Satu diantaranya yakni kelemahan aparatur pemerintah atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) di tempat yang memiliki jiwa pembaharu yang dapat menerjemahkan arti pelayanan dan pembinaan utamanya dalam kerangka pembangunan dan pemberdayaan penduduk desa.
Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kementerian DPDTT) Ahmad Erani, di Jakarta, Rabu kemarin (16/9) menyerupai dilansir fajar.co.id.
Sebagai penyelesaian atas kelemahan tenaga pendamping yang bermental pembaharu, menurut Erani, Kementerian DPDTT terus memajukan kesanggupan para pendamping desa di tingkat provinsi atau disebut instruktur master lewat pelatihan-pelatihan.
"Ini diinginkan mudah-mudahan bisa membuka cakrawala pendamping desa ke ruang yang lebih produktif," tegas Erani.
Baca: Mendampingi Desa, Memberdayakan Desa
Erani menjelaskan, training bagi para pendamping desa diinginkan untuk mendorong penduduk lebih produktif.
"Jadi penguatan tenaga pendamping sungguh penting mengingat masih banyak ganjalan penduduk atas pelayanan dan pendampingan oleh aparatur pemerintahan yang belum optimal," katanya.
Ia menambahkan, pergeseran paradigma aparatur pemerintahan sungguh penting mudah-mudahan mereka tidak kaku dalam mengerjakan tugas-tugas birokrat teknokratis. Hal yang leih penting juga yakni para pendamping ini mesti memunyai mental pembaharu yang siap melaksanakan perubahan-perubahan pada penduduk secara substansial.
Dikatakan Erani, training tenaga pendamping master provinsi juga penting mudah-mudahan pembangunan dan pemberdayaan penduduk desa sanggup terwujud sesuai amanat UU Nomor 6 tahun 2014 ihwal Desa. Karena itu, pendampingan mesti dilaksanakan oleh tenaga pendamping yang profesional sehingga sanggup mengerjakan pendampingan sesuai dengan kiprah pokok dan fungsinya (tupoksi).
Menurut Erani, konsolidasi master pendamping desa tingkat provinsi ini diinginkan bisa memperluas pengetahuan ke ranah yang lebih produktif. "Ini akan terus kita dorong," tegas Erani.
Dikatakan Erani, konsolidasi Pelatih Master Provinsi yang digelar Kementerian DPDTT kali ini disertai 72 orang berisikan BPMPD dan Bappeda Provinsi, Koordinator Provinsi, Fasilitator Kabupaten/Tenaga Ahli Kabupaten di lokasi Pilot Project Pendampingan Desa, yakni Provinsi Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Peserta Pelatihan juga berisikan internal Direktorat PMD, Seknas PMD dan KNPP Pusat.
"Peserta yang mengikuti acara konsolidasi akan disiapkan selaku instruktur pada training Setrawan di provinsi lokasi pilot project pendampingan desa, sesuai kebutuhan. Pelatihan ini juga untuk memajukan kesanggupan menyusun Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) serta training penyegaran pendamping teknis kabupaten," ujarnya.
0 Komentar untuk "Pelatihan Pendamping Desa Berorentasi Pembaharuan Dan Produktif"