GampongRT - Ketua Umum Asosiasi Perangkat Desa Indonesia (APDESI) Suhardi MY mengeluhkan fasilitator dan pendamping kesibukan dana desa yang dianggap kurang berpengalaman. Sumber daya yang kurang piawai ini menghasilkan kesibukan dana desa menjadi tak efektif.
"Kami sungguh menghendaki fasilitator itu dari PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) saja, alasannya selama ini mereka yang mendampingi dan (kinerjanya) baik. Pendampingan memang berlangsung namun enggak efektif," kata Suhardi, di kantor Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, Jakarta Pusat, menyerupai dilansir metrotvnews.com, Rabu (9/9/2015).
Lebih jauh Suhardi mempertanyakan kesanggupan fasilitator yang jauh menurun dibandingkan fasilitator PNPM. Menurutnya, fasilitator PNPM sesuai dengan keperluan penduduk di lapangan.
Mantan kepala desa Belu di Lampung ini meminta pemerintah menawarkan training bagi pendamping sebelum melakukan kiprah di lapangan. Jika tak sempat menggelar pelatihan, pemerintah sanggup mempekerjakan fasilitator PNPM.
Seperti diketahui, pemerintah lewat Kementerian Desa merekrut 12 ribu pendamping desa tahun ini. Tahun depan, sebanyak 46 ribu pendamping desa yang bakal direkrut. (Baca: Pemerintah Telah Terlambat Merekrut Pendamping Desa)
Suhardi pun mengakui pentingnya perembesan dana desa untuk pembangunan infrastruktur, kesudahannya ia sekarang tak mempersoalkan surat keputusan bareng yang mau diterbitkan tiga kementerian. Hal paling penting baginya merupakan pencairan dana untuk pembangunan infrastruktur desa yang sudah berjalan.
Sebelumnya, pemerintah sentra mempublikasikan surat keputusan bareng Menteri Keuangan, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Kementerian Keuangan. SKB ditujukan untuk memotong birokrasi di desa. SKB berisi metode penyaluran dana desa dan prioritas penggunaan dana desa KRI. (APDESI: Desa tak Butuh Dana Aspirasi selama Ada Dana Desa).
"Kami sungguh menghendaki fasilitator itu dari PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) saja, alasannya selama ini mereka yang mendampingi dan (kinerjanya) baik. Pendampingan memang berlangsung namun enggak efektif," kata Suhardi, di kantor Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, Jakarta Pusat, menyerupai dilansir metrotvnews.com, Rabu (9/9/2015).
 |
Ketua Umum Asosiasi Perangkat Desa Indonesia (APDESI) Suhardi MY. Foto: Antara |
Mantan kepala desa Belu di Lampung ini meminta pemerintah menawarkan training bagi pendamping sebelum melakukan kiprah di lapangan. Jika tak sempat menggelar pelatihan, pemerintah sanggup mempekerjakan fasilitator PNPM.
Seperti diketahui, pemerintah lewat Kementerian Desa merekrut 12 ribu pendamping desa tahun ini. Tahun depan, sebanyak 46 ribu pendamping desa yang bakal direkrut. (Baca: Pemerintah Telah Terlambat Merekrut Pendamping Desa)
Suhardi pun mengakui pentingnya perembesan dana desa untuk pembangunan infrastruktur, kesudahannya ia sekarang tak mempersoalkan surat keputusan bareng yang mau diterbitkan tiga kementerian. Hal paling penting baginya merupakan pencairan dana untuk pembangunan infrastruktur desa yang sudah berjalan.
Sebelumnya, pemerintah sentra mempublikasikan surat keputusan bareng Menteri Keuangan, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Kementerian Keuangan. SKB ditujukan untuk memotong birokrasi di desa. SKB berisi metode penyaluran dana desa dan prioritas penggunaan dana desa KRI. (APDESI: Desa tak Butuh Dana Aspirasi selama Ada Dana Desa).
0 Komentar untuk "Perangkat Desa Keluhkan Fasilitator Pendamping Desa"