Birokrasi yakni sistem manajemen dan pelaksanaan kiprah keseharian yang terstruktur, dalam sistem hirarchi yang jelas, dilakukan dengan aturan yang jelas, dilakukan dengan aturan tertulis, dilakukan oleh pecahan tertentu yang terpisah dengan pecahan lainnya, oleh orang-orang yang dipilih lantaran kemampuan dan keahlian di bidangnya.
Negara (State) yakni institusi yang mempunyai kekuasaan dan kekuatan untuk mengatur masyarakat dimana didalamnya juga terdiri dari bagian-bagian kecil yang menjadi objek yang di perintahkan. Bagian kecil itu di anggap telah menyerahkan kekuasaannya secara sukarela maupun lantaran aturan untuk mengambil keputusan
Birokrasi dan Negara
Pendalaman mengenai negara ini penting untuk di jelaskan dalam hubungannya dengan birokrasi di sebabkan dua hal yaitu :
- Semua birokrasi dalam pengertian publik bersahabat hubungannya dengan negara, lantaran keberadaan dan arah birokrasi di asumsikan selalu mengikuti arah kebijakan dan arah politik negara
- Negara yakni rumah utama dari birokrasi dalam ranah publik. Begitu negara berdiri secara legal formal, maka birokrasi gres bekerja sehabis kelahirannya. Birokrasi yakni alat negara dan pemerintahan dalam banyak sekali manajemen pemerintahan.
Birokrasi di Indonesia
Birokrasi di Indonesia berdasarkan Karl D Jackson merupakan bureaucratic polity. Model ini merupakan birokrasi dimana negara menjadi akumulasi dari kekuasaan dan menyingkirkan kiprah masyarakat dari politik dan pemerintahan. Ada pula yang beropini bahwa birokrasi di Indonesia merupakan birokrasi Parkinson dan Orwel. Hal ini disampaikan oleh Hans Dieter Evers. Birokrasi Parkinson merujuk pada pertumbuhan jumlah anggota serta pemekaran structural dalam birokrasi yang tidak terkendali. Birokrasi Orwel merujuk pada teladan birokratisasi yang merupakan proses ekspansi kekuasaan pemerintah yang dimaksudkan sebagai pengontrol acara ekonomi, politik dan social dengan memakai regulasi yang bila perlu ada suatu pemaksaan.
Dari model yang diutarakan di atas sanggup dikatakan bahwa birokrasi yang berkembang di Indonesia yakni birokrasi yang berbelit-belit, tidak efisein dan mempunyai pegawai birokrat yang makin membengkak.
telah membuat birokrasi patrimonial. Birokrasi ini mendasarkan pada kekerabatan bapak buah dengan anak buah (patron client) sehingga segala yang dikerjakan bawahan hendaknya harus sesuia dnegan impian atasan. Hal ini mengakibatkan bawahan selalu tergantung pada atasan. Budaya patronase mengakibatkan rasa ewuh pakewuh yang berlebihan terhadap atasan.
Birokrasi di zaman orde gres ditandai dengan beberapa ciri-ciri menyerupai pegawai negeri yang menjadi pengurus partai selain Golkar, maka ia akan tersingkirkan dari jajaran birokrasi. Selain itu, orang atau sekelompok orang yang tidak berpihak pada Golkar, maka bisa dipastikan akan mendapat perlakuan diskriminatif dalam birokrasi. Jika suatu wilayah tidak merupakan basis Golkar, maka pembangunan akan sangat tertinggal lantaran pemerintah lebih mengutamakan tempat yang merupakan basis Golkar. Keberpihakan birokrasi terhadap suatu partai, tentu saja dalam hal ini Golkar, akan mengurangi profesionalisme dari birokrasi tersebut. Dalam zaman orde gres juga ada suatu kebijakan yang disebut zero economi growth. ( teori yang menyatakan bahwa perekonomian suatu bangsa tidak perlu tumbuh, lantaran pertumbuhan ekonomi yang tidak terkendali justru sanggup mengakibatkan imbas yang merusak kesejahteraan bangsa tersebutb) Adanya kebijakan zero economi growth yang mengakibatkan jumlah anggota birokrasi makin membengkak. Hal ini menjadikan birokrasi tidak efisien lantaran jumlah pekerja dengan pekerjaannya tidak sebanding.
