Cerita Miris Di Tengah Seleksi Pendamping Dana Desa

GampongRT - Pendamping dana desa punya kiprah mulia menemani realisasi dana desa biar sempurna sasaran. Sayang, banyak dongeng miris soal proses seleksi yang dinilai kurang transparan dan berkeadilan.

Melalui pesan elektronik, sejumlah pembaca detikcom menyebarkan keluh kesah seputar seleksi pendamping dana desa yang mengenaskan itu. Salah satu yang menyebarkan pengalaman yakni Weslizar Samosir, salah seorang pembaca detikcom yang mengikuti proses seleksi ini pada tahun 2015 silam, di Medan.

"Sebelumnya saya dari tahun 2010 hingga tahun 2014 melakukan pekerjaan di PNPM-PISEW Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara dengan dana derma yang saya kawal Rp 1,5 miliar tiap tahunnya di kecamatan penempatan saya di saat itu. Program tersebut sudah habis di permulaan tahun 2015 sehingga saya pun mengganggur dan teman-teman mantan fasilitator menganggur," kata Weslizar dalam pesan elektronik terhadap detikcom, Kamis (17/3/2016).

Weslizar kemudian menceritakan kekecewaannya di saat mengikuti proses rekrutmen Pendamping Desa di Provinsi Sumatera yang diadakan oleh Satker P3MD Provinsi Sumatera Utara kisaran bulan November 2015.

"Bulan Agustus 2015 buka perekrutan Pendamping Desa di Provinsi Sumatera Utara dan saya pun melamar sebab kualifikasi yang diinginkan sudah ada pada diri saya baik pengalaman di pemberdayaan maupun kualifikasi pendidikan yang diinginkan yakni minimal, D3 Teknik Sipil," kata Weslizar.

Dia kemudian mengikuti proses seleksi dua tahap yakni cobaan tertulis dan wawancara. Seminggu kemudian hasil tes diumumkan. Dia sudah percaya diri bakal lolos, tetapi apa daya risikonya berbeda.

"Serasa dengan pede-nya saya berpikir niscaya diterima, rupanya dengan beberapa kali saya baca pengumumannya ternyata nama saya tidak ada. Okelah saya dengan tulus menerima orang-orang yang lulus sebab kualifikasi yang lebih dari saya yang dipersyaratkan di lamaran," katanya.

Namun rasa legowo itu berubah jadi kekecewan di saat ia menyadari banyak orang-orang tidak terlatih dalam pemberdayaan penduduk lolos seleksi. Apalagi disertai dengan gunjingan miring lain yang kian menghasilkan akseptor seleksi yang punya pengalaman kecewa.

"Dan yang lebih menghasilkan saya miris ada praduga mereka yang diterima tersebut saya dengar memberi duit selaku syarat biar mereka diterima sekitar Rp 3-5 juta apabila mereka tidak ada korelasi kekerabatan dengan sebuah partai tertentu. Saya sungguh percaya dengan dongeng tersebut sebab bukan dua tiga orang yang berkeluh kesah dengan orang-orang yagg diterima tersebut," keluhnya.

"Saya juga sungguh percaya kalau diadakan audit perekrutan baik dari kelulusan administrasi, hingga hasil penilaian tes tertulis dan wawancara maka akan terang terlihat kecurangan yang dilaksanakan oleh Satker dalam perekrutan Pendamping Desa di Provinsi Sumatera Utara," imbuhnya.

Menteri Desa Marwan Jafar sudah menggelar pertemuan pers resmi terkait hal ini. Marwan membantah semua gunjingan miring soal transparansi, politisasi, kolusi, dan yang lain soal seleksi pendamping dana desa. Marwan memastikan semua proses seleksi transparan dan berkeadilan. Semoga saja keluh-kesah seperti ini dijadikan penilaian bagi Menteri Desa dalam kelanjutan seleksi pendamping dana desa ke depan.

Sumber: detik