Masa Kiprah Perangkat Desa Hingga 60 Tahun

Pasca lahirnya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 wacana desa dan implementasinya dilapangan mulai tahun 2015. Pemerintah mengendalikan pemerintahan desa dengan ketat dengan mengerjakan pergantian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 wacana Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dengan tujuan biar roda pemerintahan desa berlangsung dengan maksimal.

Namun demikian, dengan aturan yang sudah dikeluarkan oleh Pemerintah mulai dari UU,PP,Permen tetapi realita yang terjadi dilapangan masih juga juga terdapat permasalahan misalnya wacana pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

Nah..., Pada peluang ini admin akan menjajal mengevaluasi wacana masa kiprah seorang perangkat desa yang sudah diangkat oleh kepala desa.

Biar tidak gagal paham, silakan baca klarifikasi dibawah ini hingga habis.......Selamat membaca yaaa!!!!

Dalam klarifikasi Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 wacana Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 wacana Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa diterangkan selaku berikut:

1. Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.
2. Perangkat Desa berhenti karena:meninggal dunia;permintaan sendiri; dan diberhentikan.
3. Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) abjad c karena: usia sudah genap 60 (enam puluh) tahun; dinyatakan selaku terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun menurut putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan aturan tetap; berhalangan tetap; tidak lagi menyanggupi standar selaku perangkat Desa; dan melanggar larangan selaku perangkat Desa.
4. Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) abjad a, dan abjad b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan terhadap camat atau istilah lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
5. Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) abjad c wajib dikonsultasikan apalagi dulu terhadap camat atau istilah lain.
6. Rekomendasi tertulis camat atau istilah lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada standar pemberhentian perangkat Desa.

Demikanlah Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 wacana masa jabatan perangkat desa. Semoga postingan yang sudah penulis evaluasi di atas mudah-mudahan menjadi faedah bagi kawan dekat desa semua... silakan bagikan postingan ini biar berharga bagi yang lainnya.....

Download Permendagri 67 Tahun 2017. UNDUH DISINI