Perbandingan birokrasi di banyak sekali negara
Dalam kaitan birokrasi di banyak sekali negara di bagi manjadi 3 yaitu:
- birokrasi di negara dunia pertama
- birokrasi di negara dunia kedua, dan
- birokrasi di negara dunia ketiga
Birokrasi di Negara Dunia Pertama
Negara-negara di dunia pertama yaitu AS, Inggris, dan jepang. Sebagai negara adikuasa yang berkuasa di dunia, Amerika Serikat sangatlah dihormati oleh negara-negara lainnya. Namun menyerupai halnya para penguasa yang banyak dipuja-puja, di balik semua itu banyak sekali ancaman mengancam keselamatan sang penguasa.
Sebagai sebuah negara demokrasi, Jepang tergolong ”tidak normal” lantaran jalannya proses politik jarang disorot dan mendapat perhatian dari masyarakat umum. Sedangkan di negara demokrasi pada umumnya, informasi publik yang penting akan dibahas secara gencar di banyak sekali media. Sebuah keputusan kebijakan dibentuk melalui proses yang panjang dan menghabiskan banyak waktu, termasuk proses dalam konsultasi dan perundingan antara agen-agen pemerintah dengan kelompok kepentingan terkait. Dalam beberapa kasus, obrolan politik yang terangkat ke publik dimana dalam prosesnya mengalami kegagalan dalam pembangunan konsensus, sanggup memunculkan debat dan demonstrasi massa yang berujung pada agresi kekerasan / anarkis. Oleh lantaran itulah, di Jepang jarang terjadi agresi demo massa dan agresi anarkis lantaran proses politik jarang diekspos.
Suatu kebijakan dibentuk di dalam konteks otoritas birokrasi. Sebelum ajuan suatu kebijakan disampaikan ke Diet, draft kebijakan dasar telah dikompromisasikan melalui proses perundingan dengan kementrian lain terkait, politisi partai yang berpengaruh, anggota diet serta kepentingan-kepentingan pihak lain di luar pemerintah yang mempunyai terusan terhadap kebijakan tersebut.
Power dari birokrasi Jepang cukup kuat, sehingga disebutkan bahwa birokrat Jepang lebih besar lengan berkuasa daripada birokrat dalam sistem diktator sekalipun. Kekuatan birokrasi dilihat dalam proporsi dimana terdapat kelemahan dalam partai dan forum legislatif. Adanya perubahan di tingkat kementrian justru membuat birokrat sanggup membangun kekuatan organisasi. Disebutkan pula bahwa birokrasi Jepang bisa mempertahankan netralitasnya walaupun terjadi pergantian kabinet, sehingga birokrasi sanggup mendukung political stability serta tidak mengakibatkan guncangan politik.
Kekuatan birokrasi di Jepang ini merupakan produk dari gaya politik dan tradisi yang telah berjalan usang dan panjang. Dilihat ketika birokrasi sebagai sebuah institusi, intinya tidak terlalu terpengaruh dampak perang dunia II dan masa okupasi dari Amerika. Catatan sejarah mengatakan bahwa pada dikala itu, campur tangan eksklusif dari Amerika pada birokrasi sangat sedikit. Yang unik dan menarik dari birokrasi di Jepang yakni terdapat birokrat pemerintah nasional yang sanggup ”dipinjamkan” kepada pemerintah lokal yang sanggup memberi kesempatan untuk bertukar pengalaman dan menjaga kekerabatan antara dua level pemerintah ini.
Birokrasi di Negara Dunia Kedua
Perbedaan administrsi kunci dalam dunia komunis dari dunia pertama yaitu:
- Masalah skala mesin administratif diperluas ke dalam masyarakat di barat.
- Sementara dunia pertama melihat birokrasi dari politik, dalam dunia komunis
birokrasi dipolitikisasi.
