A. BERKEMBANGNYA KOLONIALISME DAN IMPERIALISME BARAT DI INDONESIA
1. VOC
VOC merupakan kongsi dagang Belanda yang mempunyai wilayah di Hindia Timur. Pengurusnya terdiri dari 6 orang yang disebut “Bewindhebbers der VOC”, ditambah 17 orang pengurus harian yang disebut Heeren XVII. VOC juga mempunyai hak khusus yang diberikan dewan legislatif Belanda:
-Membuat perjanjian dengan raja2 setempat
-Menyatakan perang dan perdamaian
-Membuat senjata & benteng
-Mencetak uang
-Mengangkat & memberhentikan pegawai
-Mengadili perkara
Pada tahun 1609, Pieter Both ditugaskan sebagai Gubernur Jendral VOC di Ambon. Misi utamanya yaitu untuk memimpin VOC menghadapi persaingan dengan pedagang Eropa. Ketika Jan Pietersoon Coen diangkat sebagai gubernur jenderal, sentra kekuasaan dipindahkan ke Jayakarta. Selain melaksanakan monopoli, VOC juga menjalankan system pemerintahan tidak eksklusif (indirect rule). Tidak berlangsung lama, VOC kesudahannya dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. dengan factor-faktor berikut:
-Banyak pegawai VOC korupsi alasannya yaitu gajinya rendah
-VOC tidak bisa bersaing dengan inggris (EIC) dan Perancis (FIC)
-Walaupun rugi, pemegang saham tetap diberi dividen
-Perang Belanda melawan Inggris
-Jatuhnya kongsi dagang VOC di India & adanya kebebasan pelayaran Inggris ke Indonesia
2. Penjajahan Prancis-Belanda
Di Eropa sedang dalam suasana Perang Koalisi satu (1792-1797). Belandapun kalah sehingga membuat rajanya, Willem V, meminta proteksi dari Inggris. Napoleon Bonaparte, pemimpin Prancis kemudian menempatkan Louis Napoleon untuk memimpin Belanda. Louis kemudian mengangkat Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jendral Hindia Belanda semenjak 1808. Tugas utamanya yaitu untuk mempertahankan Jawa dari serangan Inggris. Pada masa pemerintahannya, Daendels banyak mengeluarkan kebijakan kebijakan yang condong kepada kediktatoran. Contohnya, pembangunan jalan Raya Pos (Groete Postweg) antara Anyer-Panarukan. Pembangunan jalan raya itu melibatkan banyak tenaga dengan system rodi.
Kekuasaan otoriter yang diterapkan Daendels membuatnya ditarik kembali biar gambaran Hindia Belanda tidak bertambah buruk. Tetapi penarikan Daendels membua dampak buruk. Belandapun berhasil dikuasai Inggris. Dengan demikian berakhirlah penjajahan Prancis-Belanda dengan ditandai oleh Kapitulasi Tuntang.
3. Penjajahan Iggris
Tahun 1811-1816, Indonesia berada di bawah kekuasaan Inggris. Thomas Stamford Raffles diangkat sebagai wakil gubernur di Jawa dan bawahannya. Tujuan utama pemerintahan Raffles yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satu tindakannya yang popular yaitu mencetuskan system sewa tanah (landrent). Hal tersebut tidak membebani rakyat, namun kondisi di Eropa membuat Thomas Stamford Raffles harus mengakhiri masa jabatannya di Indonesia. Perang koalisi berakhir dengan kekalahan Prancis. Negara-negara yang menjadi lawan Prancis mengambil keputusan bahwa sebagai benteng untuk menghadapi Prancis, Belanda harus kuat. Maka dari itu, dalam Traktat London tahun 1824, ditetapkan bahwa Indonesia dikembalikan kepada Belanda.
4. Belanda
Untuk menangani aneka macam kasus di Indonesia yang gres saja dikembalikan ke Inggris, pemerintah belanda mengirimkan sebuah komisi. Komisi tersebut terdiri dari Cornelis Th.Elout sebagai ketua, dan A.A. Buyskes dan van der Capellen sebagai anggota. Setelah komisi dibubarkan, van der Capellen diangkat sebagai gubernur jenderal. Dia melaksanakan contoh konservatif, dalam arti menerapkan kebijakan monopoli menyerupai VOC:
a. Masa Tanam Paksa
Ketika van den Bosch menjabat sebagai gubernur jenderal, pada tahun 1830 dia membuat peraturan gres yang berjulukan ‘tanam paksa’ / cultuur stelsel. Tujuannya untuk mendapatkan untung guna menutup deficit keuangan negri Belanda. Kemudian, latar belakang dilakukannya Tanam paksa adalah:
- Defisit anggaran belanja negri belanda akhir Perang kemerdekaan Belgia dan perang diponegoro
- Keadaan di Jawa yang tidak menguntungkan ketika itu
- Perdagangan dan perusahaan belanda mengalami kemunduran
Pokok-pokok ketentuan Tanam paksa:
- Penduduk wajib menanami 1/5 tanahnya dengan tanaman yang ditentukan pemerintah
- Tanah tersebut dibebaskan dari pajak
- Tanah tersebut dikerjakan selama 1/5 tahun
- Risiko penanaman ada pada pemerintah
- Hasil tanaman yang diwajibkan harus diangkat sendiri ke pabrik dan menerima ganti rugi
- Kelebihan hasil panen akan diganti oleh pemerintah
Waktu yang dipakai untuk menanam tanaman wajib tidak melebihi waktu menanam padi
Tanam Paksa:
- Tanah yang ditanami lebih dari 1/5 lahan
- Tanah yang ditanami tanaman wajib masih terkena pajak
- Banyak petugas yang curang, berusaha mendapatkan hasil sebanyak-banyaknya
- Tanah yang ditanami tanaman wajib cenderung menentukan tanah yang subur
Akibat penyimpangan:
1. Bagi Bangsa Indonesia
- Menimbulkan kesengsaraan
- Pemerintahan Belanda menawarkan hukuman kepada petani yang meninggalkan tanahnya sehingga makin sengsara
1. Bagi Belanda
- Memperoleh laba yang sangat besar
- Timbul penentangan tanam paksa yang dicetuskan oleh golongan liberal dan golongan etis
b. Politik Liberal Kolonial
Golongan liberal berhasil menguasai dewan legislatif sehingga mereka mempunyai peluang untuk membuat undang-undang dasar guna membatasi kekuasaan raja. Pada tahun 1870 keluar undang-undang de Waal:
1. Undang-undang Gula yang menyebutkan bahwa penanaman tebu harus dilakukan oleh pengusaha swasta, tidak dengan system tanam paksa
2. Undang-undang Agraria, isinya pertanda bahwa gubernur jenderal dan rakyat tidak boleh menjual tanah kepada orang asing, tetapi sanggup menyewakannya selama 75 tahun
Ini merupakan awal yang baik walaupun dalam kenyataannya semuanya untuk kepentingan Pemerintahan Hindia Belanda.
