Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ialah forum Negara yang dibuat berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan,
pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank menyerupai Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.
Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, ialah forum yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK didirikan untuk menggantikan peran
Bapepam-LK.
Dengan adanya OJK fungsi pengawasan forum keuangan bank ataupun bukan bank akan diambil alih oleh OJK.
Sementara Bank Indonesia peranannya hanya sebagai bank sentral yang peranannya sebagai regulator kebijakan moneter.
pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank menyerupai Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.
Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, ialah forum yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK didirikan untuk menggantikan peran
Bapepam-LK.
Dengan adanya OJK fungsi pengawasan forum keuangan bank ataupun bukan bank akan diambil alih oleh OJK.
Sementara Bank Indonesia peranannya hanya sebagai bank sentral yang peranannya sebagai regulator kebijakan moneter.
Pembentukan OJK dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan untuk melaksanakan penataan kembali lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan. Hal tersebut dilandasi oleh banyak sekali hal, yajtu:
1. Amanat Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 perihal Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 perihal Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 perihal Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 1999 perihal Bank Indonesia menjadi UndangUndang, mengamanatkan pembentukan forum pengawasan sektor jasa keuangan yang meliputi perbankan, asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.
2. Perkembangan Industri Keuangan
Proses globalisasi dalam sistem keuangandan pesatnyakemajuandi bidang teknologi informasi serta penemuan keuangantelah membuat industri keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait.
3. Konglomerasi Lembaga Jasa Keuangan.
Saat ini terdapat kecenderunganlembaga jasa keuangan besar memeiliki beberapa anak perusahaan di bidang keuangan yang berbeda-beda kegiatan usahanya (konglomerasi).
Misalnya bank mempunyai anak perusahaan dalam bentuk asuransi, perusahaan sekuritas, perusahaan pembiayaan, dan dana pensiun. Konglomerasi forum keuangan tersebut mendorong terciptanya kompleksitas kegiatan perjuangan forum jasa keuangan.
4. Perlindungan Konsumen
Permasalahan di industri jasa keuangan yang semakin beragam, antara lain meningkatnya pelanggaran di bidang jasa keuangan dan belum optimalnya proteksi konsumen jasa keuangan, mendorong diperlukannya fungsi edukasi, proteksi konsumen, dan pembelaan hukum.
Dari hal-hal tersebut perlu dibuat suatu forum yang sanggup mengatur dan mengawasi semua forum jasa keuangan secara terintegrasi, yaitu OJK
1. Amanat Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 perihal Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 perihal Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 perihal Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 1999 perihal Bank Indonesia menjadi UndangUndang, mengamanatkan pembentukan forum pengawasan sektor jasa keuangan yang meliputi perbankan, asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.
2. Perkembangan Industri Keuangan
Proses globalisasi dalam sistem keuangandan pesatnyakemajuandi bidang teknologi informasi serta penemuan keuangantelah membuat industri keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait.
3. Konglomerasi Lembaga Jasa Keuangan.
Saat ini terdapat kecenderunganlembaga jasa keuangan besar memeiliki beberapa anak perusahaan di bidang keuangan yang berbeda-beda kegiatan usahanya (konglomerasi).
Misalnya bank mempunyai anak perusahaan dalam bentuk asuransi, perusahaan sekuritas, perusahaan pembiayaan, dan dana pensiun. Konglomerasi forum keuangan tersebut mendorong terciptanya kompleksitas kegiatan perjuangan forum jasa keuangan.
4. Perlindungan Konsumen
Permasalahan di industri jasa keuangan yang semakin beragam, antara lain meningkatnya pelanggaran di bidang jasa keuangan dan belum optimalnya proteksi konsumen jasa keuangan, mendorong diperlukannya fungsi edukasi, proteksi konsumen, dan pembelaan hukum.
Dari hal-hal tersebut perlu dibuat suatu forum yang sanggup mengatur dan mengawasi semua forum jasa keuangan secara terintegrasi, yaitu OJK
Salah satu karakteristik khusus yang dimiliki OJK serta menjaeli nilai tambah keberadaan OJK sebagaimana diamanatkan dalam UU OJK ialah kewenangannya di bidang edukasi dan proteksi konsumen.
Kewenangan ini tercermin dalam amanat Pasal 4 UU OJK, yang menyebutkan bahwa pembentukan OJK dilakukan dengan tujuan biar :
Dengan pembentukan OJK, maka forum ini diharapkan sanggup mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian.
Selain itu, OJK harus bisa menjaga kepentingan nasional.
Antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi.
OJK dibuat dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (fairness).
Kewenangan ini tercermin dalam amanat Pasal 4 UU OJK, yang menyebutkan bahwa pembentukan OJK dilakukan dengan tujuan biar :
- Keseluruhan kegiatan dalam sistem jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
- Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.
Dengan pembentukan OJK, maka forum ini diharapkan sanggup mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian.
Selain itu, OJK harus bisa menjaga kepentingan nasional.
Antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi.
OJK dibuat dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (fairness).
Peran Otoritas jasa keuangan yaitu
- Menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan.
- Melaksanakan kiprah pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan.
Fungsi dan kiprah OJK ialah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan.
OJK ialah forum yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain. OJK melaksanakan kiprah pengaturan dan pengawasan terhadap:
Sementara berdasarkan pasal 6 dari UU No 21 Tahun 2011, kiprah utama dari OJK ialah melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap:
Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Adapun wewenang yang dimiliki OJK ialah sebagai berikut:
Terkait Edukasi dan Perlindungan Konsumen, OJK mempunyai kewenangan untuk melakukan:
OJK ialah forum yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain. OJK melaksanakan kiprah pengaturan dan pengawasan terhadap:
- Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
- Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan
- Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, forum pembiayaan, dan forum jasa keuangan lainnya.
Sementara berdasarkan pasal 6 dari UU No 21 Tahun 2011, kiprah utama dari OJK ialah melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap:
- Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal;
- Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga
Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Adapun wewenang yang dimiliki OJK ialah sebagai berikut:
- Melakukan pengawasan dan proteksi konsumen sektor perbankan, pasar modal, dan industri Keuangan Non Bank (IKNB);
- Memberikan dan atau mencabut izin usaha; pengesahan;persetujuan atau penetapan pembubaran;
- Memberikan perintah tertulis kepada forum jasa keuangan dan menunjuk pengelola statuter; dan
- Menetapkan hukuman administratif.
Terkait Edukasi dan Perlindungan Konsumen, OJK mempunyai kewenangan untuk melakukan:
- Edukasi kepada masyarakat dalam rangka pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat;
- Pelayanan pengaduan konsumen; dan
- Pembelaan aturan untuk kepentingan proteksi konsumen dan masyarakat.
Visi OJK ialah menjadi forum pengawas sektor jasa keuangan yang tepercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan bisa mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta sanggup memajukan kesejahteraan umum.
Misi OJK adalah:
Misi OJK adalah:
- Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
- Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.
Struktur organisasi OJK terdiri atas:
1. Dewan Komisioner OJK; dan
2. Pelaksana kegiatan operasional.
Struktur Dewan Komisioner terdiri atas:
Pelaksana kegiatan operasional terdiri atas:
1. Dewan Komisioner OJK; dan
2. Pelaksana kegiatan operasional.
Struktur Dewan Komisioner terdiri atas:
- Ketua merangkap anggota;
- Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota;
- Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota;
- Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota;
- Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota;
- Ketua Dewan Audit merangkap anggota;
- Anggota yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen;
- Anggota ex-officio dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan
- Anggota ex-officio dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon I Kementerian Keuangan. Keberadaan Ex-officio dibutuhkan dalam rangka koordinasi, kerja sama, dan harmonisasi kebijakan di bidang fiskal, moneter, dan sektor jasa keuangan.
Pelaksana kegiatan operasional terdiri atas:
- Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang Manajemen Strategis I;
- Wakil Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang Manajemen Strategis II;
- Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan memimpin bidang Pengawasan Sektor Perbankan;
- Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal memimpin bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal;
- Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya memimpin bidang Pengawasan Sektor IKNB; Ketua Dewan Audit memimpin bidang Audit Internal dan Manajemen Risiko; dan
- Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen memimpin bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen.
Dalam melaksanakan tugasnya, OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan di bidang Perbankan antara lain:
Dalam hal Bank Indonesia untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya memerlukan investigasi khusus terhadap bank tertentu, Bank Indonesia sanggup melaksanakan investigasi pribadi terhadap bank tersebut dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada OJK.
Dalam melaksanakan kegiatan pemeriksaan, Bank Indonesia tidak sanggup memberikan evaluasi terhadap tingkat kesehatan bank.
Laporan hasil investigasi bank disampaikan kepada OJK paling usang 1 (satu) bulan semenjak diterbitkannya laporan hasil pemeriksaan.
OJK menginformasikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
Dalam hal OJK mengindikasikan bank tertentu mengalami kesulitan likuiditas dan/atau kondisi kesehatan semakin memburuk, OJK segera menginformasikan ke Bank Indonesia untuk melaksanakan langkah-langkah sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia.
Lembaga Penjamin Simpanan sanggup melaksanakan investigasi terhadap bank yang terkait dengan fungsi, kiprah dan wewenangnya, serta berkoordinasi terlebih dahulu dengan OJK.
OJK, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan wajib membangun dan memelihara sarana pertukaran informasi secara terintegrasi.
- kewajiban pemenuhan modal minimum bank;
- sistem informasi perbankan yang terpadu;
- kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing, dan pinjaman komersial luar negeri;
- produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan perjuangan bank lainnya;
- penentuan institusi bank yang masuk kategori systemically important bank; dan
- data lain yang dikecualikan dari ketentuan perihal kerahasiaan informasi.
Dalam hal Bank Indonesia untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya memerlukan investigasi khusus terhadap bank tertentu, Bank Indonesia sanggup melaksanakan investigasi pribadi terhadap bank tersebut dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada OJK.
Dalam melaksanakan kegiatan pemeriksaan, Bank Indonesia tidak sanggup memberikan evaluasi terhadap tingkat kesehatan bank.
Laporan hasil investigasi bank disampaikan kepada OJK paling usang 1 (satu) bulan semenjak diterbitkannya laporan hasil pemeriksaan.
OJK menginformasikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
Dalam hal OJK mengindikasikan bank tertentu mengalami kesulitan likuiditas dan/atau kondisi kesehatan semakin memburuk, OJK segera menginformasikan ke Bank Indonesia untuk melaksanakan langkah-langkah sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia.
Lembaga Penjamin Simpanan sanggup melaksanakan investigasi terhadap bank yang terkait dengan fungsi, kiprah dan wewenangnya, serta berkoordinasi terlebih dahulu dengan OJK.
OJK, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan wajib membangun dan memelihara sarana pertukaran informasi secara terintegrasi.
Untuk proteksi Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melaksanakan tindakan pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat, yang meliputi:
OJK melaksanakan pelayanan pengaduan Konsumen yang meliputi:
Untuk proteksi Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang
melaksanakan pembelaan hukum, yang meliputi:
a. memerintahkan atau melaksanakan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikanpengaduan Konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud;
b. mengajukan gugatan:
- memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
- meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
- tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
OJK melaksanakan pelayanan pengaduan Konsumen yang meliputi:
- menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan;
- membuat prosedur pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan; dan
- memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan.
Untuk proteksi Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang
melaksanakan pembelaan hukum, yang meliputi:
a. memerintahkan atau melaksanakan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikanpengaduan Konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud;
b. mengajukan gugatan:
- untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menjadikan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menjadikan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik; dan/atau
- untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menjadikan kerugian pada Konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibatdari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
Perbankan ialah segala sesuatu yang menyangkut perihal bank, meliputi kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan syariah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan dan
undang-undang mengenai perbankan syariah
undang-undang mengenai perbankan syariah
Bank ialah sebuah tempat di mana uang disimpan dan dipinjamkan. Menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 perihal perbankan, yang dimaksud dengan bank ialah tubuh perjuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidur rakyat banyak.
Berdasarkan pengertian tersebut sanggup kita simpulkan bahwa perjuangan perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana,menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya.
Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan
jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung.
Kegiatan menghimpun dana, berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Biasanya sambil diberikan balas jasa yang menarik seperti, bunga dan hadiah sebagai rangsangan bagi masyarakat. Kegiatan menyalurkan dana, berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat.
Sedangkan jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama tersebut.
Berdasarkan pengertian tersebut sanggup kita simpulkan bahwa perjuangan perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana,menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya.
Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan
jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung.
Kegiatan menghimpun dana, berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Biasanya sambil diberikan balas jasa yang menarik seperti, bunga dan hadiah sebagai rangsangan bagi masyarakat. Kegiatan menyalurkan dana, berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat.
Sedangkan jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama tersebut.
Bank dalam beroperasi di masyarakat, mempunyai fungsi utama yaitu fungsi intermediasi.
Seperti yang telah dijelaskan pada pengertiannya, bank menghimpun dana dari masyarakat yang mempunyai surplus dana dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang memerlukan dana
(defisit dana).
Dengan demikian, bank mempermudah masyarakat untuk membuat dana yang ada di masyarakat bisa menjadi lebih produktif. Mekanisme intermediasi bank sanggup dilihat pada Peraga Fungsi Menghimpun Dana Masyarakat, Bank bertugas mengamankan uang tabungan, deposito berjangka, giro, akta deposito atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.
Fungsi Menyalurkan Dana dan Memberi Kredit kepada Masyarakat, Bank memberikan kredit bagi masyarakat yang membutuhkan terutama terutama untuk usaha-usaha produktif.
Selain fungsi tersebut, Bank juga menjalankan fungsi yang lebih spesifik sebagai fungsi turunan sebagai berikut :
1. Agent of Trust.
Sebagai Agent of Trust kegiatan dan perjuangan bank berlandaskan kepercayaan, baik dalam hal menghimpun dana maupun penyaluran dana.
Masyarakat akan mau menyimpan dana dananya di bank apabila dilandasi kepercayaan. Kepercayaan ini penting dibangun alasannya dalam keadaan ini semua pihak ingin merasa diuntungkan untuk baik dari segi penyimpangan dana, penampung dana maupun penerima
penyaluran dana tersebut.
2. Agent of Development.
Sebagai Agent of Development perjuangan dan kegiatan bank memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi.
Kegiatan dan perjuangan bank tersebut memungkinkan masyarakat melaksanakan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, yang tidak sanggup dilepaskan dari adanya penggunaan uang.
3. Agent of Service.
Sebagai Agent of Service kegiatan dan perjuangan bank memberikan penawaran jasa-jasa perbankan yang lain kepada masyarakat menyerupai jasa pengiriman uang, jasa penitipan barang berharga, dll.
Seperti yang telah dijelaskan pada pengertiannya, bank menghimpun dana dari masyarakat yang mempunyai surplus dana dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang memerlukan dana
(defisit dana).
Dengan demikian, bank mempermudah masyarakat untuk membuat dana yang ada di masyarakat bisa menjadi lebih produktif. Mekanisme intermediasi bank sanggup dilihat pada Peraga Fungsi Menghimpun Dana Masyarakat, Bank bertugas mengamankan uang tabungan, deposito berjangka, giro, akta deposito atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.
Fungsi Menyalurkan Dana dan Memberi Kredit kepada Masyarakat, Bank memberikan kredit bagi masyarakat yang membutuhkan terutama terutama untuk usaha-usaha produktif.
Selain fungsi tersebut, Bank juga menjalankan fungsi yang lebih spesifik sebagai fungsi turunan sebagai berikut :
1. Agent of Trust.
Sebagai Agent of Trust kegiatan dan perjuangan bank berlandaskan kepercayaan, baik dalam hal menghimpun dana maupun penyaluran dana.
Masyarakat akan mau menyimpan dana dananya di bank apabila dilandasi kepercayaan. Kepercayaan ini penting dibangun alasannya dalam keadaan ini semua pihak ingin merasa diuntungkan untuk baik dari segi penyimpangan dana, penampung dana maupun penerima
penyaluran dana tersebut.
2. Agent of Development.
Sebagai Agent of Development perjuangan dan kegiatan bank memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi.
Kegiatan dan perjuangan bank tersebut memungkinkan masyarakat melaksanakan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, yang tidak sanggup dilepaskan dari adanya penggunaan uang.
3. Agent of Service.
Sebagai Agent of Service kegiatan dan perjuangan bank memberikan penawaran jasa-jasa perbankan yang lain kepada masyarakat menyerupai jasa pengiriman uang, jasa penitipan barang berharga, dll.
Bank sanggup dikategorikan menjadi beberapa jenis, berdasarkan dua kriteria, yaitu berdasarkan kepemilikannya ,dan berdasarkan fungsinya
1. Berdasarkan Kepemilikan.
Berdasarkan kepemilikan, bank dibagi menjadi bank BUMN, bank Pemerintah Daerah, Bank Swasta Nasional, dan Bank Asing.
a. Bank Badan Usaha Milik Negara (Bank BUMN).
Pada bank BUMN seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Oleh alasannya itu, bank-bank ini sering disebut dengan bank pemerintah. Bank BUMN dikala ini berjumlah empat bank, yaitu Bank Negara Indonesia (PT.BNI 46 Persero ), Bank Rakyat Indonesia (PT BRI Persero), Bank Tabungan Nasional (PT BTN Persero), dan Bank Mandiri (PT Bank Mandiri Persero).
b. Bank Pemerintah Daerah.
Bank pemerintah tempat ialah bank-bank yang dimiliki oleh pemerintah daerah, berupa Bank-Bank Pembangunan Daerah menyerupai Bank Jabar dan Bank Jatim. Bank DKI dan sebagainya.
Saat ini, Bank Pembangunan Daerah beroperasi di masing-masing provinsi.
c. Bank Swasta Nasional.
Bank swasta nasional ialah bank dimana berbadan aturan Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan atau tubuh aturan Indonesia.
Contohnya ialah Bank Central Asia (BCA) dan Bank Muamalat Indonesia (BMI).
d. Bank Asing.
Bank gila di Indonesia merupakan kantor cabang dari suatu bank di luar Indonesia. Bank gila dikala ini hanya diperkenankan beroperasi di Jakarta dan membuka kantor cabang pembantu di
beberapa ibukota provinsi selain Jakarta yaitu, Semarang, Surabaya, Bandung, Denpasar, Ujung Pandang, dan Batam. Jumlah bank gila yang beroperasi di Indonesia dikala ini berjumlah 10 bank, antara lain Citibank, American Express Bank, ABN-Amro Bank, dan Bangkok Bank.
2. Berdasarkan Fungsi.
Bank berdasarkan fungsinya dibagi menjadi empat macam yaitu:
a. Bank Sentral
Bank sentral di suatu negara, pada umumnya ialah sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara tersebut.
Bank Sentral berusaha untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, dan sistem finansial secara keseluruhan.
Di Indonesia, otoritas ini dipegang oleh Bank Menurut UU No. 3 Tahun 2004, bank sentral ialah forum negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan mengawasi perbankan serta menjalankan fungsi sebagai lender of the last resort.
Bank sentral yang dimaksud ialah Bank Indonesia, yaitu forum negara yang independen dalam melaksanakan kiprah dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang.
b. Bank Umum
Bank umum ialah adalah bank yang melaksanakan kegiatan perjuangan secara konvensional dan atau syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam kemudian lintas pembayaran.
Jasa kemudian lintas ini misalnya, jasa penagihan surat berharga pihak ketiga, jasa penitipan, dan lainlain. Bank umum juga sering disebut sebagai bank komersial alasannya bertujuan komersial yaitu mencari laba.
Laba diperoleh dari selisih pendapatan dan biaya operasional perusahaan bank. Pendapatan diperoleh dari jasa kredit atau jasa-jasa pelayanan lainnya, sedangkan biaya operasional ialah biaya yang dikeluarkan oleh bank berupa pembayaran bunga tabungan, pembayaran biaya tenaga kerja dan biaya-biaya lainnya.
Adapun bank umum mempunyai peranan dan fungsi sebagai penghimpun dana dan penyalur dana dari masyarakat kepada masyarakat.
Bank umum ialah forum keuangan yang memperlihatkan banyak sekali layanan produk dan jasa kepada masyarakat dengan fungsi menyerupai menghimpun dana secara pribadi dari masyarakat dalam banyak sekali bentuk, memberi kredit pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan, jual beli
valuta gila / valas, menjual jasa asuransi, jasa giro, jasa cek, mendapatkan penitipan barang berharga, dan lain sebagainya.
Usaha-usaha bank umum yang utama antara lain:
Bank umum di Indonesia dilihat dari kepemilikannya terdiri atas:
Bank umum ada yang disebut Bank Devisa dan Bank Non Devisa:
o Bank Umum Devisa artinya yang ruang lingkup gerak operasionalnya hingga ke luar negeri.
o Bank Umum Non Devisa artinya ruang lingkup gerak operasionalnya di dalam negeri saja
c. Bank Perkreditan Rakyat
Bank Perkreditan Rakyat ialah bank yang melaksanakan kegiatan perjuangan secara konvensional dan atau syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam kemudian lintas pembayaran.
Bentuk aturan BPR sanggup berupa bank pemerinjtah daerah, koperasi, perseroan terbatas (PT) dan
bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
Kepemilikan BPR hanya sanggup dimiliki oleh warga negara Indonesia, tubuh aturan indonesia yang seluruh kepemilikannya warga negara Indonesia, pemerintah daerah, Koperasi yang diatur sesuai dengan UU perkoperasian, perseroan terbatas yang sahamnya diterbitkan atas nama.
Adapun usaha-usaha dari bank perkreditan meliputi:
Usaha yang tidak boleh dilakukan oleh BPR antara lain:
1) Menerima simpanan dalam bentuk giro
2) Melakukan kegiatan jual beli valuta asing
3) Melakukan kegiatan perasuransian
4) Melakukan penyertaan dalam permodalan
Salah satu kegiatan bank perkreditan rakyat ialah menyalurkan dana dalam bentuk kredit konvensional
Pembagian bank selain didasarkan Undang-Undang Perbankan sanggup juga dibagi berdasarkan kemampuan bank membuat alat pembayaran, yang meliputi:
1. Bank Primer yaitu bank yang sanggup membuat alat pembayaran baik
berupa uang kartal maupun uang giral. Bank yang termasuk kelompok ini
adalah:
a. Bank Sentral atau Bank Indonesia sebagai pencipta uang kartal.
Selain itu kiprah Bank Sentral diantaranya:
- memutuskan dan melaksanakan kebijakan moneter;
- mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; dan
- mengatur dan mengawasi bank.
b. Bank Umum sebagai pencipta uang giral (uang yang hanya berlaku
secara khusus dan tidak berlaku secara umum).
2. Bank Sekunder yaitu bank yang tidak sanggup membuat alat
pembayaran dan hanya berperan sebagai mediator dalam perkreditan
yang tergolong dalam bank ini ialah Bank Perkreditan Rakyat.
1. Berdasarkan Kepemilikan.
Berdasarkan kepemilikan, bank dibagi menjadi bank BUMN, bank Pemerintah Daerah, Bank Swasta Nasional, dan Bank Asing.
a. Bank Badan Usaha Milik Negara (Bank BUMN).
Pada bank BUMN seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Oleh alasannya itu, bank-bank ini sering disebut dengan bank pemerintah. Bank BUMN dikala ini berjumlah empat bank, yaitu Bank Negara Indonesia (PT.BNI 46 Persero ), Bank Rakyat Indonesia (PT BRI Persero), Bank Tabungan Nasional (PT BTN Persero), dan Bank Mandiri (PT Bank Mandiri Persero).
b. Bank Pemerintah Daerah.
Bank pemerintah tempat ialah bank-bank yang dimiliki oleh pemerintah daerah, berupa Bank-Bank Pembangunan Daerah menyerupai Bank Jabar dan Bank Jatim. Bank DKI dan sebagainya.
Saat ini, Bank Pembangunan Daerah beroperasi di masing-masing provinsi.
c. Bank Swasta Nasional.
Bank swasta nasional ialah bank dimana berbadan aturan Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan atau tubuh aturan Indonesia.
Contohnya ialah Bank Central Asia (BCA) dan Bank Muamalat Indonesia (BMI).
d. Bank Asing.
Bank gila di Indonesia merupakan kantor cabang dari suatu bank di luar Indonesia. Bank gila dikala ini hanya diperkenankan beroperasi di Jakarta dan membuka kantor cabang pembantu di
beberapa ibukota provinsi selain Jakarta yaitu, Semarang, Surabaya, Bandung, Denpasar, Ujung Pandang, dan Batam. Jumlah bank gila yang beroperasi di Indonesia dikala ini berjumlah 10 bank, antara lain Citibank, American Express Bank, ABN-Amro Bank, dan Bangkok Bank.
2. Berdasarkan Fungsi.
Bank berdasarkan fungsinya dibagi menjadi empat macam yaitu:
a. Bank Sentral
Bank sentral di suatu negara, pada umumnya ialah sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara tersebut.
Bank Sentral berusaha untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, dan sistem finansial secara keseluruhan.
Di Indonesia, otoritas ini dipegang oleh Bank Menurut UU No. 3 Tahun 2004, bank sentral ialah forum negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan mengawasi perbankan serta menjalankan fungsi sebagai lender of the last resort.
Bank sentral yang dimaksud ialah Bank Indonesia, yaitu forum negara yang independen dalam melaksanakan kiprah dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang.
b. Bank Umum
Bank umum ialah adalah bank yang melaksanakan kegiatan perjuangan secara konvensional dan atau syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam kemudian lintas pembayaran.
Jasa kemudian lintas ini misalnya, jasa penagihan surat berharga pihak ketiga, jasa penitipan, dan lainlain. Bank umum juga sering disebut sebagai bank komersial alasannya bertujuan komersial yaitu mencari laba.
Laba diperoleh dari selisih pendapatan dan biaya operasional perusahaan bank. Pendapatan diperoleh dari jasa kredit atau jasa-jasa pelayanan lainnya, sedangkan biaya operasional ialah biaya yang dikeluarkan oleh bank berupa pembayaran bunga tabungan, pembayaran biaya tenaga kerja dan biaya-biaya lainnya.
Adapun bank umum mempunyai peranan dan fungsi sebagai penghimpun dana dan penyalur dana dari masyarakat kepada masyarakat.
Bank umum ialah forum keuangan yang memperlihatkan banyak sekali layanan produk dan jasa kepada masyarakat dengan fungsi menyerupai menghimpun dana secara pribadi dari masyarakat dalam banyak sekali bentuk, memberi kredit pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan, jual beli
valuta gila / valas, menjual jasa asuransi, jasa giro, jasa cek, mendapatkan penitipan barang berharga, dan lain sebagainya.
Usaha-usaha bank umum yang utama antara lain:
- menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, akta deposito, tabungan;
- memberikan kredit;
- menerbitkan surat legalisasi hutang;
- memindahkan uang;
- menempatkan dana pada atau meminjamkan dana dari bank lain;
- menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga;
- menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
Bank umum di Indonesia dilihat dari kepemilikannya terdiri atas:
- Bank pemerintah, menyerupai BRI, BNI, BTN.
- Bank Pembangunan Daerah (BPD), menyerupai BPD DKI Jakarta.
- Bank Swasta Nasional Devisa, menyerupai BCA, NISP, Bank Danamon.
- Bank Swasta Nasional Bukan Devisa.
- Bank Campuran, pola Sumitomo Niaga Bank.
- Bank Asing, menyerupai Bank of America, Bank of Tokyo.
Bank umum ada yang disebut Bank Devisa dan Bank Non Devisa:
o Bank Umum Devisa artinya yang ruang lingkup gerak operasionalnya hingga ke luar negeri.
o Bank Umum Non Devisa artinya ruang lingkup gerak operasionalnya di dalam negeri saja
c. Bank Perkreditan Rakyat
Bank Perkreditan Rakyat ialah bank yang melaksanakan kegiatan perjuangan secara konvensional dan atau syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam kemudian lintas pembayaran.
Bentuk aturan BPR sanggup berupa bank pemerinjtah daerah, koperasi, perseroan terbatas (PT) dan
bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
Kepemilikan BPR hanya sanggup dimiliki oleh warga negara Indonesia, tubuh aturan indonesia yang seluruh kepemilikannya warga negara Indonesia, pemerintah daerah, Koperasi yang diatur sesuai dengan UU perkoperasian, perseroan terbatas yang sahamnya diterbitkan atas nama.
Adapun usaha-usaha dari bank perkreditan meliputi:
- Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito berjangka atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.
- Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit konsumtif.
- Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
- Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, akta deposito dan/atau tabungan pada bank lain
Usaha yang tidak boleh dilakukan oleh BPR antara lain:
1) Menerima simpanan dalam bentuk giro
2) Melakukan kegiatan jual beli valuta asing
3) Melakukan kegiatan perasuransian
4) Melakukan penyertaan dalam permodalan
Salah satu kegiatan bank perkreditan rakyat ialah menyalurkan dana dalam bentuk kredit konvensional
Pembagian bank selain didasarkan Undang-Undang Perbankan sanggup juga dibagi berdasarkan kemampuan bank membuat alat pembayaran, yang meliputi:
1. Bank Primer yaitu bank yang sanggup membuat alat pembayaran baik
berupa uang kartal maupun uang giral. Bank yang termasuk kelompok ini
adalah:
a. Bank Sentral atau Bank Indonesia sebagai pencipta uang kartal.
Selain itu kiprah Bank Sentral diantaranya:
- memutuskan dan melaksanakan kebijakan moneter;
- mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; dan
- mengatur dan mengawasi bank.
b. Bank Umum sebagai pencipta uang giral (uang yang hanya berlaku
secara khusus dan tidak berlaku secara umum).
2. Bank Sekunder yaitu bank yang tidak sanggup membuat alat
pembayaran dan hanya berperan sebagai mediator dalam perkreditan
yang tergolong dalam bank ini ialah Bank Perkreditan Rakyat.
Prinsip kegiatan perjuangan bank (konvensional dan syariah) Bank umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan perjuangan secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah.
1. Prinsip kegiatan perjuangan bank konvensional
Bank umum sering juga disebut bank komersial (commercial bank). Usaha
dan fungsi bank umum meliputi hal-hal berikut.
a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpan berupa giro,
deposit berjangka, akta deposito, tabungan, dan lainnya.
b) Memberikan kredit dan menerbitkan surat legalisasi utang
c) Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk
kepentinaga dan atas perintah nasabahnya terhadap hal-hal berikut.
o Surat-surat wesel, termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang
masa berlakunya tidak lebih usang dari kebiasaan dalam perdagangan
surat-surat dimaksud.
o Surat legalisasi utang dan kertas dagang lainnya yang masa
berlakunya tidak lebih l;ama dari kebiasaan dalam perdagangan
surat-surat dimaksud.
o Kertasa perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah.
o Sertifikat Bnak Indonesia (SBI) dan obligasi
o Surat dagang berjangka waktu hingga satu tahun.
o Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu hinga satu
tahun.
o Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupaun
kepentingan nasabah.
o Menempatkan dan meminjamkan dana kepada bank lain, baik
dengan menggunakan sarana komunikasi menyerupai surat maupun
degan wesel, cek, atau saran lainnya.
o Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan
melaksanakan perhitungan dengan pihak ketiga.
o Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surqat berharga.
o Melakuakn kegitan penitipan untuk kepentingan pihak lain
berdasarkan suatu kontrak.
o Melakuan penempatan dana untuk nasabah lainnya dalam bentuk
surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
o Melakukan kegiatan anjak piutang, perjuangan kartu kredit, dan kegiatan
waki amanat.
o Menyediakan pembiayaan dan/atau melaksanakan kegiatan lain
berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang
ditetapknan oleh Bank Indonesia
Selain kegiatan diatas, Bank umum sanggup pula melaksanakan hal-hal berikut:
1. Kegiatan dalam valuta gila dengan memenuhi ketentuan yang
ditetapkan oleh Bank Indonesia,
2. Kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang
keuangan, menyerupai sewa guna usaha, modal ventura, perusahan efek,
asuransi, serta forum kliring penyelesaian dan penyimpanan, denaga
memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia,
21
3. Kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat
kegagalan kredit atau klegagaln pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah
, dengan syarata harus menarikl kembali penyertaannya, dengan
memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dan
4. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun
sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana
pensiun yang berlaku.
2. Prinsip kegiatan perjuangan Bank Syariah
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun
2008 perihal perbankan Syariah , Bank Syariah ialah bank yang
menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syaiah. Prinsip Syariah
ialah prinsip aturan islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa
yang dikeluarkan oleh forum yang mempunyai kewenangan dalam
penetapan fatwa di bidang Syariah.
Ada dua jenis Bank Syariah, yaitu sebagai berikut.
a) Bank Umum Syariah yaitu Bank Syariah yang dalam kegiatannya
memberikan jasa dalam kemudian lintas pembayaran.
b) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yaitu Bnak Syariah yang dalam kegiatan
tidak memberikan jasa dalam kemudian lintas pembayaran.
Kegiatan perjuangan Bank Umum Syariah meliputi hal-hal berikut.
o Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan,
atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad
wadi’ah atau komitmen lain yang tidak betentantangan Prinsip Syariah .
o Menghimpunn dana dalam bentuk investasi berupa deposito ,
tabungan , atau bentuk yang dipersembahkanb dengan itu
berdasarkan komitmen mudharabah atau komitmen lain yang tidak
bertentangan dengan Prinsip Syariah.
o Menyalurkan pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, Akad salam
, Akad istishna, atau komitmen lain yang tidak bertentangan dengan
Prinsip Syariah.
22
o Menyalurkan pembiayaan berdasarkan Akad qardh atau Akad lain
yang tidak bertentengan dengan Prinsip Syariah.
o Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerek atau tidak
bergerak kepada nasabah berdasarkan Akad ijarah dan/ atau sewa
beli dalam bentuk ijarah mentahiya bittamlik atau Akad lain yang
tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
o Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad Hawalah atau
Akad lain yang tidak bertentangan berdasarkan Prinsip Suyariah .
o Melakuakn perjuangan kartu debit dan/ atau kartu pembayaran
berdasarkan Prinsip Syariah.
o Membeli, menjual, atau menjual atas resiko sendiri surat berharga
pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi konkret berdasarkan
Prinsip Syariah, antara lain, menyerupai ijarah, musyarakah, mudharabah,
murabahah, kafalah, atau hawalah.
o Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan
oleh pemerintah dan/ atau Bank Indonesia.
o Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan
melaksanakan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga
berdasarkan Prinsip Syariah.
o Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan
suatu komitmen yang berdasarkan Prinsip Syariah.
o Menyediakan tempat untuk menyimpan uang barang dan surat
berharga berdasarkan Prinsip Syariah.
o Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk
kepentingan nasabah berdasarkan Prinsip Syariah.
o Melakuakan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad Wakalah.
o Memberikan akomodasi letter of credit atau bank garansi berdasarkan
Prinsip Syariah.
o Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan
dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip
Syariah dan sesuai dengan ketentuan perundang undanganundangan yang berlaku
23
Selain Bank Umum Syariah, kita juga mengenal unit perjuangan Syariah
(UUS). Unit Usaha Syariah (UUS) ialah unit dari karya kantor pusat bank
umum konvensiopnal yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau
unit yang melaksanakan kegiatan perjuangan berdasarkan prinsip Syariah,atau
unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar
negeri yang melaksanakan kegiatan usaha, secara konvesional yang
berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabangpembantu Syariah dan/
atau unit syariah. Kegiatan unit Usaha Syariah (UUS) hampir sama dengan
perjuangan bank umum syariah.
Kegiatan perjuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi :
o Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk
o Simpanan berupa Tabungan atau yang dipersamakan dengan itu
berdasarkan Akad Wadi’ah atau Akad lain yang tidak bertentangan
dengan prinsip Syariah
o Investasi berupa Deposito atau Tabungan atau bentuk lainnya yang
dipersamakan dengan itu berdasarkan dengan Akad Mudharabah atau
Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip syariah.
o Menyalurkan dana kepada Masyarakat dalam bentuk
o Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad Mudharabah atau Musyarakah
o Pembiayaan berdasarkan Akad Murabahah, salam atau istishna
o Pembiayaan berdasarkan Akad Qardh
o Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada
Nasabah berdasarkan Akad ijirah atau sewa beli dalam bentuk ijirah
muntahiya bittamlik
o Pengambilalihan utang berdasarkan komitmen hawalah
o Menetapkan dana pada bank Syariah lain dalam bentuk titipan
berdasarkan Akad wadi’ah atau investasi berdasarkan komitmen mudharabah
dan/atau komitmen lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip syariah
o Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk
kepentingan Nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
yang ada di Bank Umum syariah, Bank Umum Konvensional dan Uus
24
o Menyediakan produk atau melaksanakan kegiatan perjuangan Bank Syariah
lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan BI.
Hal-hal yang dihentikan untuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha
syariah ialah sebagai berikut :
o Melakukan kegiatan perjuangan yang bertentangan dengan prinsip Syariah
o Melakukan kegiatan jual-beli saham secara pribadi dipasar modal
o Melakukan penyertaan modal kecuali pada Bank Umum Syariah atau
forum keuangan yang melaksanakan kegiatan perjuangan berdasarkan prinsip
syariah dan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat
kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus
menarik kembali penyertaannya
o Melakukan kegiatan perjuangan perasuransian, kecuali sebgaia agen
pemasaran produk asuransi syaraih.
Hal-hal yang dihentikan untuk Bank Pembiayaan rakyat syariah adalah
sebagia berikut :
o Melakukan kegiatan perjuangan yang bertentangan denga prinsip syariah.
o Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam kemudian lintas
pembayaran.
o Melkuakn kegiatan perjuangan perasuransian, kecuali sebagai agen
pemasaran produk asuransi syariah
o Melkukan kegiatan perjuangan valuta asing, kecuali penukaran uang asing
dengan izin Bank Indonesia
e. Produk dan jasa Perbankan
1) Produk Bank
Produk bank umum sanggup digolongkan menjadi 2 yaitu:
1. Kredit pasif yaitu aliran dana dari masyarakat yang masuk ke bank dalam
bentuk simpanan yang berupa:
1. Tabungan yaitu simpanan yang penarikannya hanya sanggup dilakukan
berdasarkan syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak sanggup ditarik
dengan cek atau alat yang dipersamakan dengan itu.