Contoh, di Rusia Teori yang paling memadai untuk menganalisis kecenderungan rejim stalinis yakni teori kapitalisme negara atau teori kapitalisme birokrasi. Hal ini diperkuat dengan kondisi global waktu itu dimana peranan negara dalam ekonomi menjadi semakin penting pada kurun XX.
Menurut Julian ada beberapa faktor struktural yang mempengaruhi perkembangan sistem ekonomi dunia.
- Depresi tahun 1930-an sangat mengejutkan para kapitalis sehingga mereka tertarik oleh teori-teori Keynesian yang mengusulkan intervensi negara di dunia usaha.
- Terjadi konflik-konflik militer yang amat besar, bukan hanya berbentuk perang biasa tetapi juga “perang dingin” yang berkaitan dengan produksi senjata nuklir berskala besar.
- Negeri-negeri dunia ketiga yang melepaskan penjajahan barat sering harus melibatkan aparatus negara dalam perekonomian lantaran kelas kapitalis setempat agak lemah dan negara-negara ini sering berguru dari model Soviet. Sehingga ia mencatat kecenderungan kapitalis negara di hampir seluruh dunia, walau bentuknya bermacam-macam; dan fenomena ini sering disalahartikan sebagai perkembangan “sosialis”.
Kapitalis birokrat bukanlah kelas kapitalis murni. Cara kelompok ini mengakumulasi modal bersandar pada pengambilalihan wewenang dan sumber daya yang dimiliki negara. Pengambilalihan bisa dilakukan dengan banyak sekali cara, dengan sebatas mempunyai secara personal dana-dana negara, mengumpulkan komisi dari proyek-proyek negara, atau dengan cara memanipulasi nilai kontrak kerja pembangunan. Sumber daya yang dimiliki kapitalis birokrat bukan modal dalam wujud material melainkan terusan ke otoritas politik. Biasanya saham ditanamkan kapitalis birokrat dalam banyak sekali join venture dengan pemodal swasta sebagai imbalan koneksi ke sentra kekuasaan.
Birokrasi di Negara Dunia Ketiga
Negara dunia ketiga yaitu negara-negara yang peranan administratif relatif tidak berkembang.Banyak negara ingin melindungi kelompok masyarakat miskinnya, namun merupakan mitos kalau dianggap regulasi birokratis dan ruwet bisa mencapai tujuan itu.
Norwegia, Swedia, Denmark, dan Finlandia, semua negara itu berada dalam daftar 20 negara dengan regulasi bisnis paling simpel. Mereka hanya mengatur yang perlu: menyerupai melindungi hak milik (property rights) dan menyediakan pelayanan sosial. Mereka sudah menyadari bahwa pekerja, investor, dan bahkan otoritas pajak, semua menghendaki bebas dari birokrasi yang berbelit-belit.
Regulasi yang efisien juga bukan milik kas negara kaya saja. Lituania, Slowakia, Botswana, dan Thailand juga masuk daftar teratas 20 negara dengan birokrasi paling efisien. Laporan Doing Business tahun ini menunjukkan, negara-negara menyerupai India, Polandia, Slowakia, dan Kolombia juga menemukan caranya sendiri-sendiri untuk menyederhanakan regulasi usaha, memperkuat sumbangan hak milik, atau mempermudah sektor perjuangan mendapat modal.
Proses administratif moderen ke dalam budaya politik tradisional telah menghasilkan birokrasi pada dunia ketiga yang merupakan titik awal tajam.Contoh, ikatan dari kekeluargaan masih bayak terjadi pada masyarakat Afrika.
Daftar pustaka
Anonimous,2004. Memangkas Birokrasi demi Pertumbuhan Ekonomi
http://antikorupsi.org/indo/index2.phpoption=com_content&do_pdf=1&id=1840
Mas’ud Said, 2009. Birokrasi Di Negara Birokratis. PT UMM PRESS
0 Komentar untuk "Birokrasi Di Indonesia Dan Di Banyak Sekali Negara"