Arah Kebijakan Penggunaan Budget Transfer Ke Tempat Dan Dana Desa (Tkdd) Tahun 2021

Besaran budget Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Pada tahun 2021, dijadwalkan sebesar Rp796,3 triliun.

Hal ini sebagaimana dikutip dari isi Pidato Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU wacana APBN Tahun 2021 berserta Nota Keuangannya, bertempat di Komplek Parlemen Senayan, Jumat 14 Agustus 2020. 

Adapun Arah Kebijakan Anggaran TKDD yang hendak dijalankan oleh Pemerintah pada tahun 2021 merupakan selaku berikut:

1. menunjang langkah pemulihan ekonomi sejalan dengan prioritas nasional, melalui pembangunan aksesibilitas serta konektivitas tempat pusat pertumbuhan ekonomi, dukungan insentif terhadap wilayah buat memukau investasi, revisi tata cara pelayanan investasi, serta dukungan terhadap UMKM.
2. memaksimalkan pemanfaatan dana untuk hasil dalam rangka menunjang pengendalian kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi akhir Covid- 19.
3. memusatkan 25% dari dana transfer lazim buat memacu agenda pemulihan ekonomi wilayah serta pembangunan SDM.
4. memfokuskan pemakaian dana insentif wilayah( DID) buat digitalisasi pembelajaran, kesehatan, serta pemberdayaan UMKM.
5. refocusing serta simplikasi tipe, bidang, serta acara DAK raga yang bertabiat reguler serta penugasan.
6. DAK non- fisik pula menunjang penguatan SDM pembelajaran melalui dukungan agenda merdeka belajar, dan bonus zona strategis yang lain, semacam dana pelayanan perlindungan perempuan serta anak, dana fasilitasi penanaman modal, dan dana pelayanan ketahanan pangan.
7. mempertajam alokasi dana desa buat pemulihan ekonomi desa serta pengembangan zona prioritas, semacam: teknologi data serta komunikasi, pembangunan desa wisata, serta menunjang ketahanan pangan.

Presiden Jokowi pula menyatakan, kalau dalam 5 tahun terakhir, hasil dari pemanfaatan budget TKDD telah dialami oleh warga melalui peningkatan kinerja pelayanan dasar publik, semacam terusan rumah tangga terhadap air minum serta sanitasi layak, dan persalinan yang dibantu oleh tenaga kesehatan.

Tingkatan kesenjangan di kawasan perdesaan pula berkurang yang ditunjukkan dengan terus menjadi rendahnya rasio ini dari 0, 316 pada tahun 2016 jadi 0, 315 pada tahun 2019. Demikian pula dengan persentase penduduk miskin di perdesaan, turun dari 13, 96% pada tahun 2016 jadi 12, 60% pada tahun 2019.

Selengkapnya donwload disini Pidato Lengkap Presiden Republik Indonesia pada Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU wacana APBN Tahun 2021 berserta Nota Keuangannya. DOWNLOAD DISINI