Bagaimana Perwujudan Nilai Pancasila Di Bidang Politik?

Perkembangan bidang politik antara lain mencakup problem forum negara, hak asasi manusia, demokrasi, dan hukum.

Pembangunan negara Indonesia sebagai negara modern salah satunya yaitu membangun sistem pemerintahan yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Lembaga negara dikembangkan sesuai dengan kemajuan dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Pengembangan forum negara sanggup menurut pada forum yang sudah ada dalam masyarakat, membuat forum baru, atau mencontoh forum negara dari negara lain.

Kita mempunyai forum negara MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, KY, dan BPK sebagai sesuatu yang gres dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Namun forum gres ini haruslah sesuai dengan sistem pemerintahan yang menurut nilai-nilai Pancasila.

Bangsa Indonesia menghargai hak asasi insan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bukan hak asasi insan yang mengutamakan kebebasan individu atau sebaliknya mengutamakan kewajiban tanpa menghargai hak individu.

Namun hak asasi insan yang menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Hak asasi insan yang dijiwai oleh nilai ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kecerdikan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Demokrasi yang kita kembangkan yaitu demokrasi Pancasila. Suatu demokrasi yang tumbuh dari tradisi nilai-nilai budaya bangsa selama ini.

Demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat dan kekeluargaan. Demokrasi yang tidak menurut dominasi lebih banyak didominasi maupun tirani minoritas.

Sistem yang mengutamakan kekeluargaan, bukan sistem oposisi yang saling menjatuhkan dan mengutamakan kepentingan individu dan golongan.

Sistem pemilihan umum dalam demokrasi merupakan salah satu teladan perwujudan yang demokrasi yang dikembangkan di Indonesia.

Pemilihan umum untuk menentukan pemimpin sudah dikenal oleh sebagian besar masyarakat Indonesia semenjak dahulu.

Bentuk ini sanggup dikembangkan dengan mendapatkan cara pemilihan umum di negara lain, menyerupai partai politik, kampanye, dan sebagainya. Namun pemilihan umum yang terjadi harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Pembangunan bidang aturan diarahkan pada terciptanya sistem aturan nasional yang menurut Pancasia. Hukum nasional yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Peraturan perundangan yang berlaku dihentikan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Peraturan perundangan sanggup disusun menurut norma sosial yang berlaku dalam masyarakat Indonesia maupun dari luar, namun tetap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.