Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Keuangan menjumlah kemungkinan posisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020 untuk memperbesar dana untuk Program Keluarga Harapan (PKH).
"Tolong dilihat apakah memungkinkan memperbesar besaran jumlah tunjangan PKH sehingga sanggup mengembangkan daya beli masyarakat," ujarnya, Senin (16/3).
Presiden berharap PKH sanggup mengembangkan konsumsi penduduk di tengah penyebaran Covid-19 yang kian merambah ke sejumlah negara, tergolong Indonesia.
Dengan peningkatan konsumsi daya beli masyarakat, maka perkembangan ekonomi kita sanggup tetap terjaga. "Kami kehendaki perkembangan ekonomi tidak terlampau besar turunnya," imbuh Jokowi.
Jokowi juga mewakilkan Menteri Sosial untuk secepatnya mencairkan dana PKH tahap 2. Dengan demikian, penduduk peserta Program Keluarga Harapan (PKH) sanggup membelanjakan uangnya untuk berbelanja barang-barang yang dikehendaki dalam waktu dekat.
"Ini erat sekali kaitannya dengan duit yang besar mudah-mudahan sanggup secepatnya dimulai," kata Jokowi.
Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani menyatakan pemerintah sudah mengalokasikan dana sebesar Rp. 7 triliun untuk Program Keluarga Harapan (PKH) sampai 31 Januari 2020. Angka itu setara dengan 29 % (persen) dari pagu yang dialokasikan pemerintah tahun ini sebesar Rp. 29 triliun.
Menurut Meukeu, budget untuk PKH menjadi salah satu yang digenjot oleh pemerintah pada permulaan tahun ini. Selain PKH, terdapat pos budget lainnya, merupakan belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp. 30,9 triliun.
Baca Juga Artikel Terkait Lainnya Dibawah Ini:
"Untuk belanja barang sebesar Rp. 3,3 triliun, belanja modal sebesar Rp. 1,9 triliun, belanja pegawai sebesar Rp.12,5 triliun. Ini seluruhnya merupakan belanja yang dipercepat dalam rangka mendorong perekonomian domestik," tutur Sri Mulyani.
Sumber: cnnindonesia
0 Komentar untuk "Jokowi Minta Menkeu Sri Mulyani Tambah Dana Pkh"