GampongRT - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menganggap prasangka "penyanderaan" pencairan dana desa yang ditangani kepala daerah terkait kepentingan pilkada terlalu dini dan mesti dibuktikan biar tidak menjadi spekulasi. (Baca: Marwan Jafar Masih Terendapnya Dana Desa, Bukanlah Faktor Pilkada Serentak)
Kendati demikian, Ganjar mengakui jika ada beberapa desa di Jateng yang belum memperoleh pencairan dana desa dari pemerintah sentra lewat pemerintah kabupaten.
"Pemerintah mesti mencari tahu penyebab dana desa itu belum dicairkan, apakah alasannya merupakan kepentingan politik atau terkendala proses administrasi," katanya.
Berdasarkan data yang diperoleh dari situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Provinsi Jawa Tengah memperoleh jatah dana desa sebesar Rp2,22 triliun yang mau dibagi untuk seluruh desa yang ada di 29 kabupaten di provinsi setempat. (Ant/Foto: Google)
"Kalau 'penyanderaan' dana desa untuk kepentingan politik, menurut saya kok terlalu dini dan jika ada mesti dibuktikan," kata Ganjar di Semarang, Jumat.
Hal tersebut disampaikan Ganjar menyikapi pernyataan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar yang mewaspadai ada kepala daerah yang menahan pencairan dana desa terkait dengan kepentingan pilkada.
Menurut Marwan, kepala daerah tersebut meminta syarat tertentu terhadap pemerintah desa yang ingin mencairkan dana desa.
Terkait dengan pernyataan tersebut, Ganjar meminta biar Menteri Marwan Jafar mengungkapkan dan menyebutkan secara terbuka kepala daerah yang "menyandera" pencairan dana desa itu dimana saja.
"Kalau Pak Marwan mengenali itu, dibongkar saja dan diomongkan di kabupaten mana di provinsi mana yang dipakai untuk kepentingan politik biar publik tidak berspekulasi," ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu. (Baca Juga: Sebagian Besar Dana Desa Tertahan Di Rekening Bupati).
 |
| Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo |
Terkait dengan pernyataan tersebut, Ganjar meminta biar Menteri Marwan Jafar mengungkapkan dan menyebutkan secara terbuka kepala daerah yang "menyandera" pencairan dana desa itu dimana saja.
"Kalau Pak Marwan mengenali itu, dibongkar saja dan diomongkan di kabupaten mana di provinsi mana yang dipakai untuk kepentingan politik biar publik tidak berspekulasi," ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu. (Baca Juga: Sebagian Besar Dana Desa Tertahan Di Rekening Bupati).
Kendati demikian, Ganjar mengakui jika ada beberapa desa di Jateng yang belum memperoleh pencairan dana desa dari pemerintah sentra lewat pemerintah kabupaten.
"Pemerintah mesti mencari tahu penyebab dana desa itu belum dicairkan, apakah alasannya merupakan kepentingan politik atau terkendala proses administrasi," katanya.
Berdasarkan data yang diperoleh dari situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Provinsi Jawa Tengah memperoleh jatah dana desa sebesar Rp2,22 triliun yang mau dibagi untuk seluruh desa yang ada di 29 kabupaten di provinsi setempat. (Ant/Foto: Google)
0 Komentar untuk "Ganjar: Praduga Penyanderaan Dana Desa Terlalu Dini"