Soal Tes Perangkat Desa Wacana Pemerintahan

1. Sistem pemerintahan Indonesia dikala ini adalah....
A. Parlementer
B. Demokrasi
C. Presidensiil
D. Monarkhi
E. Liberal

1. C Pembahasan: Secara teori, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensiil.

2. Berikut yaitu merupakan sistem pemerintahan sebelum terjadi amandemen Undang-Undang Dasar 1945
A. Presiden tidak sanggup membubarkan DPR
B. Rakyat menentukan secara eksklusif presiden dan wakil presiden
C. Anggota MPR terdiri dari seluruh anggota dewan perwakilan rakyat ditambah anggota DPD yang dipilih secar eksklusif oleh rakyat
D. MPR bukanlah forum tertinggi negara
E. MPR mendapatkan kekuasaan tertinggi dari rakyat

2. E Pembahasan: Sebelum terjadi amandemen Undang-Undang Dasar 1945:
• MPR mendapatkan kekuasaan tertinggi dari rakyat
• Presiden sebagai kepala penyelenggara pemerintahan
• dewan perwakilan rakyat berperan sebagai pembuat Undang - Undang
• BPK berperan sebagai tubuh pengaudit keuangan
• DPA berfungsi sebagai pemberi saran/pertimbangan kepada presiden / pemerintahan
• MA berperan sebagai forum pengadilan dan penguki aturan yang diterbitkan pemerintah. 

3. Berikut yaitu merupakan sistem pemerintahan setelah terjadi amandemen Undang-Undang Dasar 1945.....
A. Presiden sebagai kepala penyelenggara pemerintahan
B. dewan perwakilan rakyat sebagai pembuat undang-undang
C. BPK sebagai tubuh pengaudit keuangan
D. Presiden dan wakil presiden dipilih secara eksklusif oleh rakyat
E. DPA memperlihatkan pertimbangan/ saran kepada presiden

3. D Pembahasan: Setelah terjadi amandemen Undang-Undang Dasar 1945 :
• Kekuasaan legislatif lebih dominan
• Presiden tidak sanggup membubarkan DPR
• Rakyat menentukan secara eksklusif presiden dan wakil presiden
• MPR tidak berperan sebagai forum tertinggi lagi
• Anggota MPR terdiri dari seluruh anggota dewan perwakilan rakyat ditambah anggota DPD yang dipilih secar eksklusif oleh rakyat

4. Modal awal perkembangan sistem politik di Indonesia diawali dengan....
A. Kemerdekaan 17 Agustus 1945
B. Pembentukan negara RIS
C. Dibuatnya UUDS
D. Terpilihnya Soekarno sebagai presiden pertama RI
E. Adanya pembentukan negara RIS

4. A Pembahasan: setiap negara punya periode kepemimpinan yang berbeda. Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 menjadi awal terbentuknya sistem politik. Kemudian membentuk pemerintahan yang sah dan menjalankan roda kepemimpinan dalam sebuah sistem kenegaraan.

5. Di masa awal pemerintahan Soekarno, perkembangan sistem politik terbuka cukup luas, hal ini ditandai dengan....
A. Terbentuknya partai komunis
B. Berdirinya partai-partai politik (mutli partai)
C. Di sahkannya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara
D. Diberlakukannya sistem pemerintahan presidensiil
E. Diangkatnya Soekarno sebagai presiden seumur hidup

5. A Pembahasan: perkembangan politik di masa Soekarno telah memperlihatkan ruang luas bagi partai politik untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan politiknya. Ini terbukti dengan terbentuknya sistem kepartaian (multi partai).

6. Mengapa masa kebebasan politik di pertengahan masa kepemimpinan Soekarno tidak berlangsung usang dan terkesan bias?
A. Beberapa partai diboikot dan tidak boleh tampil
B. Soeharto melengserkan kepemimpinan Soekarno
C. Pejabat pemerintahan mulai diisi oleh partai komunis
D. Presiden menjadi secara umum dikuasai kekuasaannya, dan melemahnya kiprah legislatif
E. Terbentuknya masa kepemimpinan baru

6. D Pembahasan: fokus kebebasan enjadi “kabur”. Saat terjadi sentralisasi dalam segala bidang dan tertutupnya akuntabilitas pemerintahan. Presiden menjadi secara umum dikuasai kekuasaannya, dan berakibatt melemahnya kiprah legislatif.

7. Berikut merupakan beberapa isi 7 kunci pokok pemerintahan sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, kecuali.....
A. Indonesia yaitu negara berdasarkan aturan (rechtstaat)
B. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas
C. Presiden tidak bertanggungjawab kepada DPR
D. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat
E. Presiden tidak sanggup membubarkan DPR

7. E Pembahasan: Pokok-pokok sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen tertuang dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 ihwal tujuh kunci pokok sistem pemerintahan negara tersebut sebagai berikut. • Indonesia yaitu negara yang berdasarkan atas aturan (rechtsstaat). • Sistem Konstitusional. • Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. • Presiden yaitu penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi dibawah Majelis Permusyawaratan Rakyat. • Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. • Menteri negara ialah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. • Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas. 

8. Tugas utama daripada BPUPKI adalah....
A. Menyusun proklamasi 17 Agustus 1945
B. Membentuk persiapan-persiapan kemerdekaan dan membuat dasar negara
C. Mencari kandidat untuk calon presiden dan wakilnya
D. Menekan perlawanan rakyat terhadap pemerintah Jepang
E. Sebagai wadah partai-partai politik yang sedang berkembang

 8. B Pembahasan: Selama masa pendudukan, Jepang juga membentuk persiapan kemerdekaan yaitu BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Badan ini bertugas membentuk persiapan-persiapan pra-kemerdekaan dan membuat dasar negara dan digantikan oleh PPKI yang bertugas menyiapkan kemerdekaan. 

9. Pada zaman Belanda, terjadi penggolongan masyarakat sebagai berikut....
A. Pribumi kelas satu ,Belanda kelas dua, sedangkan (Arab, India, Cina) kelas tiga
B. (Arab, India, Cina) menempati kelas satu, Belanda menempati kelas dua, pribumi menempati kelas tiga.
C. Belanda menempati kelas pertama sejajar dengan (Arab, India, Cina), pribumi menempati kelas kedua
D. Pribumi dan Belanda menempati kelas satu, sedangkan (Arab, India, Cina) menempati kelas dua. E. Belanda kelas satu, (Arab, India, Cina) kelas dua, Pribumi kelas tiga.

9. E Pembahasan: Pada masa penjajah Belanda kehidupan sosial budaya diklasifikasikan sebagai berikut :
a. Belanda sebagai warga kelas satu
b. Bangsa timur gila (Arab, India, Cina) sebagai warga kelas dua
c. Pribumi sebagai warga kelas tiga 

10. Pada zaman penjajahan Jepang,golongan pribumi ditempatkan....
A. Di bawah golongan Eropa dan atau timur asing
B. Setara dengan golongan timur asing
C. Di bawah golongan Jepang
D. Di atas golongan Eropa, dan golongan timur asing(kecuali Jepang)
E. Setara dengan golongan Eropa, tetapi dibawah golongan timur asing

10. D Pembahasan: Sistem stratifikasi sosial pada zaman Jepang menempatkan golongan bumiputera di atas golongan Eropa maupun golongan Timur Asing, kecuali Jepang. Hal ini disebabkan oleh Jepang ingin yang mengambil hati rakyat Indonesia untuk membantu mereka dalam perang Asia Timur Raya. 

11. Pada zaman industrial modern, secara sosial pengklasifikasian masyarakat berkembang berdasarkan.....
A. Warna kulit
B. Asal muasal keturunan (apakah pribumi asli/ keturunan indo)
C. Kreativitas, kelangkaan dan profesionalitas.
D. Status ekonomi
E. Jabatan di masyarakat

11. C Pembahasan: dikala ini, industrialisasi modern tentu membawa dampak yang jauh lebih luas daripada industrialisasi pada masa Kolonial Belanda. Di perkotaan, terdapat pergeseran struktur pekerjaan dan angkatan kerja.Berdasarkan hal tersebut, penentuan kelas sosial tidak lagi hanya ditentukan oleh aspek ekonomi semata, tetapi juga ditentukan oleh aspek lain, ibarat faktor kelangkaan dan profesionalitas seseorang. Hal ini disebabkan oleh masyarakat industri yang memang sangat mengahrgai kreativitas yang bisa memberi nilai tambah dalam pekerjaan. 

12. Pada awal pemerintahan setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, populer dengan sebutan Orde Lama, sejatinya orde usang merupakan...
A. Era kepemimpinan Soekarno menggunakan UUDS 1950
B. Era kepemimpinan Soekarno menggunakan Undang-Undang Dasar 1945
C. Era kepemimpinan Soekarno menggunakan Supersemar
D. Era berlakunya Dekrit Presiden
E. Era kepemimpinan Soeharto hingga 1998

12. A Pembahasan: Era 1950-1959 atau juga disebut Orde Lama yaitu masa di mana presiden Soekarno memerintah menggunakan konstitusi UUDS Republik Indonesia 1950.  

13. Periode orde usang berlangsung pada......
A. 1952-1957
B. 1950-1949
C. 1951-1959
D. 1950-1959
E. 1949-1959

13. D Pembahasan: Era 1950-1959 atau juga disebut Orde Lama yaitu masa di mana presiden Soekarno memerintah menggunakan konstitusi UUDS Republik Indonesia 1950. Periode ini berlangsung mulai dari 17 Agustus 1950 hingga 6 Juli 1959.

14. Negara kesatuan yang dibuat oleh perjanjian tiga negara kepingan terwujud pada.....
A. 17 Juli 1950
B. 17 Agustus 1950
C. 19 Agustus 1950
D. 19 Agustus 1951
E. 15 Agustus 1950

14. B Pembahasan: Sebelum Republik Indonesia Serikat dinyatakan bubar, pada dikala itu terjadi demo besar-besaran menuntut pembuatan suatu Negara Kesatuan. Maka melalui perjanjian antara tiga negara bagian, Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur dihasilkan perjanjian pembentukan Negara Kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950.  

