Fahri Ke Mendes Marwan: Jangan Melempar Bom Waktu

GampongRT - Wakil Ketua dewan perwakilan rakyat Fahri Hamzah ikut menyinari agenda dana desa yang menjadi polemik alasannya yakni dinilai tak transparan dalam rekrutmen pendamping dana desa. Ia meminta mudah-mudahan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Marwan Djafar dapat segera merespons mudah-mudahan polemik ini dapat selesai.

"Sekali lagi, sudahlah jangan menebar jerami kering, jangan melempar bom waktu, persiapan dan tuntaskan secara baik. Kita nggak boleh tiba-tiba kayak kemarin itu (demo taksi), problem pelayanan publik terganggu. Jadi, tolong Pak Marwan mitra saya, jangan hingga kena ya problem ini, jadi mesti antisipatif duduk kendala ini," kata Fahri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/3/2016).

Dia menyampaikan bila ada agresi protes yang berujung hingga demo maka ada yang keliru dalam kebijakan. Program pengawasan dana desa mesti menjadi perhatian alasannya yakni budget yang tinggi. Hampir setiap desa dari 73 desa disalurkan Rp 1 hingga Rp 1,5 miliar.

"Kalau hingga ada tahapan demo itu mempunyai arti ada yang tak beres kan di dalam pengaturan dan pengelolaan. Metode pengawasan desa ini sungguh tinggi," sebut politikus PKS itu.

"Negara mulai mentransfer dana ke seluruh desa, ke 73 desa seluruh Indonesia. Rp 1 hingga Rp 1,5 miliar jumlahnya per desa. Nah, ini kan uang. Pasti timbul kantong-kantong konsultan, pengawas yang banyak yang kalau kita hitung," tuturnya.

Baca juga:

• Pengamat: Meminta Agar Program Gaya PNPM di Stop
• Model Pendampingan PNPM Tak Sesuai Semangat UU Desa
• Kementerian Pedesaan Sebut Tak Ada Politisasi di Rekrutmen Pendamping Dana Desa

Dia berharap prosedur penyeleksian yang telah ada tak diubah. Misalnya metode PNPM yang sebelumnya ada, mudah-mudahan tetap dipertahankan. Sistem pengawasan dana desa mesti ditentukan tak ada elemen politik.

"Tolonglah ini diterangkan oleh Menteri Desa, tetapkan ini tak ada politik, enggak main-main. Sistem yang telah baik menyerupai PNPM dan sebagainya yang telah baik jangan dibuang. Jangan mentang-mentang mau ganti orang gres namun metode usang dibuang. Ini nanti jadi masalah," sebutnya.[Sumber: detik.com]