B. PERUBAHAN POLITIK , EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA AKIBAT PERLUASAN KOLONIALISME DAN IMPERIALISME DI INDONESIA
Masuknya kekuasaan bangsa Asing di Indonesia telah menimbulkan perubahan tatanan politik, sosial, ekonomi dan budaya bagi bangsa Indonesia sebagai berikut:
a. Politik
Baik Daendels maupun Raffles telah meletakkan dasar pemerintahan modern. Para Bupati dijadikan pegawai negeri dan diberi gaji, padahal berdasarkan adat, kedudukan bupati yaitu turun temurun dan menerima upeti dari rakyat. Bupati telah menjadi alat kekuasaan pemerintah kolonial.Belanda dan Inggris juga melaksanakan intervensi terhadap kasus kerajaan, contohnya soal pergantian tahta kerajaan sehingga imperialis mendominasi politik di Indonesia. Akibatnya peranan elite kerajaan berkurang dalam bidang politik, bahkan kekuasaan pribumi mulai runtuh.
b. Sosial Ekonomi
Eksploitasi ekonomi yang dilakukan bangsa Barat membawa aneka macam dampak bagi bangsa Indonesia. Munculnya monopoli dagang VOC menimbulkan mundurnya perdagangan nusantara di panggung perdagangan internasional. Peranan syahbandar digantikan oleh para pejabat Belanda.Kebijakan tanam paksa hingga sistem ekonomi liberal menimbulkan Indonesia sebagai penghasil materi mentah. Eksportirnya dilakukan oleh bangsa Belanda, pedagang mediator dipegang oleh orang timur abnormal terutama bangsa Cina dan bangsa Indoensia hanya menjadi pengecer, sehingga tidak mempunyai jiwa wiraswasta jenis tanaman gres serta cara memeliharanya.
c. Budaya
- Tindakan pemerintah Belanda untuk menghapus kedudukan berdasarkan adat penguasa pribumi dan menimbulkan mereka pegawai pemerintah, merutuhkan kewibawaan tradisional penguasa pribumi.
- Upacara dan tatacara yang berlaku di istana kerajaan juga disederhanakan dengan demikian ikatan tradisi dalam kehidupan pribumi menjadi lemah.
- Dengan merosotnya peranan politik maka para elit politik baik raja maupun darah biru mengalihkan perhatiannya ke bidang senibudaya. Contoh Paku Buwono V memerintahkan penulisan serat Centhini, R.Ng Ronggo Warsito manyusun Kitab Pustakaraya Purwa, Mangkunegara IV menyusun kitab Wedatama dan lain-lain.
C. PERLAWANAN DI BERBAGAI DAERAH DALAM MENENTANG DOMINASI ASING
Perlawanan Rakyat Maluku
Upaya rakyat Ternate yang dipimpin Sultan Hairun maupun Sultan Baabulah(1575), semenjak kedatangan bangsa Portugis pada 1512 tidak berhasil, penyebabnya yaitu tidak ada kolaborasi antara kerajaan Ternate, Tidore, dan Nuku. Kekuatan Portugis hanya sanggup diusir oleh kekuatan bangsa Belanda yang lebih kuat.
Pelawanan Rakyat Mataram
Sultan Agung yang mempunyai cita – cita mempersatukan pulau Jawa, berusaha mengalahkan VOC di Batavia. Penyerangan yang dilakukan pada 1628 & 1629 mengalami kegagalan, alasannya yaitu selain persiapan pasukannya yang belum matang, juga tidak bisa membuat blok perlawanan bersama kerajaan lainnya.
Perlawanan Rakyat Makasar
Konflik antara Sultan Hasanuddin dari Makasar dan Arupalaka dari Bone, memberi jalan bagi Belanda untuk menguasai kerajaan – kerajaan Sulawesi tersebut. Untuk memperkuat kedudukannya di Sulawesi, Sultan Hasanuddin menduduki Sumbawa, sehingga jalur perdagangan Nusantara kepingan timur sanggup dikuasai. Hal ini dianggap oleh Belanda sebagai penghalang dalam perdagangan. Pertempuran antara Sultan Hasnuddin dengan Belanda yang dipimpin Cornelis Speelman selalu sanggup dihalau pasukan Sultan Hasanuddin. Lalu Belanda meminta derma Arupalaka yang menimbulkan Makasar jatuh ke tangan Belanda, dan Sultan Hasanuddin harus menandatangani perjanjian Bongaya pada 1667, yang berisi :
a. Sultan Hasanuddin harus menawarkan kebebasan kepada VOC berdagang di Makasar dan Maluku.
b. VOC memegang monopoli perdagangan di Indonesia kepingan timur, dengan sentra Makasar.
c. Wilayah kerajaan Bone yang diserang dan diduduki Sultan Hasanuddin dikembalikan kepada Arupalaka, dan dia diangkat menjadi Raja Bone.
Perlawanan Rakyat Banten
Setelah Sultan Ageng Tirtayasa mengangkat putranya yang bergelar Sultan Haji sebagai Sultan Banten, Belanda ikut campur dalam urusan Banten dengan mendekati Sultan Haji. Sultan Agung yang sangat anti VOC, segera menarik kembali tahta putranya. Putranya yang tidak terima, segera meminta derma VOC di Batavia untuk membantu mengembalikan tahtanya, kesudahannya dengan derma VOC, dia memperoleh tahtanya kembali dengan imbalan menyerahkan sebagian wilayah Banten kepada VOC.
Perang Paderi (1821 – 1837)
Dilatar belakangi konflik antara kaum agama dan tokoh – tokoh adat Sumatera Barat. Kaum agama (Pembaru/Paderi) berusaha untuk mengajarkan Islam kepada warga sambil menghapus adat istiadat yang bertentangan dengan Islam, yang bertujuan untuk memurnikan Islam di wilayah Sumatra Barat serta menentang aspek – aspek budaya yang bertentangan dengan aqidah Islam.
Tujuan ini tidak sanggup dilaksanakan sepenuhnya alasannya yaitu kaum adat yang tidak ingin kehilangan kedudukannya, serta adat istiadatnya menentang anutan kaum Paderi, perbedaan pandangan ini menimbulkan perang saudara serta mengundang kekuatan Inggris dan Belanda.
Kaum adat yang terdesak ketika perang kemudian meminta derma kepada Inggris yang semenjak 1795 telah menguasai Padang, dan beberapa kawasan di pesisir barat sehabis direbut dari Belanda. Golongan agama pada ketika itu telah menguasai kawasan pedalaman Sumatra Barat dan menjalankan pemerintahan berdasarkan agama.
Pada tahun 1819, Belanda mendapatkan Padang dan kawasan sekitarnya dari Inggris. Golongan adat meminta derma kepada Belanda dalam menghadapi golongan Paderi. Pada Februari 1821, kedua belah pihak menandatangani perjanjian. Sesuai perjanjian tersebut Belanda mulai mengerahkan pasukannya untuk menyerang kaum Paderi.
Perang Diponegoro (1825 – 1830)
Penyebab perang ini yaitu rasa tidak puas masyarakat terhadap kebijakan – kebijakan yang dijalankan pemerintah Belanda di kesultanan Yogyakarta. Belanda seenaknya mencampuri urusan intern kesultanan. Akibatnya, di Keraton Mataram terbentuk 2 kelompok, pro dan anti Belanda.
Pada pemerintahan Sultan HB V, Pangeran Diponegoro diangkat menjadi anggota Dewan Perwalian. Namun dia jarang diajak bicara alasannya yaitu sikapnya yang kritis terhadap kehidupan keraton yang dianggapnya terpengaruh budaya barat dan intervensi Belanda. Oleh alasannya yaitu itu, dia pergi dari keraton dan menetap di Tegalrejo.
Di mata Belanda, Diponegoro yaitu orang yang berbahaya. Suatu ketika, Belanda akan membuat jalan Yogyakarta – Magelang. Jalan tersebut menembus makam leluhur Diponegoro di Tegalrejo. Dia murka dan mengganti patok penanda jalan dengan tombak. Belanda menjawab dengan mengirim pasukan ke Tegalrejo pada 25 Juni 1825.
Diponegoro dan pasukannya membangun pertahanan di Selarong. Dia menerima aneka macam dukungan dari kawasan – daerah. Tokoh – tokoh yang bergabung antara lain : Pangeran Mangkubumi, Sentot Alibasha Prawirodirjo, dan Kyai Maja. Oleh alasannya yaitu itu Belanda mendatangkan pasukan dari Sumatra Barat dan Sulawesi Utara yang dipimpin Jendral Marcus de Kock.
Perang Aceh
Aceh dihormati oleh Inggris dan Belanda melalui Traktat London pada 1824, alasannya yaitu Terusan Suez diuka, yang menimbulkan kedudukan Aceh menjadi Strategis di Selat Malaka dan menjadi incaran bangsa barat. Untuk mengantisipasi hal itu, Belanda dan Inggris menandatangani Traktat Sumatra pada 1871.
