Prinsip Ppk

PPK menekankan beberapa prinsip sebagai berikut ini :
Transparansi. Setiap acara program, pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan, harus dilaksanakan secara terbuka dan disebarluaskan kepada seluruh masyarakat.
Keberpihakan pada Orang Miskin. Setiap acara ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama dari kelompok kurang mampu.
Partisipasi/Pelibatan Masyarakat.Setiap acara harus melibatkan masyarakat, termasuk kelompok kurang bisa dan kaum perempuan. Partisipasi harus menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan. pelaksanaan, pelestarian, juga mengelolaan dan pengawasan/evaluasi. PPK mempunyai prosedur khusus untuk menampung aspirasi kaum perempuan, yaitu Musyawarah Khusus Perempuan (MKP).
Kompetisi Sehat untuk Dana. Harus ada kompetisi sehat antardesa untuk memilih alokasi penggunaan dana PPK.
Desentralisasi. PPK memperlihatkan wewenang kepada masyarakat untuk menciptakan keputusan mengenai jenis kegiatan, menurut prioritas kebutuhan dan keuntungannya bagi masyarakat banyak. Masyarakat diberi kewenangan untuk mengelolanya secara sanggup bangun diatas kaki sendiri dan partisipatif.
Akuntabilitas.Masyarakat harus mempunyai akses memadai terhadap segala isu dan proses pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan acara sanggup dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggung-gugatkan, baik secara moral, teknis, legal maupun administratif.
Keberlanjutan.Setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya untuk ketika ini, tetapi juga di masa depan, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan