Bpd Berhak Memantau Kinerja Kepala Desa

Dalam klarifikasi cuilan V Bagian Kesatu Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diterangkan wacana Fungsi BPD.
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi:

1. membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa bareng Kepala Desa;
2. menampung dan menyalurkan aspirasi penduduk Desa; dan
3. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Demikianlah klarifikasi singkat dari penulis wacana klarifikasi cuilan V Bagian Kesatu Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diterangkan wacana Fungsi BPD. Semoga Bermanfaat. Salam Juragan Berdesa...