Selain melalui usaha fisik, para hero bangsa pun berjuang melalui jalur diplomasi. Perjuangan melalui jalur diplomasi ini dilakukan melalui banyak sekali negosiasi terutama dengan Belanda.
Tujuannya satu semoga Belanda mengakui kedaulatan Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka dan memiliki kedudukan yang sama dengan negara lainnya yang sudah terlebih dahulu merdeka.
Berikut ini beberapa negosiasi yang dilakukan oleh Indonesia dengan Belanda pada masa revolusi kemerdekaan.
a. Perjanjian Linggarjati
Perundingan Linggarjati ialah suatu negosiasi antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat pada Tanggal 10-15 November 1946 yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia.
Hasil negosiasi ini ditandatangani di Istana Merdeka Jakarta pada 15 November 1946 dan ditandatangani secara sah kedua negara pada 25 Maret 1947.
Indonesia diwakili oleh Sutan Syahrir, Belanda diwakili oleh tim yang disebut Komisi Jendral dan dipimpin oleh Wim Schermerhorn dengan anggota H.J. van Mook,dan Lord Killearn dari Inggris bertindak sebagai perantara dalam negosiasi ini. Hasil negosiasi terdiri dari 17 pasal yang antara lain berisi:
Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera dan Madura.
Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1949.
Pihak Belanda dan Indonesia Sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat (RIS).
Dalam bentuk RIS Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth/Persemakmuran Indonesia-Belanda dengan mahkota negeri Belanda sebagai kepala uni.
b. Perjanjian Renville
Perjanjian Renville diambil dari nama sebutan kapal perang milik Amerika Serikat yang digunakan sebagai tempat negosiasi antara pemerintah Indonesia dengan pihak Belanda, dan Komisi Tiga Negara (Amerika Serikat, Belgia dan Australia) sebagai perantaranya.
Dalam negosiasi itu, delegasi Indonesia diketuai oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin dan pihak Belanda menempatkan seorang Indonesia yang berjulukan Abdulkadir Wijoyoatmojo sebagai ketua delegasinya.
Penempatan Abdulkadir Wijoyoatmojo ini merupakan siasat pihak Belanda dengan menyatakan bahwa pertikaian yang terjadi antara Indonesia dengan Belanda merupakan kasus dalam negeri Indonesia dan bukan menjadi kasus intemasional yang perlu adanya campur tangan negara lain
Isi Perjanjian Renville itu ialah sebagai berikut.
Belanda tetap berdaulat hingga terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS).
Republik Indonesia sejajar kedudukannya dalam Uni Indonesiaa Belanda.
Sebelum Republik Indonesia Serikat terbentuk, Belanda sanggup menyerahkan kekuasaannya kepada pemerintah federal sementara
Republik Indonesia menjadi negara cuilan dari Republik Indonesia Serikat.
Antara enam bulan hingga satu tahun akan diselenggarakan pemilihan umum untuk membentuk Konstituante RIS.
Tentara Indonesia di tempat pendudukan Belanda (daerah kantong) harus dipindahkan ke tempat Republik Indonesia.
Perjanjian Renville berhasil ditandatangani oleh kedua belah pihak tanggal 17 Januari 1948. Perjanjian Renville ini menimbulkan kedudukan Republik Indonesia semakin tersudut dan wilayahnya semakin sempit.
Hal ini merupakan ini merupakan akhir dari diakuinya garis Van Mook sebagai garis perbatasan gres hasil Agresi Militer Belanda 1.
Sementara itu, kedudukan Belanda semakin bertambah besar lengan berkuasa dengan terbentuknya negara-negara boneka.
Setelah penandatanganan Perjanjian Renville, pihak pemerintah menghadapi saingan sangat berat dan menimbulkan Kabinet Amir Syarifuchlin jatuh.
