Perjalanan Vladimir Vladimirovich Putin Presiden Rusia

Vladimir Vladimirovich Putin lahir pada tanggal 7 Oktober 1952 di St Petersburg yang pada ketika itu dikenal dengan nama Leningrad. Dia sebagai anak tunggal sebab kedua saudaranya meninggal ketika masih kecil, yang pertama ketika lahir yang kedua sebab dipteri. Sekalipun mengakui pemerintahan Komunis, Putin dibaptis menurut kepercayaan Gereja Ortodoks. Ketika masa muda, sering dipanggil Putka. Ayahnya, Vladimir Spiridonovich Putin, yaitu karyawan lepas dari sebuah pabrik dan meninggal pada bulan Agustus 1999. Ibunya Maria Ivanovna Putina, meninggal 6 bulan lebih awal.

Putin mempunyai kemampuan yang cukup baik dalam berbahasa Inggris dan Jerman serta mempunyai keterampilan dalam bela diri khususnya sambo (bela diri ala Rusia) dan judo, bukan perokok dan bukan pemabuk berat.

Vladimir Putin menikahi Lyudmila pada tahun 1958 dan mempunyai dua anak Katya (1985) dan Masha (1986). Kedua duanya lahir di Dresden, Jerman dan ketika ini bersekolah di sekolah internasional di Moskwa. Dia mempunyai hewan peliharaan berupa seekor anjing pudel yang dipanggil Tosca. Lyudmila sendiri seorang lulusan sarjana bidang filologi pada Universitas Negeri Leningrad. Setelah lulus ia bekerja sebagai pramugari di Kaliningrad dan kini sebagai pengajar. Dia mempunyai keterampilan dalam berbahasa Inggris, Jerman dan Spanyol.

Jabatan sebelumnya:

Ketua Komite untuk Hubungan Luar Kota Administrasi St. Petersburg
28 Juni 1991-1996

Ketua Direktorat Kontrol Administrasi Kepresidenan Rusia
26 Maret 1997-Mei 1998

Direktur FSB
25 Juli 1998 - 9 Agustus 1999

Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia
29 Maret 1999-15 November 1999

Perdana Menteri Rusia
9 Agustus 1999–7 Mei 2000

Presiden Rusia
31 Desember 1999-7 Mei 2008

Ketua G-8
2006

Perdana Menteri:
Mikhail Kasyanov
Viktor Khristenko
Mikhail Fradkov
Viktor Zubkov

Putin membuat payung aturan bagi setiap kebijakan yang akan ia terapkan kelak. Ia menyebutnya sebagai ”kediktatoran hukum” (dictatorship of law). Langkah ini dimaksudkan untuk membuat garis kekuasaan vertikal yang berpangkal pada undang-undang federal dengan presiden sebagai pemilik otoritas tertinggi dalam sistem birokrasi kenegaraan. Hal ini menindaklanjuti ketidakseimbangan kekuasaan antara pemerintah sentra dan tempat yang telah berlangsung semenjak pemerintahan Yeltsin.

Kebijakan-kebijakan dalam negeri:

1. Menumpas gerakan separatis Chechnya ketika menjabat perdana menteri. Stabilitas dalam negeri menjadi tujuan utama dengan mengabaikan kritik atas kebijakannya yang dianggap melanggar HAM.

2. Reformasi pemerintahan/birokrasi dengan membuat tujuh distrik federal gres yang menjadi sentra manajemen 89 negara bagian. Distrik Federal Pusat, ibukota Moskwa; Distrik Federal Barat Daya, ibukota St Petersburg; Distrik Federal Kaukasus Utara, ibukota Rostov-na-Donu; Distrik Federal Volga, ibukota Nizhniy Novgorod; Distrik Federal Ural, ibukota Yekaterinburg; Distrik Federal Siberia, ibukota Novosibirsk; Distrik Federal Timur Jauh, ibukota Khabarovsk. Lima dari tujuh pemimpin distrik ini merupakan orang-orang dari militer dan polisi rahasia.

3. Reformasi sistem birokrasi usang yang dilakukan Putin diikuti dengan revitalisasi institusi Kejaksaan Agung (General Prosecutor). Institusi ini akan ditempatkan di masing-masing distrik federal dan cabangnya akan ditempatkan di masing-masing wilayah. Langkah ini ditempuh untuk mendukung kinerja pejabat distrik federal dalam menanggulangi pelbagai duduk kasus hukum. Reformasi birokrasi dengan sendirinya telah membuat sebuah sistem kekuasaan hierarkis-vertikal. Reformasi ini memang menempuh cara-cara gres yang cenderung diktatorial sebab presiden seperti tidak ingin adanya penguasa tandingan di tingkat domestik. Dengan demikian ia sanggup dengan leluasa menerapkan aneka macam kebijakan yang sifatnya seragam dari atas-ke-bawah.

Putin dalam pidatonya kepada dewan legislatif pada tanggal 3 April 2001 menyebutkan bahwa rangkain reformasi birokrasi mutlak dibutuhkan demi terciptanya sebuah negara federal yang solid.

Untuk membuat pemerintahan yang solid, Putin mengajak sejumlah koleganya dari FSB, militer, dan polisi. Orang-orang ini disebut sebagai siloviki, yaitu orang-orang yang mempunyai kedisiplinan tinggi dan mempunyai visi penciptaan stabilitas. Menurut seorang sosiolog, Olga Kryshtnaovskaya, ibarat dikutip Goldman, jumlah siloviki yang menjadi staf Kremlin diperkirakan mencapai 50 hingga 70 persen. Orang-orang inilah yang mendukung setiap kebijakan Putin untuk menguatkan struktur kenegaraan dengan menerapkan pola-pola yang cenderung otoriter.

4. Bersamaan dengan reformasi birokrasi, Putin mulai mengarahkan perhatiannya pada sistem perpajakan negara. Putin merancang undang-undang perpajakan gres yang diratifikasi oleh Dewan Federal (kamar atas dewan legislatif Rusia) tanggal 26 Juli 2000.

Undang-undang perpajakan gres ini menurunkan pajak perusahaan dari 4 persen menjadi 1 persen dan pajak tempat dari 12 hingga 30 persen menjadi rata 13 persen. Penetapan undang-undang perpajakan gres ini menerima saingan dari beberapa gubernur, salah satunya dari walikota Moskwa, Yuri Luzhkov. Luzhkov menyampaikan bahwa beberapa wilayah akan kesulitan dengan tingginya pajak dan mengharapkan kemurahan hati pemerintahan sentra untuk mendistribusikan kembali secara adil.

Dengan adanya UU perpajakan baru, Putin mulai mengejar para pengusaha yang dianggap menggelapkan pajak semasa pemerintahan Yeltsin, antara lain Khodorkovsky, Mikhail Khodorkovsky.adalah salah satu pengusaha kaya yang pernah mendanai partai Yabloko sebesar 100 juta dolar untuk menjadi partai oposisi Partai Rusia Bersatu yang mendukung Putin.

---