15. Siapa sajakah tiga negara kepingan yang membentuk perjanjian hingga mewujudkan negara kesatuan yakni.....
A. Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Irian Barat
B. Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur
C. Negara Indonesia Timur, Negara Sumatera Barat, dan Negara Irian Barat
D. Negara Irian Barat, Negara Republik Indonesia, Negara Jawa
E. Negara Republik Indonesia, Negara Malaysia, Negara Indonesia Timur

15. B Pembahasan: melalui perjanjian antara tiga negara bagian, Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur dihasilkan perjanjian pembentukan Negara Kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950. 

16. Apa inti dari dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959?
A. Pembubaran Negara Kesatuan
B. Berlakunya kembali UUDS 1950
C. Berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945
D. Pembentukan konstituante baru
E. Berakhirnya kepemimpinan Soekarno

16. C Pembahasan: Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang antara lain berisi kembali berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. 

17. Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno juga membubarkan konstituante, mengapa?
A. Konsituante dinilai melenceng dari visi awal
B. Konstituante memboikot pemerintahan Soekarno
C. Antara konstituante dan Soekarno sudah tidak pada satu dasar pemikiran lagi
D. Konstituante gagal membentuk konstitusi dan berlarut-larut
E. Asas demokratis sudah tak lagi dijunjung konstituante

17. D Pembahasan: Pemilihan Umum 1955 berhasil menentukan Konstituante secara demokratis, namun Konstituante gagal membentuk konstitusi gres hingga berlarut-larut. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang antara lain berisi kembali berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Akhirnya, Soekarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959, yang membubarkan Konstituante. 

18. Pada orde usang ini, kondisi politik belumlah stabil sehingga terjadi pergantian kabinet. Berapa kabinetkah yang sempat dialami pada orde lama?
A. 5
B. 6
C. 7
D. 8
E. 3

18. C Pembahasan: pada masa ini (orde lama) terjadi banyak pergantian kabinet diakibatkan situasi politik yang tidak stabil. Tercatat ada 7 kabinet pada masa ini. 

19. Kabinet Natsir berlangsung pada....
A. 1951-1960
B. 1953-1959
C. 1951-1959
D. 1950-1959
E. 1950-1960

19. D Pembahasan: Kabinet Natsir yaitu kabinet pertama yang dibuat setelah pembubaran negara Republik Indonesia Serikat, dan kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kabinet ini bertugas semenjak tanggal 6 September 1950 hingga 20 Maret 1951. 

20. Kabinet Natsir hanya bertahan selama 6,5 bulan. Mengapa hal tersebut terjadi?
A. Kabinet Natsir tidak melaksanakan kiprah sesuai mandat Presiden Soekarno
B. Kebijakan Natsir dalam rangka pembentukan DPRD dinilai oleh golongan oposisi terlalu banyak menguntungkan Masyumi.
C. Kebijakan Natsir yang selalu menitikberatkan pada golongan tua
D. Kabinet Natsir lebih banyak membuka hubungan diplomatik dengan luar negeri
E. Kabinet Natsir membentuk oposisi baru

20. B Pembahasan: kabinet ini (Natsir)sudah jatuh pada 21 Maret 1951 dalam usia 6,5 bulan. Jatuhnya kabinet ini lantaran kebijakan Natsir dalam rangka pembentukan DPRD dinilai oleh golongan oposisi terlalu banyak menguntungkan Masyumi.   

21. Pada Kabinet Natsir juga terjadi gejolak di daerah, diantaranya pemberontakan di Aceh, yang bernama...
A. Andi Azis
B. APRA
C. RMS
D. Pemberontakan Aceh
E. DI/TII

21. E Pembahasan: Pada masa kabinet ini, terjadi pemberontakan hampir di seluruh wilayah Indonesia, dilema dalam keamanan negeri, ibarat gerakan DI/TII, Gerakan Andi Azis, Gerakan APRA, Gerakan RMS. Perundingan dilema Irian Barat juga mulai dirintis, tetapi mengalami jalan buntu. 

22. Kapankah PM Natsir menyerahkan mandatnya kembali ke Soekarno?
A. 22 April 1951
B. 23 Maret 1950
C. 27 Maret 1951
D. 21 Maret 1951
E. 19 Maret 1953

22. D Pembahasan: Pada tanggal 22 Januari 1951, dewan legislatif memberikan mosi tidak percaya dan menerima kemenangan sehingga pada tanggal 21 Maret 1951, Perdana Menteri Natsir mengembalikan mandatnya kepada Presiden.

23. Pada 1951-1952 terdapat kabinet....
A. Kabinet Natsir
B. Kabinet Wilopo
C. Kabinet Ali Sastroamidjoyo
D. Kabinet Burhanuddin Harahap
E. Kabinet Sukiman-Suwirjo

23. E Pembahasan: Kabinet Sukiman-Suwirjo merupakan kabinet kedua setelah pembubaran RIS. Bertugas pada periode 27 April 1951 - 3 April 1952.  

24. Menjalankan politik luar negeri bebas aktif, pada awalnya yaitu jadwal daripada kabinet....
A. Kabinet Wilopo
B. Kabinet Sukiman-Suwirjo
C. Kabinet Burhanuddin Harahap
D. Kabinet Ali Sastroamidjoyo
E. Kabinet Ali Sastroamidjoyo II

24. B Pembahasan : 1951-1952 - Kabinet Sukiman-Suwirjo Program kerja kabinet Sukiman : • Menjalankan banyak sekali tindakan tegas sebagai negara aturan untuk menjamin keamanan dan ketentraman serta menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara • Membuat dan melaksanakan rencana kemakmuran nasional dalam jangka pendek untuk mempertinggi kehidupan sosial ekonomi rakyat dan mempercepat perjuangan penempatan bekas pejuang dalam pembangunan • Menyelesaikan persiapan pemilihan umum untuk membentuk Dewan Konstituante dan menyelengarakan pemilu itu dalam waktu singkat serta mempercepat terlaksananya otonomi daerah • Menyiapkan undang-undang pengesahan serikat buruh, perjanjian kerja sama, penetapan upah minimum, dan penyelesaian pertikaian buruh • Menjalankan politik luar negeri bebas aktif • Memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI secepatnya  

25. Ditandatanganinya beberapa kerjasama dengan pihak negara Amerika Serikat termasuk dalam bidang ekonimi, teknologi, dan persenjataan. Namun pada perkembangannya dinilai tidak sesuai dengan konsep politik luar negeri bebas aktif sehingga menimbulkan jatuhnya kabinet....
A. Kabinet Ali Sastroamidjoyo II
B. Kabinet Djuanda
C. Kabinet Wilopo
D. Kabinet Sukirman-Suwirjo
E. Kabinet Natsir

25. D Pembahasan: Kabinet Sukiman tidak bisa bertahan usang dan jatuh pada bulan Februari 1952. Penyebab jatuhnya kabinet ini yaitu lantaran diserang oleh kelompok sendiri akhir kebijakan politik luar negeri yang dinilai terlalu condong ke Barat atau pro-Amerika Serikat. Pada dikala itu, kabinet Sukiman telah menendatangani persetujuan santunan ekonomi, teknologi, dan persenjataan dengan Amerika Serikat. Dan persetujuan ini ditafsirkan sebagai masuknya Indonesia ke Blok Barat sehingga bertentangan dengan jadwal kabinet ihwal politik luar negeri bebas aktif. 

26. Kabinet Ali Sastroamidjoyo I sering juga disebut dengan kabinet....
A. Kabinet Ali Wongso
B. Kabinet Ali Warso
C. Kabinet KAA
D. Kabinet Perombakan
E. Kabinet Ali Sadar

26. A Pembahasan: Kabinet Ali Sastroamidjojo I, sering disebut Kabinet Ali-Wongso atau Kabinet Ali-Wongso-Arifin, memerintah pada periode 30 Juli 1953 - 12 Agustus 1955. 

27. Konferensi Asia Afrika berhasil digelar pada masa kabinet....
A. Kabinet Djuanda
B. Kabinet Natsir
C. Kabinet Ali Sastroamidjoyo I
D. Kabinet Ali Sastroamidjoyo II
E. Kabinet Wilopo

27. C Pembahasan: Pada masa kabinet Ali-Wongsonegoro, gangguan keamanan makin meningkat, antara lain munculnya pemberontakan DI/TII di Jawa Barat, Daud Beureuh Aceh, dan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan. Meskipun dihinggapi banyak sekali kesulitan, kabinet Ali-Wongsonegoro berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika. Oleh lantaran itu, kabinet Ali-Wongsonegoro ikut terangkat namanya. Kabinet Ali-Wongsonegoro risikonya jatuh pada bulan Juli 1955 dalam usia 2 tahun (usia terpanjang). Penyebab jatuhnya kabinet Ali-Wongsonegoro yaitu perselisihan pendapat anatara TNI-AD dan pemerintah ihwal tata cara pengangkatan Kepala Staf TNI-AD. 

28. Kabinet Burhanuddin Harahap berlangsung pada...
A. 1951-1952
B. 1953-1960
C. 1955-1956
D. 1957-1958
E. 1959-1960

28. C Pembahasan: pada 1955-1956 merupakan masa Kabinet Burhanuddin Harahap Program kerja Kabinet Burhanuddin : • Mengembalikan kewibawaan moral pemerintah, dalam hal ini kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat • Akan dilaksanakan pemilihan umum, desentralisasi, memecahkan dilema inflasi, dan pemberantasan korupsi • Perjuangan mengembalikan Irian Barat

29. Pada masa Kabinet Burhanuddin, terjadi insiden penting nasional berupa....
A. Berhasil dilaksanakan Konferensi Asia Afrika
B. Dilaksanakan pemilihan konstituante
C. Dilaksanakan pemilihan umum
D. Dilaksanakan politik bebas aktif
E. Berhasil disatukannya Irian Barat ke Indonesia

29. C Pembahasan: Pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap, dilaksanakan pemilihan umum pertama di Indonesia. Kabinet ini menyerahkan mandatnya setelah dewan perwakilan rakyat hasil pemilihan umum terbentuk pada bulan Maret 1956. 

30. Pembentukan MPRS dan DPAS diawali dengan dikeluarkannya...
A. Perjanjian dengan Amerika Serikat pada kabinet orde lama
B. Dekrit Presiden 5 Juli 1959
C. Supersemar
D. Undang-Undang Dasar 1945
E. Kebijakan politik luar negeri bebas aktif

30. B Pembahasan: Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ialah dekrit yang mengakhiri masa parlementer dan dipakai kembalinya Undang-Undang Dasar 1945. Masa setelah ini lazim disebut masa Demokrasi Terpimpin Isinya ialah: • Kembali berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950 • Pembubaran Konstituante • Pembentukan MPRS dan DPAS 

31. Setelah pemerintahan Soekarno lahirlah pemerintahan pengganti yang disebut dengan orde baru, hal itu ditandai dengan....
A. Dekrit Presiden 5 Juli 1959
B. Supersemar
C. UUDS 1950
D. Lengsernya Kabinet Ali Sastroamidjoyo II
E. Transformasi dari kabinet Natsir ke kabinet Wilopo

31. B Pembahasan: berdirinya Orde Baru (era kepemimpinan Soeharto) menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada masa pemerintahan Soekarno.ditandai dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966 

32. Kapan tepatnya Supersemar dikeluarkan?
A. 11 Maret 1969
B. 11 Maret 1967
C. 11 Maret 1959
D. 11 Maret 1966
E. 11 Maret 1970

32. D Pembahasan: Kelahiran Supersemar terjadi dalam serangkaian insiden pada tanggal 11 Maret 1966. Saat itu, Sidang Kabinet Dwikora yang disempurnakan yang dipimpin oleh Presiden Soekarno sedang berlangsung. Di tengah acara, asisten presiden melaporkan bahwa di sekitar istana terdapat pasukan yang tidak dikenal 

33. Sebagai tindak lanjut dari Supersemar, apa yang dilakukan Letjen Soeharto terkait dalam kebijakan politik selanjutnya?
A. Membubarkan kepemimpinan Soekarno
B. Menumbuhkan ormas-ormas gres bentukan Soeharto
C. Membubarkan dan melarang PKI serta ormas yang bernaung atau berlindung atau senada dengannya untuk beraktivitas dan hidup di wilayah Indonesia
D. Membuat kabinet tandingan dari kabinet pada mas Soekarno
E. Membawa Soekarno ke pengasingan

33. D Pembahasan: Sebagai tindak lanjut keluarnya Surat Perintah Sebelas Maret, Letnan Jenderal Soeharto mengambil beberapa tindakan. Pada tanggal 12 Maret 1966, ia mengeluarkan surat keputusan yang berisi pembubaran dan larangan bagi PKI serta ormas-ormas yang bernaung dan berlindung atau senada dengannya untuk beraktivitas dan hidup di wilayah Indonesia 

34. Pada tanggal 20 Juni hingga 5 Juli 1955 dilaksanakanlah sidang Umum IV MPRS yang salah satunya melahirkan konsepsi yang juga tertera di dalam....
A. Trikora
B. Tritura
C. Dwikora
D. Supersemar
E. Konstitusi RIS

34. B Pembahasan: Pada tanggal 20 Juni hingga 5 Juli 1955, diadakanlah Sidang Umum IV MPRS. Hasil dari Sidang Umum IV MPRS ini menjadi landasan awal tegaknya Orde Baru dan dinilai berhasil memenuhi dua dari tiga tuntutan rakyat (tritura), yaitu pembubaran PKI dan pencucian kabinet dari unsur-unsur PKI. 

35. Kabinet yang berhasil dibuat setelah Supersemar sebagai penyempurnaan dari Tritura yakni... A. Kabinet Djuanda
B. Kabinet Repelita
C. Kabinet Dwikora
D. Kabinet Ampera
E. Kabinet Dwidharma

35. D Pembahasan: Dalam rangka memenuhi tuntutan ketiga Tritura, Soeharto dengan dukungan Ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966 membentuk kabinet gres yang diberi nama Kabinet Ampera. 

36. Dualisme kepemimpinan yang terjadi setelah sidang Umum IV MPRS disebabkan oleh...
A. Soeharto mulai memasuki ranah pemerintahan Soekarno dengan menggunakan dalih Tritura
B. Kabinet Ampera dipimpin oleh Soekarno tetapi dilaksanakan oleh Presidium Kabinet yakni Soeharto
C. Pendirian kabinet Ampera yang masih bias tujuan
D. Soeharto menggunakan rakyat sebagai dukungan atas politik yang berusaha dibangunnya
E. Nepotisme yang mulai terjadi di tubuh pemerintahan yang melibatkan keluarga Soeharto

36. B Pembahasan: Kabinet Ampera dipimpin oleh Presiden Soekarno, namun pelaksanaannya dilakukan oleh Presidium Kabinet yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto.[6] Akibatnya, muncul dualisme kepemimpinan yang menjadi kondisi kurang menguntungkan bagi stabilitas politik dikala itu.  

37. Puncak daripada situasi konflik pada masa Kabinet Ampera adalah....
A. Presiden Soekarno membubarkan PKI
B. Presiden Soekarno menandatangani perjanjian stabilitas politik dengan Soeharto
C. Dibubarkannya Kabinet Ampera
D. Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada Letnan jendral Soeharto
E. Sidang spesial MPRS tanggal 7-12 Maret 1967

37. D Pembahasan : Akhirnya pada 22 Februari 1967, untuk mengatasi situasi konflik yang semakin memuncak kala itu, Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada Jenderal Soeharto.

38. Sebagai tindakan pengamanan, keamanan dan stabilisasi pemerintahan, Jenderal Soeharto membubarkan PKI dan melarang perkembangannya di Indonesia, kecuali itu dilakukan pula.....
A. Penangkapan tokoh-tokoh politik
B. Pengamanan orang-orang yang mendukung Soekarno dalam mendirikan partai komunis
C. Pengamanan 15 menteri yang diduga terlibat G30S/PKI
D. Mengadakan sidang MPRS guna menentukan langkah selanjutnya
E. Pemberhentian jenderal-jenderal yang diduga terlibat G30S/PKI

38. C Pembahasan: Dalam rangka menjamin keamanan, ketenangan, serta stabilitas pemerintahan, Soeharto sebagai pengemban Supersemar telah mengeluarkan kebijakan: • Membubarkan PKI pada tanggal 12 Maret 1966 yang diperkuat dengan Ketetapan MPRS No IX/MPRS/1966 • Menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang di Indonesia • Pada tanggal 8 Maret 1966 mengamankan 15 orang menteri yang dianggap terlibat Gerakan 30 September 1965.   

39. Salah satu dampak ekonomi daripada gejolak demokrasi terkait pembubaran PKI, yang sangat dirasakan rakyat adalah.....
A. Naiknya harga-harga barang salah satunya BBM B. Diberlakukannya subsidi di beberapa sektor ekonomi
C. Penguasaan beberapa sektor ekonomi oleh pemerintah sehingga rakyat termarginalisasi
D. Adanya kelangkaan bahan-bahan pokok di pasar
E. Kurs mata uang RI yang semakin melemah

39. A Pembahasan: Ketika gelombang demonstrasi menuntut pembubaran PKI semakin keras, pemerintah tidak segera mengambil tindakan. Keadaan negara Indonesia sudah sangat parah, baik dari segi ekonomi maupun politik. Harga barang naik sangat tinggi terutama Bahan bakar minyak (BBM).   

40. Dalam masa pemerintahan Orde baru, terjadi pemilihan umum sebanyak...
A. 5 kali
B. 6 kali
C. 7 kali
D. 8 kali
E. 9 kali

40. B Pembahasan: Selama masa Orde Baru pemerintah berhasil melaksanakan enam kali pemilihan umum, yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. 

41. Pada masa pemilu Orde Baru, Golkar selalu menjadi partai yang mayoritas mendapatkan bunyi terbanyak, sedangkan di sisi lain pada 1997 terdapat partai yang justru mengalami perpecahan yaitu....
A. PAN
B. PKS
C. PDI
D. PPP
E. PKB

41. C Pembahasan: Dalam setiap Pemilu yang diselenggarakan selama masa pemerintahan Orde Baru, Golkar selalu memperoleh mayoritas bunyi dan memenangkan Pemilu. Sedangkan PDI mengalami kemorosotan perolehan bunyi dengan hanya menerima 11 bangku di DPR. Hal disebabkan adanya konflik intern di tubuh partai berkepala banteng tersebut. PDI risikonya pecah menjadi PDI Suryadi dan PDI Megawati Soekarno Putri yang kini menjadi PDIP. 

42. Dalam perjalanan Orde Baru, populer sebutan kiprah ganda ABRI, yaitu berupa peran....
A. Peran Hankam dan Sosial
B. Peran Ekonomi dan Militer
C. Peran Sosial dan Ekonomi
D. Peran Abdi Negara dan Sosial
E. Peran Hankam dan Ekonomi

42. A Pembahasan: Untuk membuat stabilitas politik, pemerintah Orde Baru memperlihatkan kiprah ganda kepada ABRI, yaitu kiprah Hankam dan sosial. Peran ganda ABRI ini kemudian populer dengan sebutan Dwi Fungsi ABRI. 