25
2. Giro yaitu simpanan yang sanggup dipakai sebagai alat pembayaran
dan penarikannya sanggup dilakukan setiap dikala dengan menggunakan
cek, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara
pemindahbukuan.
3. Deposito berjangka yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat
dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara
penyimpanan dengan bank yang bersangkutan.
4. Sertifikat deposito yaitu deposito berjangka yang bukti simpanannya
sanggup diperdagangkan.
5. Surat berharga yaitu surat legalisasi utang, wesel, saham, obligasi
yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang.
2. Kredit aktif yaitu kredit yang diberikan kepada masyarakat untuk berbagai
tujuan. Kredit ini akan mendatangkan penghasilan bagi bank, menyerupai :
1. Kredit rekening koran (R/K), artinya kredit yang diberikan sesuai
dengan kebutuhannya dengan jaminan surat-surat berharga, barang
dalam gudang atau barang bergerak.
2. Kredit Reimburs (Letter of Credit), artinya kredit yang diberikan
dengan cara mambayar harga pembelian suatu barang setelah
nasabah memperlihatkan bukti-bukti pengiriman barang
antarnegara.
3. Kredit aksep, artinya kredit yang diberikan dengan
cara menandatangani wesel yang ditarik oleh nasabah dan dijual ke
bank.
4. Kredit dokumenter, artinya kredit yang diberikan atas jaminan
dokumen yang diserahkan ke bank.
5. Kredit dengan jaminan surat-surat berharga, artinya kredit yang
diberikan kepada nasabah untuk membeli surat-surat berharga.
2) Jasa-jasa Perbankan
Selain Produk Perbankan, Bank dalam usahanya juga memberikan jasa-jasa
kepada masyarakat yang sanggup menghasilkan, di antaranya :
26
1. Menjual dan membeli valuta asing.
2. Menyediakan jasa untuk menyimpan barang atau surat berharga milik
nasabah dengan mendapatkan surat imbalan berupa uang sewa.
3. Melakukan pengiriman uang dari nasabah atau masyarakat, baik
antardaerah maupun antarnegara.
4. Memberikan jaminan pada nasabah.
5. Menjamin dana bagi perusahaan yang menjual sahamnya (efek) kepada
masyarakat, walaupun saham tersebut belum terjual di bursa efek.
6. Mengeluarkan kartu kredit.
7. Menyediakan cek perjalanan biar nasabah tidak membawa uang tunai.
8. Melaksanakan penagihan piutang (inkaso) untuk nasabahnya.
9. Memberikan kemudahan kepada nasabah dalam mendapatkan uang tunai
dengan menyediakan ATM (Anjungan Tunai Mandiri/ Automatic Teller
Machine).
Peraga 5.2. Contoh ATM bank Mandiri.
f. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ialah suatu lembaga
independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di
Indonesia. Badan ini dibuat berdasarkan Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 24 perihal Lembaga Penjamin Simpanan yang ditetapkan
pada 22 September 2004. Undang-undang ini mulai berlaku efektif 12 bulan
semenjak diundangkan sehingga pendirian dan operasional LPS dimulai pada 22
September 2005.
27
Setiap Bank yang melaksanakan kegiatan perjuangan di wilayah Negara
Republik Indonesia wajib menjadi peserta Penjaminan, tidak termasuk
Badan Kredit Desa.
LPS menjamin Simpanan nasabah bank yang berbentuk giro,
deposito, akta deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang
dipersamakan dengan itu.
Fungsi LPS
LPS berfungsi menjamin simpanan nasabah bank dan turut aktif
dalam menjaga stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya.
Tujuan kebijakan publik penjaminan LPS tersebut ialah untuk
melindungi simpanan nasabah kecil alasannya berdasarkan data distribusi
simpanan per 31 Desember 2006, rekening bersaldo sama atau kurang dari
Rp 100 juta meliputi lebih dari 98% rekening simpanan.
Sejak terjadi krisis global pada tahun 2008, Pemerintah kemudian
mengeluarkan Perpu No. 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang
mengubah nilai simpanan yang dijamin oleh LPS menjadi Rp2.000.000.000
(dua miliar rupiah). Perpu ini sanggup diadaptasi kembali, apabila krisis global
meluas atau mereda.
Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
28
a. Menjamin simpanan nasabah penyimpan.
b. Turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan
kewenangannnya.
Tugas Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
a. Merumuskan dan memutuskan kebijakan pelaksanaan penjaminan
simpanan.
b. Melaksanakan penjaminan simpanan.
c. Merumuskan dan memutuskan kebijakan dalam rangka turut aktif
memelihara stabilitas sistem perbankan.
d. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian
Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik.
e. Melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik.
Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
a. Menetapkan dan memungut premi penjaminan.
b. Menetapkan dan memungut kontribusi pada dikala bank pertama kali
menjadi peserta.
c. Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS.
d. Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan
keuangan bank, dan laporan hasil investigasi bank sepanjang tidak
melanggar kerahasiaan bank.
e. Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data tersebut
pada angka 4.
f. Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim.
g. Menunjuk, menguasakan, dan/atau menugaskan pihak lain untuk
bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan
sebagian kiprah tertentu.
h. Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang
penjaminan simpanan.
i. Menjatuhkan hukuman administratif.
29
1. Prinsip kegiatan perjuangan bank konvensional
Bank umum sering juga disebut bank komersial (commercial bank). Usaha
dan fungsi bank umum meliputi hal-hal berikut.
a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpan berupa giro,
deposit berjangka, akta deposito, tabungan, dan lainnya.
b) Memberikan kredit dan menerbitkan surat legalisasi utang
c) Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk
kepentinaga dan atas perintah nasabahnya terhadap hal-hal berikut.
o Surat-surat wesel, termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang
masa berlakunya tidak lebih usang dari kebiasaan dalam perdagangan
surat-surat dimaksud.
o Surat legalisasi utang dan kertas dagang lainnya yang masa
berlakunya tidak lebih l;ama dari kebiasaan dalam perdagangan
surat-surat dimaksud.
o Kertasa perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah.
o Sertifikat Bnak Indonesia (SBI) dan obligasi
o Surat dagang berjangka waktu hingga satu tahun.
o Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu hinga satu
tahun.
o Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupaun
kepentingan nasabah.
o Menempatkan dan meminjamkan dana kepada bank lain, baik
dengan menggunakan sarana komunikasi menyerupai surat maupun
degan wesel, cek, atau saran lainnya.
o Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan
melaksanakan perhitungan dengan pihak ketiga.
o Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surqat berharga.
o Melakuakn kegitan penitipan untuk kepentingan pihak lain
berdasarkan suatu kontrak.
o Melakuan penempatan dana untuk nasabah lainnya dalam bentuk
surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
o Melakukan kegiatan anjak piutang, perjuangan kartu kredit, dan kegiatan
waki amanat.
o Menyediakan pembiayaan dan/atau melaksanakan kegiatan lain
berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang
ditetapknan oleh Bank Indonesia
Selain kegiatan diatas, Bank umum sanggup pula melaksanakan hal-hal berikut:
1. Kegiatan dalam valuta gila dengan memenuhi ketentuan yang
ditetapkan oleh Bank Indonesia,
2. Kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang
keuangan, menyerupai sewa guna usaha, modal ventura, perusahan efek,
asuransi, serta forum kliring penyelesaian dan penyimpanan, denaga
memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia,
21
3. Kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat
kegagalan kredit atau klegagaln pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah
, dengan syarata harus menarikl kembali penyertaannya, dengan
memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dan
4. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun
sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana
pensiun yang berlaku.
2. Prinsip kegiatan perjuangan Bank Syariah
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun
2008 perihal perbankan Syariah , Bank Syariah ialah bank yang
menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syaiah. Prinsip Syariah
ialah prinsip aturan islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa
yang dikeluarkan oleh forum yang mempunyai kewenangan dalam
penetapan fatwa di bidang Syariah.
Ada dua jenis Bank Syariah, yaitu sebagai berikut.
a) Bank Umum Syariah yaitu Bank Syariah yang dalam kegiatannya
memberikan jasa dalam kemudian lintas pembayaran.
b) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yaitu Bnak Syariah yang dalam kegiatan
tidak memberikan jasa dalam kemudian lintas pembayaran.
Kegiatan perjuangan Bank Umum Syariah meliputi hal-hal berikut.
o Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan,
atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad
wadi’ah atau komitmen lain yang tidak betentantangan Prinsip Syariah .
o Menghimpunn dana dalam bentuk investasi berupa deposito ,
tabungan , atau bentuk yang dipersembahkanb dengan itu
berdasarkan komitmen mudharabah atau komitmen lain yang tidak
bertentangan dengan Prinsip Syariah.
o Menyalurkan pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, Akad salam
, Akad istishna, atau komitmen lain yang tidak bertentangan dengan
Prinsip Syariah.
