Pendirian Bumdes Masih Terkendala Wawasan Masyarakat

 

Direktur Pengembangan Inklusi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Eko Ariantori, menyebut pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terkendala beberapa masalah. Salah satunya, masih banyak penduduk desa yang tidak mempunyai wawasan akan pentingnya BUMDes.

"Pertama tipe ketidaktahuan. Kedua kepala desa yang tahu, ada inisiatif mendirikan BUMDes, namun tidak merasa ada untungnya. Ketiga, ada yang tahu, namun mendirikannya itu asal saja. Akhirnya kita secara perlahan-lahan membangun mimpi mereka, kenapa mau mendirikan," terang dia, Jumat (6/4/2018).

Eko mengatakan, sejauh ini OJK secara partisipatif mendekati beberapa perangkat desa. Mulai dari kepala dan sekretaris desa untuk melakukan pendataan potensi desa tersebut.

Selain itu, OJK juga memfasilitasi dan mendampingi desa-desa dalam melakukan musyawarah desa. Sehingga nantinya akan menciptakan satu peraturan desa (Perdes) untuk menampilkan BUMDes dan menyusun satu perjanjian kolaborasi antardesa.

Seperti diketahui, BUMDes yakni suatu forum kerja keras desa yang dikontrol oleh pemerintah desa juga masyarakatnya, dengan tujuan memperkuat perekonomian desa dan dibikin menurut keperluan dan potensi yang ada di desa tersebut.

Direktur Pengembangan Inklusi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Eko Ariantori, menyebut di sekarang ini pihaknya tengah konsentrasi kepada inklusi keuangan berkelanjutan. Salah satunya yakni lewat sinergi jadwal dengan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang diyakini bisa mendorong perwujudan desa maju dan penduduk sejahtera.

Dengan adanya Bumdes, diperlukan juga sanggup meminimalisir terjadinya ketimpangan antara perkotaan dengan perdesaan. "Membangun itu butuh susukan keuangan jadi lewat jadwal BUMDes yang kita sinergikan dengan jadwal inklusi keuangan kita inginkan gap antara desa kota terkait dengan inklusi keuangan dan literasi keuangan bisa memburu ketertinggalannya," kata Eko pada di saat Pelatihan dan Gathering Media Massa, di Purwokerto, Kamis, (5/3) malam.

Sejauh ini, lanjut dia, sungguh terang terlihat bagaimana ketimpangan antara kota dan desa masih tinggi. Di mana tingkat kemiskinan di desa masih 13,9 persen, atau dua kali lipat dari tingkat kemiskinan di kota yang berkisar 7,72 persen.

Padahal, di saat ini, potensi kekayaan desa cukup besar. Dengan total 74.958 desa, 61.821 desa mempunyai potensi dalam pengelolaan sektor pertanian. 20.034 desa mempunyai potensi di perkebunan, 12.827 desa mempunyai potensi di perikanan, 1.902 desa mempunyai potensi di wisata, dan 65.587 desa mempunyai potensi di energi gres dan terbarukan.

Melihat potensi tersebut, OJK pun berinisasi bareng seluruh stakeholder untuk memfasilitasi di dalam percepatan pembangunan di desa lewat BUMDes. "OJK memfasilitasi BUMDes menjadi versi yang inklusif. Partisipasi penduduk besar, sektor keuangan sehat, ITnya bisa memfasilitasi koneksi-koneksi desa dengan baik," tandasnya.

Sumber: https://www.liputan6.com