Pemda) tertarik untuk mengadopsi mekanisme dan bagan pemberdayaan masyarakat PPK. Bahkan, beberapa kawasan mempunyai inisiatif untuk mereplikasi kegiatan PPK seutuhnya dan menjalankan kegiatan tersebut di wilayah yang belum mendapat sumbangan PPK secara swadaya (mandiri, dengan dana yang dialokasikan sendiri dari daerah, baik dana untuk pendampingan (pengadaan konsultan) maupun Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM). Ini merupakan prestasi tersendiri bagi PPK dan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. PPK telah menjadi sebuah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang menjadi tumpuan pelaksanaan pembangunan berbasis masyarakat di daerah-daerah.
Berikut ini yakni daftar kegiatan kegiatan PPK Mandiri yang dijalankan/ dikelola sendiri oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten di seluruh tanah air.

Nama Daerah	Nama Program
Sumatera Barat	PPK Mandiri Provinsi; PPK untuk kecamatan pemekaran (Solok); Block Grant Program Pengembangan Nagari (Sawahlunto Sijunjung); PPK Mandiri, Pelestarian Adopsi PPK (Pasaman); PPK Mandiri (Solok Selatan dan Pesisir Selatan)
Riau	Program Pengembangan Desa; BP2D (Pelalawan); Program Desa Mandiri (Inhil); Program otonomi Desa (Rokan Hulu)
Kepulauan Riau	PPK Mandiri (Natuna)
Jambi	PPM (Sarolangun)
Sumatera Selatan	PPK Mandiri Provinsi; PPK Mandiri Khusus Simpan Pinjam untuk Perempuan (Lahat dan Banyuasin); PPK Mandiri (Muba, Musi Rawas, OKU Timur)
Lampung	Beguwai Jejamu wawai (Lampung Tengah, Lampung Barat, Lampung Timur, Tulang Bawang); PPK Mandiri (Way Kanan)
Banten	PPK Mandiri Provinsi; PPK Mandiri (Serang)
Jawa Barat	PPK Mandiri (Cianjur); DAK Produk (Sumedang); Imbal Swadaya (Bogor); Desa Percontohan (Garut); PPK-IPM (Semua kabupaten)
Jawa Tengah	PPK Mandiri (Semarang dan Magelang); Adopsi PPK (Demak)
Jawa Timur	Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan; Program Pengembangan Terpadu antar Wilayah Desa; Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bangkalan); Program Pembangunan Desa (Lamongan); PPK Mandiri (Ponorogo)
Bali	PPK Mandiri (Seluruh Bali)
Nusa Tenggara Barat	PPK Mandiri (Lombok Barat)
Nusa Tenggara Timur	Program Pemberdayaan Masyarakat (Kupang)
Kalimantan Selatan	Gerbang Mastakin; Program Pembangunan Pengembangan Desa Mandiri (Tanah Bumbu); Gerakan Membangun Desa (Kotabaru); Gemas Bangdes (Tapin)
Kalimantan Tengan	PPK Mandiri (Kotawaringin Timur); PPK Mandiri Khusus perjuangan Ekonomi Produktif (Kotawaringin Barat)
Kalimantan Timur	Program Pengembangan Masyarakat Desa (Bulungan)
Sulawesi Selatan	PPK Mandiri (Luwu Utara, Luwu Timur dan Pangkep)
Sulawesi Tenggara	PPK Mandiri (Buton, Kolaka, Konawe, dan Konawe Selatan)
Sulawesi Tengah	PPK Mandiri (Parigi Moutong)
Sulawesi Utara	PPK Mandiri (Minahasa Selatan)
Maluku Utara	PPK Mandiri (Halmahera Barat)
Papua	PNPM Mandiri-Respek (dari dana Otsus)
Papua Barat	PNPM Mandiri Respek (dari dana Otsus)