22
o Menyalurkan pembiayaan berdasarkan Akad qardh atau Akad lain
yang tidak bertentengan dengan Prinsip Syariah.
o Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerek atau tidak
bergerak kepada nasabah berdasarkan Akad ijarah dan/ atau sewa
beli dalam bentuk ijarah mentahiya bittamlik atau Akad lain yang
tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
o Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad Hawalah atau
Akad lain yang tidak bertentangan berdasarkan Prinsip Suyariah .
o Melakuakn perjuangan kartu debit dan/ atau kartu pembayaran
berdasarkan Prinsip Syariah.
o Membeli, menjual, atau menjual atas resiko sendiri surat berharga
pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi konkret berdasarkan
Prinsip Syariah, antara lain, menyerupai ijarah, musyarakah, mudharabah,
murabahah, kafalah, atau hawalah.
o Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan
oleh pemerintah dan/ atau Bank Indonesia.
o Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan
melaksanakan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga
berdasarkan Prinsip Syariah.
o Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan
suatu komitmen yang berdasarkan Prinsip Syariah.
o Menyediakan tempat untuk menyimpan uang barang dan surat
berharga berdasarkan Prinsip Syariah.
o Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk
kepentingan nasabah berdasarkan Prinsip Syariah.
o Melakuakan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad Wakalah.
o Memberikan akomodasi letter of credit atau bank garansi berdasarkan
Prinsip Syariah.
o Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan
dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip
Syariah dan sesuai dengan ketentuan perundang undanganundangan yang berlaku
23
Selain Bank Umum Syariah, kita juga mengenal unit perjuangan Syariah
(UUS). Unit Usaha Syariah (UUS) ialah unit dari karya kantor pusat bank
umum konvensiopnal yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau
unit yang melaksanakan kegiatan perjuangan berdasarkan prinsip Syariah,atau
unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar
negeri yang melaksanakan kegiatan usaha, secara konvesional yang
berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabangpembantu Syariah dan/
atau unit syariah. Kegiatan unit Usaha Syariah (UUS) hampir sama dengan
perjuangan bank umum syariah.
Kegiatan perjuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi :
o Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk
o Simpanan berupa Tabungan atau yang dipersamakan dengan itu
berdasarkan Akad Wadi’ah atau Akad lain yang tidak bertentangan
dengan prinsip Syariah
o Investasi berupa Deposito atau Tabungan atau bentuk lainnya yang
dipersamakan dengan itu berdasarkan dengan Akad Mudharabah atau
Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip syariah.
o Menyalurkan dana kepada Masyarakat dalam bentuk
o Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad Mudharabah atau Musyarakah
o Pembiayaan berdasarkan Akad Murabahah, salam atau istishna
o Pembiayaan berdasarkan Akad Qardh
o Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada
Nasabah berdasarkan Akad ijirah atau sewa beli dalam bentuk ijirah
muntahiya bittamlik
o Pengambilalihan utang berdasarkan komitmen hawalah
o Menetapkan dana pada bank Syariah lain dalam bentuk titipan
berdasarkan Akad wadi’ah atau investasi berdasarkan komitmen mudharabah
dan/atau komitmen lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip syariah
o Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk
kepentingan Nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
yang ada di Bank Umum syariah, Bank Umum Konvensional dan Uus
24
o Menyediakan produk atau melaksanakan kegiatan perjuangan Bank Syariah
lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan BI.
Hal-hal yang dihentikan untuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha
syariah ialah sebagai berikut :
o Melakukan kegiatan perjuangan yang bertentangan dengan prinsip Syariah
o Melakukan kegiatan jual-beli saham secara pribadi dipasar modal
o Melakukan penyertaan modal kecuali pada Bank Umum Syariah atau
forum keuangan yang melaksanakan kegiatan perjuangan berdasarkan prinsip
syariah dan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat
kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus
menarik kembali penyertaannya
o Melakukan kegiatan perjuangan perasuransian, kecuali sebgaia agen
pemasaran produk asuransi syaraih.
Hal-hal yang dihentikan untuk Bank Pembiayaan rakyat syariah adalah
sebagia berikut :
o Melakukan kegiatan perjuangan yang bertentangan denga prinsip syariah.
o Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam kemudian lintas
pembayaran.
o Melkuakn kegiatan perjuangan perasuransian, kecuali sebagai agen
pemasaran produk asuransi syariah
o Melkukan kegiatan perjuangan valuta asing, kecuali penukaran uang asing
dengan izin Bank Indonesia
e. Produk dan jasa Perbankan
1) Produk Bank
Produk bank umum sanggup digolongkan menjadi 2 yaitu:
1. Kredit pasif yaitu aliran dana dari masyarakat yang masuk ke bank dalam
bentuk simpanan yang berupa:
1. Tabungan yaitu simpanan yang penarikannya hanya sanggup dilakukan
berdasarkan syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak sanggup ditarik
dengan cek atau alat yang dipersamakan dengan itu.
25
2. Giro yaitu simpanan yang sanggup dipakai sebagai alat pembayaran
dan penarikannya sanggup dilakukan setiap dikala dengan menggunakan
cek, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara
pemindahbukuan.
3. Deposito berjangka yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat
dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara
penyimpanan dengan bank yang bersangkutan.
4. Sertifikat deposito yaitu deposito berjangka yang bukti simpanannya
sanggup diperdagangkan.
5. Surat berharga yaitu surat legalisasi utang, wesel, saham, obligasi
yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang.
2. Kredit aktif yaitu kredit yang diberikan kepada masyarakat untuk berbagai
tujuan. Kredit ini akan mendatangkan penghasilan bagi bank, menyerupai :
1. Kredit rekening koran (R/K), artinya kredit yang diberikan sesuai
dengan kebutuhannya dengan jaminan surat-surat berharga, barang
dalam gudang atau barang bergerak.
2. Kredit Reimburs (Letter of Credit), artinya kredit yang diberikan
dengan cara mambayar harga pembelian suatu barang setelah
nasabah memperlihatkan bukti-bukti pengiriman barang
antarnegara.
3. Kredit aksep, artinya kredit yang diberikan dengan
cara menandatangani wesel yang ditarik oleh nasabah dan dijual ke
bank.
4. Kredit dokumenter, artinya kredit yang diberikan atas jaminan
dokumen yang diserahkan ke bank.
5. Kredit dengan jaminan surat-surat berharga, artinya kredit yang
diberikan kepada nasabah untuk membeli surat-surat berharga.
2) Jasa-jasa Perbankan
Selain Produk Perbankan, Bank dalam usahanya juga memberikan jasa-jasa
kepada masyarakat yang sanggup menghasilkan, di antaranya :
26
1. Menjual dan membeli valuta asing.
2. Menyediakan jasa untuk menyimpan barang atau surat berharga milik
nasabah dengan mendapatkan surat imbalan berupa uang sewa.
3. Melakukan pengiriman uang dari nasabah atau masyarakat, baik
antardaerah maupun antarnegara.
4. Memberikan jaminan pada nasabah.
5. Menjamin dana bagi perusahaan yang menjual sahamnya (efek) kepada
masyarakat, walaupun saham tersebut belum terjual di bursa efek.
6. Mengeluarkan kartu kredit.
7. Menyediakan cek perjalanan biar nasabah tidak membawa uang tunai.
8. Melaksanakan penagihan piutang (inkaso) untuk nasabahnya.
9. Memberikan kemudahan kepada nasabah dalam mendapatkan uang tunai
dengan menyediakan ATM (Anjungan Tunai Mandiri/ Automatic Teller
Machine).
Peraga 5.2. Contoh ATM bank Mandiri.
f. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ialah suatu lembaga
independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di
Indonesia. Badan ini dibuat berdasarkan Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 24 perihal Lembaga Penjamin Simpanan yang ditetapkan
pada 22 September 2004. Undang-undang ini mulai berlaku efektif 12 bulan
semenjak diundangkan sehingga pendirian dan operasional LPS dimulai pada 22
September 2005.
27
Setiap Bank yang melaksanakan kegiatan perjuangan di wilayah Negara
Republik Indonesia wajib menjadi peserta Penjaminan, tidak termasuk
Badan Kredit Desa.
LPS menjamin Simpanan nasabah bank yang berbentuk giro,
deposito, akta deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang
dipersamakan dengan itu.
Fungsi LPS
LPS berfungsi menjamin simpanan nasabah bank dan turut aktif
dalam menjaga stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya.
Tujuan kebijakan publik penjaminan LPS tersebut ialah untuk
melindungi simpanan nasabah kecil alasannya berdasarkan data distribusi
simpanan per 31 Desember 2006, rekening bersaldo sama atau kurang dari
Rp 100 juta meliputi lebih dari 98% rekening simpanan.
Sejak terjadi krisis global pada tahun 2008, Pemerintah kemudian
mengeluarkan Perpu No. 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang
mengubah nilai simpanan yang dijamin oleh LPS menjadi Rp2.000.000.000
(dua miliar rupiah). Perpu ini sanggup diadaptasi kembali, apabila krisis global
meluas atau mereda.
Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
28
a. Menjamin simpanan nasabah penyimpan.
b. Turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan
kewenangannnya.
Tugas Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
a. Merumuskan dan memutuskan kebijakan pelaksanaan penjaminan
simpanan.
b. Melaksanakan penjaminan simpanan.
c. Merumuskan dan memutuskan kebijakan dalam rangka turut aktif
memelihara stabilitas sistem perbankan.
d. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian
Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik.
e. Melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik.
Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
a. Menetapkan dan memungut premi penjaminan.
b. Menetapkan dan memungut kontribusi pada dikala bank pertama kali
menjadi peserta.
c. Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS.
d. Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan
keuangan bank, dan laporan hasil investigasi bank sepanjang tidak
melanggar kerahasiaan bank.
e. Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data tersebut
pada angka 4.
f. Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim.
g. Menunjuk, menguasakan, dan/atau menugaskan pihak lain untuk
bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan
sebagian kiprah tertentu.
h. Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang
penjaminan simpanan.
i. Menjatuhkan hukuman administratif.
29
Tempat jual beli surat-surat berharga
1. Saham : surat berharga dimana pemiliknya merupakan pemilik
perusahaan
2. Obligasi : surat berharga yang merupakan instrumen utama perusahaan.
Pemiliknya bukan merupakan pemilik perusahaan
Keuntungan pasar modal :
1. Menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang untuk dunia usaha.
2. Sarana untuk mengalokasikan sumber dana secara optimal bagi investor.
3. Memungkinkan adanya upaya diversifikasi.
Kelemahan pasar modal :
1. Mekanisme pasar modal yang cukup rumit menyulitkan pihak-pihak
tertentu yang akan terlibat di dalamnya.
