GampongRT - Rekrutmen pendamping desa yang hendak diperintahkan untuk memantau dana desa 2015 diterpa info KKN (Kolusi Korupsi Nepotisme). Proses penerimaan yang diumumkan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Lampung dituding cuma formalitas semata.
Sinyalemen ini timbul sebab molornya proses verifikasi ribuan berkas lamaran kandidat pendamping desa yang sudah diantarkan ke panitia penerimaan, baik lewat kantor pos, alamat email, dan registrasi online.
Rekrutmen tenaga pendamping Desa diterpa info KKN, benarkan.? (Lihat: Benarkan Ada Kisi-Kisi Soal Ujian Pendamping Desa?)
Informasi yang dihimpun Koranpagi.co, rekrutmen pendamping desa cuma formalitas sebab keperluan pendamping setempat desa (PLD) dan pendamping desa (PD) di kecamatan sarat dengan “titipan” sejumlah pemangku kepentingan di negeri ini.
“Itu (Penerimaan) cuma formalitas saja, bekerjsama orang-orangnya sudah disampaikan ke pihak panitia. Bahkan, orang yang menitipkan itu eksklusif mengajukan ke panitia penerimaan di Jakarta. Tapi untuk pos pendamping setempat desa dan pendamping desa di kecamatan saja,” kata sumber Koranpagi.co dikala dihubungi, Senin (07/09/2015).
Dia menyatakan PLD dan PD “titipan” itu sudah usang diajukan ke panitia penerimaan atau sebelum pembukaan rekrutmen yang diumumkan di media massa. “Ini sudah belakang layar umum. Kita sama-sama tahu contoh menyerupai itu sudah membudaya di negeri ini,” ujarnya.
Isu KKN itu tidak disanggah Kepala BPMPD Lampung Yuda Setiawan dikala dikonfirmasi. “Ntar ke kantor aja ya, ngobrol sama Bu Sulasih (Kabid Usaha Pengembangan Perekonomian Masyarakat), mudah-mudahan lebih terperinci prosedur rekrutmennya,” singkatnya.
Diketahui, BPMPD Lampung hingga Jumat (04/09/2015), gres menginput berkas lamaran lewat kantor pos sebanyak 5.201 pelamar. Rinciannya 2.599 pelamar untuk klasifikasi PLD, PD 2.132, dan TA meraih 471 pelamar.
“Itu (Data pelamar) yang lewat kantor pos, belum pelamar yang menggunakan metode online dan mengirim ke alamat email. Untuk metode online, kami masih menanti dari Kementerian Desa, sedangkan yang lewat email masih proses pengunduhan,” Kabid Usaha Pengembangan Perekonomian Masyarakat BPMPD Lampung Sulasih.
Sulasih mengaku tercengang menyaksikan antusiasme penduduk Lampung yang melamar untuk menjadi tenaga pendamping profesional di 13 kabupaten. Sayangnya, bersemangat para pelamar tersebut tidak diimbangi dengan kecepatan verifikasi berkas dan tahapan seleksi sehingga menimbulkan pertanyaan dari sejumlah pelamar perihal kepastian pelaksanaan seleksi.
“Kami akui memang lambat, namun lambatnya di sentra (Kemendes), buka di provinsi. Kami sih maunya semua dikerjakan provinsi saja, jadi tidak menanti berkas pelamar yang menggunakan metode online. Kami tidak tahu kapan berkas pelamar online akan diantarkan terhadap kami,” ujarnya.
Menurut Sulasih, proses rekrutmen tenaga pendamping profesional untuk menemani penggunaan dana desa mengalami banyak kendala. Dia menyatakan sudah melakukan sejumlah tahapan, menyerupai memberitahu pembukaan rekrutmen di media massa.
“Tahapannya sudah ada, namun sebab keadaan di lapangan yang tidak memungkinkan, maka tahapan ini tersendat. Salah satu tahapan yang macet ini yakni verifikasi berkas, di mana belum semua berkas pelamar terkumpul, cuma lewat kantor pos saja,” jelasnya.
Tidak cuma itu, masih kata Sulasih, tahapan seleksi pun belum dikontrol dalam isyarat teknis (Juknis). “Jadi kami tidak tahu seleksinya itu menggunakan metode apa, apakah tertulis dan wawancara, atau ada tes lainnya,” ucapnya.
Dia menentukan bila proses rekrutmen tidak cepat maka sanggup ditentukan tahapan seleksi hingga pengumuman akan tidak sempurna waktu sesuai sasaran Menteri Desa Marwan Jafar, di mana per 1 Oktober 2015 mesti sudah terbit Surat Perintah Tugas (SPT) bagi pendamping setempat desa, pendamping setempat di kecamatan, dan tenaga ahli.