Melihat gelagat ini, Aceh mencari derma ke luar negeri. Belanda yang merasa takut disaingi menuntut Aceh untuk mengakui kedaulatannya di Nusantara. Namun Aceh menolaknya, sehingga Belanda mengirim pasukannya ke Kutaraja yang dipimpin oleh Mayor Jendral J.H.R Kohler. Penyerangan tersebut gagal dan Jendral J.H.R Kohler tewas di depan Masjid Raya Aceh.
Serangan ke – 2 dilakukan pada Desember 1873 dan berhasil merebut Istana kerajaan Aceh di bawah pimpinan Letnan Jendral Van Swieten. Walaupun telah dikuasai secara militer, Aceh secara keseluruhan belum sanggup ditaklukkan. Oleh alasannya yaitu itu, Belanda mengirim Snouck Hurgronye untuk menilik masyarakat Aceh.
Perang Bali
Pulau Bali dikuasai oleh kerajaan Klungkung yang mengadakan perjanjian dengan Belanda pada 1841 yang menyatakan bahwa kerajaan Klungkung di bawah pemerintahan Raja Dewa Agung Putera yaitu suatu negara yang bebas dari kekuasaan Belanda.
Pada 1844, perhu dagang Belanda terdampar di Prancak, wilayah kerajaan Buleleng dan terkena aturan Tawan Karang yang memihak penguasa kerajaan untuk menguasai kapal dan isinya. Pada 1848, Belanda menyerang kerajaan Buleleng, namun gagal.
Serangan ke – 2 pada 1849, di bawah pimpinan Jendral Mayor A.V Michies dan Van Swieeten berhasil merbut benteng kerajaan Buleleng di Jagaraga. Pertempuran ini diberi nama Puputan Jagaraga.
Setelah Buleleng ditaklukkan, banyak terjadi perang puputan antara kerajaan – kerajaan Bali dengan Belanda untuk mempertahankan harga diri dan kehormatan. Diantaranya Puputan Badung (1906), Puputan Kusamba (1908), dan Puputan Klungkung (1908).
Perang Banjarmasin
Sultan Adam menyatakan secara resmi kekerabatan kerajaan Banjarmasin – Belanda pada 1826 hingga dia meninggal pada tahun 1857. sepeninggal Sultan Adam, terjadi kudeta oleh 3 kelompok :
▪ Kelompok Pangeran Tamjid Illah, cucu Sultan Adam.
▪ Kelompok Pangeran Anom, Putra Sultan Adam.
▪ Kelompok Pangeran Hidayatullah, cucu Sultan Adam.
Di tengah kekacauan tersebut, terjadi perang Banjarmasin pada 1859 yang dipimpin Pangeran Antasari, seorang putra Sultan Muhammad yang anti Belanda. Dalam melawan Belanda, Pangeran Antasari dibantu oleh Pangeran Hidayatullah.
Pada 1862, Pangeran Hidayatullah ditangkap dan dibuang ke Cianjur. Dalam pertempuran dengan Belanda pada tahun tersebut, Pangeran Antasari tewas.
D. PERANG DUNIA II DI KAWASAN ASIA PASIFIK
Perang Pasifik, yang dikenal di Jepang dengan nama Perang Asia Timur Raya dan di Tiongkok sebagai Perang Perlawanan Terhadap Agresi Jepang) (kang-Ri zhanzheng), terjadi di Samudra Pasifik, pulau-pulaunya, dan di Asia. Konflik ini terjadi antara tahun 1937 dan 1945, namun peristiwa-peristiwa yang lebih penting terjadi sehabis 7 Desember 1941, ketika Jepang menyerang Amerika Serikat serta wilayah-wilayah yang dikuasai Britania Raya dan banyak negara lainnya.
Perang ini dimulai lebih awal dari Perang Dunia II yaitu pada tanggal 8 Juli 1937 oleh sebuah kejadian yang disebut Insiden Jembatan Marco Polo Peristiwa tersebut menyulut peperangan antara Tiongkok dengan Jepang.Konflik antara Jepang dan Tiongkok dan beberapa dari kejadian dan serangannya yang penting juga merupakan kepingan dari perang tersebut. Perang ini terjadi antara Jepang dan pihak Sekutu (yang termasuk Tiongkok, Amerika Serikat, Britania Raya, Filipina, Australia, Belanda dan Selandia Baru). Uni Soviet berhasil memukul mundur Jepang pada 1939, dan tetap netral hingga 1945, ketika ia memainkan pernanan penting di pihak Sekutu pada masa-masa tamat perang.
E. PERGERAKAN NASIONAL PADA MASA PENDUDUKAN JEPANG
Perlawanan secara Legal
Gerakan Tiga A
• Gerakan ini disebut Tiga A alasannya yaitu semboyannya yang terdiri atas tiga macam :
• Nippon pelindung Asia
• Nippon cahaya Asia
• Nipppon pemimpin Asia
• Gerakan ini diketuai Oleh Mr. Syamsuddin, tokoh Parindra Jawa Barat. Gerakan ini tidak banyak menarik rakyat. Oleh alasannya yaitu itu pemerintah Jepang membubarkan gerakan ini pada tahun 1943 sebagai gantinya dibuat Putera.
Pusat Tenaga Rakyat (Putera)
• Organisasi ini dibuat pada 1 Maret 1943 dibawah pimpinan empat serangkai, yaitu Ir. Soekarno, Dr. Moh. Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan KH. Mas Mansyur.
• Mereka dinggap mewakili aliran-aliran yang terdapat dalam masyarakat Indonesia. Karena organisasi ini terlalu bersifat nasional, maka pada tahun 1944 dibubarkan oleh pemerintah Jepang dan kemudian membentuk Jawa Hokokai.
Perhimpunan Kebangkitan Jawa (Jawa Hokokai)
• Pimpinan dari organisasi ini di bawah komando militer Jepang. Organisasi ini tersusun dari tingkat sentra hingga ke tingkat daerah. Jawa Hokokai dibuat alasannya yaitu perang sudah semakin meningkat. Rakyat dituntut biar menawarkan pengabdin yang maksimal dan bersedia mengorbankan diri serta mempertebal rasa persaudaraan.
Pembela Tanah Air (Peta)
• Pembela Tanah Air (Peta) dibuat pada tahun 1943, yang merupakan kesatuan militer bersenjata yang dibuat atas inisatif Gatot Mangkupraja. Di sini pemuda-pemuda Indonesia dilatih kemiliteran Jepang untuk keperluannya. Ternyata Peta inilah nantinya merupakan tenaga inti untuk membela Republik Indonesia. Jepang memanfaatkan pendirian PETA untuk mengerahkan tenaga dalam rangka menghancurkan Sekutu, yang dianggap merupakan kemenangan terakhir.
Masyumi (Majelis Syuro Muslimin)
• Meskipun Jepang mengekang acara semua kaum nasionalis, namun golongan nasionalis Islam menerima perlakuan lain. golongan ini memperoleh kelonggaran, alasannya yaitu dinilai paling anti Barat. Jepang menerka bahwa golongan ini akan gampang dirangkul. Sampai bulan November 1943, Jepang masih memperkenankan berdirinya Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI) yang dibuat pada zaman Hindia Belanda. Para pemuka agama diundang ke jakarta oleh Gunseikan Mayor Jendela Okazaki, untuk mengadakan penukaran pikiran. Hasilnya yaitu MIAI diakui sebagai organisasi resmi Umat Islam, dengan syarat harus mengubah asas dan tujuannya.