2. Saham pasar modal bersifat spekulatif sehingga sanggup merugikan pihak
tertentu.
3. Jika kurs tidak stabil, maka harga saham ikut terpengaruh.
Manfaat bagi Investor :
- Memperoleh deviden bagi pemegang saham
- Memperoleh capital gain kalau ada kenaikan harga saham
- Memperoleh bunga bagi pemegang obligasi
- Mempunyai hak bunyi dalam RUPS
- Dapat dengan gampang mengganti instrumen investasi
Manfaat bagi Emiten :
- Mendapatkan dana yang lebih besar
- Perusahaan sanggup lebih fleksibel dalam mengolah dana
- Memperkecil ketergantungan terhadap bank
- Besar kecilnya deviden tergantung besar kecilnya keuntungan
- Tidak ada kewajiban yang terikat sebagai jaminan
Manfaat bagi Pemerintah :
30
- Membantu pemerintah dalam mendorong perkembangan
pembangunan
- Membantu pemerintah dalam mendorong kegiatan investasi
- Membantu pemerintah dalam membuat kesempatan kerja
1. Saham : surat berharga dimana pemiliknya merupakan pemilik
perusahaan
2. Obligasi : surat berharga yang merupakan instrumen utama perusahaan.
Pemiliknya bukan merupakan pemilik perusahaan
Keuntungan pasar modal :
1. Menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang untuk dunia usaha.
2. Sarana untuk mengalokasikan sumber dana secara optimal bagi investor.
3. Memungkinkan adanya upaya diversifikasi.
Kelemahan pasar modal :
1. Mekanisme pasar modal yang cukup rumit menyulitkan pihak-pihak
tertentu yang akan terlibat di dalamnya.
2. Saham pasar modal bersifat spekulatif sehingga sanggup merugikan pihak
tertentu.
3. Jika kurs tidak stabil, maka harga saham ikut terpengaruh.
Manfaat bagi Investor :
- Memperoleh deviden bagi pemegang saham
- Memperoleh capital gain kalau ada kenaikan harga saham
- Memperoleh bunga bagi pemegang obligasi
- Mempunyai hak bunyi dalam RUPS
- Dapat dengan gampang mengganti instrumen investasi
Manfaat bagi Emiten :
- Mendapatkan dana yang lebih besar
- Perusahaan sanggup lebih fleksibel dalam mengolah dana
- Memperkecil ketergantungan terhadap bank
- Besar kecilnya deviden tergantung besar kecilnya keuntungan
- Tidak ada kewajiban yang terikat sebagai jaminan
Manfaat bagi Pemerintah :
30
- Membantu pemerintah dalam mendorong perkembangan
pembangunan
- Membantu pemerintah dalam mendorong kegiatan investasi
- Membantu pemerintah dalam membuat kesempatan kerja
a. Pengertian asuransi
Perusahaan Asuransi ialah perusahaan yang memberikan jasa-jasa
dalam penanggulangan resiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan
tanggung jawab aturan pada pihak ketiga alasannya kejadian ketidakpastian.
o Polis Asuransi : surat kontrak pelaksanaan asuransi yang berupa
kesepakatan kedua belah pihak.
o Premi Asuransi : uang pertanggungan yang dibayar tertanggung kepada
penanggung.
Keuntungan Asuransi :
Bagi Pemilik Asuransi :
o keuntungan dari premi yang dibayar nasabah
o keuntungan dari hasil penyertaan modal ke perusahaan lain
o keuntungan dari hasil bunga investasi surat-surat berharga
Bagi Nasabah :
o memberi rasa aman
o merupakan simpanan yang pada dikala jatuh tempo sanggup ditarik lagi.
o terhindar dari resiko kerugian.
o memperoleh penghasilan di masa datang.
o memperoleh penggantian akhir kerugian kerusakan atau kehilangan.
o Memperoleh penghasilan yang hilang pada masa produktif karena
meninggal dunia
Perusahaan Asuransi ialah perusahaan yang memberikan jasa-jasa
dalam penanggulangan resiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan
tanggung jawab aturan pada pihak ketiga alasannya kejadian ketidakpastian.
o Polis Asuransi : surat kontrak pelaksanaan asuransi yang berupa
kesepakatan kedua belah pihak.
o Premi Asuransi : uang pertanggungan yang dibayar tertanggung kepada
penanggung.
Keuntungan Asuransi :
Bagi Pemilik Asuransi :
o keuntungan dari premi yang dibayar nasabah
o keuntungan dari hasil penyertaan modal ke perusahaan lain
o keuntungan dari hasil bunga investasi surat-surat berharga
Bagi Nasabah :
o memberi rasa aman
o merupakan simpanan yang pada dikala jatuh tempo sanggup ditarik lagi.
o terhindar dari resiko kerugian.
o memperoleh penghasilan di masa datang.
o memperoleh penggantian akhir kerugian kerusakan atau kehilangan.
o Memperoleh penghasilan yang hilang pada masa produktif karena
meninggal dunia
Perusahaan Dana Pensiun ( TASPEN ) ialah Badan aturan yang mengelola
dan menjalankan aktivitas yang menjanjikan manfaat pensiun.
Manfaat Perusahaan Dana Pensiun :
31
o Bagi perekonomian nasional : dana yang dihimpun dari iuran peserta
sanggup sebagai modal bagi dunia usaha
o Bagi peserta : dana pensiun akan memberi jaminan pendapatan di hari
tua.
o Manfaat bagi perusahaan :
o Loyalitas
o Kewajiban moral
o Kompetisi pasar tenaga kerja
Manfaat bagi karyawan :
o Rasa aman
o Kompensasi yang lebih baik
dan menjalankan aktivitas yang menjanjikan manfaat pensiun.
Manfaat Perusahaan Dana Pensiun :
31
o Bagi perekonomian nasional : dana yang dihimpun dari iuran peserta
sanggup sebagai modal bagi dunia usaha
o Bagi peserta : dana pensiun akan memberi jaminan pendapatan di hari
tua.
o Manfaat bagi perusahaan :
o Loyalitas
o Kewajiban moral
o Kompetisi pasar tenaga kerja
Manfaat bagi karyawan :
o Rasa aman
o Kompensasi yang lebih baik
1. Koperasi Simpan Pinjam :
Menghimpun dana dari masyarakat dan meminjamkan kembali kepada
anggota atau masyarakat.
Modal Koperasi :
1. Simpanan Pokok : dibayar sekali pada awal menjadi anggota.
2. Simpanan Wajib : dibayar selama menjadi anggota dengan jangka
waktu tertentu sesuai keputusan rapat anggota.
3. Simpanan Sukarela : dibayar dalam jangka waktu yang tidak
ditentukan.
Landasan Koperasi :
1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Struktural : Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1
3. Landasan Operasional : UU no 25 tahun 1992
4. Landasan Mental : kesetiakawanan dan kesadaran
Keuntungan :
1. Tidak menggunakan jaminan
2. Angoota terhindar dari rentenir
3. Akhir tahun memperoleh SHU
32
2. Perusahaan Anjak Piutang :
Badan Usaha yang melaksanakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk
pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang.
Manfaat bagi klien :
Peningkatan penjualan.
· Kelancaran modal kerja.
· Memudahkan penagihan hutang.
· Efisiensi usaha.
Manfaat bagi factor :
· Fee dari klien.
Manfaat bagi customer :
· Kesempatan untuk membeli secara kredit.
· Pelayanan penjualan yang lebh baik.
3. Perusahaan Modal Ventura :
Modal ventura ialah suatu pembiayaan oleh suatu perusahaan kepada
suatu perusahaan pasangan usahanya yang prinsip pembiayaannya
ialah penyertaan modal. Perusahan yang mendapatkan penyertaan modal
dinamakan Investee Company dan yang melaksanakan penyertaan modal
dinamakan perusahaan Ventura. Bentuk pembiayaannya tidak semata
penyertaan tapi juga obligasi dan pinjaman yang bersifat khusus dengan
syarat pengembalian dan balas jasa yang lebih lunak.
Keunggulan Modal Ventura :
1. Sumber dana bagi perusahaan baru.
2. Adanya penyertaan manajemen.
3. Keperdulian yang tinggi dari perusahaan modal Ventura.
4. Dengan adanya penyertaan modal,PPU sanggup mencari bantuan
modal dalam bentuk lain.
5. MV menaikkan pamor PPU.
6. PPU mendapat kawan gres yang dimiliki perusahaan modal ventura.
7. Mendukung perjuangan kecil yg berpotensi berkembang dan memperluas
kesempatan kerja.
33
Kelemahan modal ventura :
1. Jangka waktu pembiayaan yang relatif panjang
2. Terlalu selektifnya perusahaan modal ventura dalam mencari
perusahaanpasangan usaha
3. Kontrol administrasi perusahaan pasangan perjuangan sanggup diambil alih
oleh perusahaan modal ventura apabila pertanda gejala
kegagalan.
Manfaat modal ventura :
a. Keberhasilan Usaha Meningkat
b. Efisiensi dalam Pendistribusian Barang
c. Menigkatkan Bank-abilitas perusahaan
d. Pemanfaatan Dana Perusahaan Menigkat
e. Likuiditas Menigkat
4. Pegadaian :
Suatu perjuangan yang memberikan pinjaman bagi nasabah dengan jaminan
barang Bergerak.
Tujuan Pegadaian :
1. Mencegah praktik ijon, riba, dan pinjaman tidak wajar
2. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijakan program
pemerintah di bidang Ekonomi.