“Target keluarnya SPT per 1 Oktober. Tapi hal itu sungguh tidak mungkin bila menyaksikan prosesnya yang lama. Kami rasa tahapannya bakal molor,” pungkas Sulasih. (Baca: Pemerintah Telah Terlambat Merekrut Pendamping Desa)
Sinyalemen ini timbul sebab molornya proses verifikasi ribuan berkas lamaran kandidat pendamping desa yang sudah diantarkan ke panitia penerimaan, baik lewat kantor pos, alamat email, dan registrasi online.
Rekrutmen tenaga pendamping Desa diterpa info KKN, benarkan.? (Lihat: Benarkan Ada Kisi-Kisi Soal Ujian Pendamping Desa?)
Informasi yang dihimpun Koranpagi.co, rekrutmen pendamping desa cuma formalitas sebab keperluan pendamping setempat desa (PLD) dan pendamping desa (PD) di kecamatan sarat dengan “titipan” sejumlah pemangku kepentingan di negeri ini.
“Itu (Penerimaan) cuma formalitas saja, bekerjsama orang-orangnya sudah disampaikan ke pihak panitia. Bahkan, orang yang menitipkan itu eksklusif mengajukan ke panitia penerimaan di Jakarta. Tapi untuk pos pendamping setempat desa dan pendamping desa di kecamatan saja,” kata sumber Koranpagi.co dikala dihubungi, Senin (07/09/2015).
Isu KKN itu tidak disanggah Kepala BPMPD Lampung Yuda Setiawan dikala dikonfirmasi. “Ntar ke kantor aja ya, ngobrol sama Bu Sulasih (Kabid Usaha Pengembangan Perekonomian Masyarakat), mudah-mudahan lebih terperinci prosedur rekrutmennya,” singkatnya.
Diketahui, BPMPD Lampung hingga Jumat (04/09/2015), gres menginput berkas lamaran lewat kantor pos sebanyak 5.201 pelamar. Rinciannya 2.599 pelamar untuk klasifikasi PLD, PD 2.132, dan TA meraih 471 pelamar.
“Itu (Data pelamar) yang lewat kantor pos, belum pelamar yang menggunakan metode online dan mengirim ke alamat email. Untuk metode online, kami masih menanti dari Kementerian Desa, sedangkan yang lewat email masih proses pengunduhan,” Kabid Usaha Pengembangan Perekonomian Masyarakat BPMPD Lampung Sulasih.
Sulasih mengaku tercengang menyaksikan antusiasme penduduk Lampung yang melamar untuk menjadi tenaga pendamping profesional di 13 kabupaten. Sayangnya, bersemangat para pelamar tersebut tidak diimbangi dengan kecepatan verifikasi berkas dan tahapan seleksi sehingga menimbulkan pertanyaan dari sejumlah pelamar perihal kepastian pelaksanaan seleksi.
“Kami akui memang lambat, namun lambatnya di sentra (Kemendes), buka di provinsi. Kami sih maunya semua dikerjakan provinsi saja, jadi tidak menanti berkas pelamar yang menggunakan metode online. Kami tidak tahu kapan berkas pelamar online akan diantarkan terhadap kami,” ujarnya.
Menurut Sulasih, proses rekrutmen tenaga pendamping profesional untuk menemani penggunaan dana desa mengalami banyak kendala. Dia menyatakan sudah melakukan sejumlah tahapan, menyerupai memberitahu pembukaan rekrutmen di media massa.
“Tahapannya sudah ada, namun sebab keadaan di lapangan yang tidak memungkinkan, maka tahapan ini tersendat. Salah satu tahapan yang macet ini yakni verifikasi berkas, di mana belum semua berkas pelamar terkumpul, cuma lewat kantor pos saja,” jelasnya.
Tidak cuma itu, masih kata Sulasih, tahapan seleksi pun belum dikontrol dalam isyarat teknis (Juknis). “Jadi kami tidak tahu seleksinya itu menggunakan metode apa, apakah tertulis dan wawancara, atau ada tes lainnya,” ucapnya.
Dia menentukan bila proses rekrutmen tidak cepat maka sanggup ditentukan tahapan seleksi hingga pengumuman akan tidak sempurna waktu sesuai sasaran Menteri Desa Marwan Jafar, di mana per 1 Oktober 2015 mesti sudah terbit Surat Perintah Tugas (SPT) bagi pendamping setempat desa, pendamping setempat di kecamatan, dan tenaga ahli.
“Target keluarnya SPT per 1 Oktober. Tapi hal itu sungguh tidak mungkin bila menyaksikan prosesnya yang lama. Kami rasa tahapannya bakal molor,” pungkas Sulasih. (Baca: Pemerintah Telah Terlambat Merekrut Pendamping Desa)
0 Komentar untuk "Rekrutmen Tenaga Pendamping Desa Diterpa Warta Kkn"