GampongRT - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membentuk tiga tim monitoring merespon keadaan permasalahan bangsa. Masing-masing tim monitoring penyeleksian kepala kawasan (Pilkada), tim monitoring absorpsi budget kawasan dan tim monitoring terkait Papua.
Menurut Mendagri Tjahjo Kumolo, pembentukan tim monitoring absorpsi budget dilakukan, demi mengawasi apa yang menjadi penyebab lambannya absorpsi budget di kawasan selama ini. Untuk lalu dicarikan penyelesaian terbaik.
"Apakah (lambannya penyerapan,red) sebab birokrasi, kehati-hatian atau perkara ketakutan, perkara payung aturan atau apa. Kalau ada indikasinya yang tidak bisa dipertanggung jawabkan dengan baik, ya kami minta ke Menteri Keuangan DAK-nya (dana alokasi khusus,red) paling tidak ya mesti dikurangi," ujar Tjahjo, Senin (31/8).
Selain sanksi, Tjahjo merekomendasikan bagi kawasan yang absorpsi anggarannya optimal, agar nantinya menemukan penghargaan. Misalnya diberi penambahan anggaran. (Baca: Kemendagri Segera Adakan Pelatihan Aparatur Desa).
"Kami kemarin ke Maluku, itu dari sepuluh (daerah peserta dana desa, red), yang mengalir gres di dua kecamatan. Padahal dalam waktu dekat memasuki September. Saya kira ini mesti ada percepatan, keberanian, telah punya perjanjian kebijakan itu dihentikan dikriminalisasi, itu prinsip," ujarnya.
Sementara itu terkait pembentukan tim monitoring Papua, Tjahjo menyampaikan dibikin tidak saja merespon masalah-masalah pertentangan yang masih timbul dalam sementara waktu belakangan. Namun juga demi percepatan pembangunan, tergolong bagi kawasan perbatasan.
"Untuk tim monitoring Papua bukan cuma masalah-masalah pertentangan kemarin yang muncul, namun percepatan pembangunan juga tergolong tim monitoring di kawasan perbatasan," ujar Tjahjo. (Sumber: www.jpnn.com)
Menurut Mendagri Tjahjo Kumolo, pembentukan tim monitoring absorpsi budget dilakukan, demi mengawasi apa yang menjadi penyebab lambannya absorpsi budget di kawasan selama ini. Untuk lalu dicarikan penyelesaian terbaik.
"Apakah (lambannya penyerapan,red) sebab birokrasi, kehati-hatian atau perkara ketakutan, perkara payung aturan atau apa. Kalau ada indikasinya yang tidak bisa dipertanggung jawabkan dengan baik, ya kami minta ke Menteri Keuangan DAK-nya (dana alokasi khusus,red) paling tidak ya mesti dikurangi," ujar Tjahjo, Senin (31/8).
"Kami kemarin ke Maluku, itu dari sepuluh (daerah peserta dana desa, red), yang mengalir gres di dua kecamatan. Padahal dalam waktu dekat memasuki September. Saya kira ini mesti ada percepatan, keberanian, telah punya perjanjian kebijakan itu dihentikan dikriminalisasi, itu prinsip," ujarnya.
Sementara itu terkait pembentukan tim monitoring Papua, Tjahjo menyampaikan dibikin tidak saja merespon masalah-masalah pertentangan yang masih timbul dalam sementara waktu belakangan. Namun juga demi percepatan pembangunan, tergolong bagi kawasan perbatasan.
"Untuk tim monitoring Papua bukan cuma masalah-masalah pertentangan kemarin yang muncul, namun percepatan pembangunan juga tergolong tim monitoring di kawasan perbatasan," ujar Tjahjo. (Sumber: www.jpnn.com)
0 Komentar untuk "Kemendagri Bentuk Tim Monitoring Percepatan Pembangunan Desa"