Menteri Desa: Dana Desa Topang Daya Jangkau Layanan Kesehatan Masyarakat

GampongRT - Pergi ke dukun dan tabib tradisional masih menjadi kebiasaan bagi sebagian penduduk di pelosok-pelosok desa. Hal ini terjadi karena saluran kepada layanan kesehatan penduduk masih rendah.

Kondisi ini menjadi salah satu konsentrasi pemerintahan Jokowi-JK untuk secepatnya ditangani. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar pun terus mendorong percepatan saluran layanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya bagi penduduk di desa-desa.

Data menunjukkan, angka simpulan hidup ibu di Indonesia dapat meraih 359 per 100 ribu kelahiran hidup. Sementara angka simpulan hidup bayi 32 per 1000 kelahiran hidup. Data lain juga memastikan bahwa Indonesia menduduki peringkat kelima dunia untuk jumlah anak dengan keadaan stunting (kurang gizi) sebesar 37,2%. Lebih parah dibanding negara Asia Tenggara lainnya, seumpama Myanmar (35%), Vietnam (23%), dan Thailand (16%).

"Semua desa mesti punya Posyandu dan mesti dihidupkan, polindes juga mesti dibangun dan digerakkan, tergolong Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)," ujar Menteri Marwan.

Jumlah posyandu di Indonesia sendiri memang masih sedikit, bahkan tidak hingga 500.000 unit. Jauh dibanding jumlah desa yang meraih 74.7547 di seluruh Indonesia.

"Posyandu, Polindes, dan PAUD mesti dihidupkan. Ini menyangkut layanan sosial dasar bagi penduduk yang kita terus tingkatkan," jelasnya.

Menteri Marwan menambahkan, Pemerintahan Jokowi-JK sudah menyebabkan desa selaku konsentrasi utama pembangunan nasional. Jumlah Dana Desa pun ditingkatkan menjadi Rp47 triliun tahun 2016. Dana Desa ini mesti diprioritaskan untuk infrastruktur desa, tetapi boleh saja sedikit dari dana desa itu disisihkan untuk merapikan Posyandu, Polindesa, ataupun PAUD.

"Kalau misalnya suatu desa mendapat dana desa Rp700 juta, kasilah buat Posyandu Rp25 juta mudah-mudahan kesehatan penduduk terlayani. Tapi fokus utama tetap infrastruktur," tandasnya. (Info Kemendes)

Editor: Admin-02