Kabinet Amir Syarifuddin kemudian digantikan oleh Kabinet Hatta. Namun di bawah pemerintahan Hatta muncul banyak rongrongan dan salah satunva dilakukan oleh bekas Perdana Menteri Amir Syarifuddin dengan organisasinya yang berjulukan Front Demokrasi
Rakyat. Puncak dari pergolakan itu ialah pemberontakan PKI Madiun tahun 1948, keadaan menyerupai itu dimanfaatkan pihak Belanda untuk melancarkan Agresi Militer ke-2.
c. Perundingan Roem Royen
Titik jelas dalam sengketa penyelesaian konflik antara pihak Indonesia-Belanda terlihat. Hal ini dikarenakan kedua belah pihak bersedia untuk maju ke meja perundingan.
Keberhasilan membawa kasus Indonesia-Belanda ke meja negosiasi tidak terlepas dari inisiatif komisi PBB untuk Indonesia.
Pada tanggal April 4 April 1949 dilaksanakan negosiasi di Jakarta di bawah pimpinan Merle Cochran, anggota komisi dari Amerika serikat. Delegasi Republik Indonesia dipimpin oleh Mr. Mohammad Roem.
Dalam negosiasi Roem Royen, pihak Republik Indonesia tetap berpendirian bahwa pengembalian pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta merupakan kunci pembuka untuk negosiasi selanjutnya.
Sebaliknya, pihak Belanda menuntut penghentian perang gerilya oleh Republik Indonesia. Akhirnya, pada tanggal 7 Mei 1949 berhasil dicapai persetujuan antara pihak Belanda dengan pihak Indonesia. Kemudian disepakati kesanggupan kedua belah pihak untuk melaksanakan Resolusi Dewan Keamanan PBB tertanggal 28 Januari 1949 dan persetujuan pada tanggal 23 Maret 1949.
Pernyataan pemerintah Republik Indonesia dibacakan oleh Ketua Delegasi Indonesia Mr. Mohammad Roem yang berisi antara lain sebagai berikut.
Pemerintah Republik Indonesia akan mengeluarkan perintah penghentian perang gerilya.
Kedua belah pihak bekerja sama dalam hai mengembalikan perdamaian dan menjaga keamanan serta ketertiban.
Belanda turut serta dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) yang bertujuan mempercepat penyerahan kedaulatan lengkap dan tidak bersyarat kepada negara Republik Indonesia Serikat.
Pernyataan Delegasi Belanda dibacakan oleh Dr. J.H. van Royen, yang berisi antara lain sebagai berikut.
Pemerintah Belanda menyetujui bahwa pemerintah Republik Indonesia harus bebas dan leluasa melaksanakan kewajiban dalam satu tempat yang mencakup Karesidenan Yogyakarta.
Pemerintah Belanda membebaskan secara tidak bersyarat para pemimpin Republik Indonesia dan tahanan politik yang ditawan semenjak tanggal 19 Desember 1948.
Pemerintah Belanda menyetujui bahwa Republik Indo-nesia akan menjadi cuilan dari Republik Indonesia Serikat (RIS).
Konferensi Meja Bundar (KMB) akan diadakan secepatnya di Den Haag setelah pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta
Setelah tercapainya negosiasi Roem Royen, pada tanggal 1 Juli 1949 pemerintah Republik Indonesia secara resmi kembali ke Yogyakarta. Selanjutnya, disusul dengan kedatangan para pemimpin Republik Indonesia dari medan gerilya.
Panglima Besar Jenderal Sudirman tiba kembali di Yogyakarta tanggal 10 Juli 1949. Setelah pemerintahan Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta, pada tanggal 13 Juli 1949 diselenggarakan siding cabinet.
Dalam siding tersebut Syafruddin Prawiranegara mengembalikan mandat kepada wakil presiden Moh Hatta.
Dalam sidang tersebut juga diputuskan Sri Sultan Hamengku Buwono IX diangkat menjadi menteri pertahanan merangkap koordinator keamanan.
d. Konferensi Meja Bundar
Konferensi Meja Bundar (KMB) yang berlangsung di Den Haag pada 23 Agustus hingga 2 November 1949, berhasil mengakhiri konfrontasi fisik antara Indonesia dengan Belanda.