5. Perusahaan Sewa Guna / Leasing :
Pembelian secara angsuran, namun sebelum angsurannya selesai
(lunas), hak barang yang diperjualbelikan masih dimiliki oleh penjual.
Namun demikian, begitu kontrak leasing ditandatangani, segala fasilitas
dan kegunaan barang tersebut boleh dipakai oleh pembeli.
Menurut keputusan Mentri keuangan, No. 1169/KMK.01/1991
tertanggal 21November 1991 perihal kegiatan leasing atau sewa guna
usaha, leasing ialah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan
barang-barang modal baik secara leasing dengan hak opsi maupun
leasing tanpa hak opsi untuk dipakai oleh lessee (pihak yang
34
memperoleh pembiayaan barang modal dari lessor pemberi jasa
pembiayaan) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran
berkala.
Manfaat Leasing :
a. Menghemat modal
b. Diversifikasi sumber-sumber pembiayaan
c. Persyaratan lebih gampang dan fleksibel
d. Biaya lebih murah
EKONOMIKA
Lembaga Keuangan yang Tak Loyal ke Konsumen, Siap-siap Tersisih
Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad menghimbau industri
forum keuangan untuk menomorsatukan pelayanan kepada kosumennya.
Muliaman mengatakan, perkembangan industri forum keuangan sangat
bergantung pada konsumen. Sebab itu memberi pelayanan kepada konsumen
merupakan suatu keharusan untuk forum keuangan.
"Aspek terkait pelindungan konsumen masyarakat, kita mempunyai konsumen,
asuransi punya konsumen, dana pensiun juga menyerupai itu, konsumen itu raja, tentu
saja begitu penting bagi kita kalau kita memperhatikan mereka perjuangan kita akan
tumbuh berkembang," kata Muliaman di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta,
Jumat (26/7/2013).
35
Dia menambahkan, forum keuangan yang tidak loyal kepada konsumen harus
siap untuk ditinggalkan. Hal itu akan membuat forum keuangan tersebut tersisih
dan bisa keluar dari pasar.
"Kalau tidak loyal kita akan ditinggalkan konsumen keluar dari pasar. Bagaimana
kita memikirkan kepentingan konsumen. Kalau ada konsumen komplain jangan
berlarut-larut tanpa ada kejelasan. Saya kira praktek menyerupai ini tidak sejalan lagi
dengan keadaan," ungkap dia.
Menurut dia, pelayanan terhadap konsumen merupaka investasi jangka panjang
dan mempengaruhi keberlangsungan forum keuangan tersebut.
Namun, beliau menegaskan meski OJK memfokuskan pada pelayanan konsumen,
bukan berarti konsumen yang salah tetap mendapatkan pembelaan.
"OJK akan fokus juga dengan kepentingan, bukan berarti membela konsumen yang
salah, dalam rangka industri tumbuh berkembang, alasannya loyalitas, kepentingan
konsumen ini merupakan investasi jangka panjang, alasannya itu sangat
mempengaruhi sutaibilitas. Berangkat dari tujuan tersebut kami coba langkah
strategis, membangun krangka pengawasan lebih baik dan terintegrasi,"
pungkasnya. (Pew/Nur)
Menghimpun dana dari masyarakat dan meminjamkan kembali kepada
anggota atau masyarakat.
Modal Koperasi :
1. Simpanan Pokok : dibayar sekali pada awal menjadi anggota.
2. Simpanan Wajib : dibayar selama menjadi anggota dengan jangka
waktu tertentu sesuai keputusan rapat anggota.
3. Simpanan Sukarela : dibayar dalam jangka waktu yang tidak
ditentukan.
Landasan Koperasi :
1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Struktural : Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1
3. Landasan Operasional : UU no 25 tahun 1992
4. Landasan Mental : kesetiakawanan dan kesadaran
Keuntungan :
1. Tidak menggunakan jaminan
2. Angoota terhindar dari rentenir
3. Akhir tahun memperoleh SHU
32
2. Perusahaan Anjak Piutang :
Badan Usaha yang melaksanakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk
pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang.
Manfaat bagi klien :
Peningkatan penjualan.
· Kelancaran modal kerja.
· Memudahkan penagihan hutang.
· Efisiensi usaha.
Manfaat bagi factor :
· Fee dari klien.
Manfaat bagi customer :
· Kesempatan untuk membeli secara kredit.
· Pelayanan penjualan yang lebh baik.
3. Perusahaan Modal Ventura :
Modal ventura ialah suatu pembiayaan oleh suatu perusahaan kepada
suatu perusahaan pasangan usahanya yang prinsip pembiayaannya
ialah penyertaan modal. Perusahan yang mendapatkan penyertaan modal
dinamakan Investee Company dan yang melaksanakan penyertaan modal
dinamakan perusahaan Ventura. Bentuk pembiayaannya tidak semata
penyertaan tapi juga obligasi dan pinjaman yang bersifat khusus dengan
syarat pengembalian dan balas jasa yang lebih lunak.
Keunggulan Modal Ventura :
1. Sumber dana bagi perusahaan baru.
2. Adanya penyertaan manajemen.
3. Keperdulian yang tinggi dari perusahaan modal Ventura.
4. Dengan adanya penyertaan modal,PPU sanggup mencari bantuan
modal dalam bentuk lain.
5. MV menaikkan pamor PPU.
6. PPU mendapat kawan gres yang dimiliki perusahaan modal ventura.
7. Mendukung perjuangan kecil yg berpotensi berkembang dan memperluas
kesempatan kerja.
33
Kelemahan modal ventura :
1. Jangka waktu pembiayaan yang relatif panjang
2. Terlalu selektifnya perusahaan modal ventura dalam mencari
perusahaanpasangan usaha
3. Kontrol administrasi perusahaan pasangan perjuangan sanggup diambil alih
oleh perusahaan modal ventura apabila pertanda gejala
kegagalan.
Manfaat modal ventura :
a. Keberhasilan Usaha Meningkat
b. Efisiensi dalam Pendistribusian Barang
c. Menigkatkan Bank-abilitas perusahaan
d. Pemanfaatan Dana Perusahaan Menigkat
e. Likuiditas Menigkat
4. Pegadaian :
Suatu perjuangan yang memberikan pinjaman bagi nasabah dengan jaminan
barang Bergerak.
Tujuan Pegadaian :
1. Mencegah praktik ijon, riba, dan pinjaman tidak wajar
2. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijakan program
pemerintah di bidang Ekonomi.
5. Perusahaan Sewa Guna / Leasing :
Pembelian secara angsuran, namun sebelum angsurannya selesai
(lunas), hak barang yang diperjualbelikan masih dimiliki oleh penjual.
Namun demikian, begitu kontrak leasing ditandatangani, segala fasilitas
dan kegunaan barang tersebut boleh dipakai oleh pembeli.
Menurut keputusan Mentri keuangan, No. 1169/KMK.01/1991
tertanggal 21November 1991 perihal kegiatan leasing atau sewa guna
usaha, leasing ialah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan
barang-barang modal baik secara leasing dengan hak opsi maupun
leasing tanpa hak opsi untuk dipakai oleh lessee (pihak yang
34
memperoleh pembiayaan barang modal dari lessor pemberi jasa
pembiayaan) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran
berkala.
Manfaat Leasing :
a. Menghemat modal
b. Diversifikasi sumber-sumber pembiayaan
c. Persyaratan lebih gampang dan fleksibel
d. Biaya lebih murah
EKONOMIKA
Lembaga Keuangan yang Tak Loyal ke Konsumen, Siap-siap Tersisih
Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad menghimbau industri
forum keuangan untuk menomorsatukan pelayanan kepada kosumennya.
Muliaman mengatakan, perkembangan industri forum keuangan sangat
bergantung pada konsumen. Sebab itu memberi pelayanan kepada konsumen
merupakan suatu keharusan untuk forum keuangan.
"Aspek terkait pelindungan konsumen masyarakat, kita mempunyai konsumen,
asuransi punya konsumen, dana pensiun juga menyerupai itu, konsumen itu raja, tentu
saja begitu penting bagi kita kalau kita memperhatikan mereka perjuangan kita akan
tumbuh berkembang," kata Muliaman di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta,
Jumat (26/7/2013).
35
Dia menambahkan, forum keuangan yang tidak loyal kepada konsumen harus
siap untuk ditinggalkan. Hal itu akan membuat forum keuangan tersebut tersisih
dan bisa keluar dari pasar.
"Kalau tidak loyal kita akan ditinggalkan konsumen keluar dari pasar. Bagaimana
kita memikirkan kepentingan konsumen. Kalau ada konsumen komplain jangan
berlarut-larut tanpa ada kejelasan. Saya kira praktek menyerupai ini tidak sejalan lagi
dengan keadaan," ungkap dia.
Menurut dia, pelayanan terhadap konsumen merupaka investasi jangka panjang
dan mempengaruhi keberlangsungan forum keuangan tersebut.
Namun, beliau menegaskan meski OJK memfokuskan pada pelayanan konsumen,
bukan berarti konsumen yang salah tetap mendapatkan pembelaan.
"OJK akan fokus juga dengan kepentingan, bukan berarti membela konsumen yang
salah, dalam rangka industri tumbuh berkembang, alasannya loyalitas, kepentingan
konsumen ini merupakan investasi jangka panjang, alasannya itu sangat
mempengaruhi sutaibilitas. Berangkat dari tujuan tersebut kami coba langkah
strategis, membangun krangka pengawasan lebih baik dan terintegrasi,"
pungkasnya. (Pew/Nur)
0 Komentar untuk "Ekonomi X Kepingan 5 Forum Jasa Keuangan Dalam Perekonomian"