Ayo Bangun Desa - Partisipasi warga dalam banyak sekali upaya penanganan urusan di kawasan menyerupai kebakaran hutan dan lahan mesti menjadi perhatian pemerintah. Salah satunya dengan memicu tugas warga selaku indikator besaran dana desa yang dikucurkan.
“Pemerintah sanggup memasukkan soal partisipasi warga ini dalam indikator penentuan besaran dana desa. Desa-desa yang berperan aktif mesti memperoleh insentif tambahan, demikian juga sebaliknya,” kata Master of Environmental Management and Development Australian National University, Sridewanto Edi Pinuji terhadap wartawan, Sabtu (10/3/2015).
Sridewanto mengatakan, untuk desa juga mesti menyampaikan kiprahnya dengan menghasilkan laporan adanya kebakaran hutan dan lahan di kawasan dengan cepat, misalnya terkait ada pengerahan warga oleh pihak tertentu dengan imbalan agar membuka hutan atau lahan dengan cara pembakaran.
Sehingga, sambungnya, pemerintah kawasan dan sentra mesti merencanakan metode pelaporan agar mudah dilakukan, mudah diperiksa ulang. Laporan tersebut juga mesti direspons cepat. Jika diperlukan, juga dibentuk prosedur hukuman secara kolektif.
“Jadi, jikalau ada warga desa yang terlibat dalam pembakaran hutan atau lahan baik di daerahnya sendiri atau di luar, hal ini akan mempengaruhi besaran dana desa yang mau dialokasikan untuk desa tersebut,” ujarnya.
Sridewanto menambahkan, upaya preventif dan koersif juga mesti tetap dijalankan pemerintah terhadap pelaku. Sehingga penerapan hukum pengelolaan perkebunan lebih akuntabel. Sedangkan upaya koersif mutlak dijalankan tapi mesti tetap prinsip keadilan.
“Perusahaan yang terkena hukuman mesti sungguh-sungguh faktual melakukan pembakaran. Jangan hingga yang sekadar kena pengaruh atau sekadar ceroboh dieksekusi sama beratnya,” katanya. (Okezone.com)
FOTO: MENATAP DESA
“Pemerintah sanggup memasukkan soal partisipasi warga ini dalam indikator penentuan besaran dana desa. Desa-desa yang berperan aktif mesti memperoleh insentif tambahan, demikian juga sebaliknya,” kata Master of Environmental Management and Development Australian National University, Sridewanto Edi Pinuji terhadap wartawan, Sabtu (10/3/2015).
Sridewanto mengatakan, untuk desa juga mesti menyampaikan kiprahnya dengan menghasilkan laporan adanya kebakaran hutan dan lahan di kawasan dengan cepat, misalnya terkait ada pengerahan warga oleh pihak tertentu dengan imbalan agar membuka hutan atau lahan dengan cara pembakaran.
Sehingga, sambungnya, pemerintah kawasan dan sentra mesti merencanakan metode pelaporan agar mudah dilakukan, mudah diperiksa ulang. Laporan tersebut juga mesti direspons cepat. Jika diperlukan, juga dibentuk prosedur hukuman secara kolektif.
“Jadi, jikalau ada warga desa yang terlibat dalam pembakaran hutan atau lahan baik di daerahnya sendiri atau di luar, hal ini akan mempengaruhi besaran dana desa yang mau dialokasikan untuk desa tersebut,” ujarnya.
Sridewanto menambahkan, upaya preventif dan koersif juga mesti tetap dijalankan pemerintah terhadap pelaku. Sehingga penerapan hukum pengelolaan perkebunan lebih akuntabel. Sedangkan upaya koersif mutlak dijalankan tapi mesti tetap prinsip keadilan.
“Perusahaan yang terkena hukuman mesti sungguh-sungguh faktual melakukan pembakaran. Jangan hingga yang sekadar kena pengaruh atau sekadar ceroboh dieksekusi sama beratnya,” katanya. (Okezone.com)
FOTO: MENATAP DESA
0 Komentar untuk "Partisipasi Warga Mesti Jadi Indikator Besaran Dana Desa"