Hasil konferensi tersebut paling utama ialah ”pengakuan dan penyerahan” kedaulatan dari Pemerintah Belanda kepada Pemerintah Indonesia yang disepakati akan disusun dalam struktur ketatanegaraan yang berbentuk negara federal, yaitu negara Republik Indonesia Serikat.
Di samping itu, terdapat empat hal penting lainnya yang menjadi isi kesepakatan dalam KMB, yaitu: Pertama, pembentukan Uni BelandaRepublik Indonesia Serikat yang dipimpin oleh Ratu Belanda secara simbolis;
Kedua, Soekarno dan Moh. Hatta akan menjabat sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia Serikat untuk periode 1949-1950, dengan Moh. Hatta merangkap sebagai perdana menteri;
Ketiga, Irian Barat masih dikuasasi Belanda dan tidak dimasukkan ke dalam Republik Indonesia Serikat hingga dilakukan negosiasi lebih lanjut;
Keempat, Pemerintah Indonesia harus menanggung hutang negeri Hindia Belanda sebesar 4,3 miliar gulden.
Di satu sisi hasil KMB tersebut harus dianggap sebagai sebuah kemajuan sebab semenjak ketika itu, setelah Belanda ”mengakui dan menyerahkan” kedaulatan kepada bangsa Indonesia, secara resmi Indonesia menjadi negara merdeka dan terlepas dari cengkeraman Belanda.
Namun di sisi lain, kesepakatan yang dihasilkan dalam KMB tidak serta merta menuntaskan permasalahan bagi Indonesia, terlebih bentuk negara federal yaitu Republik Indonesia Serikat ialah produk rekayasa van Mook yang suatu ketika dijadikan seni administrasi untuk merebut kembali Indonesia melalui politik devide et impera.
Perjuangan melalui negosiasi menunjukan bahwa bangsa Indonesia ialah bangsa yang cinta damai. Kita tidak mengutamakan kekerasan dalam menuntaskan persoalan.
Ini sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yang tercermin dalam ideologi Pancasila. Kita mengutamakan persatuan dan kesatuan, mengutamakan musyawarah mufakat.
Tujuannya satu semoga Belanda mengakui kedaulatan Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka dan memiliki kedudukan yang sama dengan negara lainnya yang sudah terlebih dahulu merdeka.
Berikut ini beberapa negosiasi yang dilakukan oleh Indonesia dengan Belanda pada masa revolusi kemerdekaan.
a. Perjanjian Linggarjati
Perundingan Linggarjati ialah suatu negosiasi antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat pada Tanggal 10-15 November 1946 yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia.
Hasil negosiasi ini ditandatangani di Istana Merdeka Jakarta pada 15 November 1946 dan ditandatangani secara sah kedua negara pada 25 Maret 1947.
Indonesia diwakili oleh Sutan Syahrir, Belanda diwakili oleh tim yang disebut Komisi Jendral dan dipimpin oleh Wim Schermerhorn dengan anggota H.J. van Mook,dan Lord Killearn dari Inggris bertindak sebagai perantara dalam negosiasi ini. Hasil negosiasi terdiri dari 17 pasal yang antara lain berisi:
Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera dan Madura.
Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1949.
Pihak Belanda dan Indonesia Sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat (RIS).
Dalam bentuk RIS Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth/Persemakmuran Indonesia-Belanda dengan mahkota negeri Belanda sebagai kepala uni.
b. Perjanjian Renville
Perjanjian Renville diambil dari nama sebutan kapal perang milik Amerika Serikat yang digunakan sebagai tempat negosiasi antara pemerintah Indonesia dengan pihak Belanda, dan Komisi Tiga Negara (Amerika Serikat, Belgia dan Australia) sebagai perantaranya.
Dalam negosiasi itu, delegasi Indonesia diketuai oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin dan pihak Belanda menempatkan seorang Indonesia yang berjulukan Abdulkadir Wijoyoatmojo sebagai ketua delegasinya.