43. Asas tunggal daripada pemerintahan demokrasi jaman Orde Baru adalah....
A. Undang-Undang Dasar 1945
B. Demokrasi
C. Pancasila
D. GBHN
E. Bhineka Tunggal Ika

43. C Pembahasan: semenjak tahun 1985 pemerintah menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal dalam kehidupan berorganisasi. Semua bentuk organisasi tidak boleh menggunakan asasnya selain Pancasila

44. Beberapa kebijakan terkait dengan kerjasama luar negeri yang ditempuh Indonesia pada masa awal Orde Baru, memunculkan Pertemuan Amsterdam yaitu....
A. Pertemuan yang berisikan bahwa devisa ekspor yang diperoleh Indonesia akan dipakai untuk membayar utang
B. Pertemuan ihwal kerjasama santunan pinjaman yang sifatnya lunas dari Belanda
C. Pertemuan mengenai pembayaran hutang yang diangsur dengan pihak Tokyo
D. Pertemuan membahas hutang pokok selama 30 tahun dengan Belanda
E. Pertemuan mengenai perpanjangan waktu pelunasan hutang Indonesia-Tokyo

44. B Pembahasan: Pada tanggal 23-24 Februari 1967 diadakan negosiasi di Amsterdam, Belanda yang bertujuan membicarakan kebutuhan Indonesia akan santunan luar negeri serta kemungkinan pemberian santunan dengan syarat lunas, yang selanjutnya dikenal dengan IGGI (Intergovernmental Group for Indonesia).

45. Berikut yang dialami warga Tionghoa secara sosial politik pada masa Orde Baru, kecuali....
A. Kesenian Barongsai tidak boleh untuk tampil
B. Kedudukan sosial berada di bawah pribumi
C. Diperbolehkannya perayaan Imlek
D. Warga negara Tionghoa tidak boleh berekspresi
E. Dilarangnya penggunaan Bahasa Mandarin

45. C Pembahasan: Warga keturunan Tionghoa juga tidak boleh berekspresi. Sejak tahun 1967, warga keturunan dianggap sebagai warga negara gila di Indonesia dan kedudukannya berada di bawah warga pribumi, yang secara tidak eksklusif juga menghapus hak-hak asasi mereka. Kesenian barongsai secara terbuka, perayaan hari raya Imlek, dan pemakaian Bahasa Mandarin dilarang  

46. Persatuan dan kesatuan yaitu hal yang selalu didengungkan pada masa Orde Baru, salah satu perwujudan perjuangan konkret yang dilakukan pada masa tersebut adalah....
A. Adanya penerapan P4 dalam kehidupan rakyat
B. Pemilu yang merujuk pada satu partai saja
C. Adanya jadwal transmigrasi
D. Membatasi warga selain pribumi untuk ikut andil dalam urusan politik dan ekonomi kerakyatan
E. Pengelolaan sumber daya alam yang terpusat pada satu yaitu pemerintah saja

46. C Pembahasan: Di masa Orde Baru pemerintah sangat mengutamakan persatuan bangsa Indonesia. Setiap hari media massa ibarat radio dan televisi mendengungkan slogan "persatuan dan kesatuan bangsa". Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah yaitu meningkatkan transmigrasi dari daerah yang padat penduduknya ibarat Jawa, Bali dan Madura ke luar Jawa, terutama ke Kalimantan, Sulawesi, Timor Timur, dan Irian Jaya.  

47. Pada masa Soekarno, terdapat jajak pendapat yang disebut Pepera. Isi daripada Pepera adalah.... A. Rakyat Irian Barat menentukan Soekarno untuk tetap memimpin Negara Kesatuan RI
B. Irian Barat menentukan bergabung ke dalam Negara Kesatuan RI
C. Terbaginya wilayah Irian Barat menjadi dua bagian
D. Keinginan rakyat Irian Barat untuk merdeka menjadi negara sendiri
E. Negara Kesatuan RI menyerahkan Irian Barat kepada pihak Belanda

47. B Pembahasan: Irian Jaya yang semula Irian Barat merupakan satu-satunya wilayah yang belum diserahkan Belanda ke Indonesia. Berdasarkan hasil Konferensi Meja Bundar, Irian Barat seharusnya diserahkan setahun setelah penyerahan kedaulatan pada tahun 1949. Namun, Belanda mengingkari janji. Maka dari itu, pemerintahan Soekarno melaksanakan operasi militer. Akhirnya, pada tahun 1960 dilakukan jajak pendapat rakyat Irian Barat yang disebut Pepera. Hasil Pepera menyatakan bahwa rakyat Irian Barat menghendaki menjadi kepingan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

48. Transmigrasi sebagai jadwal nasional yang dicanangkan pemerintah tak selalu membuat hasil positif terutama bagi rakyat. Salah satu dampak negatifnya adalah....
A. Terbaginya lahan di negara tujuan transmigran
B. Daerah yang ditinggalkan menjadi tandus
C. Adanya kecemburuan antara warga orisinil tujuan transmigran dengan warga pendatang
D. Pudarnya silsilah ras atau suku di daerah yang ditinggalkan
E. Pudarnya rasa kesukuan yang sangat di negara tujuan transmigran

48.C Pembahasan: dampak negatif yang tidak diperhitungkan dari jadwal ini (transmigrasi) yaitu terjadinya marjinalisasi terhadap penduduk setempat dan kecemburuan terhadap penduduk pendatang yang banyak mendapatkan santunan pemerintah. Muncul tuduhan bahwa jadwal transmigrasi sama dengan jawanisasi yang sentimen anti-Jawa di banyak sekali daerah, meskipun tidak semua transmigran itu orang Jawa.

49. Konflik yang meruncing hingga memasuki awal masa reformasi akhir dari adanya dampak negatif jadwal transmigrasi bisa terlihat konkret dalam....
A. Konflik laten Jawa-Madura
B. Konflik laten Dayak-Madura
C. Konflik laten Ambon-Padang
D. Konflik laten Ambon-Jambi
E. Konflik laten NTB-Dayak

49. B Pembahasan: Pada awal Era Reformasi konflik laten ini meledak menjadi terbuka antara lain dalam bentuk konflik Ambon dan konflik Madura-Dayak di Kalimantan. 

50. Pada masa menjelang berakhirnya kepemimpinan Orde Baru, diikuti dengan gejolak di beberapa bidang yang berupa....
A. Rupiah jatuh, inflasi meningkat tajam
B. Harga minyak dan komoditas ekspor semakin menguat
C. Perpindahan modal diberikan keleluasaan
D. Para demonstran meminta Soeharto tetap bertahan menjadi Presiden RI
E. Penanaman modal semakin bertambah masuk ke Indonesia

50. A Pembahasan: Pada pertengahan 1997, Indonesia diserang krisis keuangan dan ekonomi Asia (untuk lebih terang lihat: Krisis finansial Asia),Rupiah jatuh, inflasi meningkat tajam, dan perpindahan modal dipercepat. Para demonstran, yang awalnya dipimpin para mahasiswa, meminta pengunduran diri Soeharto. 

51. Era Orde Baru berakhir dengan ditandai adanya kemunduran Soeharto dari jabatan kepresidenan, yaitu pada...
A. 22 Mei 1998
B. 20 Mei 1998
C. 20 Juni 1998
D. 19 Mei 1998
E. 21 Mei1998

51. E Pembahasan: Di tengah gejolak kemarahan massa yang meluas, Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 .  

52. Pada masa transformasi dari Era Orde Baru ke Era Reformasi diikuti dengan lepasnya salah satu wilayah Indonesia, yaitu....
A. Aceh
B. Irian Barat
C. Timor Timur
D. NTT
E. Maluku

52. C Pembahasan: Pada tahun 1999, dilakukan jajak pendapat bagi rakyat Timor Timur. Jajak pendapat tersebut difasilitasi oleh UNAMET (United Nations Mission in East Timor). Dalam jajak pendapat, warga Timor Timur diberikan 2 pilihan sikap, yaitu tetap berintegrasi dengan Indonesia atau berdiri sendiri sebagai negara merdeka. Dari hasil jajak pendapat yang dilaksanakan tanggal 30 Agustus 1999 tersebut, diketahui bahwa 75% rakyat Timor Timur menghendaki berdiri sebagai negara sendiri. Sejak tahun 2002, Timor Timur memperoleh status merdeka penuh. Nama negara yang dipakai yaitu Timor Leste

53. Pada masa kepemimpinan Megawati dikenal dengan sebutan pemerintahan ‘dingin’ dikarenakan...
A. Kecekatan dia dalam menangani permasalahan negara
B. Kegigihan dia dalam menjalin kerjasama dengan luar negeri
C. Adanya acara terorisme yang makin marak
D. Sikap Megawati yang jarang berkomunikasi dengan masyarakat
E. Sikap Indonesia yang tidak mau berhubungan dengan pihak luar negeri

53. D Pembahasan: Melalui Sidang spesial MPR pada 23 Juli 2001, Megawati secara resmi diumumkan menjadi Presiden Indonesia ke-5. Meski ekonomi Indonesia mengalami banyak perbaikan, ibarat nilai mata tukar rupiah yang lebih stabil, namun Indonesia pada masa pemerintahannya tetap tidak memperlihatkan perubahan yang berarti dalam bidang-bidang lain. Popularitas Megawati yang awalnya tinggi di mata masyarakat Indonesia, menurun seiring dengan waktu. Hal ini ditambah dengan sikapnya yang jarang berkomunikasi dengan masyarakat sehingga mungkin membuatnya dianggap sebagai pemimpin yang 'dingin'.  

54. Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu merupakan pengertian dari....
A. Daerah otonom
B. Daerah teritorial
C. Otonomi daerah
D. Kewenangan daerah
E. Daerah istimewa

54. C Pembahasan: Dalam BAB I Pasal 1 UU No. 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa otonomi daerah yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

55. Kesatuan masyarakat aturan yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu merupakan pengertian dari....
A. Daerah otonom
B. Daerah teritorial
C. Otonomi daerah
D. Kewenangan daerah
E. Daerah istimewa

55. A Pembahasan: Daerah otonom yaitu kesatuan masyarakat aturan yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.   

56. Beberapa kewenangan dan bidang semenjak adanya otonomi daerah secara otomatis di serahkan pada daerah masing-masing, namun ada beberapa bidang yang masih tetap dipegang pemerintah pusat, kecuali....
A. Politik luar negeri
B. pertahanan, keamanan
C. yustisi, moneter
D. fiskal nasional serta agama
E. Pengelolaan daerah perkotaan

56. E Pembahasan: Meskipun dalam otonomi daerah setiap daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur urusan daerah masing-masing, tetapi terdapat bidang-bidang yang tetap diselenggarakan pemerintah pusat. Sebagaimana tercantum dalam BAB III Pasal 10 Ayat (3), bidang-bidang tersebut yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama.

57. Penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan kiprah tertentu yaitu merupakan pengertian dari....
A. Desentralisasi
B. Dekonsentrasi
C. Tugas pembantuan
D. Tugas pelimpahan
E. Sentralisasi

57. C Pembahasan: Tugas pembantuan, yaitu penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan kiprah tertentu.

58. Pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu yaitu merupakan pengertian dari...
A. Desentralisasi
B. Dekonsentrasi
C. Tugas Pembantuan
D. Tugas Pelimpahan
E. Sentralisasi

59. Pemilihan eksklusif Presiden dan wakilnya; pertama kali terjadi di...
A. Pemerintahan Gus Dur ke Megawati
B. Pemerintahan Soekarno ke Soeharto
C. Pemerintahan Megawati ke SBY
D. Pemerintahan Gus Dur ke SBY
E. Pemerintahan Habibie ke Gus Dur

59. C Pembahasan: Pada Pemilu Presiden 2004, keunggulan suaranya dari Presiden Megawati Soekarnoputri membuatnya menjadi presiden pertama yang terpilih melalui pemilihan eksklusif oleh rakyat Indonesia. Hal ini dimungkinkan setelah melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945. 

60. Kabinet yang dibangun pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri adalah...
A. Kabinet Reformasi Pembangunan
B. Kabinet Gotong Royong
C. Kabinet Persatuan Nasional
D. Kabinet Indonesia Satu
E. Kabinet Ampera

60. B Pembahasan: Kabinet Gotong Royong yaitu kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Megawati Sukarnoputri dan Wapres Hamzah Haz. Kabinet ini dilantik pada 10 Agustus 2001 dan masa baktinya berakhir pada 21 Oktober 2004.

61. Dalam masa kepemimpinan Habibie memperlihatkan kebebasan politik pada rakyat, hal ini terbukti dengan munculnya parpol sebanyak....
A. 50 parpol
B. 38 parpol
C. 48 parpol
D. 58 parpol
E. 30 parpol

61. B Pembahasan: Langkah-langkah yang dilakukan BJ Habibie di bidang politik adalah: • Memberi kebebasan pada rakyat untuk menyalurkan aspirasinya sehingga banyak bermunculan partai-partai politik gres yakni sebanyak 48 partai politik • Membebaskan narapidana politik (napol) ibarat Sri Bintang Pamungkas (mantan anggota dewan perwakilan rakyat yang masuk penjara lantaran mengkritik Presiden Soeharto) dan Muchtar Pakpahan (pemimpin buruh yang dijatuhi eksekusi lantaran dituduh memicu kerusuhan di Medan tahun 1994) • Mencabut larangan berdirinya serikat-serikat buruh independen • Membentuk tiga undang-undang yang demokratis yaitu • Menetapkan 12 Ketetapan MPR dan ada 4 ketetapan yang mencerminkan 

62. Reverendum Timor Timur yang dilakukan Habibie membawa dampak positif dan negatif, bagi Negara Indonesia. Dampak positifnya yaitu....
A. Wilayah Indonesia menjadi berkurang
B. Terbentuknya negara baru, sehingga warga harus mempunyai kejelasan kewarganegaraan baru
C. Terpecahnya masyarakat Indonesia
D. Indonesia terbebas dari tuduhan pelanggaran HAM
E. Warga Negara Timor Leste yang ingin ke Indonesia harus membuat paspor

62. D Pembahasan: Menurut pihak oposisi, salah satu kesalahan terbesar yang ia lakukan dikala menjabat sebagai Presiden ialah memperbolehkan diadakannya referendum provinsi Timor Timur (sekarang Timor Leste). Ia mengajukan hal yang cukup menggemparkan publik dikala itu, yaitu mengadakan jajak pendapat bagi warga Timor Timur untuk menentukan merdeka atau masih tetap menjadi kepingan dari Indonesia. Pada masa kepresidenannya, Timor Timur lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjadi negara terpisah yang berdaulat pada tanggal 30 Agustus 1999. Lepasnya Timor Timur di satu sisi memang disesali oleh sebagian warga negara Indonesia, namun di sisi lain membersihkan nama Indonesia yang sering terkotori oleh tuduhan pelanggaran HAM di Timor Timur.  

63. Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi (UKP4R) yaitu merupakan forum yang dibuat pada masa....
A. Soeharto
B. Habibie
C. Gus Dur
D. Megawati
E. Susilo bambang Yudhoyono

63. E Pembahasan: Susilo Bambang Yudhoyono juga membentuk Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi (UKP4R), sebuah forum kepresidenan yang diketuai oleh Marsilam Simandjuntak pada dikala pembentukannya pada 26 Oktober 2006.

64. Berikut yaitu partai yang masuk dalam kabinet Gus Dur, yaitu...
A. PDI-P, PAN, PKS
B. PDI-P, PPP, GOLKAR, Partai Keadilan (PK)
C. PDI-P, PKB, Golkar, PPP, PAN, dan Partai Keadilan (PK)
D. PKB, PPP, Golkar, PAN, dan PKS
E. PDI-P, PKB, PPP, Golkar, PAN, dan PBB

64. C Pembahasan: Kabinet pertama Gus Dur, Kabinet Persatuan Nasional, yaitu kabinet koalisi yang mencakup anggota banyak sekali partai politik: PDI-P, PKB, Golkar, PPP, PAN, dan Partai Keadilan (PK). Non-partisan dan Tentara Nasional Indonesia juga ada dalam kabinet tersebut.  

65. Pada masa Gus Dur, Aceh juga diberikan referendum. Referendum yang dimaksud adalah....
A. Aceh berhak menentukan apakah tetap menjadi kepingan Negara Indonesia atau melepaskan diri
B. Aceh harus lepas dan mendirikan negara sendiri
C. Aceh diberikan hak otonomi
D. Aceh tidak boleh lepas dari Indonesia
E. Aceh boleh lepas asalkan tetap menggunakan dasar negara Indonesia

65. C Pembahasan: Rencana Gus Dur yaitu memperlihatkan Aceh referendum. Namun referendum ini menentukan otonomi dan bukan kemerdekaan ibarat referendum Timor Timur. Gus Dur juga ingin mengadopsi pendekatan yang lebih lembut terhadap Aceh dengan mengurangi jumlah personel militer di Negeri Serambi Mekkah tersebut.

66. Kabinet Indonesia Bersatu II disusun berdasarkan anjuran dari partai yang berhasil duduk di dewan perwakilan rakyat waktu itu, yakni....
A. Demokrat, PKS, PAN, PPP
B. Demokrat, PKS, PAN, PKB
C. Demokrat, PAN, PKB, PPP
D. Demokrat, PKS, PAN, PPP, PKB, Golkar
E. Demokrat, PKS, PAN, PPP, Golkar

66. D Pembahasan: Kabinet Indonesia Bersatu II yaitu kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Boediono. Susunan kabinet ini berasal dari anjuran partai politik pengusul pasangan SBY-Boediono pada Pilpres 2009 yang mendapatkan bangku di dewan perwakilan rakyat (Partai Demokrat, PKS, PAN, PPP, dan PKB) ditambah Partai Golkar yang bergabung setelahnya.    

67. Kapankah perombakan yang dilakukan SBY dilakukan terhadap Kabinet Indonesia Bersatu II?
A. 17 Oktober 2010
B. 17 Oktober 2011
C. 18 Oktober 2011
D. 18 September 2011
E. 19 Oktober 2010 

67. C Pembahasan: Pada tanggal 18 Oktober 2011, Presiden SBY mengumumkan perombakan Kabinet Indonesia Bersatu II, beberapa wajah gres masuk ke dalam kabinet dan beberapa menteri lainnya bergeser jabatan di dalam kabinet.  

68. Di Indonesia, terdapat beberapa daerah yang mempunyai otonomi khusus, yakni...
A. DKI, Aceh, Maluku
B. DKI, Aceh, Palembang
C. Aceh, Papua, dan Jambi
D. Aceh, DKI, Papua, Papua Barat
E. DKI, Aceh, Papua Barat, dan Solo

68. D Pembahasan: Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Yang dimaksud satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus yaitu daerah yang diberikan otonomi khusus. Daerah-daerah yang diberikan otonomi khusus ini yaitu • Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; • Aceh • Provinsi Papua; dan • Provinsi Papua Barat. 

