Salah satu yang dibahas dalam konferensi itu terkait penyelenggaraan The 33 FAO Asia and The Pacific Regional Conference (APRC) di Putrajaya, Malaysia.
"Dalam konfrensi itu nantinya akan membahas perihal pembangunan kawasan tertinggal (rural devwlopment). Itu sesuai dengan kiprah dan fungsi dari kementerian kami," ujar Marwan terhadap wartawan di Jakarta, Kamis (18/2).
Dalam konferensi tersebut, Marwan menerangkan bahwa di Indonesia ada 74.547 desa dan 122 kawasan tertinggal, serta 144 kawasan transmigrasi yang sebagian besar berbasis pertanian dan sebagian kecil yang lain berbasis perikanan, kehutanan, kerajinan dan pariwisata.
"Adapun kegiatan pembangunan desa bareng FAO dan ILO, kami memiliki jadwal bertajuk Decent Work for Food Security and Sutainable Rutal Development (DWFFSSRD)," ujarnya.
Menteri Desa yang pertama sejak Indonesia merdeka ini berharap, konferensi regional dengan Dubes Malaysia sanggup dilanjutkan dengan koordinasi dengan Kementerian Kemajuan Luar Bandar, yang menurut Marwan memiliki kesamaan dalam kiprah dan fungsi dengan Kementerian kami.
"Melalui penjajakan koordinasi tersebut, kami ingin saling menyebarkan sistem dan upaya dalam mengembangkan mutu desa. Kami berharap nantinya sanggup ditingkatkan dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU)," tandasnya.
Dalam konferensi tersebut, Marwan juga mengumumkan bahwa pada bulan Juli 2016, Kementerian Desa PDTT berencana mengadakan lembaga internasional pembangunan pedesaan.
"Kami berharap Menteri Kemajuan Luar Bandar sanggup hadir dan ikut serta dalam jadwal tersebut. Rencananya kami akan memanggil beberapa menteri negara dalam lingkup ASEAN dan Pasific, seumpama Thailand, Vietnam, Papua Nugini, Filiphina, Timor Leste, guna menjalankan penyelarasan dalam pembangunan pedesaan dalam rangka mendukung MEA dan koordinasi lingkup Asia Pasifik," paparnya. (Kemendesa)
0 Komentar untuk "Menteri Desa Persiapkan Lembaga Internasional Pembangunan Pedesaan"