P2SPP

Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (P2SPP) merupakan kegiatan yang digagas Tim Koordinasi PPK Nasional sebagai upaya faktual untuk melembagakan sistem pembangunan partisipatif dalam skala yang lebih luas, yang juga diterapkan dalam kegiatan pembangunan reguler di daerah. P2SPP diluncurkan Mei 2006.
Sebagaimana dasar ajaran awal, ruang lingkup P2SPP mencakup pemantapan tugas pegawanegeri pemerintah kawasan dalam pemberdayaan masyarakat melalui setrawan, mengupayakan pengintegrasian prinsip dan mekanisme pemberdayaan masyarakat (dalam hal ini prinsip dan mekanisme PPK) kedalam sistem pembangunan reguler, pemberian stimulan berupa Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) di tingkat kabupaten, serta memfasilitasi review Peraturan Daerah yang mengakomodir upaya pemberdayaan masyarakat atau pembangunan berbasis masyarakat.
P2SPP kemudianditawarkan ke sejumlah lokasi dengan persyaratan dan siklus kegiatan berikut: 
1. Kabupaten lokasi PPK dengan kinerja baik 2. Memiliki janji tinggi dalam mendukung kegiatan 3. Bersedia memberi donasi 25% dari BLM Rp 4 miliar 4. Bersedia menyediakan dana Pendampingan Administrasi kegiatan (PAP) sekurang-kurangnya 5% dari total BLM di Kabupaten

Lokasi P2SPP 2006 Program ini telah disambut oleh empat kabupaten di Indonesia, yaitu:

1. Batanghari, Jambi; 
2. Boyolali, Jawa Tengah; 
3. Minahasa Selatan, Sulawesi Utara; dan 
4. Ngada di NTT
Hasil  Keempat kabupaten itu bisa melaksanakan P2SPP dengan hasil yang memuaskan. Dalam waktu kurang dari satu tahun, semenjak Mei 2006, pelaksanaan P2SPP di empat kabupaten lokasi PPK hingga Desember 2006, telah mendanai lebih dari 200 kegiatan di bidang sarana prasaranan, ekonomi produktif dan simpan pinjam, serta kegiatan sosial di bidang pendidikan dan kesehatan:

* Membuka/ memperbaiki susukan warga terhadap sarana prasarana dasar di perdesaan * Bersama masyarakat membangun 17 unit jalan, 7 jembatan, 10 drainase dan irigasi, 
* Pengadaan 22 unit box duiker, bronjong dan talud * Kegiatan ekonomi: membiayai 50 kegiatan peningkatan perjuangan ekonomi mikro
* Membangun 1 unit pasar desa
* Bidang pendidikan: membangun/ rehab 53 gedung sekolah
* Mendanai kegiatan pendidikan lain: pengadaan meubelair, beasiswa dan gaji guru
* Kesehatan: membangun 11 unit polindes dan 25 unit sarana air bersih

Rencana Selanjutnya Melihat keberhasilan tersebut, pada 2007 terdapat empat kabupaten lain yang tertarik untuk menerapkan P2SPP di kawasan mereka. Dengan demikian, terdapat delapan kabupaten yang turut menyelenggarakan P2SPP ini, yakni: 

1. Batanghari, Jambi; 
2. Boyolali, Jawa Tengah; 
3. Minahasa Selatan, Sulawesi Utara;  
4. Ngada di NTT
5. Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatera Selatan; 
6. Jombang, Jateng; 
7. Tabanan, Bali; dan 
8. Tapanuli Induk di Sumatera Utara
Informasi Lanjut: Pemerintah kawasan yang mempunyai janji untuk turut menerapka P2SPP di kawasan masing-masing sanggup berkoordinasi pribadi dengan Tim Koordinasi PPK/ Ditjen PMD, Depdagri, melalui:
Sekretariat Nasional PPK (PNPM Mandiri Perdesaan)
Ditjen PMD - Depdagri
Jl. Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta 12510
Tel. 021 79191648  Fax. 021 79196118
Email. ppkpmd@yahoo.com