Penempatan Abdulkadir Wijoyoatmojo ini merupakan siasat pihak Belanda dengan menyatakan bahwa pertikaian yang terjadi antara Indonesia dengan Belanda merupakan kasus dalam negeri Indonesia dan bukan menjadi kasus intemasional yang perlu adanya campur tangan negara lain
Isi Perjanjian Renville itu ialah sebagai berikut.
Belanda tetap berdaulat hingga terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS).
Republik Indonesia sejajar kedudukannya dalam Uni Indonesiaa Belanda.
Sebelum Republik Indonesia Serikat terbentuk, Belanda sanggup menyerahkan kekuasaannya kepada pemerintah federal sementara
Republik Indonesia menjadi negara cuilan dari Republik Indonesia Serikat.
Antara enam bulan hingga satu tahun akan diselenggarakan pemilihan umum untuk membentuk Konstituante RIS.
Tentara Indonesia di tempat pendudukan Belanda (daerah kantong) harus dipindahkan ke tempat Republik Indonesia.
Perjanjian Renville berhasil ditandatangani oleh kedua belah pihak tanggal 17 Januari 1948. Perjanjian Renville ini menimbulkan kedudukan Republik Indonesia semakin tersudut dan wilayahnya semakin sempit.
Hal ini merupakan ini merupakan akhir dari diakuinya garis Van Mook sebagai garis perbatasan gres hasil Agresi Militer Belanda 1.
Sementara itu, kedudukan Belanda semakin bertambah besar lengan berkuasa dengan terbentuknya negara-negara boneka.
Setelah penandatanganan Perjanjian Renville, pihak pemerintah menghadapi saingan sangat berat dan menimbulkan Kabinet Amir Syarifuchlin jatuh.
Kabinet Amir Syarifuddin kemudian digantikan oleh Kabinet Hatta. Namun di bawah pemerintahan Hatta muncul banyak rongrongan dan salah satunva dilakukan oleh bekas Perdana Menteri Amir Syarifuddin dengan organisasinya yang berjulukan Front Demokrasi
Rakyat. Puncak dari pergolakan itu ialah pemberontakan PKI Madiun tahun 1948, keadaan menyerupai itu dimanfaatkan pihak Belanda untuk melancarkan Agresi Militer ke-2.
c. Perundingan Roem Royen
Titik jelas dalam sengketa penyelesaian konflik antara pihak Indonesia-Belanda terlihat. Hal ini dikarenakan kedua belah pihak bersedia untuk maju ke meja perundingan.
Keberhasilan membawa kasus Indonesia-Belanda ke meja negosiasi tidak terlepas dari inisiatif komisi PBB untuk Indonesia.
Pada tanggal April 4 April 1949 dilaksanakan negosiasi di Jakarta di bawah pimpinan Merle Cochran, anggota komisi dari Amerika serikat. Delegasi Republik Indonesia dipimpin oleh Mr. Mohammad Roem.
Dalam negosiasi Roem Royen, pihak Republik Indonesia tetap berpendirian bahwa pengembalian pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta merupakan kunci pembuka untuk negosiasi selanjutnya.
Sebaliknya, pihak Belanda menuntut penghentian perang gerilya oleh Republik Indonesia. Akhirnya, pada tanggal 7 Mei 1949 berhasil dicapai persetujuan antara pihak Belanda dengan pihak Indonesia. Kemudian disepakati kesanggupan kedua belah pihak untuk melaksanakan Resolusi Dewan Keamanan PBB tertanggal 28 Januari 1949 dan persetujuan pada tanggal 23 Maret 1949.
Pernyataan pemerintah Republik Indonesia dibacakan oleh Ketua Delegasi Indonesia Mr. Mohammad Roem yang berisi antara lain sebagai berikut.
Pemerintah Republik Indonesia akan mengeluarkan perintah penghentian perang gerilya.
Kedua belah pihak bekerja sama dalam hai mengembalikan perdamaian dan menjaga keamanan serta ketertiban.
Belanda turut serta dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) yang bertujuan mempercepat penyerahan kedaulatan lengkap dan tidak bersyarat kepada negara Republik Indonesia Serikat.
