Ketika Film India Dan Malaya Bersaing Dengan Film Indonesia

Terancam film India dan film Malaya, insan film Indonesia meminta pemerintah menerapkan kuota film impor.

HARI Film Nasional tiba. Bioskop menggelar promo nonton film Indonesia dan insan film nasional menyeru masyarakat biar lebih sering menonton film Indonesia. Sepanjang sejarah perfilman nasional, film Indonesia kerap kalah pamor dari film impor. Sebabnya tak selalu berpangkal pada soal mutu film Indonesia lebih rendah daripada film impor. Ini contohnya terjadi pada kasus film India.

Bioskop Indonesia sudah menayangkan film India pada 1948. Menurut Johan Tjasmadi, dalam 100 Tahun Bioskop di Indonesia, terdapat lima film India masuk ke Indonesia kala itu. Apa judul film India pertama di bioskop Indonesia? “Chandraleka,” jawab Djamaludin Malik, pengusaha film nasional, dalam Aneka, No. 27, 1955. Film itu bertutur wacana konflik antar anak raja di sebuah kerajaan dongeng.

Masyarakat menyambut hangat kehadiran film India. Mereka terhibur dengan nyanyian dan tarian dalam film. Importir film pun terdorong mengimpor film India lebih banyak lagi pada 1949, menjadi 34 film.

Pengusaha film nasional tak mau kalah bersaing. Mereka menggenjot produksi dan mutu film. Strategi mereka berhasil. “Para pengusaha bioskop berebutan untuk memutar film Indonesia,” tulis Aneka, 1 Januari 1956, mengkilas balik perkembangan film.

Film India terhantam oleh film Indonesia. Masa putarnya jauh lebih sedikit ketimbang film Indonesia. Dari segi jumlah, hanya ada 12 dan 8 film India pada 1950 dan 1951. Peningkatan impor film India terjadi pada 1952, menjadi 22 film. Saat bersamaan film Indonesia kalah pamor oleh film-film impor dari Filipina, Amerika Serikat, dan, terutama sekali, Malaya.

Alwi Shahab, sejarawan Jakarta, kelahiran Kwitang 77 tahun lalu, punya kenangan wacana film Malaya. “Bahkan belum dewasa muda kenalnya juga dengan pemain film Malaya ketimbang Indonesia,” kata Alwi. Tema kisah film Malaya meliputi keseharian hidup insan dan segala hal remeh-temeh seputar perceraian, perselingkuhan, dan roman picisan. Film higienis dari muatan politik dan pesan-pesan berat.

Hampir semua bioskop kelas dua dan tiga di Jakarta memutar film Malaya. “Waktu itu bioskop ada tiga: kelas satu, kelas dua, dan kelas tiga. Tergantung dari harga tiket dan cantik atau jeleknya gedung. Kebanyakan film AS dan Barat ada di bioksop kelas satu. Sedangkan Malaya di bioskop kelas dua dan tiga,” ujar Alwi.

Pengusaha bioskop dan importir mendulang rupiah dari film Malaya. Sedangkan pengusaha film nasional terpaksa gigit jari. Film mereka tak laris sehingga mengancam keberlanjutan perjuangan perfilman nasional.

Menyadari film Indonesia terancam, Usmar Ismail, sutradara serta pengusaha film, dan Djamaludin Malik menggagas biar pemerintah menerapkan kuota film impor. Pemerintah menyetujui gagasan mereka pada 1954. “…Yaitu peraturan yang dinamakan 1 : 3. Artinya, tiap 3 buah film kita yang diimpor ke Malaya, Malaya boleh memasukkan 1 buah filmnya ke Indonesia,” tulis Kentjana, 1 Februari 1955.

Kebijakan pemerintah berhasil menahan peredaran film Malaya, tapi sama sekali tak membantu perjuangan perfilman nasional. Sebab lawan tangguh berikutnya muncul: film India.