Tata Cara Pembentukan Tubuh Kolaborasi Antar Desa Dalam Permendagri 96/2007

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerja Sama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa Bab IV Pasal 11 tentang Badan Kerja Sama Antar Desa dijabarkan selaku berikut:

• Dalam rangka pelaksanaan kolaborasi antar-Desa sanggup dibikin BKAD sesuai dengan keperluan Desa lewat prosedur Musyawarah antar-Desa.
• BKAD terdiri atas: a. pemerintah Desa; b. anggota tubuh permusyawaratan Desa; c. forum kemasyarakatan Desa; d. forum Desa lainnya; dan e. tokoh penduduk dengan memikirkan keadilan gender.
• Susunan organisasi, tata kerja dan pembentukan BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa mengenai kolaborasi Desa.
• BKAD bertanggungjawab terhadap masing-masing Kepala Desa.

Selanjutnya pada Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 dijelaskan selaku berikut:

BKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11mempunyai kiprah mengurus kolaborasi antar-Desa, termasuk mempersiapkan, mengerjakan dan melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama.

Demikianlah klarifikasi tentang Tata Cara Pembentukan Badan Kerja Sama Antar Desa sebagaimana yang penulis ringkas dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerja Sama Desa. Semoga artikel singkat ini bermanfaat. Salam Juragan Berdesa.

Selengkapnya: Silakan pelajari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerja Sama Desa. UNDUH DISINI