Chou Singi-In
• Memsuki awal tahun 1943 Jepang mulai melemah. Mereka mengalami kekalahan beruntun di mengembangkan front pertempuran. Pada tanggal 8 Januari 1943, Perdana Menteri Tojo mengumumkan secara resmi bahwa Filipina dan Birma akan memperoleh kemerdekaannya pada tahun itu juga, sedangkan mengenai Indonesia tidak disinggung sama sekali. Pernyataan itu sanggup menyinggung perasaan kaum nasionalis dan rakyat Indonesia umumnya. Oleh alasannya yaitu itu, Perdana Menteri Tojo menganggap perlu mengirim Menteri Urusan Asia Timur Raya, Aoki, ke Jakarta awal bulan Mei 1943. Aoki yaitu Menteri Jepang pertama kali yang ada di Indonesia.
Sehubungan dengan pertemuan tokoh-tokoh empat serangkai dengan Menteri Aoki itulah, maka pada tanggal 7 Juli 1943, Tojo tiba ke Jakarta.
F. DAMPAK PENDUDUKAN JEPANG DALAM BERBAGAI ASPEK KEHIDUPAN
a. Bidang Politik
Sejak masuknya Jepang di Indonesia, organisasi yang berkembang pada ketika itu dihapuskan dan diganti dengan organisasi buatan Jepang. Tetapi, pemerintah Jepang masih membiarkan kesempatan pada golongan nasionalis islam alasannya yaitu dinilainya sangat anti-barat, sehingga organisasi MIAI masih diperbolehkan tetap berdiri, tetapi alasannya yaitu perkembangannya dianggap membahayakan Jepang, kesudahannya MIAI dibubarkan dan diganti dengan Masyumi.
Bidang Pendidikan
Pendidikan zaman Jepang mengalami perubahan secara drastis. Dimana sistem pengajaran dan kurikulum diadaptasi dengan kepentingan perang. Siswa wajib mengikuti latihan dasar kemiliteran. Jepang juga menanamkan semangat Jepang dan siswa wajib menghapal lagu kebangsaan Jepang. Para guru diharuskan mengikuti kursus bahasa Jepang. Juga diwajibkannya memakai bahasa Jepang dan Indonesia sebagai bahasa pengantar disekolah untuk menggantikan bahasa Belanda. Melalui pendidikan, Jepang bermaksud mencetak kader-kader yang akan mempelopori dan merealisasikan konsepsi ”Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya”.
Bidang Ekonomi
Pada pendudukan Jepang, kegiatan ekonomi diarahkan untuk kepentingan perang Jepang. Jepang berusaha menguasai sumber materi mentah untuk industri Jepang. Sebagian hasil panen harus diserahkan kepada pemerintah. Rakyat diperbolehkan mempunyai 40% hasil panen mereka, 30%disetor kekoperasi dengan harga yang ditetapkan pemerintah dan sisa 30% disediakan untuk bibit dan harus disimpan dilumbung desa. Kadang-kadang semua itu dirampas oleh Jepang sehingga rakyat hanya makan keladi yang gatal, ubi jalar atau bekicot serta makanan lain yang tidak layak. Selain itu, Jepang juga mengharuskan kaum laki-laki yang muda dan sehat serta produktif untuk menjadi serdadu pekerja (Romusha). Akibatnya tidak sedikit nyawa yang terenggut ketika itu.
Bidang Budaya
Jepang sebagai negara fasis selalu berusaha untuk sanggup menanamkan kebudayaannya. Salah satu cara Jepang yaitu kebiasaan menghormat kearah matahari terbit. Hal ini berarti bahwa cara menghormat tersebut merupakan salah satu tradisi Jepang untuk menghormati kaisarnya yang dianggap keturunan Dewa Matahari.
Militer
Demi untuk memenuhi kepentingan perang Asia Timur Raya yang memerlukan banyak tentara. Pemerintah Jepang berusaha mengerahkan porensi rakyat Indonesia dengan membentuk pendidikan semi-militer dan militer, menyerupai : Seinendan, Keobodan, Heiho dan PETA. Meskipun pengerahan tersebut dilaksanakan untu kepentingan Jepang, namun bangsa Indonesia menerima laba besar dari proses pendidikan militer ini. Hal ini terasa gunanya, kelak pada ketika bangsa Indonesia menghadapi sekutu dan Belanda yang akan menjajah kembali Indonesia tahun 1945 – 1949.
Bahasa Indonesia
Jepang berusaha menghapus dampak barat di Indonesia. Antara lain dengan pelarangan penggunaan Bahasa Belanda disekolah-sekolah dan pertemuan resmi. Bahasa yang dboleh dipakai yaitu bahasa Indonesia disamping bahasa Jepang. Demikian pula buku-buku pelajaran maupun yang berbentuk sastra, memakai bahasa Indonesia.
G. AKTIVITAS PERJUANGAN DALAM MEMPERSIAPKAN KEMERDEKAAN
1. Sidang pertama (29 mei – 1 Juni 1945)
Dalam sidang pertama ini, pembicaraan dipusatkan pada perjuangan merumuskan dasar filsafat bagi negara Indonesia merdeka dengan membahas aneka macam permintaan dari penerima sidang.
Pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno memberikan buah pikirannya perihal dasar negara Indonesia merdeka :
1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme
3. Mufakat atau Demokrasi
4. Kesejahteraan Sosial
5. Ketuhanan Yang Maha Esa
Kelima asas yang diusulkan Ir. Soekarno sesuai dengan petunjuk spesialis bahasa diberi nama Pancasila. Oleh alasannya yaitu itu setiap tanggal 1 Juni dikenal sebagi hari lahirnya Pancasila.
Kemudian tanggal 22 Juni 1945, BPUPKI membentuk panitia perumus yang tugasnya untuk membahas dan merumuskan hasil sidang pertama. Panitia perumus tersebut dikenal dengan nama panitia kecil atau panitia 9, alasannya yaitu beranggotakan 9 orang :
1. Ir. Soekarno (Ketua)
2. Drs. M. Hatta (Wakil)
3. K.H. Wachid Hasyim (Anggota)
4. Kahar Muzakir (Anggota)
5. Mr. A.A. Maramis (Anggota)
6. Abikusno Tjokrosurojo (Anggota)
7. H. Agus Salim (Anggota)
8. Mr. Achmad Subarjo (Anggota)
9. Mr. Moh. Yamin (Anggota).
Sebagai tindak lanjut dari sidang pertama maka direkomendasikan Piagam Jakarta (Jakarta Charter) tanggal 22 Juni 1945 yang berisi rumusan dasar negara dan rancangan Pembukaan UUD.
Adapun rumusan dasar negara berdasarkan piagam Jakarta yaitu :
1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya
2. Kemanusian yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat budi dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Sidang Kedua ( 10 Juli – 16 Juli 1945 )
Pada sidang yang kedua BPUPKI berhasil membentuk tiga panitia :
1. Panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai Ir. Soekarno
2. Panitia Pembela Tanah Air yang diketuai Abi Kusno
3. Panitia keuangan dan perekonomian yang diketuai Moh. Hatta
Panitia perancang dalam sidangnya tanggal 11 Juli 1945 mendapatkan konsep naskah pembukaan Undang-Undang Dasar yang diambil dari piagam Jakarta. Panitia perancang kemudian membentuk panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai Mr. Supomo. Ia bertugas menyempurnakan dan menyusun kembali rancangan Undang-Undang Dasar yang telah disepakati.
Tanggal 13 Juli 1945, pembentuk Tim Panitia Kecil yang diketuai Ir. Soekarno mengadakan sidang untuk membahas laporan hasil kerja Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai Mr. Supomo. Dalam rapat Pleno tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI mendapatkan laporan Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang dibacakan Ir. Soekarno :
1. Pernyataan Indonesia merdeka
2. Pembukaan UUD
3. Batang Tubuh UUD
Setelah melalui sidang yang alot, hasil kerja Panitia Perancang Undang-Undang Dasar kesudahannya diterima BPUPKI. Hal itu merupakan momentum penting dalam menentukan masa depan bangsa dan negara Indonesia. Rumusan yang telah disempurnakan dan diterima secara lingkaran oleh sidang tersebut kemudian dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945.