69. Paham anti cina yang gencar di lakukan pada Orde Baru bergotong-royong mempunyai tujuan yang dilatarbelakangi oleh alasannya yaitu utama yaitu...
A. Paham politik anti cina sama dengan anti komunis
B. Cina menduduki sebagian wilayah kekuasaan indonesia
C. Golongan pribumi tidak suka lantaran cina menduduki kelas di atasnya
D. Soeharto menginginkan cabang-cabang produksi negara dipegang oleh pribumi
E. Orang cina sukar diajak bekerjasama

69. A Pembahasan: Walaupun kebencian terhadap keturunan Tionghoa oleh keturunan pribumi di Indonesia berawal di masa Hindia Belanda, Orde Baru menghasut terciptanya undang-undang anti-China menyusul usahanya menghapuskan total faham komunisme (karena negara China menganut faham komunisme). Walaupun stereotip negatif bahwa orang "Tjina" (istilah untuk Tionghoa-Indonesia kala itu) yaitu kaya dan serakah yaitu umum di dikala itu, adanya histeria anti-komunisme setelah insiden G30S dan hubungan orang Tionghoa-Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok memperparah keadaan dengan mengakibatkan adanya pandangan bahwa orang Tionghoa juga termasuk kolom kelima (simpatisan rahasia) komunis. 

70. Pengelompokkan anggota MPR yang mencerminkan konfigurasi partai politik disebut juga....
A. Parpol
B. Fraksi
C. Dewan
D. Panitia Ad Hoc
E. Anggota

70. B Pembahasan: Fraksi yaitu pengelompokan anggota MPR yang mencerminkan konfigurasi partai politik. Fraksi sanggup dibuat oleh partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan bunyi dalam penentuan perolehan bangku DPR. Setiap anggota MPR yang berasal dari anggota dewan perwakilan rakyat harus menjadi anggota salah satu fraksi. Fraksi dibuat untuk mengoptimalkan kinerja MPR dan anggota dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Pengaturan internal fraksi sepenuhnya menjadi urusan fraksi masing-masing. 

71. Pada masa reformasi, MPR berkedudukan....
A. Merupakan forum tertinggi negara
B. Sejajar dengan rakyat
C. Merupakan forum non struktural
D. Merupakan forum yang di bawah Presiden dan wakil Presiden
E. Merupakan forum tinggi negara yang sejajar dengan forum negara lainnya

71. E Pembahasan: Bergulirnya reformasi yang menghasilkan perubahan konstitusi telah mendorong para pengambil keputusan untuk tidak menempatkan MPR dalam posisi sebagai forum tertinggi. Setelah reformasi, MPR menjadi forum negara yang sejajar kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara lainnya, bukan lagi penjelmaan seluruh rakyat Indonesia yang melaksanakan kedaulatan rakyat. 

72. Perubahan Undang-Undang Dasar yang mendukung adanya pernyataan perubahan kedudukan MPR tertera dalam....
A. Pasal 1 ayat (1)
B. Pasal 1 ayat (2)
C. Pasal 3 ayat (2)
D. Pasal 2 ayat (1)
E. Pasal 3 ayat (1)

72. B Pembahasan: Pasal 1 ayat (2) yang semula berbunyi: “Kedaulatan yaitu di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.” , setelah perubahan Undang-Undang Dasar diubah menjadi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar.” Dengan demikian pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak lagi dijalankan sepenuhnya oleh sebuah forum negara, yaitu MPR, tetapi melalui cara-cara dan oleh banyak sekali forum negara yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

73. Sidang MPR sah apabila...
 A. Sekurang-kurangnya dihadiri 3/4 dari jumlah Anggota MPR untuk memutus usul dewan perwakilan rakyat untuk memberhentikan Presiden/Wakil Presiden
B. Sekurang kurangnya dihadiri 2/3 dari jumlah Anggota MPR untuk memutus usul dewan perwakilan rakyat untuk memberhentikan Presiden/ Wakil Presiden
C. sekurang-kurangnya dihadiri 3/4 dari jumlah Anggota MPR untuk mengubah dan memutuskan UUD
D. sekurang-kurangnya dihadiri 60%+1 dari jumlah Anggota MPR sidang-sidang lainnya
E. Sekurang kurangnya dihadiri 70%+1 dari jumlah Anggota MPR sidang-sidang lainnya

73. A Pembahasan Sidang MPR sah apabila dihadiri: • sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah Anggota MPR untuk memutus usul dewan perwakilan rakyat untuk memberhentikan Presiden/Wakil Presiden • sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota MPR untuk mengubah dan memutuskan Undang-Undang Dasar • sekurang-kurangnya 50%+1 dari jumlah Anggota MPR sidang-sidang lainnya 

74. Anggota MPR pasca reformasi terdiri dari...
A. Anggota DPR, Utusan Daerah, Utusan Golongan
B. Anggota DPR, Anggota DPD, Utusan Daerah
C. Anggota DPD, Utusan Golongan, Utusan Daerah
D. Anggota DPR, Utusan Daerah
E. Anggota DPR, Anggota DPD

74. E Pembahasan: MPR terdiri atas anggota dewan perwakilan rakyat dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Keanggotaan MPR diresmikan dengan keputusan Presiden. Sebelum reformasi, MPR terdiri atas anggota DPR, utusan daerah, dan utusan golongan, berdasarkan aturan yang ditetapkan undang-undang.  

75. Pengadilan tertinggi dalam tingkatan pengadilan di suatu negara yang teridiri dari banyak daerah adalah....
 A. Mahkamah Konstitusi
B. Mahkamah Agung
C. Mahkamah Internasional
D. Pengadilan Negeri
E. Presiden

75. B Pembahasan: Mahkamah Agung (dalam Bahasa Inggris, supreme court) yaitu pengadilan tertinggi dalam tingkatan pengadilan yang terdiri dari banyak daerah hukum. Sebutan lain untuk Mahkamah Agung mencakup pengadilan terakhir, pengadilan tingkat akhir, pengadilan penghakiman, pengadilan puncak dan pengadilan tertinggi banding. 

76. Presiden Soeharto di kala itu dinilai sebagai sosok yang anti komunis dan pro barat, hal tersebut dicirikan dari....
 A. Membuka kerjasama dengan negara Cina
B. Memberi kesempatan warga Tionghoa untuk duduk di bangku pemerintahan
C. Membeli persenjataan dari Amerika Serikat, Australia, dan Inggris
D. Membolehkan pertunjukan barongsai untuk tampil di pertunjukkan nasional
E. Mengembangkan penggunaan bahasa Mandarin di sekolah-sekolah.

76. C Pembahasan: Sebagai hasil dari eliminasi komunis, Soeharto kemudian dipandang sebagai seorang yang pro-Barat dan anti-komunis. Sebuah hubungan militer dan diplomatik yang akan berlangsung usang antara Indonesia dan negara-negara Barat telah dibangun, yang kemudian mengarah ke pembelian senjata dari Amerika Serikat, Inggris Raya, Australia dan pembinaan personil militer Indonesia oleh negara-negara tersebut.

77. Dalam sistem politik bentukan Soeharto, porsi militer dalam pemerintahan digambarkan sebagai berikut.....
A. Militer tidak boleh ikut campur dalam ranah parlemen
B. Militer dan partai politik berhubungan sebagai eksekutif pemerintahan
C. Militer diberi kiprah yang besar lengan berkuasa dalam politik, organisasi politik dan sosial di seluruh Indonesia.
D. Diberikan kekuasaan yang tidak jauh lebih banyak dari partai politik PDI dan PPP
E. Militer hanya sebagai alat untuk menjaga stabilitasi politik pada Orde Baru

77. C Pembahasan: Rezim Orde Baru yang muncul dari gejolak tahun 1960-an ini ditujukan untuk memelihara ketertiban politik, mempromosikan pembangunan ekonomi, dan mengasingkan partisipasi massa dari dalam proses politik Indonesia. Militer diberi kiprah yang besar lengan berkuasa dalam politik, organisasi politik dan sosial di seluruh Indonesia mengalami birokratisasi dan korporatisasi, dan metode represi yang selektif namun efektif dan kadang kala brutal dipakai terhadap penentang rezim Orde Baru.

78. Terkait dengan praktek korupsi, pada masa Susilo Bambang Yudhoyono dikeluarkanlah instruksi presiden dalam pemberantasan korupsi sebanyak....
A. 4
B. 5
C. 6
D. 7
E. 8

78. D Pembahasan: Pemerintah tampaknya tak ingin bermain main dalam hal pemberantasan korupsi, terbukti semenjak 2004 pemerintahan SBY setidaknya telah mengeluarkan tujuh Inpres yag berkaitan dengan kebijakan anti korupsi, yang terbaru yaitu Instruksi presiden (Inpres) Nomor 2 tahun 2014 ihwal Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2014.

79. Inpres terkait pemberantasan dan pencegahan korupsi terbaru yang terakhir dikeluarkan oleh Susilo bambang Yudhoyono ketika masih menjabat adalah....
 A. Inpres No 5 tahun 2013
B. Inpres No 2 tahun 2014
C. Inpres No tahun 2014
D. Inpres No 17 tahun 2013
E. Inpres No 9 tahun 2011

79. B Pembahasan: Berikut Inpres yang berhasil dikeluarkan oleh SBY terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi:
1. Inpres Nomor 5 tahun 2004 ihwal Upaya Percepatan Pemberantasan Korupsi
2. Inpres Nomor 1 tahun 2011 ihwal Percepatan Penyelesaian Kasus Hukum dan Penyimpanan Pajak
3. Inpres Nomor 2 tahun 2011 ihwal Percepatan Penanganan Kasus Bank Century
4. Inpres Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
5. Inpres Nomor 17 Tahun 2011 ihwal Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012 6. Inpres Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Aksi Pencegahan dan pemberantasan Korupsi
7. Inpres Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2014

80. Sebelum menjabat sebagai presiden terpilih dikala ini, Jokowi pernah menjabat beberapa posisi diantaranya sebagai....
 A. Walikota Semarang
B. Gubernur Jawa Barat
C. Walikota Surakarta
D. Wakil Gubernur DKI
E. Wakil presiden RI

80. C Pembahasan: sebelum terpilih sebagai presiden Indonesia dikala ini, Jokowi pernah menduduki jabatan sebagai Wali Kota Surakarta, Gubernur DKI Jakarta.

