Tujuan Pendirian Bumdes Menurut Permendes Nomor 4 Tahun 2015

Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menurut Pasal 2 dan Pasal 3 Permendes Nomor 4 Tahun 2015 dimaksudkan selaku upaya memuat seluruh acara di bidang ekonomi dan/atau pelayanan biasa yang dikelola oleh Desa dan/atau kolaborasi antar-Desa. Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bertujuan:

1. meningkatkan perekonomian Desa;
2. mengoptimalkan aset Desa biar berfaedah untuk kemakmuran Desa;
3. meningkatkan kerja keras penduduk dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
4. mengembangkan rencana kolaborasi kerja keras antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
5. menciptakan potensi dan jaringan pasar yang mendukung keperluan layanan biasa warga;
6. membuka lapangan kerja;
7. meningkatkan kemakmuran penduduk lewat perbaikan pelayanan umum, perkembangan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
8. meningkatkan pendapatan penduduk Desa dan Pendapatan Asli Desa

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yakni ialah perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang ditangani secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable. Oleh lantaran itu, perlu upaya serius untuk membuat pengelolaan tubuh kerja keras tersebut sanggup berlangsung secara efektif, efisien, profesional dan mandiri

Untuk meraih tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ditangani dengan cara menyanggupi keperluan (produktif dan konsumtif) penduduk lewat pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola penduduk dan Pemerintah Desa (Pemdes).

Pemenuhan keperluan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) akan menjadi kerja keras desa yang paling mayoritas dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut bisa menyediakan pelayanan terhadap non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku patokan pasar. Artinya terdapat prosedur kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak mengakibatkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan kerja keras yang dijalankan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Dinyatakan di dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Pasal 4 bahwa Desa sanggup mendirikan BUM Desa menurut Peraturan Desa mengenai Pendirian BUM Desa dengan mempertimbangkan:

1. inisiatif Pemerintah Desa dan/atau penduduk Desa;
2. potensi kerja keras ekonomi Desa;
3. sumberdaya alam di Desa;
4. sumberdaya insan yang dapat mengurus BUM Desa; dan
5. penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola selaku pecahan dari kerja keras BUM Desa.

Keterlibatan pemerintah desa selaku penyerta modal paling besar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau selaku pendiri bareng penduduk diperlukan bisa menyanggupi Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang diwujudkan dalam bentuk sumbangan (proteksi) atas intervensi yang merugikan dari pihak ketiga (baik dari dalam maupun luar desa). Demikian pula, pemerintah desa ikut berperan dalam pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) selaku forum berbadan aturan yang berpijak pada tata aturan perundangan yang berlaku, serta sesuai dengan janji yang terbangun di penduduk desa.

Pengaturan lebih lanjut mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dikontrol lewat perda (Perda) setelah memperhatikan peraturan di atasnya. Melalui prosedur self help dan member-base, maka Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga ialah perwujudan partisipasi penduduk desa secara keseluruhan, sehingga tidak bikin versi kerja keras yang dihegemoni oleh golongan tertentu ditingkat desa. Artinya, tata aturan ini terwujud dalam prosedur kelembagaan yang solid. Penguatan kapasitas kelembagaan akan terarah pada adanya tata aturan yang mengikat seluruh anggota.