1. VOC
VOC merupakan kongsi dagang Belanda yang mempunyai wilayah di Hindia Timur. Pengurusnya terdiri dari 6 orang yang disebut “Bewindhebbers der VOC”, ditambah 17 orang pengurus harian yang disebut Heeren XVII. VOC juga mempunyai hak khusus yang diberikan dewan legislatif Belanda:
-Membuat perjanjian dengan raja2 setempat
-Menyatakan perang dan perdamaian
-Membuat senjata & benteng
-Mencetak uang
-Mengangkat & memberhentikan pegawai
-Mengadili perkara
Pada tahun 1609, Pieter Both ditugaskan sebagai Gubernur Jendral VOC di Ambon. Misi utamanya yaitu untuk memimpin VOC menghadapi persaingan dengan pedagang Eropa. Ketika Jan Pietersoon Coen diangkat sebagai gubernur jenderal, sentra kekuasaan dipindahkan ke Jayakarta. Selain melaksanakan monopoli, VOC juga menjalankan system pemerintahan tidak eksklusif (indirect rule). Tidak berlangsung lama, VOC kesudahannya dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. dengan factor-faktor berikut:
-Banyak pegawai VOC korupsi alasannya yaitu gajinya rendah
-VOC tidak bisa bersaing dengan inggris (EIC) dan Perancis (FIC)
-Walaupun rugi, pemegang saham tetap diberi dividen
-Perang Belanda melawan Inggris
-Jatuhnya kongsi dagang VOC di India & adanya kebebasan pelayaran Inggris ke Indonesia
2. Penjajahan Prancis-Belanda
Di Eropa sedang dalam suasana Perang Koalisi satu (1792-1797). Belandapun kalah sehingga membuat rajanya, Willem V, meminta proteksi dari Inggris. Napoleon Bonaparte, pemimpin Prancis kemudian menempatkan Louis Napoleon untuk memimpin Belanda. Louis kemudian mengangkat Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jendral Hindia Belanda semenjak 1808. Tugas utamanya yaitu untuk mempertahankan Jawa dari serangan Inggris. Pada masa pemerintahannya, Daendels banyak mengeluarkan kebijakan kebijakan yang condong kepada kediktatoran. Contohnya, pembangunan jalan Raya Pos (Groete Postweg) antara Anyer-Panarukan. Pembangunan jalan raya itu melibatkan banyak tenaga dengan system rodi.
Kekuasaan otoriter yang diterapkan Daendels membuatnya ditarik kembali biar gambaran Hindia Belanda tidak bertambah buruk. Tetapi penarikan Daendels membua dampak buruk. Belandapun berhasil dikuasai Inggris. Dengan demikian berakhirlah penjajahan Prancis-Belanda dengan ditandai oleh Kapitulasi Tuntang.
3. Penjajahan Iggris
Tahun 1811-1816, Indonesia berada di bawah kekuasaan Inggris. Thomas Stamford Raffles diangkat sebagai wakil gubernur di Jawa dan bawahannya. Tujuan utama pemerintahan Raffles yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satu tindakannya yang popular yaitu mencetuskan system sewa tanah (landrent). Hal tersebut tidak membebani rakyat, namun kondisi di Eropa membuat Thomas Stamford Raffles harus mengakhiri masa jabatannya di Indonesia. Perang koalisi berakhir dengan kekalahan Prancis. Negara-negara yang menjadi lawan Prancis mengambil keputusan bahwa sebagai benteng untuk menghadapi Prancis, Belanda harus kuat. Maka dari itu, dalam Traktat London tahun 1824, ditetapkan bahwa Indonesia dikembalikan kepada Belanda.
4. Belanda
Untuk menangani aneka macam kasus di Indonesia yang gres saja dikembalikan ke Inggris, pemerintah belanda mengirimkan sebuah komisi. Komisi tersebut terdiri dari Cornelis Th.Elout sebagai ketua, dan A.A. Buyskes dan van der Capellen sebagai anggota. Setelah komisi dibubarkan, van der Capellen diangkat sebagai gubernur jenderal. Dia melaksanakan contoh konservatif, dalam arti menerapkan kebijakan monopoli menyerupai VOC:
a. Masa Tanam Paksa
Ketika van den Bosch menjabat sebagai gubernur jenderal, pada tahun 1830 dia membuat peraturan gres yang berjulukan ‘tanam paksa’ / cultuur stelsel. Tujuannya untuk mendapatkan untung guna menutup deficit keuangan negri Belanda. Kemudian, latar belakang dilakukannya Tanam paksa adalah:
- Defisit anggaran belanja negri belanda akhir Perang kemerdekaan Belgia dan perang diponegoro
- Keadaan di Jawa yang tidak menguntungkan ketika itu
- Perdagangan dan perusahaan belanda mengalami kemunduran
Pokok-pokok ketentuan Tanam paksa:
- Penduduk wajib menanami 1/5 tanahnya dengan tanaman yang ditentukan pemerintah
- Tanah tersebut dibebaskan dari pajak
- Tanah tersebut dikerjakan selama 1/5 tahun
- Risiko penanaman ada pada pemerintah
- Hasil tanaman yang diwajibkan harus diangkat sendiri ke pabrik dan menerima ganti rugi
- Kelebihan hasil panen akan diganti oleh pemerintah
Waktu yang dipakai untuk menanam tanaman wajib tidak melebihi waktu menanam padi
Tanam Paksa:
- Tanah yang ditanami lebih dari 1/5 lahan
- Tanah yang ditanami tanaman wajib masih terkena pajak
- Banyak petugas yang curang, berusaha mendapatkan hasil sebanyak-banyaknya
- Tanah yang ditanami tanaman wajib cenderung menentukan tanah yang subur
Akibat penyimpangan:
1. Bagi Bangsa Indonesia
- Menimbulkan kesengsaraan
- Pemerintahan Belanda menawarkan hukuman kepada petani yang meninggalkan tanahnya sehingga makin sengsara
1. Bagi Belanda
- Memperoleh laba yang sangat besar
- Timbul penentangan tanam paksa yang dicetuskan oleh golongan liberal dan golongan etis
b. Politik Liberal Kolonial
Golongan liberal berhasil menguasai dewan legislatif sehingga mereka mempunyai peluang untuk membuat undang-undang dasar guna membatasi kekuasaan raja. Pada tahun 1870 keluar undang-undang de Waal:
1. Undang-undang Gula yang menyebutkan bahwa penanaman tebu harus dilakukan oleh pengusaha swasta, tidak dengan system tanam paksa
2. Undang-undang Agraria, isinya pertanda bahwa gubernur jenderal dan rakyat tidak boleh menjual tanah kepada orang asing, tetapi sanggup menyewakannya selama 75 tahun
Ini merupakan awal yang baik walaupun dalam kenyataannya semuanya untuk kepentingan Pemerintahan Hindia Belanda.
B. PERUBAHAN POLITIK , EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA AKIBAT PERLUASAN KOLONIALISME DAN IMPERIALISME DI INDONESIA
Masuknya kekuasaan bangsa Asing di Indonesia telah menimbulkan perubahan tatanan politik, sosial, ekonomi dan budaya bagi bangsa Indonesia sebagai berikut:
a. Politik
Baik Daendels maupun Raffles telah meletakkan dasar pemerintahan modern. Para Bupati dijadikan pegawai negeri dan diberi gaji, padahal berdasarkan adat, kedudukan bupati yaitu turun temurun dan menerima upeti dari rakyat. Bupati telah menjadi alat kekuasaan pemerintah kolonial.Belanda dan Inggris juga melaksanakan intervensi terhadap kasus kerajaan, contohnya soal pergantian tahta kerajaan sehingga imperialis mendominasi politik di Indonesia. Akibatnya peranan elite kerajaan berkurang dalam bidang politik, bahkan kekuasaan pribumi mulai runtuh.
b. Sosial Ekonomi
Eksploitasi ekonomi yang dilakukan bangsa Barat membawa aneka macam dampak bagi bangsa Indonesia. Munculnya monopoli dagang VOC menimbulkan mundurnya perdagangan nusantara di panggung perdagangan internasional. Peranan syahbandar digantikan oleh para pejabat Belanda.Kebijakan tanam paksa hingga sistem ekonomi liberal menimbulkan Indonesia sebagai penghasil materi mentah. Eksportirnya dilakukan oleh bangsa Belanda, pedagang mediator dipegang oleh orang timur abnormal terutama bangsa Cina dan bangsa Indoensia hanya menjadi pengecer, sehingga tidak mempunyai jiwa wiraswasta jenis tanaman gres serta cara memeliharanya.
c. Budaya
- Tindakan pemerintah Belanda untuk menghapus kedudukan berdasarkan adat penguasa pribumi dan menimbulkan mereka pegawai pemerintah, merutuhkan kewibawaan tradisional penguasa pribumi.
