Para terdampak pandemi Covid-19 akan memperoleh dukungan dari Pemerintah. Menteri Sosial Juliari P. Batubara meminta pemerintah kawasan untuk secepatnya menyanggupi keperluan data akseptor Bantuan Sosial Tunai (BST) sehingga Bantuan Sosial (bansos) sanggup disalurkan sebelum Idul Fitri.
Dari target 9.000.000 Kepala Keluarga (KK), sejauh ini Kementerian Sosial gres memperoleh sekitar 7.800.000 Kepala Keluarga (KK).
“Dari target 9.000.000 Kepala Keluarga (KK), hari ini kami belum memperoleh 100 % (persen). Data gres yang kami terima ada 7.800.000 Kepala Keluarga (KK). Masih ada kawasan yang belum mengantarkan data. Kami sudah minta untuk dikirim kekurangannya yang 1,2 juta Kepala Keluarga (KK),” ungkapnya dalam keterangan resmi, Sabtu (9/5/2020).
Juliari menyebutkan sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo, distribusi Bantuan Sosial Tunai (BST) mesti dijalankan sebelum Hari Raya Idul Fitri. Presiden meminta biar penyaluran Bantuan Sosial (bansos) tunai dan sembako simpulan sebelum hari raya Idul Fitri.
Persoalan data akseptor Bantuan Sosial (bansos) , katanya, tidak sanggup dilepaskan dari tugas daerah. Salah satu alasannya alasannya merupakan kawasan yang paling mengerti keadaan warganya yang terdampak pandemi Covid-19. Kementerian Sosial (Kemensos) telah menyediakan kelonggaran terhadap kawasan untuk menyanggupi keperluan data.
Sebelumnya, pimpinan Kementerian Sosial (Kemensos) sudah mengerjakan konferensi secara daring dengan para pemimpin kawasan menyerupai gubernur, wali kota, dan juga bupati. Melalui komunikasi tersebut, Kementerian Sosial (Kemensos) menyediakan kelonggaran terhadap PEMDA untuk menganjurkan akseptor dukungan sosial.
“Jadi tolong-menolong prosedurnya tidak sulit. Tidak benar jikalau dibilang prosesnya rumit. Kami tidak “mengunci” daftar akseptor Bantuan Sosial (bansos) cuma dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kami. Karena kami mengerti yang menjadi keperluan daerah,” katanya.
Kementerian Sosial (Kemensos) sudah menyediakan fasilitas terhadap kepala daerah, untuk menggunakan data warga miskin pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang belum memperoleh dukungan baik dari Desil 2, Desil 3, Desil 4 dan non desil.
“Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kami cuma jadi referensi. Tidak mesti memicu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) selaku satu-satunya data untuk akseptor Bantuan Sosial (bansos) tunai. Kami berharap pemkab dan Pemerintah Kota datanya akurat sehingga Bantuan Sosial (bansos) sempurna sasaran,” tambahnya.
Juliari menyatakan, penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) sekarang sedang berlangsung sejumlah 1.800.000 Kepala Keluarga (KK) lewat Kantor Pos. Selain itu terdapat juga distribusi lewat Bank Himbara dengan mekanisme transfer sebesar 785.000 Kepala Keluarga (KK) sehingga total disrtribusi Bantuan Sosial Tunai (BST) sanggup disalurkan untuk 2.600.000 Kepala Keluarga (KK) per tanggal 9 Mei 2020.
“Distribusi lewat transfer bank untuk akseptor Bantuan Sosial (bansos) yang memiliki nomer rekening. Adapun yang tak punya rekening, dibayarkan di Kantor Pos, dengan memperoleh seruan lebih dulu,” katanya.
Sumber: https://kabar24.bisnis.com
Juliari menyebutkan sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo, distribusi Bantuan Sosial Tunai (BST) mesti dijalankan sebelum Hari Raya Idul Fitri. Presiden meminta biar penyaluran Bantuan Sosial (bansos) tunai dan sembako simpulan sebelum hari raya Idul Fitri.
Persoalan data akseptor Bantuan Sosial (bansos) , katanya, tidak sanggup dilepaskan dari tugas daerah. Salah satu alasannya alasannya merupakan kawasan yang paling mengerti keadaan warganya yang terdampak pandemi Covid-19. Kementerian Sosial (Kemensos) telah menyediakan kelonggaran terhadap kawasan untuk menyanggupi keperluan data.
Sebelumnya, pimpinan Kementerian Sosial (Kemensos) sudah mengerjakan konferensi secara daring dengan para pemimpin kawasan menyerupai gubernur, wali kota, dan juga bupati. Melalui komunikasi tersebut, Kementerian Sosial (Kemensos) menyediakan kelonggaran terhadap PEMDA untuk menganjurkan akseptor dukungan sosial.
“Jadi tolong-menolong prosedurnya tidak sulit. Tidak benar jikalau dibilang prosesnya rumit. Kami tidak “mengunci” daftar akseptor Bantuan Sosial (bansos) cuma dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kami. Karena kami mengerti yang menjadi keperluan daerah,” katanya.
Kementerian Sosial (Kemensos) sudah menyediakan fasilitas terhadap kepala daerah, untuk menggunakan data warga miskin pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang belum memperoleh dukungan baik dari Desil 2, Desil 3, Desil 4 dan non desil.
“Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kami cuma jadi referensi. Tidak mesti memicu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) selaku satu-satunya data untuk akseptor Bantuan Sosial (bansos) tunai. Kami berharap pemkab dan Pemerintah Kota datanya akurat sehingga Bantuan Sosial (bansos) sempurna sasaran,” tambahnya.
Juliari menyatakan, penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) sekarang sedang berlangsung sejumlah 1.800.000 Kepala Keluarga (KK) lewat Kantor Pos. Selain itu terdapat juga distribusi lewat Bank Himbara dengan mekanisme transfer sebesar 785.000 Kepala Keluarga (KK) sehingga total disrtribusi Bantuan Sosial Tunai (BST) sanggup disalurkan untuk 2.600.000 Kepala Keluarga (KK) per tanggal 9 Mei 2020.
“Distribusi lewat transfer bank untuk akseptor Bantuan Sosial (bansos) yang memiliki nomer rekening. Adapun yang tak punya rekening, dibayarkan di Kantor Pos, dengan memperoleh seruan lebih dulu,” katanya.
0 Komentar untuk "Mensos Minta Pemda Secepatnya Lengkapi Data Mudah-Mudahan Santunan Sosial (Bansos) Cair Sebelum Lebaran"