(Ilustrasi)
Poros pembangunan yang dijalankan pemerintahan Presiden Joko Widodo selama tiga tahun belakangan mulai diratakan, dari kota ke desa, dari Jawa ke luar Jawa, dan dari barat ke segi timur Indonesia. Maka guna mendukung proses pembangunan itu, pemerintah menggulirkan dana desa, penyelesaian pendanaan pribadi bagi desa-desa di seluruh Indonesia.
Bila sebelumnya pembangunan desa lebih konsentrasi terhadap infrastruktur fisik yang menunjang konektivitas antardesa, sekarang pemerintah mulai menggaungkan pembangunan desa yang bakal menampilkan laba berkelanjutan. Melalui Rembuk Nasional 2017, pemerintah sentra mulai melempar isu pembangunan desa yang baru, merupakan membangun desa berbasis wisata, budaya, dan ekonomi kreatif. Artinya, dengan dana desa yang ada setiap desa didorong untuk mulai mendorong potensi wisatanya. Tujuannya sederhana, biar masing-masing desa mulai sanggup berdikari untuk "membiayai" pembangunannya sendiri.
Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementerian Desa, Ahmad Erani Yustika, mengungkapkan, bahwa potensi rekreasi perdesaan atau desa rekreasi di Indonesia sungguh besar. Apalagi, bila digarap serius maka bukan tak mungkin setiap desa di Indonesia bakal berdikari secara sarat untuk melakukan pembangunan. Perhitungan kasarnya, bila 170 juta penduduk usia produktif di Indonesia berpendapatan Rp 3 juta per bulan dan membelajakan Rp 500 ribu per bulan untuk 'berplesiran', maka ada potensi perputaran duit di sektor pariwisata domestik sebesar Rp 1.020 triliun.
"Bahkan kalau saya potong separuh saja, masih Rp 500 triliun. Itu potensi yang luar biasa. Kami optimis setiap desa sanggup manfaatkan itu," ujar Erani di Universitas Andalas, Sabtu (14/10).
Rektor Universitas Andalas Tafdil Husni mendukung inspirasi pemanfaatan dana desa untuk berbagi desa wisata. Namun, ida berpandangan, selain rekreasi sebetulnya ada potensi lain yang sanggup dijalankan oleh setap desa, tergolong berbagi pertanian. Baik pariwisata dan pertanian, menurutnya, sama-sama menampilkan imbas ikutan yang membangun kemandirian ekonomi masyarakat.
"Para prinsipnya kan pengembangan desa, tergolong dengan rekreasi atau industri inovatif yang lain oleh penduduk desa," ujar Tafdil.
Universitas Andalas, lanjut Tafdil, sudah membentuk Nagari Development Center yang memfokuskan diri untuk menolong pengembangan nagari. Salah satu kebijakan yang dilakukan, mengantarkan profesor dan doktor di lingkungan Universitas Andalas untuk menjadi staf andal di 32 nagari di Sumatra Barat. Seluruh "orang pintar" tersebut diminta untuk kembali ke nagari asal masing-masing dan mengabdikan diri menolong pembangunan di sana.
"Untuk di sekarang ini konsentrasi kami di pangan dulu. Kami ingin 5 tahun lagi nagari ini berdikari pangan," ujar Tafdil.
Kepala Unit Kerja Industri Kreatif Komite Ekonomi dan Industri (KEIN) Irfan Wahid menambahkan, hingga di saat ini, sudah ada 1.904 desa rekreasi yang siap ditampilkan dan dipromosikan secara gencar. Itu mengapa, potensi rekreasi di Indonesia sanggup menempati posisi kedua selaku penyumbang devisa negara setelah devisa ekspor minyak sawit atau CPO.
Tak cuma itu, Irfan juga menyinggung soal pengembangan desa rekreasi yang tak bakal lepas dari industri mikro kecil dan menengah (UMKM). Artinya, pengembangan desa rekreasi mau tidak mau akan satu paket dengan pengembangan UMKM. "Kalau semua disatukan akan menjadi potensi yang hebat kan?" katanya.
Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno menilai, bahwa desa-desa di Sumatra Barat, atau nagari, memiliki potensi besar untuk dimasak menjadi desa wisata. Ia berharap, hasil dari rembuk nasional ini sanggup didengar oleh Presiden Jokowi.
"Acara ini sekaligus fasilitas kami meminta pinjaman dari pusat. Kami harap pesan kami di sini disampaikan lewat Wantimpres. Dan sanggup komunikasikan dengan Presiden bahwa Sumbar punya potensi besar," katanya.
Pertama kali digaungkan oleh pemerintahan Jokowi pada 2015 lalu, dana desa dianggarkan sebesar Rp 20,76 triliun. Berbekal kesadaran bahwa pembangunan di desa merupakan modal memiliki efek untuk melejitkan perkembangan ekonomi nasional, budget dana desa dinaikkan menjadi Rp 46,9 triliun pada 2016.
Bahkan angkanya terus melambung di tahun ketiga pemerintahan Jokowi. Tahun 2017 ini, alokasi dana desa naik menjadi Rp 60 triliun. Belum cukup, pedoman dana desa akan dinaikkan dua kali lipat menjadi Rp 120 triliun pada 2018 mendatang. Peningkatan dana desa sesuai UU Nommor 6 Tahun 2014 ihwal Desa.
Ketua Panitia Rembuk Nasional Firdaus Ali menjelaskan, Jokowi secara khusus meminta untuk diadakan diskusi di 16 lokasi untuk menyaring masukan dan penilaian tiga tahun pemerintahannya. Seluruh hasil rembuk yang dijalankan bareng akademisi, pengusaha, masyarakat, dan pemerintah tempat ini akan dibawa ke istana untuk kembali dievaluasi di level pemerintah pusat.
"Rembuk ini pertama kalinya sepanjang sejarah pemerintah membuka diri untuk menemukan koreksi. Biasanya pemerintah itu ya bablas aja. Ini tradisi baru, berembuk untuk memperoleh masukan feedback dari rakyat," ujarnya.
Sumber Berita: http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/10/14/oxt2l3396-dana-desa-untuk-bangun-wisata-kenapa-tidak
0 Komentar untuk "Dana Desa Untuk Berdiri Wisata, Kenapa Tidak?"