81. Pada awal jabatan Jokowi sebagai Gubernur DKI, dia mengeluarkan kebijakan terkait kesejahteraan sosial rakyat berupa....
A. Mengeluarkan kebijakan satu kartu untuk penumpang KRL
B. Mengeluarkan Kartu Jakarta Sehat, Kartu Keluarga Sejahtera
C. Mengeluarkan kartu santunan eksklusif tunai
D. Stereilsasi jalur busway
E. Peremajaan bus Trans Jakarta

81. B Pembahasan: Jokowi memulai masa kepresidenannya dengan meluncurkan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera. Upaya ini oleh partai oposisi dianggap untuk meredam sementara kenaikan harga BBM. 

82. Gaya kepemimpinan pada masa Jokowi populer berbeda dengan para pemimpin sebelumnya. Gaya kampanye dia dikenal sebagai ‘blusukan’ yang mempunyai makna.... A. Mencari informasi dari rakyat melalui pegawanegeri daerah B. Mengumpulkan informasi akan kebutuhan rakyat melalui jajak pendapat C. turun eksklusif ke lapangan untuk melihat eksklusif permasalahan yang ada dan mencari solusi yang tepat D. Pendekatan melalui media umum E. Pendekatan kontroversi

82. C Pembahasan: Jokowi dikenal akan gaya kepemimpinannya yang pragmatis dan membumi. Ia seringkali melaksanakan "blusukan" atau turun eksklusif ke lapangan untuk melihat eksklusif permasalahan yang ada dan mencari solusi yang tepat. "Blusukan" juga dilakukan untuk menemui eksklusif warga dan mendengar keluh kesah mereka

83. Pada masa reformasi ada bebrapa jadwal yang disuarakan oleh mahasiswa, diantaranya adalah.... A. Merekonstruksi perekonomian Indonesia, melikuidasi beberapa bank bermasalah, pemerintahan yang bebas KKN
B. Adili Soeharto dan kroni-kroninya, amandemen Undang-Undang Dasar 1945, penghapusan dwi fungsi ABRI, otonomi daerah, supremasi hukum, pemerintahan yang higienis dari KKN
C. Adili Soeharto, Merekonstruksi perekonomian Indonesia
D. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, adili Soeharto, melikuidasi beberapa bank bermasalah
E. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, supremasi hukum, merekonstruksi perekonomian Indonesia

83. B Pembahasan: Beberapa jadwal reformasi yang disuarakan para mahasiswa anatara lain sebagai berikut : • Adili Soeharto dan kroni-kroninya. • Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 • Penghapusan Dwi Fungsi ABRI • Otonomi daerah yang seluas-luasnya • Supremasi aturan • Pemerintahan yang higienis dari KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme).

84. Dengan adanya reformasi, masa jabatan presiden mengalami perubahan yakni menjadi...
A. Sekali dipilih dan berlaku selama 3 kali masa jabatan
B. Masa jabatan presiden maksimal dua kali masa jabatan
C. Masa jabatan presiden minimal dua kali masa jabatan
D. Masa jabatan presiden seumur hidup
E. Selama terpilih satu kali , untuk selanjutnya tidak berhak lagi terpilih

84. B Pembahasan: Dengan Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 masa jabatan presiden paling banyak dua kali masa jabatan, presiden dan wakil presiden dipilih eksklusif oleh rakyat mulai dari pemilu 2000 dan yang terpilih sebagai presiden dan wakil presiden pertama pilihan eksklusif rakyat yaitu Soesilo Bambang Yodoyono dan Yoesuf Kala, MPR tidak lagi forum tertinggi negara melainkan forum negara yang kedudukannya sama dengan presiden , MA , BPK, kedaulatan rakyat tidak lagi ditangan MPR melainkan berdasarkan UUD. 

85. Pada orde reformasi, pemberantasan korupsi semakin diperkuat dengan dikeluarkannya....
 A. Ketetapan MPR No V/MPR/1999
B. Ketetapan MPR No IX / MPR / 1998 yang ditindak lanjuti dengan UU no 30/2002 ihwal KOMISI pemberantasan tindak pidana korupsi.
C. UU No 2 tahun 1999
D. Inpres No 9 tahun 2011
E. Ketetapan MPR No II/ MPR/ 1998

85. B Pembahasan: Sistem pemerintahan masa orde reformasi sanggup dilihat dari acara kenegaraan sebagai berikut:
• Kebijakan pemerintah yang memberi ruang gerak yang lebih luas terhadap hak-hak untuk mengeluarkan pendapat dan pikiran baik verbal atau goresan pena sesuai pasal 28 UUd 1945 sanggup terwujud dengan dikeluarkannya UU No 2 / 1999 ihwal partai politik yang memungkinkan multi partai
• Upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersuh dan berwibawa serta bertanggung jawab dibuktikan dengan dikeluarkan ketetapan MPR No IX / MPR / 1998 yang ditindak lanjuti dengan UU no 30/2002 ihwal KOMISI pemberantasan tindak pidana korupsi.
• Lembaga MPR sudah berani mengambil langkah-langkah politis melaui siding tahunan dengan menuntuk adanya laporan pertanggung balasan kiprah forum negara , Undang-Undang Dasar 1945 di amandemen, pimpinan MPR dan dewan perwakilan rakyat dipisahkan jabatannya, berani memecat presiden dalam sidang istimewanya.
• Dengan Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 masa jabatan presiden paling banyak dua kali masa jabatan, presiden dan wakil presiden dipilih eksklusif oleh rakyat mulai dari pemilu 2000 dan yang terpilih sebagai presiden dan wakil presiden pertama pilihan eksklusif rakyat yaitu Soesilo Bambang Yodoyono dan Yoesuf Kala, MPR tidak lagi forum tertinggi negara melainkan forum negara yang kedudukannya sama dengan presiden , MA , BPK, kedaulatan rakyat tidak lagi ditangan MPR melainkan berdasarkan UUD. 

86. Usaha yang dibuat dalam rangka melaksanaan pemilihan umum di Indonesia semenjak masa reformasi ditangani oleh....
A. MPR
B. Komisi Pemilihan Umum
C. Komisi Yudisial
D. DPR
E. KPI 

86. B Pembahasan: KPU pertama (1999-2001) dibuat dengan Keppres No 16 Tahun 1999, beranggotakan 53 orang anggota, dari unsur pemerintah dan Partai Politik. KPU pertama dilantik Presiden BJ Habibie.   

87. Kebijakan pemerintahan pada masa Susilo Bambang Yudhoyono juga merambah ke sektor pendidikan yaitu...
A. Penghentian tunjangan profesi guru
B. Anggaran pendidikan dianggarkan sebesar 20% dari total anggaran
C. Menolak standarisasi pendidikan
D. Kompetensi guru masih dipertimbangkan dalam perekruitannya
E. Anggaran pendidikan dianggarkan sebesar 20% dari total anggaran

87. B Pembahasan: selama periode menjabat sebagai Presiden dan dibantu oleh 2 menteri pendidikan. Berikut 6 kebijakan yang terkait bidang pendidikan di masa SBY (2004-2014): - profesionalitas jabatan guru (harus tersedianya kualifikasi dan kompetensi yang memadai guna melaksanakan proses pembelajaran yang mendidik) - penerapan kurikulum berbasis kompetensi - Standarisasi pendidikan Indonesia - pemenuhan anggaran pendidikan 20% dalam APBN - penataan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan - peningkatan kesejahteraan guru

88. Langkah dalam kebijakan pemerintahan Susilo Bambang Yuhoyono yang dinilai cukup kontroversial adalah...
 A. Standarisasi pendidikan
B. Peningkatan kesejahteraan guru
C. Pengurangan subsidi BBM
D. Privatisasi BUMN
E. Penerapan kurikulum berbasis kompetensi

88. C Pembahasan: bulan april 2012, pada masa kepemimpinannya tahun 2004-2009, SBY banyak menuai kebijakan ibarat adanya kebijakan kontroversial yaitu mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilator belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

89. Mengapa kebijakan Bantuan Langsung Tunai menuai protes pada waktu pemerintahan SBY?
A. BLT dinilai terlalu menghabiskan anggaran pemerintah
B. BLT dinilai tidak tepat target dan menimbulkan dilema sosial
C. Pertimbangan dari fraksi-fraksi yang duduk di MPR, BLT lebih baik dipakai untuk subsidi BBM kembali
D. Dana BLT lebih baik untuk memperbaiki infrastruktur negara
E. Respon masyarakat yang kurang begitu antusias terhadap BLT

89. B Pembahasan: Kebijakan kontroversial pertama itu menimbulkan kebijakan kontroversial kedua, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak hingga ke tangan yang berhak, dan pembagiannya menimbulkan banyak sekali dilema sosial.  

90. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 yang dikeluarkan SBY yaitu sebagai respon positif terhadap insiden yang terjadi yakni....
A. Masalah pembagian BLT
B. Masalah kependidikan di Indonesia
C. Masalah penanggulangan peristiwa alam
D. Pengurangan subsidi BBM
E. Privatisasi BUMN

90. C Pembahasan: Pemerintahan SBY, sanggup membangkitkan semangat dan solidaritas kemanusiaan hingga tingkat internasional untuk memperlihatkan santunan bagi para korban bencana, selain penggunaan instrumen aturan untuk menanggulangi musibah melalui Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007. SBY memperlihatkan perjuangan secara signifikan penanggulangan peristiwa baik melalui aspek aturan nasional maupun aspek diplomasi dengan dunia internasional.

91. Ada beberapa hal terkait kasus aturan yang masih menjadi pekerjaan rumah SBY yang hingga kini juga belum terselesaikan, hal tersebut diantaranya adalah...
A. Kasus kisruh pembagian BLT
B. Kasus Munir
C. Pergantian kurikulum pendidikan
D. Kasus KPK vs Polri
E. Kasus subsidi BBM

91. B Pembahasan: Kepemimpinan SBY yang selama ini dikritik sebagai kepemimpinan yang lamban dan lemah juga terlihat dalam beberapa kasus bertindak gamang dan terkesan mendua, bahkan satu kasus yang hingga dikala ini belum terselesaikan, yaitu kasus pembunuhan Munir, SBY mulai bertindak kritis lantaran dipengaruhi oleh kegigihan dari Suciwati, istri almarhum, yang berhasil menarik perhatian kalangan internasional.  

