Tantangan Komputerisasi Perangkat Gampong

Perangkat Gampong ialah elemen paling penting dalam roda pemerintahan Gampong. Dalam Permendagri No 83 tahun 2015 wacana pengangkatan dan pemberhentian perangkat Gampong, yang lalu diubah menjadi Permendagri No 67 tahun 2017, perangkat Gampong didefinisikan selaku bagian staf yang menolong kepala Gampong dalam penyusunan kebijakan dan kerjasama yang diwadahi dalam sekretariat Gampong, dan bagian penunjang kiprah kepala Gampong dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan bagian kewilayahan. Ini artinya kepala Gampong, tanpa perangkat Gampong, akan kerumitan mengurusi segala jenis duduk kendala di Gampong.

Untuk merealisasikan Nawa Cita ke-3 Presiden Jokowi, yakni Membangun Indonesia dari Pinggiran Dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Gampong Dalam Kerangka NKRI, maka dikala ini pemerintahan Gampong mengalami percepatan. Salah satunya yang menjadi ulasan di goresan pena ini-- yakni komputerisasi kinerja perangkat Gampong.

Komputerisasi kinerja perangkat Gampong sudah ditangani di beberapa daerah. Ini sungguh menolong dalam merealisasikan pembangunan dari pinggiran. Komputer menjadi fasilitas penting bagi perangkat Gampong untuk melaksanakan pekerjaannya selaku kepingan dari pemerintah Gampong. Pekerjaan akan lebih efektif dan efisien dibanding melaksanakan dengan cara manual menyerupai mencatat dalam buku-buku tebal.

Salah satu penyebab hadirnya percepatan kinerja pemerintah Gampong ini yakni alasannya yakni terjadi keterlambatan pelaporan penggunaan dana Gampong berbasis komputer. Kejadian ini menyebabkan Gampong akan telat pencairan dana Gampong tahap berikutnya. Menanggapi insiden tersebut, mutu Sumber Daya Manusia (SDM) yang minim di lini pemerintahan Gampong menjadi perhatian. Maka aneka macam kawasan mengadakan seleksi perangkat Gampong, diutamakan yang dapat mengoperasikan komputer, minimal bisa melakukan pekerjaan dengan menggunakan kegiatan Microsoft Office.

Tiga Tantangan

Ada beberapa tantangan percepatan kinerja pemerintah Gampong, utamanya terkait komputerisasi kinerja perangkat Gampong. Pertama, bagi kandidat aparatur Gampong yang belum mengemban pengenalan dasar terkait penggunaan teknologi komputer. Para kandidat ini sudah merasa gagal sebelum bertarung dalam seleksi penyeleksian perangkat Gampong. Meskipun mereka sudah memiliki pengalaman gampang yang banyak bareng warga Gampong tetapi gagal dalam tes kesanggupan mengoperasikan komputer.

Kedua, mutu SDM di Gampong yang didominasi oleh para tamatan pendidikan SMA, sedangkan lulusan sarjana sedikit, bahkan tidak tinggal di Gampong. Kelangkaan lapangan kerja menjadi penyebab utama para sarjana di Gampong menegaskan merantau ke perkotaan. Akhirnya, dua opsi para kepala Gampong mengundang kembali para sarjana yang pergi merantau atau mengupayakan training bagi perangkat Gampong yang ada dan mau mencalonkan diri.

Ketiga, walaupun secara nasional, elektrifikasi meraih 95,35% pada 2017, tetapi di Provinsi NTT (Nusa Tengara Timur) dan Papua masih 59,85% dan 61,42%. Gampong yang tidak terjangkau listrik menegaskan alternatif menggunakan genset atau tenaga surya untuk mendukung kerja di kantor Gampong. Kerusakan laptop atau komputer yang diakibatkan alasannya yakni tegangan aliran listrik dari genset tidak stabil menjadi penghambat kinerja perangkat Gampong.

Gampong Percontohan

Di Provinsi Jawa Barat (Jabar), Program Gampong Digital dimulai dari Gampong Puntang, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, dan akan dikembangkan ke 5.300 Gampong yang lain di seluruh Jabar. Gampong Puntang menjadi Gampong percontohan nasional pergantian dari manual ke digital. Ke depannya, ini juga akan dialami oleh Gampong-Gampong baik yang ada di perbatasan menyerupai Gampong-Gampong di NTT dan Papua. Tujuannya yakni percepatan kinerja pemerintahan Gampong.

Transisi dari manual ke digitalisasi pasti saja menghipnotis suasana sosial-budaya, ekonomi, dan politik di Gampong. Perangkat Gampong yang tingkat pendidikannya masih Sekolah Menengan Atas sederajat digantikan oleh para sarjana. Para perangkat Gampong yang dikala ini sudah berumur 40 tahun ke atas akan rentan menghadapi tantangan ke arah ini. Artinya, mereka lahir pada 1970-an dan final Sekolah Menengan Atas pada 1990-an. Sedangkan pada permulaan tahun 2000, sekolah-sekolah belum dilengkapi komputer untuk mata pelajaran TIK.

Selain itu juga, mencar ilmu mengoperasikan komputer bukan menjadi prioritas mereka kini ini. Mereka direpotkan dengan pekerjaan lain atau alasannya yakni tidak ada yang melatih mereka. Mencari penyelesaian ini yakni wajib jikalau kepala Gampong berminat menampilkan training mengoperasikan komputer bagi mereka.

Begitu juga penyeleksian perangkat Gampong yang ditangani oleh kepala Gampong dulunya sungguh subjektif kini beralih ke tangan tim seleksi. Kalau dulunya kemungkinan kepala Gampong menegaskan perangkat Gampong alasannya yakni aspek kedekatan, tetapi kini sudah ada tim seleksi yang lebih menyaksikan profesionalitas dan bahkan penguasaan teknologi. Bila para sarjana kembali ke Gampong dan berkompetisi dengan para kandidat yang belum jago menggunakan komputer, maka mesti diantisipasi terjadinya kecemburuan sosial alasannya yakni kesenjangan tingkat pendidikan.

Selain itu juga, Gampong-Gampong yang belum terjangkau listrik seharusnya difokuskan oleh pemda untuk penyaluran aliran listrik. Sebab, banyak kendala yang diakibatkan alasannya yakni tegangan listrik yang tidak wajar baik dari genset maupun tenaga surya alasannya yakni menanggung banyak beban. Baterai laptop rusak dan telepon genggam untuk berkomunikasi juga demikian. Tidak menyelesaikan kendala yang paling dasar ini menyebabkan Gampong stagnan. Salah satu umpamanya di saat Gampong cuma mengelola pengadaan beberapa unit laptop atau komputer yang gres setiap kali terjadi kerusakan.

Peringatan Zendrato peneliti di Institute of Resource Governance and Social Change (IRGSC) NTT