Pernyataan Delegasi Belanda dibacakan oleh Dr. J.H. van Royen, yang berisi antara lain sebagai berikut.
Pemerintah Belanda menyetujui bahwa pemerintah Republik Indonesia harus bebas dan leluasa melaksanakan kewajiban dalam satu tempat yang mencakup Karesidenan Yogyakarta.
Pemerintah Belanda membebaskan secara tidak bersyarat para pemimpin Republik Indonesia dan tahanan politik yang ditawan semenjak tanggal 19 Desember 1948.
Pemerintah Belanda menyetujui bahwa Republik Indo-nesia akan menjadi cuilan dari Republik Indonesia Serikat (RIS).
Konferensi Meja Bundar (KMB) akan diadakan secepatnya di Den Haag setelah pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta
Setelah tercapainya negosiasi Roem Royen, pada tanggal 1 Juli 1949 pemerintah Republik Indonesia secara resmi kembali ke Yogyakarta. Selanjutnya, disusul dengan kedatangan para pemimpin Republik Indonesia dari medan gerilya.
Panglima Besar Jenderal Sudirman tiba kembali di Yogyakarta tanggal 10 Juli 1949. Setelah pemerintahan Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta, pada tanggal 13 Juli 1949 diselenggarakan siding cabinet.
Dalam siding tersebut Syafruddin Prawiranegara mengembalikan mandat kepada wakil presiden Moh Hatta.
Dalam sidang tersebut juga diputuskan Sri Sultan Hamengku Buwono IX diangkat menjadi menteri pertahanan merangkap koordinator keamanan.
d. Konferensi Meja Bundar
Konferensi Meja Bundar (KMB) yang berlangsung di Den Haag pada 23 Agustus hingga 2 November 1949, berhasil mengakhiri konfrontasi fisik antara Indonesia dengan Belanda.
Hasil konferensi tersebut paling utama ialah ”pengakuan dan penyerahan” kedaulatan dari Pemerintah Belanda kepada Pemerintah Indonesia yang disepakati akan disusun dalam struktur ketatanegaraan yang berbentuk negara federal, yaitu negara Republik Indonesia Serikat.
Di samping itu, terdapat empat hal penting lainnya yang menjadi isi kesepakatan dalam KMB, yaitu: Pertama, pembentukan Uni BelandaRepublik Indonesia Serikat yang dipimpin oleh Ratu Belanda secara simbolis;
Kedua, Soekarno dan Moh. Hatta akan menjabat sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia Serikat untuk periode 1949-1950, dengan Moh. Hatta merangkap sebagai perdana menteri;
Ketiga, Irian Barat masih dikuasasi Belanda dan tidak dimasukkan ke dalam Republik Indonesia Serikat hingga dilakukan negosiasi lebih lanjut;
Keempat, Pemerintah Indonesia harus menanggung hutang negeri Hindia Belanda sebesar 4,3 miliar gulden.
Di satu sisi hasil KMB tersebut harus dianggap sebagai sebuah kemajuan sebab semenjak ketika itu, setelah Belanda ”mengakui dan menyerahkan” kedaulatan kepada bangsa Indonesia, secara resmi Indonesia menjadi negara merdeka dan terlepas dari cengkeraman Belanda.
Namun di sisi lain, kesepakatan yang dihasilkan dalam KMB tidak serta merta menuntaskan permasalahan bagi Indonesia, terlebih bentuk negara federal yaitu Republik Indonesia Serikat ialah produk rekayasa van Mook yang suatu ketika dijadikan seni administrasi untuk merebut kembali Indonesia melalui politik devide et impera.
Perjuangan melalui negosiasi menunjukan bahwa bangsa Indonesia ialah bangsa yang cinta damai. Kita tidak mengutamakan kekerasan dalam menuntaskan persoalan.
Ini sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yang tercermin dalam ideologi Pancasila. Kita mengutamakan persatuan dan kesatuan, mengutamakan musyawarah mufakat.
0 Komentar untuk "Apa Saja Bentuk Usaha Diplomasi Dalam Mempertahankan Nkri?"