92. Korupsi mulai memasuki ranah pegawanegeri negara, pada masa SBY terdapat beberapa kementrian yang diduga terlibat dalam kasus korupsi. Kementrian tersebut adalah...
A. Kementrian Lingkungan Hidup, Kementrian Keuangan
B. Kementrian Kehutanan, Kementrian Negara dan Pemuda Olahraga, Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementrian Pendidikan Nasional, Kementrian Luar Negeri, Kementrian Perhubungan, Kementrian Koordinasi Kesejahteraan Rakyat
C. Kementrian Pertanian, Kementrian Keuangan
D. Kementrian Lingkungan Hidup, Kementrian Pertanian
E. Kementrian Keuangan, Kemnetrian Kehutanan

92. B A. Pembahasan: Sementara itu, kementerian di masa SBY yang tersangkut korupsi yaitu Kementerian Kehutanan (MS Kaban, disebut-sebut dalam kasus pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu), Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga (Andi Mallarangeng, dikaitkan dengan kasus wisma atlet Sea Games), Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Muhaimin Iskandar, kasus suap PPIDT), Kementerian Pendidikan Nasional (Irjen Kemendiknas Muhammad Sofyan, kasus pengadaan barang dan perjalanan dinas, serta beberapa pejabat disebut-sebut dalam kasus PMPTK yang terkait perusahaan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin). Demikian juga, Kementerian Luar Negeri (pejabat setingkat Kepala Bagian, kasus penggelembungan dana tiket perjalanan, terpidana), Kementerian Perhubungan (Hatta Rajasa, disebut-sebut dalam kasus hibah Kereta Api Jepang), dan Kementerian Koordinasi Kesejehteraan Rakyat (Sutedjo Yuwono, Sekertaris Menkokesra KIB I Aburizal Bakrie, kasus Pengadaan Alat Kesehatan flu burung, terdakwa).

93. Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera menuai kecaman dari oposisi, dikarenakan....
A. Program yang sia-sia
B. Program yang tidak berpayung aturan dan melanggar tata tertib anggaran
C. Program yang menyamai BLT
D. Program yang hanya meredam gosip kenaikan harga BBM
E. Program yang dibuat berdasarkan wangsit dari Jusuf Kalla saja

93. B Pembahasan: Jokowi memulai masa kepresidenannya dengan meluncurkan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera. Upaya ini oleh partai oposisi dianggap untuk meredam sementara kenaikan harga BBM. Jokowi dikritik lantaran meluncurkan jadwal yang tidak mempunyai payung aturan dan melanggar tertib anggaran , namun hal ini dibantah oleh Jusuf Kalla, dengan argumen bahwa jadwal kartu tersebut bergotong-royong kelanjutan dari jadwal yang sudah ada sehingga anggarannya pun mengikuti jadwal tersebut.

94. Kebijkan apakah yang dilakukan Jokowi dalam bidang kelautan?
 A. Perlakuan keras terhadap pencuri ikan ilegal
B. Menjual hasil perikanan lebih murah dibandingkan harga di luar negeri
C. Mengajak kerjasama para pencuri ikan untuk sanggup memasarkan hasil perikanan Indonesia
D. Mengajak kerjasama negara-negara tetangga untuk menangkap pencuri ikan ilegal
E. Membiarkan kapal pencuri ikan berkeliaran di perairan Indonesia

94. A Pembahasan: Di bidang kelautan, Jokowi menginstruksikan perlakuan keras terhadap pencuri ikan ilegal. Selain meminta diadakannya razia, ia juga berharap kapal pelanggar aturan ditenggelamkan.

95. Demokrasi jalanan yaitu merupakan gaya khas dari pemerintahan...
A. Soekarno
B. Soeharto
C. Megawati
D. Gus Dur
E. Jokowi

95. E Pembahasan: "blusukan" atau turun eksklusif ke lapangan untuk melihat eksklusif permasalahan yang ada dan mencari solusi yang tepat. "Blusukan" juga dilakukan untuk menemui eksklusif warga dan mendengar keluh kesah mereka. Gaya yang unik ini dijuluki The New York Times sebagai "demokrasi jalanan". 

96. Pada masa Habibie terjadi pemberian amnesti, abolisi. Hal tersebut berupa....
A. Pembebasan tahanan politik kaum separatis PKI
B. Memperkuat keberadaan Undang-undang Subversi
C. Mengabaikan budaya oposisi
D. Menjauhi orang-orang yang terlibat Orde Baru
E. Memperpanjang masa tahanan politik

96. A Pembahasan: pembebasan tahanan politik meningkatkan legitimasi Habibie baik di dalam maupun luar negeri. Hal ini terlihat dengan diberikannya amnesti dan pembatalan yang merupakan langkah menujuketerbukaan dan rekonsiliasi. Contohnya : pembebasan tahanan politik kaum separatis tokoh PKI, Amnesti diberikan kepada Mohammad Sanusi dan orang-orang lain yang ditahan setelah Insiden Tanjung Priok.  

97. Pengungkapan agresi terorisme Bom Bali I dan II menjadi titik awal dalam pemberantasan agresi teror khususnya di Indonesia, ini terjadi pada masa pemerintahan....
A. Gus Dur
B. BJ Habibie
C. Megawati
D. Susilo Bambang Yudhoyono
E. Soeharto

97. C Pembahasan: pada masa kepemimpinan Megawati telah berhasil mencapai beberapa prestasi salah satunya berhasil mengungkapkan para pelaku terorisme diantaranya Bom Bali I dan II yang telah menewaskan ratusan orang yaitu dengan menangkap Amrozi, Imam samudra, Mukhlas dan Al faruq dan kasus pengeboman lain yaitu Bom JW marriot, Kedubes Australia dan Bom BEJ dan Medan.  

98. Reformasi birokrasi pada masa kepemimpinan Megawati dinilai gagal terlihat dari...
 A. Megawati menyusun langkah-langkah sendiri yang cenderung birokratif
B. Korupsi masih merajalela dan adanya pengampunan pada sejumlah koruptor
C. Waktu yang dirasa masih terlalu dini bagi Megawati dalam memberantas korupsi
D. Munculnya tokoh-tokoh gres yang lebih visioner dalam memberantas korupsi
E. Adanya campur tangan pihak gila dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia

98. B Pembahasan: Gejala munculnya pola usang dalam pemerintahan Megawati yaitu pendekatan represif dalam menuntaskan dilema dan sakralisasi forum kepresidenan, kegagalan partai politik yang terlibat dalam pemerintahan bersama-sama dalam mengartikulasi kepentingan rakyat,tak ada upaya pemberantasan KKN, sebaliknya praktik korupsi makin terang-terangan dan meluas, kebijakan pemerintah yang memberi pengampunan terhadap sejumlah koruptor terang mengingkari nilai keadilan. Kegagalan Pemerintahan Megawati dalam menjalankan Reformasi Birokrasi ini mengakibatkankepercayaan rakyat terhadap Presiden Megawati menjadi menurun.

99. Kegagalan diplomasi pada masa Megawati salah satunya tercermin dalam....
 A. Lepasnya kepulauan Sipadan-Ligitan dari Indonesia
B. Gagalnya melaksanakan kerjasama internasional dalam kebijakan ekonomi
C. Indonesia menolak mengikuti Amerika dalam tuntutan ke Iraq dalam menyerahkan Abu Bakar Baasyir
D. Indonesia keluar dari IMF
E. Ketidakstabilan ekonomi makro ibarat inflasi, kurs rupiah terhadap dollar

99. A Pembahasan: Megawati dianggap gagal melaksanakan jadwal reformasi dan tidak bisa mengatasi krisis bangsa. Menurut beberapa pengamat politik dan pemerintahan, kebijakan pemerintah Megawati sepanjang tahun 2002 cenderung mengabaikan aspirasi rakyat dan hanya berorientasi pada kepentingan kalangan tertentu serta tidak bisa melepaskan Indonesia dari tekanan pihak-pihak asing, kegagalan diplomasi Indonesia sehingga kepulauan Sipadan-Ligitan lepas dari Indonesia 

100. Salah satu tumpuan pembangunan berkelanjutan pada masa Susilo Bambang Yudhoyono adalah....
A. Melakukan pemerataan pembangunan dengan membentuk provinsi gres berdasarkan kebutuhan yaitu Kepulauan Riau dan Bangka Belitung, Sulawesi Barat, dan Papua Barat.
 B. Subsidi BBM, pembentukan perumahan murah bagi rakyat yang akan menampung rakyat miskin yang hidup di kolom jembatan, juga golongan rakyat lain yang belum punya rumah layak
C. Menyehatkan perbankan nasional yang collapse setelah krisis ekonomi 1998
D. Berhasil menghasilkan 45 milyar dolar AS dari penjualan LNG Tangguh ke China
E. Melakukan operasi kesejahteraan dan militer di Aceh yaitu dengan mengembalikan proporsi pendapatan dari Lapangan Arun sebagian besar kepada rakyat Aceh dgn status daerah Otonomi Khusus dan menangkap anggota GAM bersenjata

100. B Pembahasan: SBY melaksanakan pembangunan berkelanjutan selama masanya menjabat sebagai presiden 2 kali berturut-turut. Salah satu tumpuan pembangunan berkelanjutan tersebut yaitu kebijakan subsidi BBM, pembentukan perumahan murah bagi rakyat yang akan menampung rakyat miskin yang hidup di kolom jembatan, juga golongan rakyat lain yang belum punya rumah layak.