- Upacara dan tatacara yang berlaku di istana kerajaan juga disederhanakan dengan demikian ikatan tradisi dalam kehidupan pribumi menjadi lemah.
- Dengan merosotnya peranan politik maka para elit politik baik raja maupun darah biru mengalihkan perhatiannya ke bidang senibudaya. Contoh Paku Buwono V memerintahkan penulisan serat Centhini, R.Ng Ronggo Warsito manyusun Kitab Pustakaraya Purwa, Mangkunegara IV menyusun kitab Wedatama dan lain-lain.
C. PERLAWANAN DI BERBAGAI DAERAH DALAM MENENTANG DOMINASI ASING
Perlawanan Rakyat Maluku
Upaya rakyat Ternate yang dipimpin Sultan Hairun maupun Sultan Baabulah(1575), semenjak kedatangan bangsa Portugis pada 1512 tidak berhasil, penyebabnya yaitu tidak ada kolaborasi antara kerajaan Ternate, Tidore, dan Nuku. Kekuatan Portugis hanya sanggup diusir oleh kekuatan bangsa Belanda yang lebih kuat.
Pelawanan Rakyat Mataram
Sultan Agung yang mempunyai cita – cita mempersatukan pulau Jawa, berusaha mengalahkan VOC di Batavia. Penyerangan yang dilakukan pada 1628 & 1629 mengalami kegagalan, alasannya yaitu selain persiapan pasukannya yang belum matang, juga tidak bisa membuat blok perlawanan bersama kerajaan lainnya.
Perlawanan Rakyat Makasar
Konflik antara Sultan Hasanuddin dari Makasar dan Arupalaka dari Bone, memberi jalan bagi Belanda untuk menguasai kerajaan – kerajaan Sulawesi tersebut. Untuk memperkuat kedudukannya di Sulawesi, Sultan Hasanuddin menduduki Sumbawa, sehingga jalur perdagangan Nusantara kepingan timur sanggup dikuasai. Hal ini dianggap oleh Belanda sebagai penghalang dalam perdagangan. Pertempuran antara Sultan Hasnuddin dengan Belanda yang dipimpin Cornelis Speelman selalu sanggup dihalau pasukan Sultan Hasanuddin. Lalu Belanda meminta derma Arupalaka yang menimbulkan Makasar jatuh ke tangan Belanda, dan Sultan Hasanuddin harus menandatangani perjanjian Bongaya pada 1667, yang berisi :
a. Sultan Hasanuddin harus menawarkan kebebasan kepada VOC berdagang di Makasar dan Maluku.
b. VOC memegang monopoli perdagangan di Indonesia kepingan timur, dengan sentra Makasar.
c. Wilayah kerajaan Bone yang diserang dan diduduki Sultan Hasanuddin dikembalikan kepada Arupalaka, dan dia diangkat menjadi Raja Bone.
Perlawanan Rakyat Banten
Setelah Sultan Ageng Tirtayasa mengangkat putranya yang bergelar Sultan Haji sebagai Sultan Banten, Belanda ikut campur dalam urusan Banten dengan mendekati Sultan Haji. Sultan Agung yang sangat anti VOC, segera menarik kembali tahta putranya. Putranya yang tidak terima, segera meminta derma VOC di Batavia untuk membantu mengembalikan tahtanya, kesudahannya dengan derma VOC, dia memperoleh tahtanya kembali dengan imbalan menyerahkan sebagian wilayah Banten kepada VOC.
Perang Paderi (1821 – 1837)
Dilatar belakangi konflik antara kaum agama dan tokoh – tokoh adat Sumatera Barat. Kaum agama (Pembaru/Paderi) berusaha untuk mengajarkan Islam kepada warga sambil menghapus adat istiadat yang bertentangan dengan Islam, yang bertujuan untuk memurnikan Islam di wilayah Sumatra Barat serta menentang aspek – aspek budaya yang bertentangan dengan aqidah Islam.
Tujuan ini tidak sanggup dilaksanakan sepenuhnya alasannya yaitu kaum adat yang tidak ingin kehilangan kedudukannya, serta adat istiadatnya menentang anutan kaum Paderi, perbedaan pandangan ini menimbulkan perang saudara serta mengundang kekuatan Inggris dan Belanda.
Kaum adat yang terdesak ketika perang kemudian meminta derma kepada Inggris yang semenjak 1795 telah menguasai Padang, dan beberapa kawasan di pesisir barat sehabis direbut dari Belanda. Golongan agama pada ketika itu telah menguasai kawasan pedalaman Sumatra Barat dan menjalankan pemerintahan berdasarkan agama.
Pada tahun 1819, Belanda mendapatkan Padang dan kawasan sekitarnya dari Inggris. Golongan adat meminta derma kepada Belanda dalam menghadapi golongan Paderi. Pada Februari 1821, kedua belah pihak menandatangani perjanjian. Sesuai perjanjian tersebut Belanda mulai mengerahkan pasukannya untuk menyerang kaum Paderi.
Perang Diponegoro (1825 – 1830)
Penyebab perang ini yaitu rasa tidak puas masyarakat terhadap kebijakan – kebijakan yang dijalankan pemerintah Belanda di kesultanan Yogyakarta. Belanda seenaknya mencampuri urusan intern kesultanan. Akibatnya, di Keraton Mataram terbentuk 2 kelompok, pro dan anti Belanda.
Pada pemerintahan Sultan HB V, Pangeran Diponegoro diangkat menjadi anggota Dewan Perwalian. Namun dia jarang diajak bicara alasannya yaitu sikapnya yang kritis terhadap kehidupan keraton yang dianggapnya terpengaruh budaya barat dan intervensi Belanda. Oleh alasannya yaitu itu, dia pergi dari keraton dan menetap di Tegalrejo.
Di mata Belanda, Diponegoro yaitu orang yang berbahaya. Suatu ketika, Belanda akan membuat jalan Yogyakarta – Magelang. Jalan tersebut menembus makam leluhur Diponegoro di Tegalrejo. Dia murka dan mengganti patok penanda jalan dengan tombak. Belanda menjawab dengan mengirim pasukan ke Tegalrejo pada 25 Juni 1825.
Diponegoro dan pasukannya membangun pertahanan di Selarong. Dia menerima aneka macam dukungan dari kawasan – daerah. Tokoh – tokoh yang bergabung antara lain : Pangeran Mangkubumi, Sentot Alibasha Prawirodirjo, dan Kyai Maja. Oleh alasannya yaitu itu Belanda mendatangkan pasukan dari Sumatra Barat dan Sulawesi Utara yang dipimpin Jendral Marcus de Kock.
Perang Aceh
Aceh dihormati oleh Inggris dan Belanda melalui Traktat London pada 1824, alasannya yaitu Terusan Suez diuka, yang menimbulkan kedudukan Aceh menjadi Strategis di Selat Malaka dan menjadi incaran bangsa barat. Untuk mengantisipasi hal itu, Belanda dan Inggris menandatangani Traktat Sumatra pada 1871.
