Urgensi Penilaian Pelaksanaan Ujian Nasional 2013

Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2013 untuk jenjang SMA/MA memprihatinkan. Dalam sejarah pelaksanaan UN di Indonesia, gres kali ini terjadi penundaan pelaksanaan UN di 11 provinsi. Seperti yang dilaporkan Suara Merdeka (13/04/2013) terdapat 11 provinsi yang terpaksa pelaksanaan UN diundur sebab kesalahan teknis percetakan naskah ujian dan keterlambatan pengiriman naskah. Adapun 11 provinsi yang tidak sanggup melakukan UN sesuai jadwal diantaranya, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Gorontalo. Ada beberapa aspek kekacauan dalam pelaksanaan UN 2013 ini, antara lain pelaksanaan UN di tunda, distribusi soal kacau, soal tertukar, soal UN kurang kemudian difotokopi, Lembar Jawab Komputer (LJK) gampang sobek, dan lain sebagainya.

Sejauh ini belum diketahui akar permasalahannya. Apakah itu sebab variasi soal yang terlalu banyak sehingga menimbulkan percetakan naskah menjadi usang ataukah ada hal lain. Seperti yang kita tahu bahwa tahun 2012 variasi soal UN hanya 5, dan tahun 2013 variasi soal bermetamorfosis 20. Hal itu semata-mata merupakan upaya pemerintah untuk meminimalisasi tindak kecurangan dan kebocoran soal.

Selain itu, pelaksanaan UN untuk jenjang SMP/MTs juga mengalami penundaan sekitar 2 jam pada beberapa daerah. Ini sangat ironis dan memprihatinkan. Padahal tahun-tahun sebelumnya belum pernah terjadi kasus menyerupai ini. Pada tahun sebelumnya kasus mengenai ujian nasional hanya terbatas pada informasi kebocoran soal, standar minimal kelulusan dan lain sebagainya. Namun, ketika ini duduk permasalahannya berbeda.

Memang, semenjak sebelum pelaksanaan Ujian Nasional diterapkan Indonesia sempat mengalami perdebatan yang cukup serius. Pasalnya, standar kelulusan di sama ratakan untuk siswa di seluruh Indonesia. Padahal, kompetensi siswa sangat beranekaragam pada setiap daerah. Tentunya kemampuan siswa di kawasan urban cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan siswa didaerah desa. Namun, pemerintah memiliki alasan lain kenapa ingin mengimplementasikan ujian secara nasional.

Kegagalan pelaksanaan UN 2013 untuk jenjang SMA/MA dan SMP/MTs bisa dijadikan pelajaran bagi semua pihak, terutama pemerintah sebagai penyelenggara UN. Perlu ada penilaian secara komprehensif, tidak hanya pada aspek teknis saja, melainkan aspek sistemnya juga. Menurut penulis, pelaksanaan UN sudah manis untuk diterapkan di negara Indonesia, sebab sanggup meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan dengan cara menstandarkan nilai kelulusan secara nasional. Beda hanya kalau tidak ada UN, dikhawatirkan pihak sekolah dalam meluluskan siswanya akan terjadi konspirasi dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, UN tidak perlu dihapus.

Kita tidak usah menyalahkan satu sama lain. Pemerintah sudah bekerja secara maksimal dalam menyelenggarakan UN 2013 ini. Tenaga pendidikan dan kependidikan juga sudah bekerja maksimal. Namun, kesannya masih jauh dari panggang api. Untuk itu, perlu adanya penilaian dari pelaksanaan UN 2013, dengan tujuan semoga pelaksanaan UN tahun depan berjalan lancar tidak menyerupai UN tahun 2013 ini.