Melihat gelagat ini, Aceh mencari derma ke luar negeri. Belanda yang merasa takut disaingi menuntut Aceh untuk mengakui kedaulatannya di Nusantara. Namun Aceh menolaknya, sehingga Belanda mengirim pasukannya ke Kutaraja yang dipimpin oleh Mayor Jendral J.H.R Kohler. Penyerangan tersebut gagal dan Jendral J.H.R Kohler tewas di depan Masjid Raya Aceh.
Serangan ke – 2 dilakukan pada Desember 1873 dan berhasil merebut Istana kerajaan Aceh di bawah pimpinan Letnan Jendral Van Swieten. Walaupun telah dikuasai secara militer, Aceh secara keseluruhan belum sanggup ditaklukkan. Oleh alasannya yaitu itu, Belanda mengirim Snouck Hurgronye untuk menilik masyarakat Aceh.
Perang Bali
Pulau Bali dikuasai oleh kerajaan Klungkung yang mengadakan perjanjian dengan Belanda pada 1841 yang menyatakan bahwa kerajaan Klungkung di bawah pemerintahan Raja Dewa Agung Putera yaitu suatu negara yang bebas dari kekuasaan Belanda.
Pada 1844, perhu dagang Belanda terdampar di Prancak, wilayah kerajaan Buleleng dan terkena aturan Tawan Karang yang memihak penguasa kerajaan untuk menguasai kapal dan isinya. Pada 1848, Belanda menyerang kerajaan Buleleng, namun gagal.
Serangan ke – 2 pada 1849, di bawah pimpinan Jendral Mayor A.V Michies dan Van Swieeten berhasil merbut benteng kerajaan Buleleng di Jagaraga. Pertempuran ini diberi nama Puputan Jagaraga.
Setelah Buleleng ditaklukkan, banyak terjadi perang puputan antara kerajaan – kerajaan Bali dengan Belanda untuk mempertahankan harga diri dan kehormatan. Diantaranya Puputan Badung (1906), Puputan Kusamba (1908), dan Puputan Klungkung (1908).
Perang Banjarmasin
Sultan Adam menyatakan secara resmi kekerabatan kerajaan Banjarmasin – Belanda pada 1826 hingga dia meninggal pada tahun 1857. sepeninggal Sultan Adam, terjadi kudeta oleh 3 kelompok :
▪ Kelompok Pangeran Tamjid Illah, cucu Sultan Adam.
▪ Kelompok Pangeran Anom, Putra Sultan Adam.
▪ Kelompok Pangeran Hidayatullah, cucu Sultan Adam.
Di tengah kekacauan tersebut, terjadi perang Banjarmasin pada 1859 yang dipimpin Pangeran Antasari, seorang putra Sultan Muhammad yang anti Belanda. Dalam melawan Belanda, Pangeran Antasari dibantu oleh Pangeran Hidayatullah.
Pada 1862, Pangeran Hidayatullah ditangkap dan dibuang ke Cianjur. Dalam pertempuran dengan Belanda pada tahun tersebut, Pangeran Antasari tewas.
D. PERANG DUNIA II DI KAWASAN ASIA PASIFIK
Perang Pasifik, yang dikenal di Jepang dengan nama Perang Asia Timur Raya dan di Tiongkok sebagai Perang Perlawanan Terhadap Agresi Jepang) (kang-Ri zhanzheng), terjadi di Samudra Pasifik, pulau-pulaunya, dan di Asia. Konflik ini terjadi antara tahun 1937 dan 1945, namun peristiwa-peristiwa yang lebih penting terjadi sehabis 7 Desember 1941, ketika Jepang menyerang Amerika Serikat serta wilayah-wilayah yang dikuasai Britania Raya dan banyak negara lainnya.
Perang ini dimulai lebih awal dari Perang Dunia II yaitu pada tanggal 8 Juli 1937 oleh sebuah kejadian yang disebut Insiden Jembatan Marco Polo Peristiwa tersebut menyulut peperangan antara Tiongkok dengan Jepang.Konflik antara Jepang dan Tiongkok dan beberapa dari kejadian dan serangannya yang penting juga merupakan kepingan dari perang tersebut. Perang ini terjadi antara Jepang dan pihak Sekutu (yang termasuk Tiongkok, Amerika Serikat, Britania Raya, Filipina, Australia, Belanda dan Selandia Baru). Uni Soviet berhasil memukul mundur Jepang pada 1939, dan tetap netral hingga 1945, ketika ia memainkan pernanan penting di pihak Sekutu pada masa-masa tamat perang.
E. PERGERAKAN NASIONAL PADA MASA PENDUDUKAN JEPANG
Perlawanan secara Legal
Gerakan Tiga A
• Gerakan ini disebut Tiga A alasannya yaitu semboyannya yang terdiri atas tiga macam :
• Nippon pelindung Asia
• Nippon cahaya Asia
• Nipppon pemimpin Asia
• Gerakan ini diketuai Oleh Mr. Syamsuddin, tokoh Parindra Jawa Barat. Gerakan ini tidak banyak menarik rakyat. Oleh alasannya yaitu itu pemerintah Jepang membubarkan gerakan ini pada tahun 1943 sebagai gantinya dibuat Putera.
Pusat Tenaga Rakyat (Putera)
• Organisasi ini dibuat pada 1 Maret 1943 dibawah pimpinan empat serangkai, yaitu Ir. Soekarno, Dr. Moh. Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan KH. Mas Mansyur.
• Mereka dinggap mewakili aliran-aliran yang terdapat dalam masyarakat Indonesia. Karena organisasi ini terlalu bersifat nasional, maka pada tahun 1944 dibubarkan oleh pemerintah Jepang dan kemudian membentuk Jawa Hokokai.
Perhimpunan Kebangkitan Jawa (Jawa Hokokai)
• Pimpinan dari organisasi ini di bawah komando militer Jepang. Organisasi ini tersusun dari tingkat sentra hingga ke tingkat daerah. Jawa Hokokai dibuat alasannya yaitu perang sudah semakin meningkat. Rakyat dituntut biar menawarkan pengabdin yang maksimal dan bersedia mengorbankan diri serta mempertebal rasa persaudaraan.
Pembela Tanah Air (Peta)
• Pembela Tanah Air (Peta) dibuat pada tahun 1943, yang merupakan kesatuan militer bersenjata yang dibuat atas inisatif Gatot Mangkupraja. Di sini pemuda-pemuda Indonesia dilatih kemiliteran Jepang untuk keperluannya. Ternyata Peta inilah nantinya merupakan tenaga inti untuk membela Republik Indonesia. Jepang memanfaatkan pendirian PETA untuk mengerahkan tenaga dalam rangka menghancurkan Sekutu, yang dianggap merupakan kemenangan terakhir.
Masyumi (Majelis Syuro Muslimin)
• Meskipun Jepang mengekang acara semua kaum nasionalis, namun golongan nasionalis Islam menerima perlakuan lain. golongan ini memperoleh kelonggaran, alasannya yaitu dinilai paling anti Barat. Jepang menerka bahwa golongan ini akan gampang dirangkul. Sampai bulan November 1943, Jepang masih memperkenankan berdirinya Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI) yang dibuat pada zaman Hindia Belanda. Para pemuka agama diundang ke jakarta oleh Gunseikan Mayor Jendela Okazaki, untuk mengadakan penukaran pikiran. Hasilnya yaitu MIAI diakui sebagai organisasi resmi Umat Islam, dengan syarat harus mengubah asas dan tujuannya.
Chou Singi-In
• Memsuki awal tahun 1943 Jepang mulai melemah. Mereka mengalami kekalahan beruntun di mengembangkan front pertempuran. Pada tanggal 8 Januari 1943, Perdana Menteri Tojo mengumumkan secara resmi bahwa Filipina dan Birma akan memperoleh kemerdekaannya pada tahun itu juga, sedangkan mengenai Indonesia tidak disinggung sama sekali. Pernyataan itu sanggup menyinggung perasaan kaum nasionalis dan rakyat Indonesia umumnya. Oleh alasannya yaitu itu, Perdana Menteri Tojo menganggap perlu mengirim Menteri Urusan Asia Timur Raya, Aoki, ke Jakarta awal bulan Mei 1943. Aoki yaitu Menteri Jepang pertama kali yang ada di Indonesia.
Sehubungan dengan pertemuan tokoh-tokoh empat serangkai dengan Menteri Aoki itulah, maka pada tanggal 7 Juli 1943, Tojo tiba ke Jakarta.
F. DAMPAK PENDUDUKAN JEPANG DALAM BERBAGAI ASPEK KEHIDUPAN
a. Bidang Politik
Sejak masuknya Jepang di Indonesia, organisasi yang berkembang pada ketika itu dihapuskan dan diganti dengan organisasi buatan Jepang. Tetapi, pemerintah Jepang masih membiarkan kesempatan pada golongan nasionalis islam alasannya yaitu dinilainya sangat anti-barat, sehingga organisasi MIAI masih diperbolehkan tetap berdiri, tetapi alasannya yaitu perkembangannya dianggap membahayakan Jepang, kesudahannya MIAI dibubarkan dan diganti dengan Masyumi.
Bidang Pendidikan
Pendidikan zaman Jepang mengalami perubahan secara drastis. Dimana sistem pengajaran dan kurikulum diadaptasi dengan kepentingan perang. Siswa wajib mengikuti latihan dasar kemiliteran. Jepang juga menanamkan semangat Jepang dan siswa wajib menghapal lagu kebangsaan Jepang. Para guru diharuskan mengikuti kursus bahasa Jepang. Juga diwajibkannya memakai bahasa Jepang dan Indonesia sebagai bahasa pengantar disekolah untuk menggantikan bahasa Belanda. Melalui pendidikan, Jepang bermaksud mencetak kader-kader yang akan mempelopori dan merealisasikan konsepsi ”Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya”.
Bidang Ekonomi
Pada pendudukan Jepang, kegiatan ekonomi diarahkan untuk kepentingan perang Jepang. Jepang berusaha menguasai sumber materi mentah untuk industri Jepang. Sebagian hasil panen harus diserahkan kepada pemerintah. Rakyat diperbolehkan mempunyai 40% hasil panen mereka, 30%disetor kekoperasi dengan harga yang ditetapkan pemerintah dan sisa 30% disediakan untuk bibit dan harus disimpan dilumbung desa. Kadang-kadang semua itu dirampas oleh Jepang sehingga rakyat hanya makan keladi yang gatal, ubi jalar atau bekicot serta makanan lain yang tidak layak. Selain itu, Jepang juga mengharuskan kaum laki-laki yang muda dan sehat serta produktif untuk menjadi serdadu pekerja (Romusha). Akibatnya tidak sedikit nyawa yang terenggut ketika itu.
Bidang Budaya
Jepang sebagai negara fasis selalu berusaha untuk sanggup menanamkan kebudayaannya. Salah satu cara Jepang yaitu kebiasaan menghormat kearah matahari terbit. Hal ini berarti bahwa cara menghormat tersebut merupakan salah satu tradisi Jepang untuk menghormati kaisarnya yang dianggap keturunan Dewa Matahari.
Militer
Demi untuk memenuhi kepentingan perang Asia Timur Raya yang memerlukan banyak tentara. Pemerintah Jepang berusaha mengerahkan porensi rakyat Indonesia dengan membentuk pendidikan semi-militer dan militer, menyerupai : Seinendan, Keobodan, Heiho dan PETA. Meskipun pengerahan tersebut dilaksanakan untu kepentingan Jepang, namun bangsa Indonesia menerima laba besar dari proses pendidikan militer ini. Hal ini terasa gunanya, kelak pada ketika bangsa Indonesia menghadapi sekutu dan Belanda yang akan menjajah kembali Indonesia tahun 1945 – 1949.
Bahasa Indonesia
Jepang berusaha menghapus dampak barat di Indonesia. Antara lain dengan pelarangan penggunaan Bahasa Belanda disekolah-sekolah dan pertemuan resmi. Bahasa yang dboleh dipakai yaitu bahasa Indonesia disamping bahasa Jepang. Demikian pula buku-buku pelajaran maupun yang berbentuk sastra, memakai bahasa Indonesia.
G. AKTIVITAS PERJUANGAN DALAM MEMPERSIAPKAN KEMERDEKAAN
1. Sidang pertama (29 mei – 1 Juni 1945)
Dalam sidang pertama ini, pembicaraan dipusatkan pada perjuangan merumuskan dasar filsafat bagi negara Indonesia merdeka dengan membahas aneka macam permintaan dari penerima sidang.
Pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno memberikan buah pikirannya perihal dasar negara Indonesia merdeka :
1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme
3. Mufakat atau Demokrasi
4. Kesejahteraan Sosial
5. Ketuhanan Yang Maha Esa
Kelima asas yang diusulkan Ir. Soekarno sesuai dengan petunjuk spesialis bahasa diberi nama Pancasila. Oleh alasannya yaitu itu setiap tanggal 1 Juni dikenal sebagi hari lahirnya Pancasila.
Kemudian tanggal 22 Juni 1945, BPUPKI membentuk panitia perumus yang tugasnya untuk membahas dan merumuskan hasil sidang pertama. Panitia perumus tersebut dikenal dengan nama panitia kecil atau panitia 9, alasannya yaitu beranggotakan 9 orang :
1. Ir. Soekarno (Ketua)
2. Drs. M. Hatta (Wakil)
3. K.H. Wachid Hasyim (Anggota)
4. Kahar Muzakir (Anggota)
5. Mr. A.A. Maramis (Anggota)
6. Abikusno Tjokrosurojo (Anggota)
7. H. Agus Salim (Anggota)
8. Mr. Achmad Subarjo (Anggota)
9. Mr. Moh. Yamin (Anggota).
Sebagai tindak lanjut dari sidang pertama maka direkomendasikan Piagam Jakarta (Jakarta Charter) tanggal 22 Juni 1945 yang berisi rumusan dasar negara dan rancangan Pembukaan UUD.
Adapun rumusan dasar negara berdasarkan piagam Jakarta yaitu :
1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya
2. Kemanusian yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat budi dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Sidang Kedua ( 10 Juli – 16 Juli 1945 )
Pada sidang yang kedua BPUPKI berhasil membentuk tiga panitia :
1. Panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai Ir. Soekarno
2. Panitia Pembela Tanah Air yang diketuai Abi Kusno
3. Panitia keuangan dan perekonomian yang diketuai Moh. Hatta
Panitia perancang dalam sidangnya tanggal 11 Juli 1945 mendapatkan konsep naskah pembukaan Undang-Undang Dasar yang diambil dari piagam Jakarta. Panitia perancang kemudian membentuk panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai Mr. Supomo. Ia bertugas menyempurnakan dan menyusun kembali rancangan Undang-Undang Dasar yang telah disepakati.
Tanggal 13 Juli 1945, pembentuk Tim Panitia Kecil yang diketuai Ir. Soekarno mengadakan sidang untuk membahas laporan hasil kerja Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai Mr. Supomo. Dalam rapat Pleno tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI mendapatkan laporan Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang dibacakan Ir. Soekarno :
1. Pernyataan Indonesia merdeka
2. Pembukaan UUD
3. Batang Tubuh UUD
Setelah melalui sidang yang alot, hasil kerja Panitia Perancang Undang-Undang Dasar kesudahannya diterima BPUPKI. Hal itu merupakan momentum penting dalam menentukan masa depan bangsa dan negara Indonesia. Rumusan yang telah disempurnakan dan diterima secara lingkaran oleh sidang tersebut kemudian dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945.
0 Komentar untuk "Sejarah Xi Cuilan 3 Perkembangan Efek Barat Dan Kala Pendudukan Jepang Di Indonesia"